Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • Prabowo diusulkan capres pada 2029, NasDem belum pastikan dukungan

    Prabowo diusulkan capres pada 2029, NasDem belum pastikan dukungan

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Partai NasDem, yang saat ini masuk dalam barisan partai pendukung pemerintah, belum dapat memastikan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang diusulkan DPP Partai Gerindra maju lagi pada Pilpres 2029.

    “Masih terlalu dini. Kita fokus saja untuk berbicara agenda-agenda prioritas Pak Prabowo dan partai koalisi, KIM Plus itu men-support betul totalitas bagaimana kebijakan-kebijakan yang prorakyat ini bisa benar-benar dieksekusi dengan mulus,” kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya kepada wartawan saat ditemui di pelataran Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Jumat.

    Menurut Willy, dinamika politik terutama terkait pilpres itu cukup tinggi sehingga dia masih enggan berkomentar mengenai konstelasi Pilpres 2029.

    “Terlalu dini-lah. Politik ini kan, jangankan yang belum kita bicarakan 2029, yang kadang-kadang dalam mulut sana bisa loncat dia keluar. Pak Surya pesan kepada kami, dari cangkir ke bibir itu dinamikanya tinggi sekali, tetapi setidak-tidaknya komitmen (kami mendukung, red) bagaimana pemerintahan Pak Prabowo-Gibran ini berhasil,” kata Willy.

    Dia melanjutkan Partai NasDem berpedoman kepada arahan ketua umumnya, Surya Paloh, yang menginstruksikan seluruh pengurus mendukung pemerintah untuk menjaga stabilitas di tengah ancaman resesi global.

    “Kita berhadapan dengan resesi global. Pak Surya berpesan kepada kami baik di DPP maupun di DPR bagaimana kita sama-sama menjaga stabilitas,” ujar Willy.

    Pada kesempatan sama, Willy juga merespons pertanyaan mengenai kemungkinan adanya tawaran untuk NasDem bergabung dalam Kabinet Merah Putih, mengingat isu reshuffle yang sedang santer.

    “Ya, NasDem, kadang-kadang yang mesra itu justru yang begini-begini. TTM, teman tetapi mesra. Ya, NasDem begini aja. Bahunya Surya Paloh nyamanlah untuk bersandar ya. NasDem teman, tetapi mesra aja lah sejauh ini,” kata Willy menjawab pertanyaan mengenai reshuffle dan peluang Partai NasDem gabung Kabinet.

    Di Padepokan Garuda Yaksa, yang merupakan kompleks kediaman pribadi Prabowo, Presiden mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas Shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Surya Paloh tak ikut silaturahmi di Hambalang, diwakili pengurus DPP

    Surya Paloh tak ikut silaturahmi di Hambalang, diwakili pengurus DPP

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Jumat, tetapi Surya diwakili jajaran pengurus pusat NasDem.

    Ketua DPP NasDem Willy Aditya, saat ditemui di pelataran gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jumat siang menjelaskan Surya Paloh bakal hadir acara puncak peringatan HUT Ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    “Jadi, hari ini Pak Surya gak datang, tetapi ketua fraksi dan wakil ketua umum yang datang,” kata Willy menjawab pertanyaan wartawan.

    Di SICC, esok hari, Willy memastikan Surya bakal hadir didampingi seluruh pengurus pusat NasDem.

    “Hari ini (ketua) fraksi, beberapa anggota dewan pertimbangan (partai), dan kepala daerah terpilih dari Partai NasDem datang ke Hambalang hari ini. (Acaranya) silaturahmi saja. Jadi, ini silaturahmi Koalisi. Jadi, itu agendanya,” kata Willy Aditya.

    Dalam kesempatan yang sama, Willy menyebut Gerindra dan NasDem memiliki semangat yang sama, terlebih Surya Paloh dan Prabowo cukup lama berteman.

    “Jadi, sama-sama dekat, Pak Prabowo sama Pak Surya. Itu ya berteman cukup lama,” sambung Willy.

    Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu diantaranya mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • SBY dan elite Demokrat hadir silaturahmi KIM Plus di Hambalang

    SBY dan elite Demokrat hadir silaturahmi KIM Plus di Hambalang

    Pak SBY sudah (di dalam, red.), sudah masuk di dalam (kediaman Prabowo, red.)

    Kabupaten Bogor (ANTARA) – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta elite Partai Demokrat menghadiri Silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

    “Pak SBY sudah (di dalam, red.), sudah masuk di dalam (kediaman Prabowo, red.),” kata Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf saat ditemui di pelataran gerbang Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Jumat siang.

    Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belum dapat dipastikan menghadiri acara silaturahmi, karena dijadwalkan melayat ke rumah duka Renville Antonio di Surabaya, Jawa Timur, hari ini.

    “Infonya masih belum fix, tetapi yang jelas karena ini adalah bendahara umum, tentunya kami harus bertakziah. Jadi, kemungkinan besar Mas AHY akan datang ke sana, karena harus dimakamkan hari ini katanya. Jadi, mohon doanya buat bendahara umum,” ucap Dede Yusuf.

    Dia menambahkan informasi AHY langsung terbang ke Surabaya berasal dari grup percakapan aplikasi pengirim pesan pimpinan Demokrat.

    “Yang jelas tadi di grup mengatakan kalau ketum (ketua umum, red.), mungkin akan langsung ke sana,” sambung Dede Yusuf.

    Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia pada Jumat pagi akibat kecelakaan lalu lintas di daerah Situbondo, Jawa Timur.

    Sementara itu di Hambalang, Presiden Prabowo Subianto, selaku Ketua Umum DPP Partai Gerindra, mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi di kediamannya di Hambalang, mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas Shalat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang kemudian menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo-Wapres Gibran.

    Partai-partai itu di antaranya mencakup Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat berdatangan antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep beserta elite PSI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gerindra: Silaturahim KIM dalam rangka peringati satu tahun pilpres

    Gerindra: Silaturahim KIM dalam rangka peringati satu tahun pilpres

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan bahwa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) melangsungkan silaturahim dalam rangka memperingati momentum satu tahun Pilpres 2024 pada hari ini, Jumat.

    Silaturahim berlangsung di Padepokan Garuda Yaksa yang berada di kediaman Presiden RI yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    “Silaturahim kan, silaturahim KIM ini kan satu tahun setelah pilpres,” kata Prasetyo ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Dia menyebut sebagian besar para ketua umum partai politik anggota KIM hadir dalam silaturahim tersebut.

    “Sebagian bisa hadir, insyaallah bisa hadir,” ucapnya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengonfirmasi bahwa salah satu pimpinan partai politik anggota KIM yang hadir ialah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahim yang hari ini,” ujarnya.

    Ketika ditanya perihal tindak lanjut silaturahim partainya dengan PDIP yang belum kunjung terlaksana, menyusul dilangsungkannya silaturahim KIM hari ini, dia pun menegaskan bahwa PDIP bukan partai politik anggota KIM.

    “(PDIP) belum bagian dari KIM, belum, belum,” kata dia.

    Berdasarkan informasi yang diterima, pertemuan diselenggarakan di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekitar pukul 13.00 WIB.

    Prabowo dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) dan elite partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Jumat (14/2).

    Selain anggota partai Koalisi Indonesia Maju, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pun turut berdatangan di kediaman Presiden Prabowo Subianto, untuk menghadiri acara silaturahim.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kan Bukan Bagian KIM Plus

    Kan Bukan Bagian KIM Plus

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik (parpol) ke Hambalang, Bogor. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik (parpol) ke Hambalang, Bogor, Jawa Barat, siang ini. Namun, PDI Perjuangan tak diundang dalam pertemuan tersebut.

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo tak mengundang PDI Perjuangan lantaran bukan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Ah, kan bukan, belum bagian dari KIM, belum, belum,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Prasetyo mengatakan, undangan Prabowo ke Hambalang diperuntukan hanya untuk pimpinan KIM Plus. “Yang hari ini KIM,” terang Prasetyo.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu mengatakan, pertemuan hari ini hanya sebatas silatutahmi setahun setelah Pilpres 2024. “Silaturahmi kan, silaturahmi KIM ini kan satu tahun setelah Pilpres,” terang Prasetyo.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengumpulkan seluruh pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025) siang.

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji membenarkan kabar tersebut. Sarmuji mengaku, pimpinan partainya, Bahlil Lahadalia turut diundang oleh Prabowo di Hambalang. “Kami diundang. Ketum Bahlil Insya Allah hadir,” kata Sarmuji, Kamis, 13 Februari 2025.

    Sarmuji menyampaikan, pertemuan dengan pimpinan partai KIM Plus merupakan silaturahmi kebangsaan belaka. “Acaranya silaturahmi kebangsaan,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan, pertemuan itu dalam rangka merayakan HUT ke-17 Partai Gerindra. Untuk itu, Prabowo mengundang seluruh pimpinan partai KIM Plus.

    “Ulang tahun kan Gerindra. HUT Gerindra, ya semua kita diundang lah. Dan itu juga bagian dari konsolidasi lah ya,” kata Willy.

    (cip)

  • Mendorong Oposisi Alternatif

    Mendorong Oposisi Alternatif

    Jakarta –

    Kebebasan dan pluralitas adalah syarat utama kehidupan politik (demokrasi). Kondisi itu menjamin pikiran dan tindakan kritis; termasuk keterlepasan dari rasa takut pada kekuasaan. Vice versa, pikiran kritis menjaga demokrasi berubah menjadi totalitarian. Kritisisme termanifestasi dalam kubu oposisi, gerakan intelektual hingga media yang mengoreksi rezim.

    Tetapi yang terjadi pada demokrasi kita justru mengkhawatirkan. Partai-partai politik sepertinya memiliki watak bawaan takut mengucapkan posisi menjadi oposisi. Mengapa?

    Secara sistem, demokrasi politik Indonesia memang tidak mengenal istilah oposisi. Padahal institusi oposisi substantif dalam demokrasi. Menurut Dahl (1996), di beberapa negara yang demokrasinya maju, keberadaan oposisi sangat vital. Oposisi adalah representasi resmi, berhak penuh dan legal yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Partai oposisi adalah alternatif bagi partai pemerintah. Bahkan para pemimpin partai oposisi dianggap publik sebagai presidents in waiting.

    Sebaliknya, partai oposisi di negara yang demokrasinya belum terlembagakan dengan baik, oposisi cenderung dianggap oleh partai pemerintah sebagai musuh. Oposisi dianggap sebagai penghambat program pemerintah (Gumede, 2017). Dengan dalil itu, kekuasaan lantas memberangus kekuatan oposisi baik secara sosial politik maupun ekonomi. Indonesia masuk kategori ini. Bahkan penilaian Freedom House di Washington (2023) menempatkan Indonesia pada kategori coklat atau bisa kita katakan secara substantif masih setengah demokratis.

    Kekuasaan dan Modal

    Pertama, soal politik kekuasaan. Kekuasaan adalah papan reklame terbaik untuk meng-endorse persona politisi dan institusi partai politik. Pasca Reformasi, kaum elite yang datang dari lingkar kekuasaan berpeluang lebih besar memenangi pertarungan elektoral. SBY menjadi rising star karena menjadi bagian dari kekuasaan Gus Dur dan Megawati. Kendati di fase akhir, berseberangan dengan rezim Megawati, ia terlanjur menjadi lebih populer dari pada Megawati.

    Prabowo menjadi presiden juga karena bergabung dengan rezim Jokowi. Itu adalah masa di mana Prabowo ter-endorse dengan baik oleh kekuasaan. Kita bisa periksa lagi survei di rentang setahun sebelum Pilpres 2024. Ganjar Pranowo-lah favoritnya. Tetapi rezim Jokowi memberikan dukungan total kepada Prabowo. Sebagai pengingat, di akhir rezim Jokowi, survei kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sangat tinggi (Litbang Kompas Juni 2024). Tentu itu berdampak besar dalam kemenangan satu putaran Prabowo-Gibran.

    Kekuasaan sebagai ‘ruang endorsement’ lantas menjadi seperti sebuah pola yang baku dalam demokrasi kita baik tingkat nasional maupun daerah. Pilpres 2014 bisa kita kategorikan sebagai the exception. Jokowi terbit dari luar galaksi kekuasaan kala itu. Bintangnya bertambah benderang lantaran distrust publik yang besar pada rezim SBY karena persoalan korupsi dan kisruh Partai Demokrat.

    Jika mengacu pada kecenderungan itu, Prabowo dipastikan akan menjabat dua periode sebagai presiden. Atau, presiden berikutnya juga berasal dari rezim saat ini. Dasarnya jelas, tanpa oposisi yang kuat publik praktis tidak memiliki pilihan alternatif. Pada titik ini, secara sistem, ada persoalan besar demokrasi kita. Parpol cenderung bermain aman demi garansi kursi baik di legislatif maupun eksekutif mulai dari pusat hingga daerah.

    Kedua, motif ekonomi. Oposisi dalam praktik demokrasi kita berarti mereka yang berada di luar pesta. Mereka tidak mengambil bagian dalam jamuan pesta yang beragam dan lezat itu. Jadi ketakutan parpol juga berhubungan erat dengan capital partai politik. Membersamai pemerintah berarti mengambil bagian dalam keuntungan ekonomi proyek-proyek pembangunan. Sebaliknya berada di luar berarti rungkat.

    Di sini, para pemodal juga berdampak pada pilihan sikap parpol. Jelas ada relasi kekuasaan dan ekonomi antara pemodal dan parpol. Partai memerlukan pemodal bagi operasional partai. Sementara bagi pemodal, kekuasaan menggaransi bisnis mereka. Maka ke mana langkah pemodal, ke situ pula langkah partai. Yang Ideologis dalam partai menjadi tak persis maknanya karena desakan yang ekonomis.

    Oposisi Alternatif

    Ketika parpol yang secara institusi kita harapkan menjadi oposisi justru masuk ke lingkar kekuasaan, maka publik perlu menghadirkan oposisi alternatif. Kita sedang membicarakan platform media sosial dan terutama netizen. Medsos menjadi wadah publik dengan netizen bertindak sebagai oposisi.

    Secara parsial, kita sebutkan media sosial. Sebab, kerap media justru “dimiliki” oleh kekuasaan –kendati tidak semua. Tetapi untuk memastikan oposisi alternatif ini berjalan, maka perlu terorkestrasi dengan baik. Jika rezim menggunakan buzzer, maka oposisi alternatif juga menghadirkan buzzer demokrasi.

    Peran figur menjadi penting di sini untuk memastikan orkestrasi suara netizen mengawasi kekuasaan berjalan konsisten dan kontinuitas. Politisi atau publik figur yang menjadi oposan bisa memainkan peran sebagai orkestrator. Komunitas, cendekiawan, dan LSM penggiat hukum dan demokrasi berperan menajamkan analisis kritis di ruang publik.

    Oposisi alternatif berarti tidak membiarkan paradoks demokrasi yang tanpa oposisi. Ia juga dimaknai sebagai sebuah upaya baru mendefinisikan ulang penyanggah demokrasi. Menjadi oposisi alternatif adalah bentuk memaknai konsep manusia politik yang terwujud dalam tindakan politik. Lantas, dunia media sosial bisa dimaknai sebagai sebuah ruang publik. Medsos bisa menjadi ‘Senayan’ versi digital yang memproduksi suara kritis. Jika Senayan fisik melempem karena kekurangan oposisi, maka Senayan virtual harus garang mengawal kekuasaan.

    Beberapa isu besar bisa menjadi potret bagaimana medsos menentukan narasi keadilan, hukum, dan bahkan moral. Ungkapan no viral no justice adalah sebuah pesan kekuatan medsos dan netizen. Ungkapan itu juga sebuah pengingat betapa bahayanya “yang berkuasa” tanpa pengawasan. Pada kasus Gus Miftah yang mengundurkan diri dari utusan khusus presiden untuk urusan agama, kita dipertontonkan kekuatan medsos dan netizen itu.

    Efek Domino

    Oposisi alternatif tidak serta merta dimaknai sebagai partisan partai oposisi. Tetapi secara sikap politik sama-sama memilih untuk menjadi oposisi rezim. Karena itu, oposisi alternatif (non institusi) ini bisa menjadi pendukung utama bagi partai politik (institusi) yang memilih berada di luar kekuasaan.

    Dalam konteks demokrasi “cokelat” kita, sikap dan posisi PDIP di luar kekuasaan sangat rentan. Ada beberapa catatan soal itu. Mulai dari posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR juga akan rentan dikudeta. Juga terkait proyeksi kepemimpinan dan kemenangan di pertarungan lima tahun mendatang hingga bisnis politik.

    Maka, demi demokrasi jugalah, PDIP mesti diapresiasi sebab menempuh kerentanan untuk memastikan fondasi oposisi tetap ada dalam demokrasi kita. Sikap PDIP juga memberikan efek domino bagi publik untuk ikut mengambil bagian dalam sikap politik mengawasi kekuasaan.

    Jelas, narasi rezim Prabowo adalah politik persatuan semua kekuatan untuk terlibat dalam transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Kendati begitu, terlepas dari hasrat politik persatuannya, Prabowo tetap berbesar hati terhadap PDIP yang memilih berseberangan dengan rezimnya. Hal itu ia utarakan dalam momen HUT Golkar (11/12/2024) silam.

    Pidato Prabowo itu sebuah isyarat demokratis. Sebab, oposisi tidak berarti sebagai penghalang proyek pemerintah. Pihak oposisi justru ingin memastikan bahwa proyek pembangunan itu berjalan baik, diperuntukkan bagi publik dan tidak korup dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya, oposisi bukan sekadar menciptakan presidents in waiting, tetapi terutama menjamin hal yang paling substantif dari kemanusiaan dan prinsip demokrasi yakni kebebasan, keadilan, dan keberagaman.

    Edward Wirawan analis politik, peneliti Lembaga Terranusa Indonesia

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Bicara Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Pengamat  Kuak ‘Syarat’ PDIP: Terang Benderang

    Prabowo Bicara Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Pengamat  Kuak ‘Syarat’ PDIP: Terang Benderang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak terpengaruh adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi.

    Prabowo menganggap lucu upaya tersebut. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan pihak yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    “Saya kira terlalu terang benderang ya siapa pihak yang dimaksud oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi berkaitan dengan pertarungan politik terutama yang dituduh ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas TV, Kamis (13/2/2025).

    “Kalau dilihat dari sisi motif memang PDI perjuangan adalah pihak yang punya hubungan kurang manis ya dengan Pak Jokowi terutama pas Pilpres sementara relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sendiri itu masih sangat nyaman jadi secara personal,” sambung Burhanuddin.

    Burhanuddin mengungkapkan hubungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto tidak ada masalah. 

    Ia menilai hubungan PDIP Perjuangan yakni Megawati dengan Jokowi yang bermasalah.

    Menurut Burhanuddin, hal tersebut yang mendasari tarik menarik koalisi antara Prabowo Subianto dengan PDI Perjuangan yang hingga saat ini masih timbul tenggelam.

    “Jadi sepertinya ada syarat tanda kutip ya yang dimintakan oleh PDI Perjuangan jika Pak Prabowo ingin mengajak PDI perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Nah syarat itu dugaan saya itu berkaitan dengan relasi Pak Prabowo yang masih mesra dengan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin.

    Burhanudin menduga syarat tersebut diantaranya keinginan PDI Perjuangan agar Prabowo Subianto tidak terlalu ‘intim’ dengan Jokowi. 

    Termasuk, kata Burhanuddin, harus memutus orang-roang Jokowi yang dianggap masih menumpang di pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Nah syarat-syarat semacam ini yang sepertinya sulit untuk dipenuhi oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo meskipun ingin menarik PDI perjuangan ke dalam tetapi beliau itu menganut filosofi seribu kawan kurang satu lawan kebanyakan,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin pun menilai sikap dasar Prabowo yang tidak melupakan kawan lama yang menyebabkan tarik ulur antara PDI perjuangan dengan Presiden RI itu.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik itu menduga Prabowo masih menginginkan Jokowi sebagai pendukun utamanya. Namun, Prabowo juga memiliki keunikan dalam membangun koalisi.

    Hal itu berbeda dengan kepemimpinan Jokowi selama dua periode menjabat sebagai Presiden RI. Dimana, Jokowi masih menyisakan kekuatan oposisi di parlemen.

    “Nah kasus Pak Prabowo agak lain beliau pengin merangkul semua kekuatan politik termasuk yang berbeda berbeda pilihan di 2024 untuk mendukungnya nah termasuk PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Ia melihat hal itu berkaitan dengan konstelasi geopolitik global dan semaksimal mungkin menarik seluruh kekuatan internal atau domestik untuk bersama-sama merajut pembangunan.

    Tetapi, kata Burhanuddin, PDI Perjuangan mematok syarat yang tidak bisa dikompromikan terkait koalisi Prabowo Subianto. Dimanya, PDI Perjuangan meminta Prabowo agar berkenan untuk menjaga jarak dengan Jokowi.

    Di sisi lain, Burhanuddin mengungkapkan Prabowo tetap berdiri sendiri. Meskipun Prabowo mengaku akan melanjutkan agenda Presiden ke-7 Jokowi.

    Ia mencontohkan keputusan tegas Prabowo yang memangkas anggaran Ibu Kota Negara atau IKN. Prabowo juga lebih berfokus pada program pangan dan energi serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Tentu saja berkaitan dengan konsekuensi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di banyak kementerian dan ini lagi-lagi menunjukkan perbedaan orientasi dan fokus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nah meskipun lagi-lagi agenda yang diusung tetap agenda keberlanjutan tetapi tidak serta-merta membuat Pak Prabowo menjadi subordinasi Pak Jokowi,” ungkapnya.

    Pernyataan Prabowo

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui adanya pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Prabowo awalnya menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    Menurut Prabowo, ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah.

    Namun, menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah. “Saya baru jumpa (Khofifah,-red) menjelang Pilpres. Benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Namun, saat ini Jokowi justru dijelek-jelekkan.

    “Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyuk-kuyuk, mau dijelek-jelekkin. Jangan. Kita hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan, terkini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Menurut Prabowo, dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Baginya, upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja

    “Ada yang sekarang mau memisah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut kepala negara, upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia.

    Seperti politik adu domba devide et impera yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” pungkasnya.

    Pernyataan Jokowi

    Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.

    Jokowi mengatakan, hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja meski sempat dua kali menjadi rival pada Pilpres 2014 dan 2019.

    “(Hubungan dengan Pak Prabowo) sangat solid. Sama sekali enggak pernah ada masalah,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (11/2/2025).

    Dilansir TribunSolo.com, Jokowi enggan mempermasalahkan adanya pihak yang berusaha menjauhkannya dengan Prabowo.

    “Ya enggak apa-apa (ada yang mau menjauhkan). Tapi sekali lagi hubungan saya dan Pak Prabowo hubungan baik yang sudah lama terjalin. Ya biasa saja (pihak yang ingin menjauhkan),” kata Jokowi.

    Jokowi mengaku, hingga kini masih sering bertemu Prabowo. Terutama saat sama-sama menghadiri undangan pernikahan sejumlah tokoh.

    “Kalau pas ke Jakarta sering ketemu waktu di perkawinan putrinya Pak Akbar Tandjung, putranya Pak Hatta Rajasa bertemu lama,” jelasnya.

    Respon PDIP

    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan sejatinya kalaupun Presiden RI Prabowo Subianto pisah hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo karena dilandasi sudah bedanya kepentingan bukan karena pengaruh pihak lain.

    Pernyataan itu disampaikan Deddy, menanggapi adanya tudingan kalau PDIP menjadi pihak yang berupaya memisahkan Prabowo dengan Jokowi.

    Sebagai informasi, Jokowi merupakan sosok yang turut terlibat langsung mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya, kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun tidak bisa memisahkan,” kata Deddy saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan Rabu (12/2/2025).

    Menurut Deddy, PDIP saat ini tidak memiliki  urusan apapun dengan kedua sosok tersebut.

    Sehingga kata anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut enggan bicara jauh perihal isu tersebut.

    “Itu urusan beliau beliau, kita ga ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka. Pasti berpolitik itu kan soal kepentingan,” sambung dia.

    Dengan begitu, Deddy menegaskan, kalaupun nantinya Jokowi dengan Prabowo berpisah itu karena sudah tidak ada kepentingan satu sama lain.

    Pasalnya diyakini Deddy, dalam politik yang dikedepankan adalah asas keberpihakan dan kepentingan bukan belas kasihan.

    “Lah di politik ada berdasarkan belas kasihan? Kan ga ada ya. Di samping itu, politik biasa, politik yang adiluhur kan berdasarkan moral dan keberpihakan,” kata dia.

    “Tapi kalau melihat soal ini kan soal politik, jadi kalaupun ada yang memisah antara pak Jokowi dan pak Prabowo ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain,” tukas Deddy. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Prabowo Anggap Lucu Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Rocky Gerung: Diam-diam Ada Persaingan

    Prabowo Anggap Lucu Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Rocky Gerung: Diam-diam Ada Persaingan

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto menganggap lucu adanya upaya yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

    Prabowo menilai upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja. Sedangkan pengamat politik Rocky Gerung melihat stabilitas politik mulai terganggu. 

    “Stabilitas politik mulai terganggu tuh karena diam-diam ada persaingan antara Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo hal yang memang tidak ingin diucapkan atau dibantah oleh kedua pihak,” kata Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (13/2/2025).

    Rocky meyakini Jokowi secara mental politik dan psikologi telah mempersiapkan fasilitas untuk melanggengkan dinasti. Menurut Rocky, adanya putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wakil Presiden sebagai faktor penentu untuk menumbuhkan politik dinasti.

    Selain stabilitas politik, Rocky juga memastikan pengaruh kenaikan harga kebutuan pokok akan berdampak langsung kepada masyarakat.

    “Nah kita mulai membayangkan kesulitan-kesusitan ke depan untuk menemukan apa yang bisa kita jaminkan sebagai  janji dari Presiden Prabowo untuk pro rakyat untuk melindungi rakyat,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung kebijakan Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran yang membuat adanya semacam pembangkangan di beberapa daerah oleh para bupati.

    Dimana, Rocky mengutip ucapan Prabowo Subianto yang menyebut raja kecil.

    “Terdapat juga mulai ada tukar tambah di beberapa Kementerian yang punya ee punya standing di DPR untuk memeriksa kembali rasionalitas dari penghematan itu,” katanya.

    Menurutnya, hal itu memperlihatkan bahwa ada yang berbahaya dan harus segera dideteksi dari awal. 

    Ia pun mengingatkan bahwa pertahanan rakyat tidak mungkin terus-menerus terganggu. Oleh karena itu, ia menunggu keterangan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai hiruk pikuk kepastian pemotongan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga.

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Subianto Menyebut ada Raja Kecil Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran. Siapa yang Dimaksud? Ini Analisa Pengamat Politik.

    “Apa alasannya kementerian sana dipotong, Kementerian yang ini enggak jadi itu mesti diterangkan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,” ujarnya.

    Rocky menyebutkan adanya kegugupan pemerintah dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo untuk memberikan keyakinan kepada rakyat mengenai arah kebijakan.

    “Itu tidak mungkin diucapkan melalui fokus grup discussion, tidak mungkin dipertengkarkan di dalam talk show, tidak ada gunanya juga dihasilkan melalui keributan di media sosial,” ungkapnya.

    Rocky menuturkan sejumlah kebijakan yang diputuskan Presiden Prabowo telah menimbulkan polemik semisal PPn 12 persen serta menambal kebutuhan dengan pemangkasan anggaran.

    “Lalu upaya untuk merasionalisir kebijakan-kebijakan yang sebetulnya masih bisa diuji rasionalitas pembuatannya justru itu menimbulkan satu sensasi baru terutama di dalam kalangan akademis yang menilai atau mengintip bahwa ada yang berbahaya di dalam manajemen pemerintahan hari ini,” ujarnya.

    Presiden Anggap Lucu

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui adanya pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Prabowo awalnya menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    Menurut Prabowo, ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah.

    Namun, menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah.

    “Saya baru jumpa (Khofifah,-red) menjelang Pilpres. Benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Namun, saat ini Jokowi justru dijelek-jelekkan.

    “Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyuk-kuyuk, mau dijelek-jelekkin. Jangan. Kita hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan, terkini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Menurut Prabowo, dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Baginya, upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja.

    “Ada yang sekarang mau memisah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut kepala negara, upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Seperti politik adu domba devide et impera yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” pungkasnya. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Saat PKB Minta PDIP Jangan ‘Kompor-kompori’ Hubungan Jokowi dengan Prabowo – Halaman all

    Saat PKB Minta PDIP Jangan ‘Kompor-kompori’ Hubungan Jokowi dengan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus agar tidak memperkeruh hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling menjaga kekompakan dan keberlanjutan. Setiap presiden memiliki gaya kepemimpinan dan prioritas program yang berbeda tetapi itu tidak perlu menjadi sumber masalah, apalagi perpecahan,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025) dikutip dari Kompas.TV.

    Jazilul menegaskan Presiden Prabowo memahami dengan baik bagaimana menjalankan pemerintahan saat ini.

    Ia menilai bahwa Prabowo adalah sosok yang merangkul semua pihak demi persatuan bangsa.

    “Menurut saya, Pak Prabowo sangat memahami filosofi etika Jawa mikul dhuwur mendem jero, yang berarti mengangkat hal baik untuk diteruskan dan menyimpan serta menghentikan hal yang kurang baik,” kata Jazilul.

    Menurut dia, Presiden Prabowo ingin seluruh elemen bangsa bersatu untuk mewujudkan pembangunan demi kesejahteraan bersama.

    “Pak Prabowo berharap semua komponen bangsa dapat bersatu dalam membangun negara demi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Penjelasan Deddy Sitorus Sebelumnya

    Sebelumnya, Politisi PDIP Deddy Sitorus merespons pernyataan Presiden Prabowo terkait adanya pihak yang ingin memisahkannya dengan Jokowi. 

    Menurut Deddy, dalam menjalankan pemerintahan, Prabowo dan Jokowi harus dipisahkan. 

    Sebab, seorang presiden harus bisa memimpin negara tanpa diintervensi oleh siapa pun.  

    “Ya kan pisah dong, orangnya memang sudah berbeda, masa digabung-gabungin, apa kata orang? Memang kan harus pisah satu mantan presiden, satu presiden,” kata Deddy di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Tanggapi PKB?

    Saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan Rabu (12/2/2025) kemarin,  Deddy Sitorus menegaskan kalaupun hubungan Jokowi dengan Prabowo pisah maka itu sudah beda kepentingannya bukan karena pengaruh pihak lain.

    Pernyataan itu disampaikan Deddy, menanggapi adanya tudingan kalau PDIP menjadi pihak yang berupaya memisahkan Prabowo dengan Jokowi.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya, kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun tidak bisa memisahkan,” kata Deddy.

    Menurut Deddy, PDIP saat ini tidak memiliki  urusan apapun dengan kedua sosok tersebut.

    Sehingga kata anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut enggan bicara jauh perihal isu tersebut.

    “Itu urusan beliau beliau, kita ga ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka,” kata Deddy.

    “Pasti berpolitik itu kan soal kepentingan,” sambung dia.

    Dengan begitu, Deddy menegaskan, kalaupun nantinya Jokowi dengan Prabowo berpisah itu karena sudah tidak ada kepentingan satu sama lain.

    Pasalnya diyakini Deddy, dalam politik yang dikedepankan adalah asas keberpihakan dan kepentingan bukan belas kasihan.

    “Lah di politik ada berdasarkan belas kasihan? Kan ga ada ya. Di samping itu, politik biasa, politik yang adiluhur kan berdasarkan moral dan keberpihakan,” kata dia.

    “Tapi kalau melihat soal ini kan soal politik, jadi kalaupun ada yang memisah antara pak Jokowi dan pak Prabowo ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain,” tukas Deddy.

    Sempat Disinggung Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ada yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Awalnya Prabowo menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indarparawansa. Menurut Prabowo ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah. Hanya saja menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah.

    “Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres, benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Hanya saja kata Prabowo sekarang ini, Jokowi malah dijelek-jelekan.

    “Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan sekarang ini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. Untuk diketahui, Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

    Menurut Prabowo dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Bagi Prabowo upaya tersebut hanya  untuk bahan tertawaan saja.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut Kepala Negara upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Seperti politik  adu domba yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, nggak usah dihiraukan,” pungkasnya.

    Sumber: Tribunnews.com/Kompas.TV

     

  • Prabowo Sebut Ada yang Mau Memisahkannya dengan Jokowi, PKB Harap Semua Pihak Jaga Kekompakan – Halaman all

    Prabowo Sebut Ada yang Mau Memisahkannya dengan Jokowi, PKB Harap Semua Pihak Jaga Kekompakan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berharap semua pihak bisa menjaga kekompakan setelah ramai pidato Presiden RI Prabowo Subianto yang menyinggung ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Menurut Waketum PKB Jazilul Fawaid, tidak perlu ada yang mengompor-ngompori pidato Prabowo tersebut.

    “Setiap presiden punya perbedaan gaya dan prioritas program masing-masing yang tidak usah jadi sumber masalah apalagi perpecahan,” kata Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Jazilul mengatakan Prabowo memahami yang terbaik untuk pemerintahan saat ini. Dia menilai Prabowo sebagai sosok yang merangkul semua pihak.

    “Pak Prabowo berharap semua komponen bangsa bersatu mewujudkan pembangunan bagi kesejahteraan bersama,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa ada yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Awalnya Prabowo menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indarparawansa. Menurut Prabowo ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah. Hanya saja menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah.

    “Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau Pilpres, benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Hanya saja kata Prabowo sekarang ini, Jokowi malah dijelek-jelekan.

    “Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa mau dikuyuk-kuyu mau dijelek-jelekin, jangan. Kita hormati semua hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan sekarang ini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. Untuk diketahui, Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

    Menurut Prabowo dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Bagi Prabowo upaya tersebut hanya  untuk bahan tertawaan saja.

    “Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut Kepala Negara upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia. Seperti politik  adu domba yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, nggak usah dihiraukan,” pungkasnya.