Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • Pengamat: PDIP dukung kebijakan meski Megawati dan Prabowo tak bertemu

    Pengamat: PDIP dukung kebijakan meski Megawati dan Prabowo tak bertemu

    …, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam.

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai PDI Perjuangan sudah mendukung penuh kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sekalipun pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak terjadi pada Senin (7/4) malam.

    “Tanpa pertemuan formal Prabowo dan Megawati sekalipun, saya kira PDI Perjuangan pasca-Pilpres 2024 sudah mendukung penuh kebijakan Prabowo,” kata Adi kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Hal tersebut, kata dia, dibuktikan oleh dukungan yang diberikan PDI Perjuangan atas sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo.

    Misalnya, kata dia, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen, program Makan Bergizi Gratis (MBG), revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang telah disetujui jadi undang-undang, dan berbagai kebijakan lainnya.

    “Bahkan banyak sekali elite kunci PDI Perjuangan yang menempati posisi penting di alat kelengkapan dewan,” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang bahwa PDI Perjuangan secara praktik sudah bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meski tak ada kadernya yang duduk di dalam Kabinet Merah Putih (KMP).

    Soal apakah PDI Perjuangan bakal resmi bergabung dengan pemerintah dengan adanya kader PDI Perjuangan jadi menteri atau tidak, menurut Adi, susah ditebak.

    PDI Perjuangan, lanjut dia, pasti menghitung plus minusnya. Kalau melihat kecenderungannya, PDI Perjuangan posisi lebih memilih seperti saat ini, tidak ada menteri di kabinet, tetapi di DPR kerja sama.

    Namun, dia mengingatkan bahwa oposisi yang sehat tetap dibutuhkan dalam pembangunan demokrasi di Tanah Air. Oleh karena itu, DPR RI sebagai lembaga legislatif harus mampu bersuara kritis apabila terdapat kebijakan politik pemerintah yang dianggap kontroversial.

    “Tentu setelah semua kekuatan politik menjadi bagian kekuasaan, bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat nasibnya wasalam,” kata dia.

    Diketahui bahwa presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Senin (7/4) malam.

    Pertemuan di kediaman Megawati pada malam itu dalam rangka silaturahmi setelah Lebaran 2025.

    Sejumlah tokoh yang turut hadir di kediaman Megawati tersebut, mulai dari Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Pada hari Rabu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi.

    “Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Oleh karena itu, lanjut Muzani, jika dianggap perlu, dipersilakan gunakan PDI Perjuangan sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk perkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi koalisi.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Bertemu Megawati, Demi Hindari Turbulensi Politik?

    Prabowo Bertemu Megawati, Demi Hindari Turbulensi Politik?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akhirnya terealisasi. Kedua tokoh politik itu bertemu di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

    Prabowo tampak mengenakan pakaian kebesarannya. Baju safari warna khaki dengan setelan celana panjang warna hitam. Sementara itu, Megawati mengenakan baju batik ungu bermotif bunga. Prabowo dan Megawati duduk dalam satu sofa berbincang santai selama 1,5 jam. Kedua tokoh politik itupun tampak tersenyum simpul sembari ditemani teh hangat di atas meja. 

    Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati nyaris tidak terendus publik. Tanpa hiruk pikuk. Tidak ada ingar bingar pernyataan ke awak media. Meski demikian, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati memperoleh tanggapan positif dari banyak pihak. Apalagi, pertemuan itu terjadi di tengah turbulensi ekonomi yang menerjang silih berganti.

    “Yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan,” kata politikus Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa kemarin.

    Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto

    Sekadar catatan, Indonesia sedang menghadapi situasi yang tidak pasti. Rupiah rontok. Nilai tukarnya terhadap dolar tersungkur di angka 16.800-an pada hari ini. Ketua Dewan Ekonomi Nasional alias DEN Luhut Binsar Pandjaitan bahkan meramal rupiah bisa tembus di angka Rp17.000 per 1 US$. 

    Pemerintah juga sedang menghadapi tren penurunan kinerja pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG belum reda dadi sentimen negatif. Pada perdagangan Selasa kemarin, misalnya, kinerja IHSG ditutup anjlok di angka 7,9%.

    Situasi semakin pelik, karena pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menjatuhkan tarif timbal balik atau reciprocal tariff kepada Indonesia di angka 32%. Penetapan tarif 32% memicu beragam reaksi dari pelaku usaha hingga pemerintah Indonesia. Namun lazimnya, mereka berupaya untuk mencari titik tengah dengan melobi pemerintah AS. Skema negosiasi kemudian dijalankan.

    Pemerintah mengambil langkah negosiasi karena AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. Neraca perdagangan atau trade balance Indonesia dengan AS tercatat surplus. Pada tahun 2024 lalu, misalnya, surplus perdagangan RI-AS mencapai US$17,9 miliar. 

    Dari sisi politik, sejak berstatus sebagai presiden terpilih hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto juga tidak pernah sepi dirundung demonstrasi. Rangkaian demo mulai dari aksi penolakan RUU Pilkada, Indonesia Gelap, hingga yang terakhir penolakan amandemen Undang-undang-undang TNI. Gelombang demonstrasi diperkirakan akan terus terjadi karena pembahasan RUU yang kontroversial mulai dari RUU Polri hingga KUHAP.

    Selain tantangan dari sisi massa, pemerintahan Prabowo Subianto juga masih memiliki ‘lawan’ di luar pemerintahan, yakni PDIP. Partai berlambang banteng itu menjadi satu-satunya partai politik parlemen yang berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Meski di luar pemerintahan, sikap PDIP cenderung tidak konfrontarif. Mereka bahkan menjadi partai yang kerap mendukung sejumlah program pemerintah, termasuk RUU TNI dan program makan bergizi gratis.

    Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Megawati pun diprediksi akan mencairkan hubungan politik yang sempat memanas pasca penahanan Sekretaris Jenderal alias Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli mengungkapkan bahwa pertemuan antara Megawati dengan Prabowo sejatinya sudah direncanakan sejak lama. Namun karena kesibukan masing-masing, pertemuan itu baru bisa terlaksana pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Meski kedatangan Presiden Prabowo ke kediaman Ibu Megawati bersifat mendadak, tetapi antara Ibu Megawati dan Presiden Prabowo sebenarnya sudah merencanakan pertemuan sejak lama,” kata Guntur dilansir dari Antara.

    Tanggapan Jokowi hingga Politisi

    Pertemuan antara Prabowo dengan Megawati akan membuka rekonsiliasi politik yang memanas sejak proses pemilihan presiden alias Pilpres 2024. Sejumlah tokoh menyambut baik hal itu.

    Presiden ke 7 yang juga mantan kader PDIP, Joko Widodo alias Jokowi misalnya, menganggap pertemuan tersebut akan bermanfaat bagi kebaikan negara.

    “Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, untuk kebaikan negara. Kalau bisa berkumpul akan jauh lebih baik dibandingkan tidak berkumpul,” kata Jokowi di kediamannya, di Solo, Jawa Tengah, Selasa.

    Jokowi juga menekankan bahwa silaturahim antartokoh bangsa sangat baik untuk kedamaian Indonesia. “Ini masih dalam suasana Lebaran, silaturahim antarpemimpin, antartokoh dengan baik,” ujar Jokowi.

    Senada, pada kesempatan itu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Dahadalia mengatakan Indonesia membutuhkan suasana yang harmonis, kondusif, sehingga pertemuan tokoh bangsa penting dilakukan.

    “Kami semua menghargai, termasuk apa yang telah dilakukan Pak Prabowo, Ibu Mega. Pak Prabowo tidak hanya ke Bu Mega, tapi juga ke Pak Jokowi, Pak SBY, semua diperlakukan sama,” kata Bahlil.

    Ia berharap keadaan Bangsa Indonesia makin baik. “Kita harus kompak membangun negara,” kata Bahlil.

    Sementara itu, Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengungkap alasan pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung di Teuku Umar. 

    Dasco menyebut tidak ada pertimbangan khusus mengapa pertemuan itu dilangsungkan di rumah Megawati. Menurutnya, tidak ada masalah pertemuan silaturahmi itu dilakukan di Teuku Umar.

    “Pertemuan silaturahmi itu kan tidak ada masalah, mau di tempatnya Ibu Megawati, mau di mana,” katanya.

    Menurut Dasco, pertemuan dia tokoh bangsa itu merupakan pertemuan sahabat, sehingga tidak ada masalah bila Prabowo yang mendatangi kediaman Megawati. “Itu pertemuan sahabat boleh saja, tidak ada masalahnya bahwa Pak Prabowo kemudian datang ke Teuku Umar,” tuturnya.

  • PDIP Masuk Kabinet Seusai Prabowo Temui Megawati? Ini Jawaban Dasco

    PDIP Masuk Kabinet Seusai Prabowo Temui Megawati? Ini Jawaban Dasco

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan belum bisa memastikan apakah PDI Perjuangan akan bergabung dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Pertanyaan itu terkait pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediaman Mega Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (7/4/2025) malam.

    “Saya enggak tahu karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata ya,” ujar Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/4/2025) malam.

    Dasco mengakui ia tidak mengetahui secara rinci isi pembicaraan antara kedua tokoh nasional tersebut. Namun, ia meyakini pertemuan tersebut membahas hal-hal strategis untuk kemajuan bangsa.

    “Kalau menyatukan visi saya enggak tahu persis, tetapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia, itu pasti,” tambahnya terkait pertemuan Prabowo dan Megawati.

    Pertemuan Pasca-Lebaran Bernuansa Kekeluargaan

    Dasco juga menegaskan pertemuan tersebut dilangsungkan dalam suasana kekeluargaan pasca-Hari Raya Idulfitri 1446 H. Menurutnya, hubungan pribadi antara Prabowo dan Megawati selama ini berjalan sangat baik dan penuh keakraban.

    “Pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lama dan banyak dibahas oleh kedua tokoh ini,” jelas Dasco.

    Foto-foto yang diunggah Dasco di media sosial memperlihatkan kehangatan suasana. Prabowo tampak mengenakan kemeja safari lengkap dengan lencana kepresidenan, sementara Megawati tampil dalam balutan kemeja bermotif bunga-bunga.

    Masih Dinamis, Publik Menanti Keputusan

    Meski spekulasi soal PDIP akan bergabung ke dalam pemerintahan semakin kuat, pernyataan Dasco menunjukkan prosesnya masih sangat dinamis. Keputusan akhir terkait komposisi kabinet akan berada di tangan Presiden Prabowo.

    Pertemuan Prabowo dan Megawati sendiri semakin memantik spekulasi arah politik nasional pasca-Pilpres 2024, khususnya kemungkinan terbentuknya koalisi besar antara dua kekuatan politik besar di Indonesia.

  • Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengungkap adanya skenario global yang bertujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, serangan tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui orang-orang kepercayaan Presiden.

    Menurut Amir, tokoh-tokoh yang menjadi sasaran awal dalam skenario itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sufmi Dasco Ahmad.

    “Prabowo itu tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan posisi politiknya sekarang sangat kokoh,” ujar Amir pada Selasa, 8 April 2025.

    Ia menilai kekuatan politik Presiden bisa melemah jika orang-orang terdekatnya diserang. “Tapi kalau orang-orang terdekatnya dilumpuhkan maka perlahan ia akan melemah secara internal,” tambahnya.

    Amir menyoroti pemberitaan yang menyebut Sufmi Dasco terlibat judi online di Kamboja. Ia menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar dan merupakan upaya framing.

    Ia menjelaskan, saat masih aktif di MNC, Sufmi memang pernah bekerja sama dengan perusahaan asal Kamboja. Namun jika perusahaan itu belakangan terlibat judi online, tidak serta merta Sufmi juga terlibat.

    Gara-gara Revisi UU TNI?

    Amir menyebutkan, alasan lain Sufmi diserang karena menggagas revisi Undang-Undang TNI. Ia menilai hal ini berdampak negatif bagi Partai Gerindra dan Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo diserang melalui isu bisnis dan politik luar negeri. Sedangkan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin diterpa isu pelanggaran HAM.

    Amir mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi informasi dan menangkal hoaks.

    Amir menambahkan, Prabowo dinilai akan memperkuat posisi Indonesia di kancah politik global. Karena itu, ada kekuatan besar yang merasa terganggu.

    “Kita tidak bisa menutup mata. Ada kekuatan besar yang tidak ingin Prabowo memegang kendali penuh di pemerintahan karena dianggap akan memperkuat posisi Indonesia dalam poros strategis dunia,” ujarnya.

    Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara tertinggi dengan 58,6%. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,9%, sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,5%.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    Orang Kepercayaan Diserang, Pengamat Duga Kekuatan Asing Terlibat

    PIKIRAN RAKYAT – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengungkap adanya skenario global yang bertujuan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Namun, serangan tersebut tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui orang-orang kepercayaan Presiden.

    Menurut Amir, tokoh-tokoh yang menjadi sasaran awal dalam skenario itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Sufmi Dasco Ahmad.

    “Prabowo itu tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan posisi politiknya sekarang sangat kokoh,” ujar Amir pada Selasa, 8 April 2025.

    Ia menilai kekuatan politik Presiden bisa melemah jika orang-orang terdekatnya diserang. “Tapi kalau orang-orang terdekatnya dilumpuhkan maka perlahan ia akan melemah secara internal,” tambahnya.

    Amir menyoroti pemberitaan yang menyebut Sufmi Dasco terlibat judi online di Kamboja. Ia menegaskan bahwa tuduhan itu tidak benar dan merupakan upaya framing.

    Ia menjelaskan, saat masih aktif di MNC, Sufmi memang pernah bekerja sama dengan perusahaan asal Kamboja. Namun jika perusahaan itu belakangan terlibat judi online, tidak serta merta Sufmi juga terlibat.

    Gara-gara Revisi UU TNI?

    Amir menyebutkan, alasan lain Sufmi diserang karena menggagas revisi Undang-Undang TNI. Ia menilai hal ini berdampak negatif bagi Partai Gerindra dan Presiden Prabowo.

    Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo diserang melalui isu bisnis dan politik luar negeri. Sedangkan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin diterpa isu pelanggaran HAM.

    Amir mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Ia juga menekankan pentingnya verifikasi informasi dan menangkal hoaks.

    Amir menambahkan, Prabowo dinilai akan memperkuat posisi Indonesia di kancah politik global. Karena itu, ada kekuatan besar yang merasa terganggu.

    “Kita tidak bisa menutup mata. Ada kekuatan besar yang tidak ingin Prabowo memegang kendali penuh di pemerintahan karena dianggap akan memperkuat posisi Indonesia dalam poros strategis dunia,” ujarnya.

    Dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka meraih suara tertinggi dengan 58,6%. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat 24,9%, sementara Ganjar Pranowo-Mahfud MD memperoleh 16,5%.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all

    Pengamat Nilai Pertemuan Tertutup Prabowo-Megawati untuk Jaga Perasaan ‘Pihak Solo’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan melakukan pertemuan secara tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2025) malam. 

    Belum diketahui secara pasti, namun salah seorang sumber Tribunnews membenarkan kabar pertemuan tersebut.

    “Pertemuan memang terjadi,” kata sumber Tribunnews.com dari internal PDIP pada Senin (7/4/2025). 

    Jika benar ada pertemuan itu dan dilakukan secara tertutup, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, menilai hal itu dilakukan untuk menjaga perasaan pihak tertentu. 

    Adi menyinggung soal ‘pihak Solo’ yang dinilai tak senang dengan adanya pertemuan tersebut. 

    Pihak Solo yang dimaksudkan ini adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai memiliki hubungan kurang baik dengan PDIP. 

    “Ya banyak pihak yang mengatakan bahwa salah satu pihak yang mungkin tidak happy dan tidak menerima jika PDIP menjadi bagian dari Prabowo adalah pihak Solo,” kata Adi.

    “Jadi wajar kalau kemudian dilakukan secara tertutup dan kemudian tidak ada yang memastikan bahwa tadi malam itu sudah terjadi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Meski sumber berita termasuk Tribun dan media-media yang lain ketika ditanya apakah terjadi pertemuan Prabowo dan Megawati itu kan disebutkan mengiyakan,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, jika pertemuan keduanya memang terjadi, Adi menilai hal itu menandakan dukungan PDIP terhadap kebijakan pemerintahan Prabowo. 

    “Saya kira PDIP menjadi partai politik paling terdepan yang memberikan dukungan politiknya ke Prabowo,” ujar Adi.

    Konflik PDIP-Jokowi Jadi Penghalang? 

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menduga faktor Jokowi menjadi penghalang pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Megawati tak kunjung terlaksana. 

    Burhanuddin mengungkit masalah keluarga besar Jokowi dengan PDIP yang dinilai belum rampung hingga kini. 

    Hal itu diungkapkan Burhanuddin dalam tayangan Kompas Petang, yang dikutip dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/4/2025).

    Menurut Burhanuddin, pengaruh Jokowi dalam kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 sangat kuat. 

    Sehingga, Burhanuddin menilai hal tersebut berpengaruh dalam terwujudnya pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Ada banyak momentum dan variabel lain yang harus dihitung. Pak Prabowo di 2024 bisa sukses memenangkan Pilpres dengan perolehan yang sangat besar karena variabel Pak Jokowi, dengan Mas Gibran yang berada di samping Pak Prabowo sebagai cawapres,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara kita tahu urusan PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi belum tuntas.”

    Di sisi lain, kabar ini disambut baik oleh sejumlah pihak, termasuk di antaranya dari Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. 

    Sarmuji meyakini pertemuan dua tokoh penting bangsa itu menunjukkan adanya titik temu dalam memandang kepentingan nasional yang lebih luas.

    “Ya sebagai tokoh bangsa titik temunya adalah kepentingan bangsa ya. Jadi perbedaan apa pun, beda perspektif seperti apa pun, itu asalkan tujuannya untuk bangsa dan negara pasti ada titik temunya,” kata Sarmuji saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (8/4/2025).

    Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional di tengah situasi global yang tidak menentu. 

    Menurut Sarmuji, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika global, termasuk perang tarif antara negara-negara besar.

    (Tribunnews.com/Milani/Rahmat Fajar/Fersianus Waku/Garudea Prabawati) 

  • Pengamat Sebut Masalah Cak Lontong dan Tom Lembong Terkait Erat dengan Pilihan dan Dukungan pada Pilpres 2024

    Pengamat Sebut Masalah Cak Lontong dan Tom Lembong Terkait Erat dengan Pilihan dan Dukungan pada Pilpres 2024

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto memberikan sorotan tajam terkait host dan komedian, Lies Hartono atau Cak Lontong.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Gigin menyoroti terkaot pemblokiran program TV dari Cak Lontong.

    Pemblokiran ini pun dikaitkan dengan kasus Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembon (Tom Lembong).

    Menurutnya hal ini adalah buntut dan peringatan keras untuk semua pihak terkait dukungannya untuk Pilpres di tahun 2029 mendatang.

    “Pemblokiran program TV cak Lontong dan kasus Tom Lembong adalah peringatan keras,” tulisnya dikutip Minggu (6/4/2025).

    “Bagi siapa saja tidak mendukung calon kubu penguasa dalam Pilpres 2029 akan bernasib sama dengan kedua tokoh populer tersebut,” ujarnya.

    Ini dikaitkan dengan dukungan yang diberikan oleh Cak Lontong dan Tom Lembong di Pilpres 2024 kemarin yang tidak berpihak ke Presiden Prabowo Subianto.

    “Ingat, keduanya mendukung saingan Prabowo dalam Pilpres 2024,” tuturnya.

    Sebelumnya, Cak Lontong mengeluhkan bagaimana pelaku politik di Indonesia itu belum profesional.

    Pasalnya, Cak Lontong merasa di-blacklist ketika dirinya mendeklarasikan sebagai pendukung mantan pasangan calon nomor 03 dalam Pilpres 2024 lalu.

    Seluruh pekerjaannya mendadak dibatalkan hanya karena mendukung paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat itu. (Erfyansyah/Fajar)

  • Surya Paloh Ogah Kader NasDem Masuk Kabinet Prabowo tapi Ponakan Jadi Komisaris BUMN

    Surya Paloh Ogah Kader NasDem Masuk Kabinet Prabowo tapi Ponakan Jadi Komisaris BUMN

    GELORA.CO – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkap posisi Pietra Machreza Paloh yang diangkat menjadi komisaris independen di BUMN perbankan Bank Tabungan Negara (BTN) bukan atas nama partai.

    “Saya pun tidak tahu (alasan dipilih) mungkin itu pikiran-pikiran orang pusat, tetapi tidak dicalonkan NasDem,” kata Surya Paloh usai prosesi serah terima jabatan pengurus DPW Partai NasDem Bali di Denpasar, Kamis kemarin.

    Diketahui bahwa politisi Partai NasDem sekaligus keponakan Surya Paloh bernama Pietra Machreza Paloh akhir Maret lalu diangkat menjadi komisaris independen BTN.

    Pengangkatan melalui rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Selain Pietra, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah juga diangkat menjadi komisaris.

    “Orang di kabinet saja kami tidak mencalonkan, apalagi itu (komisaris BTN), dan ya tidak mungkin semua kami bilang jangan,” ujarnya.

    Surya Paloh memastikan tak ada nama kadernya yang dikirim untuk mengisi jabatan di instansi atau lembaga pemerintahan. Namun, bukan berarti dia melarang ketika ada kader yang mumpuni di posisi tersebut.

    “Tidak ada, coba cek, kalau saya juga bilang jangan kamu begini-begini nanti ya sebagai om salah juga,” kata Surya Paloh membahas keponakannya Pietra Machreza Paloh.

    Politisi sekaligus pengusaha media itu menegaskan bahwa Partai NasDem tahu diri dengan tidak mengambil jabatan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut dia, ini bagian dari moralitas sebagai partai yang tidak berkontribusi dalam mengampanyekan pasangan Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024.

    “Kenapa kami tidak ada dalam kabinet rezim Prabowo? Karena kami tahu diri, ada budaya malulah bagi kami, kami tidak berjuang untuk menjadikan Prabowo presiden pada pilpres … eh tiba-tiba ketika sudah jadi kami nongol, tolong Pak kami ikut kabinet,” ujarnya.

  • Aya naon Anies Baswedan (What’s wrong with Anies Baswedan?)

    Aya naon Anies Baswedan (What’s wrong with Anies Baswedan?)

    Oleh Ketum TPUA Prof Dr. Eggi Sudjana SH, MSI dan Koordinator TPUA Damai Hari Lubis

    What wrong with Mr Anies Baswedan? Beliau amat peduli dengan Pesakitan Tom Lembong karena dituduh korupsi, namun miris terhadap nuansa peristiwa yang substansial materinya adalah kriminalisasi terhadap dirinya yakni Jokowi berusaha mencegah/ menjegal Anies mengikuti capres 2024 melalui tuduhan korupsi oleh KPK, namun ‘apa daya realitas, Anies bergeming terhadap informasi dari sosok Hasto sahabatnya  

    Juga terkait peristiwa dengan derajat delik yang extra ordinari crime? Yakni tuduhan publik S. 1 IJAZAH PALSU’ karena sengaja mens rea (dolus/opzet) dilakukan justru oleh sosok cikal bakal presiden kepala negara dan tetap digunakan dan bersikeras mengakui ijazah asli saat menjadi presiden serta pasca presiden.  

    Sebagai implementasi Peran Serta Masyarakat,  oleh sebab hukum, jika berkehendak, Anies Capres pemilu pilpres 2024, ideal dari sisi pengungakapan misteri a quo in casu,  proses ungkap hukum, dan tangkap Jokowi terkait tudingan publik Penggunan ijazah palsu Jo. Pendapat pakar forensik digital Dr. Rismon Hasiholan Sianipar,  atau setidaknya beri nasehat bahkan warning rektor UGM (yang Anies pernah menjadi pimpinannya saat menjabat Mendiknas)   kesemua ini hakekat menyangkut legal standing hal hak dan bahkan kewenangan seorang Anies sebagai WNI lagi intelektual selain realitas bahwa Anies sbg sosok public figure yang pernah bahkan masih diimpikan oleh banyak individu dan kelompok bangsa ini menjadi pemimpin, namun Mr Anies berkesan tdk mau peduli/  amat tdk perhatian (lack of attention and give the impression of not caring)

    Sehingga patut disimpulkan dan sah tuk dipertanyakan, apa alasannya oleh para pemujanya, knp  tdk ada rasa  pertanggunggjawaban scr moralitas.

    Maka, pertanyaan perbandingannya,  “apa iya Anies akan peduli kepada nasib perguruan tinggi lainnya?  Atau dunia pendidikan umumnya?” Hal ini logis yang butuh dipertanyakan oleh publik yang mengaku nalar sehat sbg simbol kecerdasan dan menolak pola cebongisme (poin penting diantara pembeda) kepada Anies selaku alumnus asli UGM.

    Sebagai uji kepedulian, kita tunggu apa Anies akan bereaksi terhadap inheren nilai kritisi publik ini?

    Setidaknya apa wujud moral support dari Anies terhadap gerakan TPUA/ Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan publik lainnya yang sdh berupaya membuka tuduhan inidikasi kuat atas perilaku kepalsuan (moral hazard) ini, yang beritanya sudah booming melalui proses formal (litigasi) baik scr perdata gugatan pengadilan negeri Jakarta Pusat dan proses laporan pengaduan melalui Mabes Polri.

    Selanjutnya jelas dari sisi pandang Al Furqon (pembeda) melalui ayat Suci Quran surat ke 17 ayat 36 jika tidak difungsikan daya tanggap dan peduli nya terhadap situasi sekitar yang justru dia ketahui nya , misal kan Anies pernah kuliah di UGM Fak Ekonomi Kebijakan Piblik, yang se area atau dekat dgn Fak Kehutanan, nita bene sama-sama dgn JKW sebagai ” Alumni ” UGM , Bahkan Anies jadi Jubir Jkw di pilpres 2014 dan Anies di angkat Jkw jadi Mendiknas RI saat Jkw Presiden RI maka amat sangat logis jika Anies memberikan kesaksian ijasah PALSU nya Jkw setidak nya testimoni nya bagaimana ?

    Namun, jika dulu misalnya Anies Alasan nya TIDAK TAHU maka Anies kena Teguran Ayat Quran Surat ke 17 ayat 36 : Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

    وَلَا تَقْفُ مَا لَـيْسَ لَـكَ بِهٖ عِلْمٌ ۗ اِنَّ السَّمْعَ وَا لْبَصَرَ وَا لْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَا نَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

    “Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”

    (QS. Al-Isra’ 17: Ayat 36 ).

    Bahwa, berat loh konsekwensi nya bagi Anies yang pernah dukung-dukung bahkan jadi tim sukses nya jkw di pilres 2014 dan jadi salah satu menteri nya jkw , bidang / Departemental yang amat  penting , yaitu PENDIDIKAN , kok tidak tahu ? 

    Dalam perspektif hukum pidana, karena ijasah palsu masuk katagori perbuatan jahat / kriminal , maka Anies dll yang pernah bantu jkw dapat masuk sebagai ikut lakukan / bantu buat kejahatan nya Jkw , karena dengan perbuatan tindak pidana ijasah palsunya jkw , yang mengantarkan Jkw jadi Presiden RI ke 7 , tentunya punya andil besar, karena ijasah yang setara SMA itu , syarat wajib tuk seorang capres , pasal 169 UU Pemilu tahun 2017 , jadi patut untuk secara moral setidak nya Anies bersaksi tentang ijasah palsunya jkw ,jangan cuek saja seperti tidak tahu apa – apa ? Ingat Saudaraku Anies, ada Ayat Quran lagi yang menekan bila ada disfungsional dari HATI , MATA dan TELINGA nya terhadap suatu peristiwa fakta katagori hukum Pidana (disobedient jo. obstruksi) atau nyata dia (subjek hukum yang tahu) namun ignore / cuek maka JAHANAM Orang itu , lihat , baca dan di mengerti Surat Al Araf [ 7 ] ayat nya 179 : Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

    وَلَـقَدْ ذَرَأْنَا لِجَـهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَا لْاِ نْسِ ۖ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۖ وَلَهُمْ اٰذَا نٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ۗ اُولٰٓئِكَ كَا لْاَ نْعَا مِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ

    “Dan sungguh, akan Kami isi Neraka Jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.”

    (QS. Al-A’raf 7: Ayat 179). 

    InsyaaAllah jika Anies benar2 beriman kepada ALLAAH , maka ia harus segera 6sujud minta Ampun pada ALLAAH jangan malah belagu susun argumentasi bantahan nya , tidak Taat pada NYA , lihat Surat As,Sajadah [ 32 ] ayat 15 : Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:

    اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰ يٰتِنَا الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ

    “Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya (ayat-ayat Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.”

    (QS. As-Sajdah 32: Ayat 15).

    Oleh karena nya bila Anies tetap tidak mau juga bersaksi terhada kejahatan dugaan kuat ijasah palsunya jkw , maka berat Tanggung jawab nya dihadapan Manusia, yaitu tak beradab dalam tata gaul kehidupan ber – bangsa dan  ber – negara dalam NKRI , tentu berat lagi di Akhirat nanti, dengan sanksi Allah berupa Neraka Jahanam . (*)

  • Tahu Diri, Konsekuensi Politik, Malu

    Tahu Diri, Konsekuensi Politik, Malu

    PIKIRAN RAKYAT – Kendati sudah menyatakan dukungan terhadap Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, NasDem tidak secara resmi gabung ke dalam pemerintahan. Terungkap alasan di baliknya.

    Alasan tersebut dikemukakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ia membenarkan bahwa kadernya tak ada yang mengisi posisi di Kabinet Merah Putih.

    Hal ini, kata Paloh, dikarenakan pihaknya tahu diri. Pasalnya, ia menilai NasDem tidak menyumbang banyak untuk koalisi pemerintah saat ini.

    “Kenapa kami tidak ada dalam kabinet rezim Prabowo? Karena kami tahu diri, ada budaya malulah bagi kami,” kata Surya Paloh di Denpasar, Bali, Kamis, 3 April 2025.

    Surya Paloh lalu mengingatkan para kadernya, alasan lain yang juga begitu kentara sebab semasa Pilpres 2024 mereka tidak mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Untuk itu, ia merasa tidak etis jika partainya dapat posisi dalam kabinet.

    “Saat ini NasDem tahu diri, memahami sepenuhnya NasDem memang tidak pantas untuk berada di dalam lapisan mengisi anggota kabinet karena memang kami tidak berjuang banyak,” ucap dia.

    “Maka, inilah konsekuensi politik yang harus kami buktikan, NasDem tahu diri, ada budaya malu,” katanya menegaskan.

    NasDem Bukan Oposisi

    Meskipun tidak memperoleh posisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai NasDem tidak akan berperan sebagai oposisi.

    Surya Paloh memastikan bahwa Partai NasDem tetap memberikan dukungan meskipun kontribusinya terbatas.

    Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak salah paham terkait ketidakhadiran kader NasDem dalam kabinet, karena dengan menjadi teman, mereka tetap dapat memberikan pencerahan dan berbagi pengetahuan tentang politik.

    “Bukan berarti kami anti, kami tidak suka, melainkan komitmen nilai-nilai moralitas, esensi perubahan kami perjuangkan, perilaku sikap kami buktikan, saya mau pikiran-pikiran ini terus berlanjut,” kata Surya Paloh.

    Politisi yang berasal dari Banda Aceh itu juga mengungkapkan bahwa partainya pernah ditawarkan posisi, namun ia menolaknya sebagai bukti bahwa tidak semua partai politik di Indonesia terobsesi dengan kekuasaan.

    Saat ini, posisi partainya ibarat uang yang memiliki dua sisi. Ia kemudian memberi contoh dari sektor ekonomi, di mana jika stabilitas ekonomi terjaga dengan baik, mereka akan mendukungnya, namun jika stabilitas ekonomi terganggu, mereka tidak bisa diam dan harus tetap waspada. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News