Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • Gus Ubaid: Presiden Prabowo Harus Cepat Selamatkan Perekonomian Akibat Efisiensi

    Gus Ubaid: Presiden Prabowo Harus Cepat Selamatkan Perekonomian Akibat Efisiensi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kondisi perekonomian di Indonesia semakin hari semakin memburuk. Hal ini dampak dari pemangkasan atau efisiensi anggaran belanja hingga Rp306,95 triliun untuk tahun anggaran 2025.

    “Sudah sangat dirasakan masyarakat tingkat bawah dan tentunya ini tidak bagus untuk kepercayaan politik masyarakat kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentu beragam indikator di daerah yang kami temukan dari lesunya perekonomian di daerah ini berdampak jelas kepada PHK-PHK massal,” kata tokoh muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid), Rabu (12/2/2025).

    Gus Ubaid yang juga Ketua Dewan Pembina Relawan Gibran BerKopyah (GBK) ini masih berprasangka baik, bahwa niatan Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran, karena banyaknya kebocoran anggaran yang selama ini terjadi di pemerintahan.

    “Akan tetapi kami yang yang setiap hari langsung bersinggungan dengan masyarakat di daerah sangat paham betul bagaimana kondisi kami dan mereka di bawah. Saya berharap para pembantu presiden, khususnya dalam masalah kebijakan ekonomi mampu memberikan informasi yang benar, valid, fakta kepada beliau, tentang kondisi real perekonomian yang saat ini terjadi,” tegasnya.

    “Jika kami harus memberikan saran kepada Bapak Presiden Prabowo, kami harap beliau segera mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan kondisi ekonomi yang sudah sangat memprihatinkan,” imbuhnya.

    Terkait komitmen janji politik presiden tentang makan bergizi gratis, menurut dia, sudah sangat bagus. “Sekali lagi mohon maaf Bapak, mungkin tidak perlu dilaksanakan menyeluruh dahulu, cukup di beberapa daerah saja. Dan, saya yakin itu tidak akan mengurangi kepercayaan rakyat kepada Bapak Presiden jika itu dilaksanakan hanya di beberapa tempat dahulu. Kami tahu Bapak Prabowo adalah orang yang sangat menjaga komitmennya, karena kami salah satu relawan Bapak di Pilpres 2024,” tuturnya.

    Pihaknya sebagai mantan tim pemenangan, setiap hari dikeluhi teman-teman di daerah. “Terkadang saya langsung datang ke rumahnya, jika itu tidak terlalu jauh dari tempat kami tinggal. Kami berharap Bapak Presiden sesegera mungkin memberikan kebijakan ekonomi yang bisa memutar roda ekonomi di daerah kembali,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Jokowi Tuding Aksi Massa ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Pihak yang Kecewa Kalah Pilpres 2024

    Jokowi Tuding Aksi Massa ‘Adili Jokowi’ Ekspresi Pihak yang Kecewa Kalah Pilpres 2024

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menuding demo dan vandalisme bertuliskan ‘Adili Jokowi’ merupakan wujud kekecewaan dari pihak yang kalah di Pilpres 2024.

    “Itu kan ungkapan ekspresi. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu, ya bisa,” katanya dikutip dari YouTube Mata Najwa, Rabu (12/2/2025).

    Jokowi menilai peristiwa tersebut adalah operasi politik yang direncanakan oleh seseorang atau kelompok.

    Selain itu, dia juga menganggap ada pihak yang ingin menurunkan reputasinya lewat aksi massa dan vandalisme tersebut.

    “Bisa saja (operasi politik tertentu), ya kan. Masih ada yang belum move on (dari Pilpres 2024) sehingga berusaha untuk men-downgrade,” tuturnya.

    Kendati demikian, mantan Wali Kota Solo itu tidak terlalu mempermasalahkan adanya aksi massa tersebut.

    Dia menegaskan hal itu merupakan wujud hidupnya demokrasi di Indonesia.

    “Saya kira ini negara demokrasi. Ya biasa-biasa ajalah (menanggapi aksi massa) kalau saya menanggapinya,” jelasnya.

    Aksi Massa dan Vandalisme ‘Adili Jokowi’ 

    Sebelumnya, aksi massa berupa vandalisme dengan tulisan ‘Adili Jokowi’ terjadi di berbagai daerah.

    Bahkan, hal tersebut sampai berujung konvoi yang diikuti oleh puluhan orang di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Minggu (9/2/2025) lalu.

    Dikutip dari Tribun Solo, sekelompok massa yang menamakan dirinya Aliansi Rakyat Bergerak tersebut meneriakkan sejumlah tuntutan agar Jokowi diadili.

    Tuntutan ‘Adili Jokowi’ pun turut diteriakkan sepanjang jalan oleh kelompok tersebut.

    Koordinator aksi, Usman Amirodin, menuturkan Jokowi layak untuk diadili karena telah membuka investasi dari China, salah satunya di Pantai Indah Kapuk (PIK).

    Usman menganggap hal tersebut adalah wujud penjajahan dari China. Aksi konvoi tersebut, katanya, juga menjadi bentuk bela negara dari penjajah.

    “Kami melihat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini dijajah oleh kekuatan asing terutama China Komunis. Kalau sudah begitu UUD 1945 diamanatkan untuk bela negara,” jelasnya, Minggu (9/2/2025).

    Ia juga menyinggung adanya pagar laut yang erat kaitannya dengan PIK.

    Menurutnya, ini bukti semasa pemerintahan Jokowi mengutamakan investasi China ketimbang kepentingan bangsa Indonesia.

    “Di bawah pemerintahan Jokowi mengutamakan kepentingan China Komunis. PIK 1, PIK 2. Masak laut bisa disertifikatkan,” jelasnya.

    Meski menuntut agar Jokowi diproses secara hukum, ia tidak menggelar aksi di hadapan para penegak hukum.

    Ia mengklaim proses hukum telah dijalankan di Jakarta.

    “Di Jakarta sudah berproses melaporkan Jokowi ke Mahkamah Konstitusi, kejaksaan, kepolisian. Kami memberikan dukungan mudah-mudahan tidak hanya di Solo,” tuturnya.

    Di sisi lain, coretan ‘Adili Jokowi’ juga terlihat di enam titik di Kota Solo.

    Di antaranya di Jalan Dewantoro Jebres, Jalan Prof Dr Soeharso Laweyan, jalan Sam Ratulangi Manahan, Jalan Moh Husni Thamrin Manahan, dan Jalan Tentara Pelajar.

    Satpol PP telah menghapus coret-coretan tersebut. Mereka juga telah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk memburu pelaku pencoretan

  • Efisiensi Anggaran, Mengapa Tak Dimulai dengan Memangkas Kabinet?

    Efisiensi Anggaran, Mengapa Tak Dimulai dengan Memangkas Kabinet?

    Efisiensi Anggaran, Mengapa Tak Dimulai dengan Memangkas Kabinet?
    Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
    PENGHEMATAN
    anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menimbulkan pertanyaan kritis: mengapa efisiensi fiskal tidak dimulai dari struktur pemerintahan itu sendiri, khususnya melalui perampingan kabinet?
    Dalam konteks tata kelola negara,
    efisiensi anggaran
    bukan hanya soal memotong belanja barang atau subsidi, tetapi juga soal bagaimana pemerintah mengelola sumber daya manusia dan birokrasi secara efektif.
    Kabinet Merah Putih saat ini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia, dengan lebih dari 30 menteri, belum termasuk wakil menteri, staf khusus, dan berbagai lembaga non-kementerian.
    Terakhir, pemerintah menambah pejabat dengan mengangkat Deddy Corbuzier, pendukung Prabowo ketika Pilpres 2024, sebagai staf khusus (stafsus) menteri pertahanan.
    Pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menhan di tengah efisiensi besar-besaran adalah sebuah ironi. Jika efisiensi benar-benar dijadikan pijakan, semestinya pemerintah lebih selektif dan transparan dalam setiap pengangkatan pejabat.
    Struktur pemerintah yang gemuk tentu berdampak langsung pada besaran anggaran yang dibutuhkan, mulai dari gaji, tunjangan, fasilitas, hingga biaya operasional lainnya.
    Perampingan kabinet tidak serta-merta berarti penurunan kinerja pemerintah. Sebaliknya, kabinet yang lebih ramping justru bisa meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan.
    Dengan jumlah menteri yang lebih sedikit, koordinasi antarlembaga menjadi lebih mudah dan cepat.
    Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman mengelola pemerintahan dengan jumlah menteri yang jauh lebih sedikit, tetapi tetap mampu menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan responsif.
    Selain itu, perampingan kabinet juga membuka peluang untuk mengurangi tumpang tindih kewenangan antarkementerian.
    Selama ini, tidak jarang terjadi gesekan atau kebingungan akibat batasan tugas yang tidak jelas, pada akhirnya menghambat implementasi kebijakan publik.
    Dengan struktur lebih sederhana, pemerintah bisa lebih fokus pada prioritas pembangunan nasional tanpa terjebak dalam birokrasi berbelit.
    Upaya
    penghematan anggaran
    sering kali berujung pada pemotongan subsidi atau program sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.
    Padahal, ada banyak pos pengeluaran yang bisa dioptimalkan tanpa membebani rakyat kecil. Salah satunya adalah anggaran untuk birokrasi pemerintahan yang gemuk.
    Memangkas kabinet berarti mengurangi biaya operasional negara dalam skala signifikan. Anggaran yang biasanya digunakan untuk mendanai kementerian yang tumpang tindih bisa dialihkan untuk program-program lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
    Dengan cara ini, efisiensi anggaran tidak menjadi beban bagi masyarakat, melainkan menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
    Namun, perampingan kabinet bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah aspek politik.
    Jabatan menteri sering kali menjadi bagian dari “kompromi politik” dalam sistem pemerintahan koalisi seperti di Indonesia.
    Penunjukan menteri tidak selalu didasarkan pada kebutuhan teknis, tetapi juga sebagai bentuk pembagian kekuasaan kepada partai politik pendukung.
    Inilah mengapa keberanian politik sangat dibutuhkan. Jika Prabowo benar-benar ingin menerapkan efisiensi anggaran secara konsisten, ia harus mampu melampaui kepentingan politik jangka pendek demi kepentingan nasional.
    Mengelola kabinet yang lebih ramping mungkin akan mengurangi “ruang tawar” bagi partai politik, tetapi justru menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
    Gagasan penghematan anggaran adalah langkah positif, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh akar permasalahan.
    Mengapa tidak memulai dari perampingan kabinet? Selain menghemat anggaran, langkah ini juga dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
    Pada akhirnya, efisiensi bukan hanya soal angka dalam laporan keuangan negara, tetapi juga tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik dengan bijak, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
    Jika Prabowo ingin meninggalkan warisan pemerintahan yang efektif, memangkas kabinet bisa menjadi awal dari perubahan besar yang dibutuhkan Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • REI Ungkap Tiga Kunci Keberhasilan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

    REI Ungkap Tiga Kunci Keberhasilan Program Pembangunan 3 Juta Rumah

    Jakarta, Beritasatu.com – Program pembangunan 3 juta rumah dikabarkan terancam tersendat seusai pemerintah memutuskan untuk memangkas anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dari sebelumnya Rp 5,2 triliun menjadi Rp 1,6 triliun sepanjang tahun anggaran 2025.

    Namun, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto meyakini bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak akan terganggu oleh efisiensi anggaran tersebut.

    “Program 3 juta rumah itu pembiayaannya bukan dari anggaran APBN,” ucap Joko kepada Beritasatu.com secara daring, Selasa (11/2/2025).

    Program pembangunan 3 juta rumah per tahun adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo  pada kampanye Pilpres 2024. Prabowo berjanji akan membangun dua juta unit rumah di pedesaan dan satu juta unit di perkotaan.

    Mewakili pelaku usaha properti, Joko membagikan pandangannya tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyukseskan program tersebut.

    “Pertama, buatlah regulasi yang bisa mendukung atas pencapaian atas kinerja daripada pelaku usaha. Kedua, jadilah fasilitator yang baik, dan ketiga ciptakan kondisi relasi yang baik bagi stakeholder. Kenapa? Karena yang mengerjakan (pembangunan rumah) itu kami,” tegas Joko.

    Joko percaya diri bahwa industri properti adalah industri yang mandiri dan independen. Data REI menunjukan pada 2023, industri properti mencetak kontribusi investasi sebesar Rp 119 triliun dan pada 2024 sebesar Rp 122 triliun.

    Atas dasar kontribusi sektor properti yang sedemikian besar, Joko berharap pemerintah dapat bermitra dan membangun relasi yang sebaik-baiknya dengan para pelaku usaha.

    “Dengarkan dan mendekatlah kepada para pelaku industri, sehingga kami bisa bekerja dengan lebih produktif dan punya kepastian agar kami bisa merealisasikan apa yang diinginkan pemerintah,” ucapnya.

    Joko menyebut selama ini sektor properti sudah memberikan kontribusi dan sudah mampu menyuplai realisasi terhadap kebutuhan perumahan di Indonesia. 

    “Jadi, kami ini mengharapkan tiga hal di atas tadi,” pungkas Joko dalam menanggapi pembangunan 3 juta rumah. 

  • Gas 3 Kg di Samarinda Masih Langka, Warga: Tolong Disampaikan ke Pak Presiden Regional 10 Februari 2025

    Gas 3 Kg di Samarinda Masih Langka, Warga: Tolong Disampaikan ke Pak Presiden Regional 10 Februari 2025

    Gas 3 Kg di Samarinda Masih Langka, Warga: Tolong Disampaikan ke Pak Presiden
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com
    – Warga Samarinda masih kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg hingga Senin (10/2/2025).
    Kelangkaan ini membuat puluhan warga rela mengantre berjam-jam di pangkalan hanya untuk mendapatkan gas bersubsidi.
    Di salah satu pangkalan di Jalan Komplek Pelita, antrean panjang terjadi. Saat pihak pangkalan bertanya siapa yang belum mendapatkan gas, banyak warga langsung mengacungkan tangan.
    Harga di Pengecer Mahal, Warga Pilih Antre
    Titin (45), seorang pedagang gorengan, mengaku tidak punya pilihan selain ikut antre karena harga gas di pengecer jauh lebih mahal.
    “Kalau habis, sudah keliling-keliling tapi gak ada. Kalau di pangkalan walaupun harus antre tiga sampai empat jam, yang penting dapat,” ujar Titin.
    Ia juga mengeluhkan sulitnya mencari gas di pengecer.
    “Kalau di pangkalan habis, kita cari ke pengecer, tapi sering kosong juga,” tambahnya.
    Titin berharap agar pemerintah segera mengambil langkah agar distribusi gas lebih lancar dan harga tetap terjangkau.
    “Tolonglah disampaikan ke Pak Presiden kalau rakyatnya mau beli gas LPG supaya enak,” katanya.
    Senada dengan Titin, Sri Wahyuni (36) juga merasa terdampak oleh kelangkaan LPG 3 kg.
    “Kalau bisa pemerintah kasih lancar distribusinya dan harganya tetap Rp18.000,” ujarnya.
    Ia juga menyampaikan permohonan kepada Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2024, agar memperhatikan kesulitan masyarakat.
    “Mas Gibran, tolong ya warganya diperhatikan. Susah cari gas di pengecer, Pak,” pintanya.
    Hingga kini, kelangkaan LPG 3 kg masih menjadi keluhan utama warga Samarinda, terutama bagi pedagang kecil dan rumah tangga yang sangat bergantung pada gas bersubsidi ini.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Cerita Ada Peran Jokowi dalam Kedekatannya dengan Khofifah

    Prabowo Cerita Ada Peran Jokowi dalam Kedekatannya dengan Khofifah

    Surabaya, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto membuka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). Prabowo mengucapkan selamat kepada Ketua Umum Muslimat Khofifah Indar Parawansa yang kembali terpilih sebagai gubernur Jawa Timur.

    “Saya percaya Bu Khofifah menjadi gubernur untuk seluruh rakyat Jawa Timur, termasuk yang tidak memilih Bu Khofifah. Saya lihat ini banyak tim sukses saya di sini,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo mengungkapkan dirinya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah. Prabowo menceritakan awal pertemuan dengan Khofifah menjelang Pilpres 2024 karena diperintahkan langsung oleh Presiden Jokowi kala itu.

    Prabowo lalu mengungkap ada pihak yang berupaya memisahkan dirinya dengan Jokowi sekarang.

    “Sekarang ada yang coba misah-misahin saya dengan Pak Jokowi. Jangan, kita jangan ikut. Pecah belah itu itu mereka yang tidak suka dengan Indonesia. Devide et impera, enggak usah dihiraukan,” jelasnya.

  • Buka Kongres XVIII Muslimat NU, Presiden Prabowo Ungkap Perintah Jokowi Temui Khofifah

    Buka Kongres XVIII Muslimat NU, Presiden Prabowo Ungkap Perintah Jokowi Temui Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka menghadiri Pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di JX International Surabaya, Senin (10/2/2025) sore.

    “Saya ucapkan selamat Gubernur terpilih kedua kali Jawa Timur untuk Bu Khofifah. Banyak wartawan di sini, kalau boleh saya sebut beliau ketua tim pemenangan saya di Jatim. Wartawan yang itu nggak usah dibesarkan lah. Saya terpilih menjadi Presiden seluruh rakyat Indoenaia, termasuk yang tidak memilih saya. Saya percaya Bu Khofifah menjadi Gubernur untuk seluruh rakyat Jawa Timur, termasuk yang tidak memilih Bu Khofifah. Saya lihat ini banyak tim sukses saya di sini,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    “Saya merasa percaya diri sekarang karena sambutan yang luar biasa dari Muslimat NU, tadi nggrogi. Ada TNI, ada Tentara Nahdlatul Ulama (TNU). Ini karena TNI menghadapi TNU. Karena TNU, Muslimatnya banyak anaknya TNI. Kalau dipanggil emak dan dijewer repot ini,” tuturnya.

    Prabowo dalam sambutannya juga mengungkapkan, bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah.

    “Saya jumpa beliau menjelang mau Pilpres 2024. Yang suruh menghadap Bu Khofifah itu Pak Jokowi. Kalau politik, saya belajar dengan Pak Jokowi, nggak usah malu-malulah bilang itu. Kita hormati semua, kalau sudah nggak berkuasa, tolong jangan dikuyo kuyo. Sekarang ada yang coba misah misahin saya dengan Pak Jokowi. Jangan, kita jangan ikut. Pecah belah itu itu mereka yang tidak suka dengan Indonesia. Devide et impera nggak usah dihiraukan,” jelasnya.

    Prabowo menjelaskan, pihaknya bisa mengambil kesimpulan bahwa Khofifah pemimpin luar biasa. “Seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin rakyat menguasai pertanian, produksi beras di kabupaten mana beliau hapal, produksi cabe, harga bawang merah beliau tahu. Ini pemimpin luar biasa, untung beliau mendukung saya (pilpres) kemarin,” tukasnya.

    “Saya bicara apa adanya, itu keyakinan saya. Yang benar itu benar, yang benar itu tidak benar. Saya nggak mau panjang lebar, karena saya grogi. Saya mau sampaikan terima kasih saya kepada Muslimat NU. Kekuatan suatu bangsa, kehebatan suatu bangsa, dibayar perjuangan bangsa itu dan air mata ibu ibu. Emak emak yang menentukan masa depan bangsa ini. Saya sangat hormat dan menyampaikan penghargaan kepada Muslimat dan NU yang membesarkan Muslimat. NU muncul menyelamatkan bangsa,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Ketika Anies Baswedan Jadi Sasaran "Roasting" Komika, Status Pengangguran Jadi Bulan-bulanan Megapolitan 8 Februari 2025

    Ketika Anies Baswedan Jadi Sasaran "Roasting" Komika, Status Pengangguran Jadi Bulan-bulanan Megapolitan 8 Februari 2025

    Ketika Anies Baswedan Jadi Sasaran “Roasting” Komika, Status Pengangguran Jadi Bulan-bulanan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, menghadiri panggung
    Stand Up Comedy Indonesia
    (SUCI) 11 sebagai bintang tamu.
    Tokoh politik yang sempat mencalonkan diri pada Pilpres 2024 itu muncul di hadapan masyarakat tanpa agenda politik dan kampanye.
    Kali ini kehadiran Anies Baswedan justru mengundang tawa masyarakat, khususnya penonton yang ada di studio
    Kompas TV
    karena menjadi sasaran
    roasting
    oleh salah satu peserta SUCI 11, Rizky.
    Di depan para penonton yang baru pulang kerja, Rizky membuka
    roasting
    -nya dengan candaan tentang dia dan Anies yang statusnya kini sama-sama pengangguran.
    “Cuma di SUCI 11 kalian bisa lihat dua orang pengangguran kerja bareng,” ucap Rizky, disambut tawa penonton.
    Namun,
    roasting
    tak berhenti di situ. Rizky kemudian menawarkan “paket kerja sama” dengan Anies. Menurut dia, jika dirinya sukses melucu, ia bisa diundang ke berbagai acara
    roasting
    . Begitu pula dengan Anies.
    “Begitu pula dengan Pak Anies, kalau bapak santai aja, bapak bisa saya
    roasting
    di mana-mana,” lanjut Rizky, membuat suasana semakin riuh.
    Sebagai tambahan, Rizky menawarkan “fasilitas” jemputan bagi Anies jika mereka jadi duet
    roasting
    paketan.
    “Transpor aman,
    entar
    saya jemput,” celetuknya, lagi-lagi mengundang tawa.
    Yang menarik, Rizky menyinggung satu hal yang membuatnya penasaran. Menurut dia, hampir tidak mungkin seseorang yang sedang “menganggur” keluar rumah tanpa agenda tertentu.
    “Pilpres lewat, Pilgub lewat. Jujur, bapak sebenarnya
    ngapain
    sih di sini?” sindirnya.
    Anies Baswedan yang selama empat menit di-
    roasting
    oleh Rizky hanya tertawa. Bahkan, sesekali ia memberikan tepuk tangan kepada Rizky atas materi pengangguran yang dibuatnya.
    Namun, setelah sesi
    roasting
    selesai, ia akhirnya memberikan respons yang tak kalah menohok.
    “Kalau
    dengerin
    tadi ya, kelihatan sih berusaha sekali. Namanya juga usaha ya, tapi ini lebih jelas daripada satunya,” kata Anies, yang langsung membuat penonton heboh dengan dugaan bahwa ia sedang menyindir rival politiknya.
    Kemudian, ia menambahkan,
    rosting
    -an dari Rizky dinilai masih mengisahkan seorang yang berusaha mencari kerja.
    Namun, ia kembali menonjolkan dirinya yang pernah menjadi Gubernur Jakarta.
    “Ini masih ada cerita usaha. Tapi minimal ya, 13 tahun kemarin itu pernah bekerja jadi gubernur,” ucapnya dengan senyum tipis, memberi penegasan bahwa dirinya bukan pengangguran tanpa rekam jejak.
    Sebelumnya, Anies Baswedan menjadi perbincangan di media sosial X karena mengunggah status Open to Work di media pencari kerja LinkedIn.
    Unggahan tersebut dilihat lebih dari 6,3 juta kali, disukai lebih dari 49.000 akun, dan dibagikan ulang lebih dari 11.000 kali di Twitter atau X.
    “Sebelum melakukan itu semua, tidak lupa
    update
    LinkedIn dulu,” tulis Anies.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Imbas Efisiensi Anggaran, KLH Sebut Program Perjalanan Dinas dan Rapat Semakin Berkurang

    Imbas Efisiensi Anggaran, KLH Sebut Program Perjalanan Dinas dan Rapat Semakin Berkurang

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Umum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rosa Vivien Ratnawati menegaskan kementeriannya tetap bekerja optimal meskipun menghadapi pemangkasan anggaran untuk tahun 2025.

    Diketahui, KLH mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 396,499 miliar berdasarkan Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-37/MK.02/2025. Dengan pemangkasan ini, anggaran KLH untuk 2025 hanya tersisa Rp 1,079 triliun.

    Rosa mengakui pemangkasan tersebut berdampak pada perubahan target program-program yang telah berjalan maupun yang sedang direncanakan. Namun, ia menegaskan KLH tetap memiliki sumber pemasukan lain untuk menjalankan berbagai program prioritas.

    “Kami tetap maju terus walaupun ada efisiensi, jadi tidak masalah,” ujar Rosa setelah menghadiri jumpa pers di kantor KLH, Jumat (7/2/2025).

    Lebih lanjut, Rosa menjelaskan pemangkasan anggaran ini berdampak signifikan pada perjalanan dinas serta berbagai agenda rapat kementerian.

    “Efisiensi ini paling banyak memengaruhi perjalanan dinas, rapat, dan seminar. Oleh karena itu, kami akan mengurangi hal-hal tersebut dan lebih banyak mengadakan pertemuan secara online,” jelasnya.

    Sebagai informasi, pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi belanja negara yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo mengalokasikan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun dari APBN 2025 untuk mendukung program-program prioritas yang dijanjikannya dalam kampanye Pilpres 2024.

    Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025.

    Dalam kebijakan ini, Prabowo menargetkan penghematan anggaran hingga Rp 306,69 triliun. Rinciannya, pemangkasan belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp 256,1 triliun, sementara dana transfer ke daerah dipangkas Rp 50,59 triliun.

  • Golkar dan Gerindra Retak di Kabinet Prabowo-Gibran?

    Golkar dan Gerindra Retak di Kabinet Prabowo-Gibran?

    Lebih lanjut, Jhon juga mengaitkan kemungkinan adanya campur tangan pihak lain dalam dinamika kabinet, termasuk peran Jokowi dari Istana Solo.

    “Apa mungkin atas perintah Jokowi dari Istana Solo seperti analisa yang populer saat ini?” tanya Jhon.

    Ia menegaskan bahwa kekuatan Partai Golkar dalam kabinet tak bisa diremehkan.

    Bahkan, kata dia, posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM bukan karena telunjuk Prabowo, melainkan karena pengaruh Golkar.

    “Maka, jabatan ESDM untuk Bahlil itu bukan karena telunjuk Prabowo, tapi karena telunjuk Bahlil,” terangnya.

    Tidak lupa, Jhon mempertanyakan adakah keberanian Prabowo untuk mencopot Bahlil dari jabatannya.

    Ia yakin Prabowo tidak akan berani melakukannya karena Bahlil memegang banyak informasi penting terkait Pilpres 2024.

    “Lalu, beranikah Prabowo memecat Bahlil? Saya yakin 99 persen tidak akan berani karena semua aib Prabowo di Pilpres 2024 dipegang oleh Bahlil,” pungkasnya.

    Terpisah, Elite Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya bukan sekadar wacana.

    Dahnil menegaskan bahwa itu merupakan bentuk ketegasan dalam menjalankan pemerintahan.

    Dikatakan Dahnil, beberapa peringatan yang sebelumnya hanya bersifat internal kini mulai disampaikan secara terbuka kepada publik.

    “Beberapa peringatan Pak Prabowo terkait yang disampaikan di ruang publik, tadinya adalah konsumsi terbatas,” ujar Dahnil di akun X pribadinya, @dahnilanzar, Jumat (7/2/2025).

    Karena dirasa bahwa publik harus mengetahuinya, maka ketegasan Prabowo dalam menjalankan roda kepemimpinannya diperlihatkan.