Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • “Saatnya Duduk di Kursi Penonton” Ucap Hasan Nasbi Usai Mundur Dari Kepala Komunikasi Kepresidenan

    “Saatnya Duduk di Kursi Penonton” Ucap Hasan Nasbi Usai Mundur Dari Kepala Komunikasi Kepresidenan

    TRIBUNJATENG.COM – “Saatnya duduk di kursi penonton,” begitulah penggalan kutipan Hasan Nasbi setelah mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).  

    Ia menyebut sudah memikirkan matang-matang sebelum membuat keputusan mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).  

    Kini dia ingin berada di luar pemerintahan dan memberikan kesempatan kepada figur baru.  

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

    Hasan sudah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya tersebut.

    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.

    Dia menekankan, ini bukan keputusan emosional yang dibuat tiba-tiba.

    “Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucapnya.

    Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan.

    Profil Hasan Nasbi

    Hasan Nasbi merupakan sosok pengamat dan konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.

    Pria kelahiran 11 Oktober 1979 itu mengenyam pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).

    Ia juga sempat menjadi wartawan pada 2005-2006.

    Pada 2006-2008, Hasan Nasbi bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.

    Hingga akhirnya, ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network.

    Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.

    Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

    Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen.

    Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

    Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. (*)

  • Sosok Hasan Nasbi, Mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan usai Polemik Teror Kepala Babi – Halaman all

    Sosok Hasan Nasbi, Mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan usai Polemik Teror Kepala Babi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Selasa (29/4/2025).

    Hasan Nasbi mengaku, hari Senin, 21 April 2025 adalah hari terakhirnya bekerja sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Hal itu diungkapkannya melalui konten YouTube dan Instagram Total Politik.

    “Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya,” kata Hasan.

    Hasan menyebut, ia sudah beberapa kali menyampaikan dalam berbagai siniar bahwa jika ada suatu pekerjaan atau masalah yang tidak bisa ditangani, maka harus tahu diri.

    “Tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba,” katanya.

    Hasan Nasbi dikenal sebagai wartawan hingga peneliti.

    Diketahui, pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi masuk dalam jajaran juru bicara TKN Prabowo-Gibran.

    Ia juga bahkan pernah hadir dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.

    Hasan Nasbi sebelumnya dikenal sebagai pendiri lembaga survei Cyrus Network. Sebuah posisi yang tak lagi embannya saat ini.

    Hasan adalah orang Bukittinggi, Sumatera Barat, yang lahir pada 1979.

    Ia merupakan jubir TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

    Ia sempat menjadi Anggota Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi.

    Sebelum mendirikan Cyrus Network, Hasan berkecimpung di dunia media.

    Ia sempat menjadi wartawan Kompas pada 2005-2006.

    Kariernya berlanjut dengan bergabung dengan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia sebagai peneliti dari tahun 2006 hingga 2008.

    Nama Hasan Nasbi makin mentereng sejak ia menjadi pendukung fanatik pasangan Joko Widodo dan Ahok saat Pilgub DKI Jakarta 2012.

    Hasan dikenal publik sebagai sosok yang kerap mengkritik Anies Baswedan.

    Pro-Kontra Pernyataan Teror Kepala Babi

    TEROR KEPALA BABI – Situasi kantor Tempo usai mendapat teror kepala babi yang dialamatkan kepada jurnalis inisial FCR, Jumat (21/3/2025). Pihak kepolisian disebut sudah melakukan cek TKP perihal aksi teror tersebut. (Tribunnews.com/ Reynas Abdila)

    Desakan agar Hasan Nasbi mundur dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan muncul setelah Hasan mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai teror kepala babi yang dialami jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana (Cica).

    Hasan Nasbi memberi tanggapan supaya kepala babi itu dimasak saja.

    Pernyataan Hasan Nasbi disampaikan pada Jumat, 21 Maret 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan.

    “Udah dimasak aja,” ujar Hasan.

    Awak media sempat mengonfirmasi kembali mengenai pernyataannya.

    Tetapi, Hasan tetap dengan pernyataannya awal.

    “Udah dimasak aja,” tegas Hasan.

    Hasan menilai, kasus ini bukan menjadi ancaman bagi Cica lantaran melihat sikap Cica di media sosial tampak santai.

    “Saya lihat ya saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, itu dia justru minta dikirimin daging babi,” bebernya.

    Prabowo Sebut Teledor

    Presiden Prabowo Subianto juga telah menanggapi polemik ucapan Hasan Nasbi saat melakukan wawancara bersama enam pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, 6 April 2025.

    Awalnya, Prabowo merespons pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang mengomentari soal teror kepala babi.

    Menurut ketua umum Partai Gerindra itu, ucapan Hasan Nasbi kala menanggapi peristiwa dimaksud adalah salah dan keliru.

    Kata Prabowo, ada kemungkinan Hasan Nasbi telah menyesali apa yang sudah disampaikannya.

    “Tapi, bener itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru. Ya, saya kira beliau menyesal,” kata Prabowo dikutip dari YouTube Kompas.id, Senin (7/4/2025).

    Desakan Mundur

    Sejumlah pihak kemudian mendesak supaya Hasan Nasbi mundur, termasuk Koalisi Masyarakat Sipil.

    Respons Hasan Nasbi dinilai tidak menunjukkan empati dan dukungan bagi kebebasan pers.

    “Pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh ‘memasak kepala babi’ yang tergeletak di jalan itu, selain tidak berempati, juga melanggar prinsip kebebasan pers,” ungkap pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima dari Ketua Pehimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, 22 Maret 2025.

    Koalisi Masyarakat Sipil mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa pernyataan itu sama sekali tidak seharusnya didiamkan.

    Mereka mendesak Prabowo meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    “Dengan sikap tersebut di atas, nampak ia tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat,” ungkapnya. 

    Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan keprihatinannya dan bersolidaditas atas teror kepala babi yang dialami jurnalis Tempo. 

    “Praktik purba yang seharusnya sudah ditinggalkan, justru masih terjadi hari ini. Dengan demikian, penting pengungkapan kasus teror ini dilakukan, hingga pelaku dapat diketahui,” ungkapnya.

     (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Malvyandie Haryadi,  Chaerul Umam)

  • Investasi Korsel di Indonesia Meningkat pada Kuartal I/2025, Meski LG Hengkang

    Investasi Korsel di Indonesia Meningkat pada Kuartal I/2025, Meski LG Hengkang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melaporkan realisasi investasi dari Korea Selatan meningkat meskipun LG Energy Solution hengkang dari salah satu proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memaparkan investasi dari Korea Selatan (Korsel) mencapai US$683,29 juta pada kuartal I/2025. Jumlah tersebut meningkat 18,17% secara kuartalan, yang mana realisasi investasi dari Korsel sebesar US$559,1 juta pada Kuartal IV/2024.

    Rosan mengaku bahwa LG memang membatalkan sejumlah proyek yang didanainya di Indonesia, tetapi tidak semuanya. Menurut Rosan, LG tetap berkomitmen menanamkan modalnya ke empat proyek ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.

    Dari empat proyek tersebut, Rosan menyatakan satu proyek sudah terealisasikan investasinya sehingga terus berjalan. Malah, dia mengaku LG sudah berkomitmen menambah nilai investasi di proyek tersebut.

    “Pembicaraan selanjutnya mereka akan expand [ekspansi] lagi, nilainya kurang lebih US$1,7 miliar, yang sudah terealisasi US$1,1 miliar,” ujar Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

    Lebih lanjut, mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu ia berencana kunjungi lokasi pabrik dari hasil investasi LG tersebut pada Rabu (30/4/2025) esok.

    Rosan pun menggarisbawahi bahwa Korsel masih mempunyai komitmen besar untuk menanamkan modalnya di Indonesia meski ada sejumlah proyek yang batal.

    “Yang kemarin diumumkan tidak jadi, sebenarnya itu tidak semuanya tidak jadi, tapi ada satu bagian yang jadi mengenai baterai dan ekspansinya akan dilakukan segera,” jelasnya.

    Sebelumnya, konsorsium LG bersama konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC) tergabung dalam Proyek Titan dengan total komitmen investasi senilai US$9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun. Komitmen investasi itu terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar.

    Pada Februari 2025, IBC (anak usaha anak MIND ID, PLN, Pertamina, dan Antam) melaporkan bahwa kerja sama dengan konsorsium LG masih dalam status sedang berlangsung (on progress) untuk fase pembahasan studi kelayakan (feasibility study). Hanya saja, beberapa waktu lalu terungkap konsorsium LG itu batal investasi di Indonesia.

    Kabar Beda Perlakuan Korea Selatan dan China

    Sementara itu, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengungkap konsorsium LG mengundurkan diri dari proyek baterai nikel terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia karena takut rugi.

    Dradjad mengaku sudah bertemu dengan pihak dari Korsel, termasuk LG. Dia pun coba merunut persoalannya.

    Menurut Dradjad, awalnya pemerintah mengundang konsorsium LG untuk berinvestasi di proyek baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Menurutnya, pihak LG sepakat untuk berinvestasi sekitar US$2 miliar.

    Saat itu, Hyundai Ioniq Electric memerlukan baterai. LG pun siap untuk menyediakan kebutuhan sesuai dengan spesifikasi yang dimiliki.

    “Mereka penuhi semua peraturan, TKDN mereka penuhi, semua mereka penuhi,” ungkap Dradjad dalam diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

    Setelah dihitung dengan segala pertimbangan biaya produksi di Indonesia, mobil listrik Ioniq tersebut bisa dijual dengan harga sekitar Rp700 juta—Rp800 juta.

    Ternyata di luar dugaan, produsen mobil listrik asal China BYD Auto Co. Ltd. tidak bisa menjual produknya di Eropa karena perang dagang. Akibatnya, BYD menjual produknya ke negara-negara lain di luar Eropa termasuk Indonesia.

    Saat masuk ke Indonesia, pemerintah ternyata memberikan BYD berbagai kemudahan sehingga harganya bisa jauh lebih murah. Masalahnya, berbagai kemudahan tersebut tidak diberikan kepada LG.

    “Ya otomatis enggak bisa bersaing. Harganya Ioniq sekitar 50%—60% di atas harga BYD dengan spesifikasi yang sama, ya gimana bisa bersaing?” ujar anggota dewan pakar tim kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 itu.

    Akibatnya, permintaan terhadap Ioniq menurun. LG pun memikirkan ulang rencana investasinya.

    “LG mikir dong kalau mau investasi terus, pasarnya turun kok, kami enggak diperlakukan sama kok dengan teman-teman dari China,” kata Dradjad.

    Menurut ekonom senior Indef ini, perbedaan perlakuan atas perusahaan asal Korea Selatan dengan China itu karena adanya konstelasi politik. Dradjad pun meminta seharusnya tidak ada perlakuan khusus seperti itu ke depannya.

  • 1 Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo Nasional

    1 Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo Nasional

    Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)
    Hasan Nasbi
    mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan.
    Dilansir dari berbagai sumber, Hasan Nasbi merupakan sosok pengamat dan konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.
    Pria kelahiran 11 Oktober 1979 itu mengenyam pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Ia juga sempat menjadi wartawan pada 2005-2006.
    Pada 2006-2008, Hasan Nasbi bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Hingga akhirnya, ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network.
    Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.
    Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen.
    Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
    Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dan menjadi bagian Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi.
    Lalu pada Minggu (20/10/2024), Prabowo yang terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 menunjuk Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala PCO Nasional

    8 Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala PCO Nasional

    Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala PCO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (
    PCO
    )
    Hasan Nasbi
    mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan
    pengunduran diri
    sejak 21 April 2025.
    Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    ”
    Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet
    ,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip pada Selasa (29/4/2025).
    Hasan juga sudah mengizinkan
    Kompas.com
    untuk mengutip pernyataannya tersebut.
    Hasan mengungkapkan bahwa 21 April adalah hari terakhirnya beraktivitas sebagai Kepala PCO.
    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan.”
    Dia menjelaskan bahwa keputusan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba.
    Hasan mengaku sudah memikirkan hal ini secara matang.
    “Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucapnya.
    Hasan Nasbi merupakan sosok pengamat dan konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.
    Pria kelahiran 11 Oktober 1979 itu mengenyam pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).
    Ia juga sempat menjadi wartawan pada 2005-2006.
    Pada 2006-2008, Hasan Nasbi bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Hingga akhirnya, ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network.
     
    Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.
    Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen.
    Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
    Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKS Blak-blakan Tak Lagi Jadi Partai Oposisi, Putuskan Merapat ke Pemerintahan Prabawo – Halaman all

    PKS Blak-blakan Tak Lagi Jadi Partai Oposisi, Putuskan Merapat ke Pemerintahan Prabawo – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan, saat ini PKS bukan lagi menjadi partai oposisi pemerintah sejak partainya merapat dan bergabung di pemerintahan Prabowo Subianto.

    Jazuli bilang, apapun yang dilakukan pemerintahan Prabowo saat ini, PKS akan tetap mendukung/

    Hal tersebut menurut Jazuli, akan berbeda dengan kondisi partai pimpinan Ahmad Syaikhu itu di 10 tahun sebelumnya.

    “Kalau dulu oposisi setiap pemerintah bicara kita langsung bicara lain, tapi sekarang kita koalisi maka setiap Presiden bicara kita harus dukung dan kita yakin apa yang disampaikan presiden adalah baik untuk bangsa dan negara,” kata Jazuli saat memberikan sambutan di acara Bimtek dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS seluruh Indonesia di kawasan Pancoran, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Meski sudah bergabung ke pemerintah, Jazuli menyatakan, PKS akan tetap memberikan pandangan-pandangan apabila dianggap ada yang kurang tepat.

    Bahkan, dirinya menyatakan, sejumlah elite PKS seperti halnya Ketua Majelis Syura Habib Salim Segaf Al-Jufri hingga Presiden PKS Ahmad Syaikhu beberapa kali bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara untuk memberikan masukan.

    “Berkoalisi bukan berarti tidak melakukan watawa saubil haq watawa saubil sobr, tetap kita lakukan,” kata dia.

    “Kalau ada yang dirasa kurang pas dengan kita, kita akan sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait,” sambung Jazuli.

    Dia meminta kepada seluruh jajaran kader PKS untuk menyadarkan diri kalau saat ini sudah berada di dalam pemerintahan.

    Jazuli berharap, tidak ada lagi kader yang merasa masih menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

    “Karena itu tidak ada lagi anggota fraksi yang merasa masih beroposisi, jangan sampai kita mengatakan kita berkoalisi tapi rasa oposisi,” tandas dia.

    Diketahui, saat ini PKS telah secara resmi menyatakan mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, meski saat Pilpres 2024 lalu mereka berseberangan dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

    Bergabungnya PKS dalam pemerintahan ditandai dengan adanya satu kursi menteri yang diisi oleh Prof Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

    Yassierli memang bukan kader PKS, namun yang bersangkutan disebut sebagai sosok yang dipilih PKS untuk duduk di kursi kabinet Merah Putih.

     

     

     

     

     

    Caption: PKS JADI KOALISI – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat memberikan arahan di acara Bimtek dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS seluruh Indonesia, di Bidakara Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025). Jazuli menegaskan saat ini tak ada lagi Fraksi PKS yang menganggap masih berada di luar pemerintahan.
    [Rizki Sandi Saputra]

     

    BEST REGARDS

  • Bank Dunia Ungkap Rasio Penerimaan Negara RI Terendah di Asean

    Bank Dunia Ungkap Rasio Penerimaan Negara RI Terendah di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — World Bank alias Bank Dunia mengungkapkan rasio penerimaan negara Indonesia merupakan yang terendah di antara negara-negara berkembang Asia Tenggara (Asean) lainnya.

    Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan negara Indonesia ‘hanya’ sebesar 12,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024.

    Sebagai perbandingan, Bank Dunia mencatat rasio penerimaan Indonesia terhadap PDB itu jauh lebih rendah dari negara-negara berkembang lain di Asia Tenggara seperti Kamboja (15,2%), Filipina (16,7%), Malaysia (16,8%), Laos (18,2%), Vietnam (18,4%), Myanmar (20%), Thailand (21,3%), dan Timor Leste (40,8%).

    “Pada level 12,7%, penerimaan negara Indonesia terhadap PDB pada 2024 menjadi yang terendah di antara negara pendapatan menengah lainnya,” tulis laporan Bank Dunia tersebut, dikutip Senin (28/4/2025).

    Bank Dunia memperkirakan penerimaan pajak yang hilang diperkirakan mencapai 6,4% dari PDB. Artinya, jika potensi penerimaan pajak tersebut tidak hilang rasio penerimaan negara Indonesia bisa mencapai 19,1%.

    Oleh sebab itu, lembaga keuangan internasional yang bermarkas di Washington DC, AS itu menyarankan agar pemerintah Indonesia memaksimalkan potensi penerimaan pajak. Dengan demikian, ruang fiskal pemerintah semakin besar sehingga bisa mendanai berbagai program untuk capai visi Indonesia Emas 2045.

    Target Pemerintah

    Pemerintah menyadari betul rendahnya rasio penerimaan negara tersebut. Sejak masa kampanye Pilpres 2024, Presiden Prabowo Subianto pun sudah menargetkan rasio pendapatan negara mencapai 23% terhadap PDB. 

    Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia masih terlalu rendah. Hashim menjelaskan rasio tersebut tertinggal cukup jauh dari negara-negara tetangga Indonesia.

    “Nanti kita target 23%,” jelas Hashim dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

    Pendiri Arsari Group itu pun mengungkapkan Prabowo sudah memberi penugasan khusus kepada Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu untuk menaikkan penerimaan perpajakan.

    Caranya, Hashim menjelaskan pemerintah ingin mengincar aktivitas ekonomi bayangan alias shadow economy. Dia mengutip temuan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi bayangan di Indonesia mencapai 25% sampai dengan 30% dari PDB.

    Dengan demikian, dia meyakini jika pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan maka penerimaan negara bertambah drastis. Menurut perhitungannya, akan ada penambahan penerimaan negara paling tidak Rp900 triliun per tahun apabila pemerintah berhasil memajaki aktivitas ekonomi bayangan.

    “Berarti apa? Kita tidak akan ada bujet defisit lagi. Kita akan bujet surplus, tapi kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya,” jelas elite Partai Gerindra itu.

  • Purnawirawan TNI Tak Mau Lihat Bangsa Ini Rusak

    Purnawirawan TNI Tak Mau Lihat Bangsa Ini Rusak

    GELORA.CO –  Desakan Forum Purnawirawan TNI, yang meminta pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, harus direspons serius oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan, harus dikaji pula dari aspek konstitusi. 

    Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Komaruddin Watubun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin ,28 April 2025.

    “Ya Presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komaruddin. 

    Meski begitu, ia menilai mengenai pengangkangan konstitusi oleh putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu saat Pilpres 2024, sudah pernah disuarakan PDIP.

    “Memang kita sudah agak lambat si kemarin cuman PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah. Kalau kemarin sama-sama ngomong kan enak,” ujar Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai ini. 

    Oleh karenanya, Komaruddin menyerahkan sepenuhnya kepada Forum Purnawirawan TNI yang memiliki penilaian terhadap Gibran. 

    “Ya itu urusan para purnawirawan punya pertimbangan,” tegas dia. 

    Hanya saja, Komaruddin berpandangan bahwa para Purnawirawan TNI itu mempunyai maksud baik untuk keberlangsungan bangsa Indonesia ke depan. 

    “Ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini, mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan, oleh karena itu ada kesadaran itu presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji,” pungkasnya. 

    Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan sejumlah tuntutan sebagai seruan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa.

    Tuntutan itu tertera dalam sebuah lembaran bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. 

  • Sosok Brando Susanto Politisi PDIP Meninggal Dunia, Pencipta Lagu ‘Gue Ganjar’ di Pilpres 2024 – Halaman all

    Sosok Brando Susanto Politisi PDIP Meninggal Dunia, Pencipta Lagu ‘Gue Ganjar’ di Pilpres 2024 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PDI Perjuangan (PDIP) berduka setelah kader mereka, Brando Susanto meninggal dunia pada Minggu (27/4/2025).

    Brando Susanto meninggal dunia setelah terjatuh saat memberikan sambutan dalam acara halal bihalal DPD PDIP Jakarta.

    Brando Susanto merupakan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta yang menjabat ketua panitia pada acara yang diselenggarakan di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur itu.

    Brando tiba-tiba terjatuh saat memberikan sambutan.

    Brando lalu dilarikan ke RS Columbia Asia Pulomas.

    Tetapi, nyawa Brando tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pun mengumumkan kabar duka tersebut, saat memberi sambutan di depan para kader dan simpatisan PDIP yang hadir dalam acara.

    “Teman kita. Ketua panitia kita. Yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan. Saya baru mendapatkan kabar. Kalau sahabat kita Brando meninggal dunia,” kata Pramono dari atas panggung.

    Pramono kemudian mengajak para hadirin mendoakan Brando.

    MENINGGAL DI PANGGUNG – Ketua Panitia Halal Bihalal PDI Perjuangan (PDIP) Brando Susanto meninggal dunia saat sedang memberikan sambutan dalam acara Halal Bihalal DPD PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025). Acara ini dihadiri politisi senior PDIP dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. (dok.)

    Pencipta Lagu ‘Gue Ganjar’ di Pilpres 2024

    Politisi kelahiran Jakarta, 21 September 1977 itu, terlibat dalam kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 lalu.

    Brando Susanto membuat lagu kampanye ‘Gue Ganjar’.

    Lagu ‘Gue Ganjar’ itu diunggah Brando Susanto di kanal YouTube miliknya pada 31 Oktober 2023 dan telah ditonton lebih dari 178 ribu kali.

    Sejumlah ucapan duka warganet juga terlihat menghiasi kolom komentar video lagu tersebut.

    Sementara itu, Ganjar Pranowo mengenang kepergian Brando.

    Mantan Gubernur Jawa Tengah itu, mengunggah foto hitam putih bersama Brando di Instagram pribadinya, Minggu.

    “Selamat jalan mas Brando Susanto. RIP,” tulis Ganjar.

    Selain getol mengampanyekan Ganjar-Mahfud, Brando Susanto juga maju pada Pileg 2024.

    Brando mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP.

    Pileg 2024 berbuah manis saat dirinya terpilih menjadi anggota DPRD DKI dengan raihan 11.506 suara dari daerah pemilihan (Dapil) 3 Jakarta Utara yang meliputi Kecamatan Penjaringan, Tanjung Priok, dan Pademangan.

    Brando kemudian sah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029.

    Tangis Pramono Anung untuk Brando

    Gubernur Jakarta, Pramono Anung tak kuasa menahan tangisnya saat melayat Brando.

    Dikutip dari Tribun Jakarta, Pram mengaku cukup mengenal Brando yang kini duduk di Komisi C DPRD DKI Jakarta.

    “Jadi saya mengenal Brando. Brando adalah orang yang baik, pekerja keras yang selalu dalam jiwanya itu pengen menolong orang lain,” kata Pramono sebelum meninggalkan Rumah Duka Carolus, Minggu (27/4/2025).

    Pramono menegaskan, dirinya sebenarnya bukan orang yang gampang menangis. Namun, ia tak kuasa meneteskan air matanya saat melayat Brando.

    “Saya sebenarnya termasuk orang yang nggak gampang menangis, tapi karena saya tahu Brando, Brando baik banget, baik banget. Saya mendoakan Brando ya,” ujar Pram.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Tak Mudah Menangis, Pramono Cerita di Balik Air Matanya Menetes Saat Melayat Brando Susanto

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto, Adi Suhendi) (TribunJakarta.com/Elga Hikari Putra)

  • Monolog Via YouTube Jadi Cara Komunikasi Gibran Rakabuming ke Publik Nasional 28 April 2025

    Monolog Via YouTube Jadi Cara Komunikasi Gibran Rakabuming ke Publik Nasional 28 April 2025

    Monolog Via YouTube Jadi Cara Komunikasi Gibran Rakabuming ke Publik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Dari banyak cara komunikasi, monolog lewat konten video YouTube dipilih menjadi metode komunikasi Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming
    Raka kepada publik.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi (Joko Widodo) ini sudah mengunggah tiga video di kanal resmi YouTube-nya, #GibranTV, dengan 97.4000 subscriber dan 5019 video.
    Video pertama Gibran sebagai Wapres diunggahnya pada 19 April 2025, berjudul “Generasi Muda, Bonus Demografi dan Masa Depan Indonesia”, berdurasi 6 menit 19 detik, sudah memperoleh 1.393.779 view hingga saat ini.
    Tiga hari berselang, 22 April 2025, Gibran mengunggah video monolog keduanya berjudul “Panggung Sepakbola Nasional dan Dunia”.
    Video berdurasi 5 menit 10 detik itu sudah mendapat 202.831 view, mengangkat soal kebanggaan atas pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil lolos Piala Dunia U17.
    Video ketiga Gibran diunggahnya pada 25 April 2025 dengan judul “Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia”, berdurasi 6 menit 38 detik, dan sudah mendapat 294.381 view hingga saat ini.
    Cara komunikasi
    Wamensesneg (Wakil Menteri Sekretaris Negara) Juri Ardiantoro mengatakan video monolog yang diunggah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka adalah salah satu cara berkomunikasi dengan masyarakat.
    Juri menilai para pejabat memiliki gaya komunikasinya masing-masing, termasuk Gibran yang punya gaya monolog via YouTube.
    “Ya ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, pak menteri, dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat,” kata Juri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/4/2025).
    “Oleh karena itu, baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk pak wapres,” tuturnya.
    Sebagai pejabat, Gibran memang harus bicara agar publik tahu mengenai perkembangan hal yang menjadi kepentingan bersama.
    “Menyampaikan hal yang menjadi kebijakan. Masa orang bicara dilarang,” kata Juri.
    Pengamat politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai, video
    monolog Gibran
    merupakan bentuk
    komunikasi politik
    ala pemerintah. Komunikasi semacam itu lumrah sebuah pesan pemerintah kepada masyarakat.
    Video-video Gibran ini sempat menjadi perhatian publik dan mendapat sentimen negatif.
    Tak hanya itu, ajakan generasi muda untuk bekerja keras juga bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada Gibran.
    “Jadi mendorong orang untuk bekerja keras, namun yang menyampaikan itu Mas Gibran yang tidak demikian, kritiknya lebih ke arah sana,” kata Aditya Perdana kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).
    Analis Drone Emprit, Nova Rizal Mujtahid menjelaskan, sentimen negatif dalam video monolog Gibran tak lepas dari basis utama pendukung Gibran saat Pilpres 2024.
    Sebab, sebagian besar basis utama pendukung Gibran Rakabuming Raka di media sosial berasal dari platform TikTok. Dia menuturkan, Gibran cenderung selalu mendapat sentimen positif di TikTok, dibandingkan dengan platform media sosial lainnya.
    “Perlu diingat, YouTube bukan menjadi kanal massa pendukung Gibran berkumpul. Massa pendukungnya itu kan kebanyakan di TikTok sejak pilpres kemarin,” ujarnya saat dihubungi terpisah, Rabu (23/4/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.