Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    PKS Diam di Tengah Berbagai Polemik, Said Didu: Betul-betul Hilang setelah Diberikan Jatah Seperdua Menteri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat sindiran. Salah satunya dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. 

    Dia menyentil PKS yang kini hilang bak ditelan bumi. Setelah sebelumnya gencar menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Said Didu menyatakan, PKS diam setelah diberikan jatah seperdua menteri.

    “Betul-betul hilang setelah diberikan jatah 1/2 Menteri,” kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Rabu, (26/3/2025). 

    Unggahan Said Didu ini merespons salah satu postingan pemilik akun X @Tan_Mar3m. Dia juga menyentil PKS. “Baru ngeh PKS ga pernah lagi lewat temlen. Apa sudah tenggelam itu partai,” ujar pemilik akun.

    Diketahui, PKS memiliki satu kursi di Kabinet Merah Putih saat ini yakni Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. 

    Pada Pilpres 2024 lalu, PKS, PKB dan Nasdem bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melawan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. 

    Sedangkan Prabowo – Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. PRIMA Berkarya PKR Parsindo PKP PA merupakan partai pendukung. 

    Adapun Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura kala itu. 

    Belakangan, setelah Prabowo – Gibran menang, NasDem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Buruh Ummat bergabung dengan KIM Plus. 

    Kembali dengan PKS, memang pada era Joko Widodo PKS getol melakukan kritikan. Berbeda dengan saat ini. 

  • BNPT-DPR kolaborasi bangun kerangka persatuan lewat Dialog Kebangsaan

    BNPT-DPR kolaborasi bangun kerangka persatuan lewat Dialog Kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membangun kerangka persatuan melalui Dialog Kebangsaan di Digital Learning Center Building, Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (24/3).

    Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayor Jenderal TNI Sudaryanto mengatakan kegiatan tersebut sangat penting untuk menguatkan wawasan kebangsaan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan ini. Dialog atau diskusi kebangsaan seperti ini sangat bagus untuk menyatukan persepsi bagaimana kita ke depan akan menjadi bangsa yang hebat dan maju,” ujar Sudaryanto dalam kesempatan itu, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Ia berharap ke depannya Indonesia bisa menjadi bangsa yang hebat, maju, dan disegani bangsa-bangsa di dunia.

    Sudaryano menegaskan bahwa kegiatan Dialog Kebangsaan akan terus berlanjut. Adapun hasil kegiatan Dialog Kebangsaan itu akan menjadi penyambung lidah kepada masyarakat tentang kerukunan hidup dalam berbangsa dan bernegara sehingga menjadi hal baik serta memberikan ketahanan kepada masyarakat dari paham radikal terorisme.

    Kegiatan bertema “Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan Untuk Menjaga Keutuhan Bangsa” tersebut menghadirkan pembicara kunci Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso.

    Saat menjadi pembicara, Sugiat menjelaskan kegiatan Dialog Kebangsaan merupakan bagian dalam membangun kerangka persatuan dan kesatuan di Sumut.

    Ia menguraikan bahwa target kegiatan dialog kebangsaan itu, yakni untuk mengapresiasi kinerja BNPT di bawah komando Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono. Selama kepimpinan Eddy, BNPT dinilai mampu mempertahankan nol penyerangan teroris atau zero terrorist attack.

    “Kita sudah lama tidak mendengar ada teror di bawah kepemimpinan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono. Alhamdulillah kami Komisi XIII akan selalu mendukung seluruh program BNPT, baik anggaran maupun regulasi,” kata Sugiat.

    Komisi XIII DPR RI juga mengapresiasi laporan Kepala BNPT beberapa waktu lalu terkait kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang sudah menyatakan bubar dan berikrar setia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    JI merupakan kelompok teroris yang berada di level puncak dalam tingkatan radikalisasinya di Indonesia.

    Menurut Sugiat, selama ini JI dikenal aktif dan masif melakukan radikalisasi dengan menolak ideologi Pancasila dan menilai demokrasi sebagai thaghut atau berhala.

    Dia berpendapat capaian itu sangat baik, apalagi dalam beberapa periode terakhir, setiap momentum politik selalu dimanfaatkan berbagai kelompok teroris untuk melakukan propagandanya.

    Hal tersebut seperti saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, ketika sentimen politik identitas begitu kuat dan sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena perbedaan agama, suku, golongan, dan perbedaan pilihan politik.

    Sugiat juga bercerita saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Saat itu, pemimpin bangsa Joko Widodo dan Prabowo Subianto sepakat menghentikan perseteruan politik karena tidak mau rakyat terpecah.

    “Mereka (Jokowi dan Prabowo) rekonsiliasi dan hasilnya Pilpres 2024 lalu suasananya lebih damai dan tidak ada lagi saling caci atau baku hantam, terutama di media sosial,” tuturnya.

    Kendati demikian, meski persaingan tingkat elit sudah selesai, kata dia, semua pihak tidak boleh berleha-leha karena kegiatan sosialisasi persatuan ke masyarakat, kampus, dan ke bawah harus terus diperkuat. Dengan begitu, penting agar tidak ada lagi peluang perpecahan di masyarakat.

    Selain kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, DPR RI juga gencar melakukan program sosialisasi empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Disebutkan bahwa apabila empat pilar ditegakkan, cara bernegara bangsa Indonesia akan kuat.

    “Jangan kira Indonesia sampai kiamat akan tetap ada kalau tidak dijaga. Lihat saja Rusia, Yugoslavia, dan negara-negara Timur Tengah pecah karena tidak memiliki empat pilar tersebut,” ucap Sugiat menambahkan.

    Dialog Kebangsaan juga berkolaborasi dengan USU, Medan. Dalam kesempatan itu, Rektor USU Prof. Muryanto Amin berterima kasih atas kepercayaan BNPT dan Komisi XIII DPR RI menjadikan USU sebagai tempat kegiatan.

    Hal tersebut membuktikan bahwa Sumut sebagai miniatur Indonesia bisa menjadi tempat kehidupan yang damai, aman, dan tenteram di tengah perbedaan yang ada.

    “Kebangsaan itu harus dipupuk, dirawat, dibesarkan, dan kalau berbuah dibagikan tentu akan dinikmati seluruh masyarakat. Maka dialog kebangsaan perlu dilakukan terus-menerus dan tidak boleh berhenti di satu titik,” ujar Muryanto.

    Dialog Kebangsaan kali ini dihadiri hampir 300 peserta yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, mahasiswa.

    Hadir pula dalam kegiatan, yakni pemuka agama Tuan Guru Batak Ahmad Sabban Rajagukguk, Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut Firsal Ferial Mutyara.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Top 3 News: Prabowo Lantik 31 Dubes RI untuk Negara Sahabat, Ada Eks KSAU hingga Politisi PDIP – Page 3

    Top 3 News: Prabowo Lantik 31 Dubes RI untuk Negara Sahabat, Ada Eks KSAU hingga Politisi PDIP – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar (dubes) Luar Biasa Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin 24 Maret 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Nantinya, para dubes tersebut akan ditempatkan di negara-negara sahabat dan menjadi perwakilan organisasi internasional. Proses pelantikan dimulai pukul 17.00 WIB.

    Pelantikan 31 dubes ini sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 P dan 40 P tahun 2025 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

    Sementara itu, video rendang 200 kg yang dimasak selebgram Willie Salim ludes diambil warga Palembang dalam waktu 15 menit saja berbuntut panjang. Banyak cibiran yang dialamatkan ke warga Palembang, mulai dari julukan ‘Palembang Rakus’, ‘Palembang Hama’, ‘Palembang Prindavan’, dan lainnya.

    Setelah videonya heboh dan banyak perundungan yang dilakukan netizen terhadap warga Palembang, akhirnya selebgram Willie Salim membuat video permintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkannya dari video rendang ludes 15 menit tersebut.

    Banyak juga yang penasaran bagaimana proses pengamanan kuali berisi 200 kg daging mentah yang akan dibuat rendang, yang dimasak di Plasa Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, pada Selasa 18 Maret 2025 malam.

    Kapolsek Ilir Barat I Palembang AKP Ricky Mozam mengungkapkan kronologi kejadian hingga video rendang 200 kg ludes diambil oleh warga yang berkerumum di Plasa BKB Palembang.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Gubernur Jakarta Pramono Anung mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin siang 24 Maret 2025.

    Pramono terlihat mendatangi gedung KPK dengan menggunakan pakai dinas berwarna cokelat. Kedatangannya disambut sejumlah jajaran KPK yang telah menunggu di luar lobi. Pramono mengaku kedatangan ingin bertemu dengan pimpinan KPK.

    Kemudian, Tim Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan kedatangan Pramono ingin berdiskusi dengan para pimpinan KPK. Mereka hendak membahas soal pencegahan korupsi yang ada di Jakarta.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 24 Maret 2025:

    Menteri Luar Negeri hingga Duta Besar Inggris untuk Indonesia mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang resmi memenangkan Pilpres 2024.

  • Tanggapan Anies Baswedan Soal RUU TNI: Jangan Bebani Tentara dengan Tugas Baru

    Tanggapan Anies Baswedan Soal RUU TNI: Jangan Bebani Tentara dengan Tugas Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan buka suara soal revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI yang telah disahkan oleh DPR pekan ini. 

    Pandangan tersebut dibagikan Anies melalui akun pribadi X miliknya @aniesbaswedan, Jumat (21/3/2025). Dia turut menanggapi soal amandemen UU TNI itu usai diberikan pertanyaan saat berkunjung ke Universitas Islam Indonesia atau UII, Yogyakarta. 

    Melalui cuitan berbentuk utas, Anies menyebut revisi UU YNI menimbulkan banyak pertanyaan.  

    “Apakah ini benar-benar membawa perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru? Ini adalah tentang menjaga profesionalitas TNI dan kemurnian demokrasi,” ujar Anies dalam unggahannya yang dikutip pada Minggu (23/3/2025). 

    Anies menyebut masyarakat ingin TNI yang kuat, profesional, dan fokus pada tugas utamanya yakni menjaga pertahanan dan kesatuan negara. 

    “Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang bisa mengalihkan dari fokus utamanya,” ujarnya dalam cuitan tersebut. 

    Pria yang juga calon presiden pada Pilpres 2024 itu turut menyoroti proses pembahasan yang cepat, dan minimnya diskusi yang melibatkan publik. 

    Di sisi lain, Anies turut mempertanyakan apabila revisi UU TNI dapat menyelesaikan masalah internal di lembaga tersebut. Salah satunya mengenai meritokrasi dalam jenjang karier. 

    “Kita ingin tentara-tentara terbaik mendapat promosi karena prestasi, bukan karena faktor non meritokratik,” tulisnya. 

    Anies lalu berpesan agar kebijakan yang tertuang dalam revisi UU TNI harus dikawal dengan ketat. Dia menyinggung pesan Presiden ke-1 Soekarno yang menyebut angkatan perang jangan masuk dan terlibat politik. 

    “Jend. Soedirman, seberapapun tak setuju dengan keputusan pemerintah, selalu mendukung kewenangan pemerintah yang sah dan berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI. Ini adalah warisan yang harus kita jaga,” tutur pria yang juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. 

    Oleh karena itu, Anies mendorong ruang diskusi yang lebih luas, saksama dan partisipatif. 

    “Semua ini perlu kita lakukan demi TNI yang lebih kuat, lebih profesional, makin dihormati dan makin dicintai,” terangnya. 

    Adapun revisi UU TNI telah disahkan oleh DPR, Kamis (20/3/2025). Pada hari yang sama, terjadi aksi penolakan di beberapa daerah terhadap amandemen tersebut. Salah satunya di Senayan, atau sekitar gedung DPR. 

  • Jokowi Buka Suara, Kemungkinan Akan Bertemu Megawati

    Jokowi Buka Suara, Kemungkinan Akan Bertemu Megawati

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal kemungkinan bertemu dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat. Mengutip CNN Indonesia, Jokowi mengakui saat ini belum membuat janji bertemu dengan Megawati yang merupakan RI yang juga merupakan Ketua Umum PDIP.

    Walau demikian, Jokowi menyatakan hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Ini disampaikannya usai bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang juga merupakan putri Megawati, di acara buka bersama NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025), dikutip dari CNN Indonesia.

    “Ya belum, tapi akan, akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ucap Jokowi.

    Pada acara itu, ia duduk bersama Puan. Jokowi mengklaim hubungannya dengan Puan tetap hangat. “Hubungannya memang hangat betul, memang hangat, dengan Mbak Puan hangat,” ujarnya.

    Sebelum acara itu dimulai, Puan mengatakan hal yang senada. Puan memastikan hubungan dengan Jokowi, yang merupakan mantan kader PDIP, tetap hangat. “Hangat dong. Orang enggak ada apa-apa. Hangat,” kata Puan. “Selalu, selalu, selalu hangat.”

    Mengingatkan saja, hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDIP nampaknya retak karena Pilpres 2024. Itu disebabkan oleh manuver anak dan mantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, pada pemilihan umum (pemilu) 2024.

    Gibran mencalonkan diri dan akhirnya terpilih sebagai wakil presiden, mendampingi Prabowo Subianto. Padahal, saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

    Sementara itu, Bobby menggalang dukungan untuk Prabowo-Gibran. Bobby juga pada akhirnya bergabung dengan Partai Gerindra.

    PDIP telah memutuskan memecat Jokowi dan keluarga. Mereka tak lagi berstatus kader PDIP saat ini.

    (pgr/pgr)

  • Dukung Instruksi Prabowo, Hercules Larang GRIB Jaya Minta THR Lebaran

    Dukung Instruksi Prabowo, Hercules Larang GRIB Jaya Minta THR Lebaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario Marshal mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar organisasi masyarakat (ormas) tidak melakukan pungutan liar (pungli) berkedok THR lebaran. Apalagi, kata Hercules, GRIB Jaya merupakan salah organisasi pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya bilang, ormas ini termasuk salah satu pendukung pemenang Pilpres 2024, Bapak Presiden kita. Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi wakil dan presidennya Pak Prabowo. Jadi tolong dijaga Ormas ini dengan baik-baik,” ujar Hercules di sela-sela acara Pramilad GRIB Jaya di Hotel Acacia, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

    Karena itu, Hercules melarang kader GRIB Jaya meminta tunjangan hari raya (THR) jelang Lebaran Idulfitri 2025 ke tempat usaha atau industri. Menurut dia, jika membutuhkan dana, maka sebaiknya komunikasikan dengan teman-teman dalam organisasi.

    “Saya larang keras untuk bikin proposal. Saya larang keras GRIB untuk meminta-minta (THR). Tetapi kalau memang kamu mau minta, teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri pengusaha, kamu datang, ‘brother, aku mau bikin kegiatan ini, aku minta di-support’,” tandas Hercules.

    Lebih lanjut, Hercules mengatakan pihaknya akan bertindak tegas terhadap kader yang tetap mengajukan proposal permohonan THR atas nama organisasi. Dia bahkan memastikan akan mencopot pimpinan daerah yang melanggar aturan tersebut.

    “Saya larang keras untuk bikin proposal. Kalau ketua DPD, ketua DPC bikin proposal, aku minta langsung dipecat,” tegas Hercules.

    Hercules kembali menekankan bahwa GRIB Jaya merupakan salah satu organisasi masyarakat yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dia meminta seluruh kader menjaga nama baik organisasi serta citra Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

    “Tetapi saya menjamin, saya ketua umum ormas GRIB, dan ormas ini juga pak presiden tahu. Pak presiden tahu, dan kalau bahasa saya, saya katakan ormas ini berbau nama presiden. Artinya Pak Prabowo tahu. Jadi saya mohon ke anggota saya, anak buah saya, tolong dijaga,” imbuh dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Hercules mengumumkan bahwa GRIB Jaya akan menggelar perayaan hari jadi atau milad pada April mendatang. Acara tersebut akan digelar di Arena Gelora Senayan, Jakarta Pusat, dengan perkiraan kehadiran sekitar 20.000 anggota. Hercules juga mengatakan pihaknya akan mengundang Presiden Prabowo hadir di acara milad GRIB Jaya tersebut.

    “Beliau (Prabowo) itu kan presiden dan sangat sibuk. Baru menjadi presiden, belum ada 7 bulan. Tetapi kita akan coba, kita kirim undangan. Mudah-mudahan beliau tidak ada halangan, biar datang,” pungkas Hercules.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan TNI, Polri hingga kejaksaan untuk memberantas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli), termasuk di kawasan industri. Perintah Prabowo itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    “Presiden perintahkan untuk tadi perintahkan TNI, Polri dan Kejaksaan untuk melihat seperti itu,” ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

    Luhut memastikan pemerintah akan bertindak tegas terkait pungli, termasuk dengan modus meminta THR lebaran yang dilakukan Ormas. Ia mengatakan bakal dipelajari dengan baik. “Pokoknya harus tertib,” kata Luhut.

  • Panas, Pentolan Partai Demokrat Ejek Elon Musk ‘Nepo Baby’

    Panas, Pentolan Partai Demokrat Ejek Elon Musk ‘Nepo Baby’

    Jakarta –

    Gubernur Minnesota dan mantan calon wakil presiden dari Partai Demokrat Tim Walz, menyebut orang terkaya di dunia dan kepala DOGE Elon Musk sebagai ‘nepo baby’. Memang Partai Demokrat dan Musk terlibat perselisihan sengit.

    “Tidak ada unsur konservatif soal seorang nepo baby dari Afrika Selatan memecat orang-orang di Departemen Urusan Veteran,” demikian kritik Waltz, merujuk tindakan Musk banyak melakukan PHK terhadap pegawai federal.

    Walz hanyalah salah satu dari beberapa politisi Demokrat yang menyinggung latar belakang imigran Musk, sama seperti Donald Trump yang juga kerap menyerang imigran.

    “Negara mana yang dia setia? Afsel, Kanada, atau Amerika Serikat?” kata politisi Marcy Kaptur dari Ohio di konferensi pers bulan lalu. Adapun Nydia Velazquez dari New York mengatakan Musk harus kembali ke Afrika Selatan. Dalam protes lain, Don Beyer dari Virginia menambahkan, “Kami akan mengirim Elon kembali ke Afrika Selatan.”

    Lahir di Afrika Selatan tahun 1971, Musk pindah ke Kanada tahun 1989 dan ke AS selama masa kuliahnya. Dikutip detikINET dari Independent, dia menjadi warga negara AS pada tahun 2002.

    Nepo baby sendiri adalah istilah untuk seseorang yang mewarisi kekayaan atau status dari orang tuanya. Ayah Musk bekerja sebagai insinyur dan developer di Pretoria. Ia disebut banyak membantu Musk.

    Demokrat tampaknya membalas Trump yang sering menggunakan gagasan bahwa lawan-lawannya adalah orang asing untuk menghina mereka. Ia memulai perjalanan politiknya dengan mempertanyakan tempat lahir Presiden Barack Obama.

    Di masa jabatan pertamanya, Trump memberi tahu sekelompok anggota kongres wanita kulit berwarna, sebagian besar lahir di AS, untuk kembali ke negara asal. Trump mempertanyakan pula etnis Wakil Presiden Kamala Harris di kampanye presiden tahun lalu. Ia juga sering salah mengucapkan namanya.

    Di masa Pilpres 2024, The Washington Post melaporkan bahwa Musk bekerja di AS dengan visa pelajar pada 1990-an. Setelah itu Presiden Joe Biden menyebutnya sebagai “pekerja ilegal.”

    Musk kemudian membantah bekerja secara ilegal di AS. Belakangan, ia menuduh tanpa bukti bahwa Partai Demokrat memanfaatkan kedatangan para imigran untuk menambah suara.

    Seorang kepala strategi Gedung Putih di masa jabatan pertama Trump, Stephen Bannon, juga membidik Musk bulan lalu. Ia menyebutnya imigran ilegal parasit yang tidak memiliki rasa hormat terhadap sejarah, nilai-nilai, atau tradisi negara AS.

    (fyk/fyk)

  • Golkar DKI dukung pemerintahan Pramono-Rano

    Golkar DKI dukung pemerintahan Pramono-Rano

    Mohon maaf kami agak menjaga etika kemarin

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyebutkan partainya mendukung pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam membangun Kota Jakarta.

    “Kami dari Partai Golkar sudah memberikan komitmen untuk terus mendukung kepemimpinan Pak Gubernur (Pramono) beserta seluruh jajaran dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun Jakarta yang kita cintai,” kata Zaki dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Zaki saat acara buka puasa bersama dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung di DPD Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat, Senin, menuturkan meskipun berbagai macam tantangan yang harus diselesaikan oleh Gubernur Pramono dalam kurun waktu lima tahun, sesuai dengan janji visi-misinya tentu harus selaras dengan program pembangunan dari pemerintah pusat.

    Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan Kantor DPD Golkar sempat menjadi posko pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 dan menjadi posko pemenangan Ridwan Kamil-Suswono dalam ajang Pilkada Jakarta 2024.

    “Di tempat ini juga kami berjibaku kurang lebih hampir empat bulan berpikir keras pulang pagi rapat sampai pagi demi melawan Pak Gubernur sebenarnya. Namun takdir berkata lain Pak Gubernur, hari ini yang menjadi Gubernur adalah Pramono Anung Wibowo,” kata Baco.

    Menurut dia, Pilkada DKI Jakarta pada 2024 lalu sudah selesai. Sebagai partai yang pro pemerintah atau partai yang selalu berada di pemerintah, kata Baco, tidak ada pilihan lain bagi Golkar selain mendukung Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung.

    “Alhamdulillah semua setuju Pak Gubernur. Mohon maaf kami agak menjaga etika kemarin. Terlambat menghadap kecuali sudah pelantikan, demi untuk menjaga perasaan yang di sebelah sana,” ucap Baco.

    Dia juga mengapresiasi kehadiran Gubernur Pramono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dalam kegiatan tersebut. Mereka mau menyediakan waktunya untuk menghadiri kegiatan yang diadakan Golkar DKI.

    “Kami bersyukur dan berterima kasih kepada dua pimpinan kita, yaitu Pak Gubernur dan Ketua DPRD. Dua tokoh sentral di DKI Jakarta, hari ini hadir menghadiri kegiatan kita. Tidak lain adalah karena menghargai dan menghormati keluarga besar Partai Golkar,” jelasnya.

    Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merasa tersanjung dengan undangan buka puasa bersama dari Pengurus DPD Partai Golkar DKI Jakarta.

    “Ini pertama kali partai politik yang mengundang yang saya penuhi. Ini pertama kali, PDI Perjuangan sendiri baru mengundang saya besok (18/3),” kata dia.

    Meski berbeda partai, namun Pramono mengaku memiliki hubungan yang baik dengan jajaran DPD Golkar DKI. Bahkan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar pernah tugas bareng dengan Pramono ketika sama-sama bertugas di Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu.

    Pramono mengaku, dari awal tidak pernah terbayang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dia bahkan sempat terkejut dengan penugasan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi kandidat cagub DKI, hingga akhirnya penugasan itu dia laksanakan.

    “Saya ini menjadi calon gubernur, kalau bisa menolak pada waktu itu pasti saya sudah menolak, dan saya menolak. Tetapi ya memang kadang-kadang kita tidak tahu garis tangan,” kata Pramono.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Projo Beri Peringatan Keras ke PDIP Agar Tak Terus Mengusik Jokowi, Guntur Romli: Wuih Ngeri

    Projo Beri Peringatan Keras ke PDIP Agar Tak Terus Mengusik Jokowi, Guntur Romli: Wuih Ngeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli membalas pernyataan Projo yang memberikan peringatan kepada PDIP untuk tidak terus menyerang Mantan Presiden Joko Widodo.

    Projo merupakan organisasi kemasyarakatan pendukung Jokowi. Dikenal karena merupakan salah satu relawan darat terbesar dan memiliki status resmi organisasi kemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi. 

    Guntur Romli memberikan sentilan kepada Projo yang disebutnya tengah membocorkan kelakuan Jokowi ke PDIP.

    “Wuih ngeri. Jangan-jangan Projo sedang membocorkan kelakukan Jokowi ke PDI Perjuangan,” kata Guntur Romli yang merupakan mantan politikus PSI ini, dikutip akun X pribadinya, Senin, (17/3/2025). 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Pro-Jokowi (Projo), Freddy Damanik menyatakan, kalau PDIP terus mengganggu Jokowi bukan tidak mungkin Jokowi juga akan melawan dan akan menghancurkan kembali PDIP dengan cara-caranya, walaupun sudah tidak Presiden lagi.

    ”Oleh karena itu, kami meminta kepada PDIP agar segera move on dari Jokowi, tidak usah lagi menyerang Jokowi dan keluarganya,” ujar Freddy Damanik, kemarin. 

    Apalagi menurutnya, Jokowi selama ini selalu diam meski dicela oleh PDIP, partai yang mengusungnya di dua periode menjadi Presiden. 

    Seperti diketahui, Jokowi dan PDIP selama ini ibarat sejoli yang tak terpisahkan sejak Jokowi masuk politik. 

    Namun belakangan, mereka berseberangan saat pilpres 2024. Jokowi merapat ke Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan PDIP mengusung Ganjar Pranowo – Mahfud MD.

  • Koordinator Tim 8 Wignyo Prasetyo Nilai Masih Ada Sejumlah Menteri yang Tidak Paham Visi Presiden – Halaman all

    Koordinator Tim 8 Wignyo Prasetyo Nilai Masih Ada Sejumlah Menteri yang Tidak Paham Visi Presiden – Halaman all

    Koordinator Tim 8 Prabowo Nilai Masih Ada Sejumlah Menteri yang Tidak Paham Visi Presiden

    Chaerul Umam/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Nasional organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas) ‘Tim 8 Prabowo’, Wignyo Prasetyo, menyoroti jumlah pergantian kursi menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, hingga saat ini hanya satu kursi kabinet yang mengalami pergantian pada masa lebih dari 100 hari sejak pemerintahan Prabowo-Gibran dimulai.

    Menteri yang diganti adalah posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) yang kini diisi Brian Yuliarto dari sebelumnya yang dijabat Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Wignyo Prasetyo menilai pergantian menteri tersebut belum cukup. 

    Menurutnya, masih ada beberapa menteri lain yang dianggap tidak memberikan kinerja yang baik dan tidak sesuai dengan harapan Presiden.

    “Sepertinya Presiden perlu mempertimbangkan untuk mengganti lebih banyak menteri. Banyak pembantu presiden yang hingga kini tidak terlihat menunjukkan kinerja yang signifikan,” kata Wignyo, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

    Lebih lanjut, Wignyo menegaskan, kinerja yang kurang baik ini mencerminkan bahwa beberapa menteri tidak sepenuhnya memahami visi Presiden Prabowo. 

    Menurutnya, jika para menteri benar-benar mengerti arahan dan tujuan Presiden, mereka seharusnya dapat menerjemahkan visi tersebut dengan cepat dan efektif dalam pekerjaan mereka.

    “Jika mereka paham visi Presiden, mereka pasti akan langsung menindaklanjuti arahan dengan cara yang lebih konkret dan cepat,” kata Wignyo.

    Terkait isu reshuffle di Kabinet Merah Putih, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui adanya isu reshuffle atau perombakan Kabinet jilid II oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Pasalnya, Muzani menyebut, belum bertemu Prabowo.

    Hal ini merespons isu mundurnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang beberapa hari belakangan santer terdengar.

    “Saya belum ketemu Presiden,” kata Muzani di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

    Koordinator Nasional TIM 8, Wignyo Prasetyo, Foto diambil Rabu (28/8/2024). (HandOut/IST)

    Gabungan Relawan yang Berubah Jadi Ormas

    Sebagai informasi, Tim 8 adalah gabungan berbagai organ relawan pemenangan Presiden Prabowo Subianto dalam pilpres 2024.

    Organ-organ relawan ini terdiri dari Masyarakat Pemerhati Pangan Indonesia (MAPPAN Indonesia), Relawan Jokowi Keren (RJK), Rakornas Jokowi Milenial, Relawan Persatuan Nasional (RPN), Komite Relawan Penggerak Pancasila (KRPP), Komite Rakyat Nasional Jokowi (Kornas Jokowi), Gerakan Rakyat Untuk Prabowo (GRP 08), Perempuan Jokowi Nusantara, Relawan Jokowi Adalah Kita (RJAK), Srikandi Jokowi Milenial dan Angkatan Muda Prabowo (AMPERA)

    Kini, Tim 8 bertransformasi menjadi organisasi massa (ormas) Nasional yang mengawal program presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran agar berjalan baik.