Xcloud.id

Topik: Pilpres 2024

  • Udah di Situ aja Pak…

    Udah di Situ aja Pak…

    GELORA.CO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dengan didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu meninjau sejumlah proyek strategis di IKN.

    Ia mengawali kunjungan dengan meninjau Tol Segmen 5B yang progresnya 70 persen, lalu Rumah Sakit Abdi Waluyo, Universitas Gunadarma 25 persen, hingga RS Hermina dan tiga Kantor Kemenko  yang telah rampung.

    Ia juga mengecek pembangunan Istana Wakil Presiden 42,67 persen dan Rumah Susun ASN 1 97,09 persen.

    Namun kunjungan tidak respons positif di mata netizen. Dalam postingan video yang diunggah Instagram RMOL, Gibran dihujani komentar berbau sindiran dari netizen.

    Beragam komentar itu banyak dikaitkan dengan kondisi rakyat yang kini sulit mendapat kerja hingga mengungkit masalah Pilpres 2024.  

    “Kerja apa Di IKN!? Gak muncul Di acara kenegaraan…Tanam.padi yg Di injek….skeg Di asingkan ke IKN….,” tulis pemilik akun yeye_fhahni dikutip Minggu, 1 Juni 2025.

    “Gak ada urgensinya. Rakyat Indonesia masih butuh pekerjaan, butuh pangan , butuh pengentasan kemiskinan dll…dana utk ibukota baru..itu sebuah ironi,” timpal akun h4sta_brata.

    “Mending kunjungan ke jobfair kemarin, lebih faedah sul..,” tulis akun jombang_furious.

    “Udah situ aja pak; biar ada yang jaga istana IKN nya,” tutur akun rahmata74.

    “sudah mangkrak jadi hutan mau diapain lagi tuh,” tandas d.on_8359.

  • Burhanuddin: Pendukung Anies Baswedan Percaya Jokowi Palsukan Ijazah

    Burhanuddin: Pendukung Anies Baswedan Percaya Jokowi Palsukan Ijazah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indikator Politik Indonesia mengungkap temuan hasil surveinya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Founder dan peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi menyebut responden pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mencatatkan persentase paling tinggi dalam tingkat kepercayaan bahwa Jokowi percaya palsukan ijazah.

    “Sebanyak 40,2% responden pendukung Anies-Muhaimin mengaku percaya ijazah Jokowi palsu,” ungkap Burhanuddin saat konfrensi pers secara daring, Selasa (27/5/2025).

    Sementara responden pendukung Ganjar-Mahfud sebesar 20,6% mengatakan dan responden pendukung Prabowo-Gibran, hanya 15,2% yang percaya ijazah Jokowi palsu.

    Lebih jauh Burhanunddin menguraikan, hasil itu berbanding lurus dengan mereka yang mengatakan tidak percaya di tiap masing-masing basis pendukung Pilpres 2024.

    “Responden pendukung Anies-Muhaimin yang menyatakan tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 50,9%. Responden pendukung Prabowo-Gibran yang menyatakan tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 71,% dan responden pendukung Ganjar-Mahfud yang tidak percaya ijazah Jokowi palsu sebanyak 61,9%,” ungkap dia.

    Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 17-20 Mei 2025. Responden survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau HP yang diketahui sekitar 83% dari total populasi nasional.

    Diketahui, sampel dipilih melalui metode double sampling demgan total 1286 responden. Double sampling adalah pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tetap muka yang dilakukan sebelumnya

  • Pandji Pragiwaksono: Anies Nganggur, Kerjanya Nongol di YouTube

    Pandji Pragiwaksono: Anies Nganggur, Kerjanya Nongol di YouTube

    “Kalau jadi Youtuber, itu susah terjadi, tapi masih punya keterlibatan politik, itu bisa lu jaga. Seperti yang gue bilang, menjadi Presiden, Gubernur, atau apapun gak cukup lu cuma disukai rakyat. Lu harus disukai politisi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa pasca-Pilpres 2024, posisi Anies Baswedan dalam dinamika politik nasional telah berubah secara besar.

    “Per hari ini tentu, terlepas dari apapun, Anies itu bukan siapa-siapa. Bukan lagi Gubernur, sudah kalah Pilpres, tidak dapat tiket maju Pilkada Jakarta,” ujar Adi dalam sebuah video yang dikutip pada Senin (10/3/2025).

    Namun, meski Anies tidak lagi memegang jabatan politik, Adi menilai kehadirannya di ruang publik tetap menarik perhatian.

    “Bagi saya, secara prinsip, orang-orang seperti Anies Baswedan harus sering-sering tampil ke permukaan,” ucapnya.

    Alasannya, setiap apapun yang dibicarakan Anies akan menjadi pergunjingan publik.

    “Selalu menjadi amunisi bagaimana untuk memberikan opini pembanding,” lanjutnya.

    Adi juga menambahkan bahwa, terlepas dari statusnya saat ini, Anies masih dianggap sebagai sosok yang mampu menyuarakan wacana-wacana kritis terhadap berbagai kebijakan.

    “Ya, suka tidak suka, sekalipun Anies bukan siapa-siapa lagi, Anies dinilai sebagai orang yang mampu memberikan wacana-wacana kritis terkait kebijakan apapun,” tandasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    Analisa Lembaga Survei, Dedi Mulyadi Disebut Calon Lawan Prabowo di Pilpres 2029

    GELORA.CO – Saat ini popularitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melejit, melampaui semua gubernur di Indonesia.

    Bahkan popularitasnya sudah menyamai Presiden Prabowo Subianto.

    Dedi Muladi tidak saja dikenal di Jawa Barat, namun seluruh rakyat Indonesia.

    Tentu ini modal berharga buat Dedi Mulyadi untuk melangkah maju di Pilpres 2029.

    Kepiawaian Dedi Mulyadi memainkan medsos menjadi keunggulan tokoh politik lain.

    Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terkait kinerja para gubernur di enam provinsi di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

    Terbukti nama Dedi Mulyadi di urutan paling atas.

    Survei yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025 ini melibatkan 3.100 responden dari enam provinsi di Pulau Jawa, meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Banten.

    Survei Indikator mencatat, dari enam gubernur di Pulau Jawa, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,7 persen.

    “Kepuasan terhadap Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen, tertinggi di antara gubernur lainnya,” kata Pendiri sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei di kantornya di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).

    Salah satu faktor utama kesuksesan Dedi adalah kemampuannya turun langsung ke masyarakat serta aktif menggunakan media sosial.

    “Followers beliau di Facebook mencapai 12 juta, di YouTube lebih dari 7 juta, dan di Instagram 3,5 juta, sehingga program-programnya mudah tersosialisasi ke masyarakat,” kata Burhanuddin.

    Tak hanya dikenal di Jawa Barat wilayahnya, Dedi Mulyadi juga dikenal luas masyarakat Indonesia.

    Baca juga: Ormas Baru Gerakan Rakyat, Pengamat: Kendaraan Politik Anies di Pilpres 2029

    Kebijakannya banyak yang populer seperti program mengirim siswa bermasalah ke barak militer,  larangan sekolah menggelar study tour, larangan sekolah menggelar wisuda, dan sebagainya.

    Tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi mencapai 94,7 persen dilakukan dalam 100 hari pemerintahannya.

    Dedi Mulyadi dilantik jadi gubernur Jawa Barat 20 Februari 2025 lalu.

    Sedangkan survei terhadap Presiden Prabowo Subianto tingkat kepuasan kinerjanya 100 hari pertama pada Januari 2025 lalu.

    Prabowo dilantik jadi Presiden RI 20 Oktober 2024.

     Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 16-21 Januari 2025 menunjukkan, kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo dalam 100 hari pemerintahan mencapai 79,3 persen.

    Hasil survei tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan 80,9 persen publik puas dengan kinerja Prabowo.

    “Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen,” ujar Burhanuddin dalam jumpa pers virtual, Senin (27/1/2025).

    “Kalau kita bandingkan dengan survei terakhir Kompas awal Januari itu mirip ya,” imbuhnya.

    “Kompas mengumumkan 80,9 persen. Kami temukan 79,3 persen. Sedikit lebih rendah dibanding Kompas. Tapi secara statistik tidak berbeda antara temuan Kompas dengan temuan Indikator Politik Indonesia,” kata dia. 

    Burhanuddin memaparkan, rakyat yang tidak puas dengan kinerja Prabowo mencapai 16,9 persen.

    Menurut Burhanuddin, capaian tersebut merupakan modal politik yang besar bagi Prabowo.

    Survei ini dilakukan dengan menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei dilakukan dengan wawancara secara tatap muka terhadap 1.220 orang responden pada 16-21 Januari 2025.

    Peluang Capres 2029 

    Dedi Mulyadi disapa warga ‘Pak Presiden’ saat mengunjungi warga Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (8/5/2025) lalu.

    Kepala Bidang Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya, Razman Nasution, pernah bergurau Dedi Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2029.

    Pengamat politik dari UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap analisisnya terkait Pilpres 2029.

    Secara normatif, Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold telah membuka peluang besar bagi Dedi untuk maju Pilpres 2029, tidak hanya dari Gerindra partainya saat ini.

    Sebab putusan MK membuat semua partai boleh mengusung calon presiden.

    Namun, status Dedi yang kini kader Gerindra menjadi perhitungan tersendiri.

    Partai berlogo kepala Garuda itu sudah mencanangkan koalisi permanen dengan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan kembali mencalonkan Prabowo Subianto di 2029.

    “Poin saya adalah ini aturan normatif pertama yang membuka peluang buat siapapun termasuk buat partai yang punya jagoan sendiri.” kata Burhan di program On Point with Adisty Youtube Kompas TV yang tayang Sabtu (10/5/2025).

    “Pertanyaannya adalah Gerindra apakah ikhlas kalau misalnya ada kadernya yang maju melalui partai lain, ya pasti tidak ikhlas. Ya tetapi lagi-lagi konteks sekarang kan masih jauh, dan Gerindra sudah mengunci kan melalui koalisi permanen,” lanjutnya.

    Menurut Burhan, kendati sudah ada koalisi permanen, loyalitas partai anggotanya bisa saja berubah.

    Pilpres 2024 menjadi pelajaran, ketika PKB dan NasDem, bagian dari kabinet Presiden Jokowi, tidak mengusung Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto.

    Menurut Burhan, partai akan mulai bermanuver untuk Pilpres 2029 mulai tahun 2027.

    “Ingat Nasdem, PKB, kurang loyal apa sama Pak Jokowi, kurang banyak apa Pak Jokowi memberikan insentif dalam bentuk menteri ujungnya mereka punya capres sendiri,” ucapnya.

    “Artinya untuk seorang KDM (Kang Dedi Mulyadi) ya ini juga sekaligus uji loyalitas. Kalau misalnya ada partai yang coba merayu seorang KDM dia tergoda atau tidak nih,” lanjutnya.

    “Ya mungkin sekarang belum ada rayuan itu, tetapi kalao misalnya 2027?” imbuh Burhan.

    Burhan menjelaskan, ada atau tidaknya partai yang coba merayu Dedi untuk maju Pilpres 2029 lepas dari Gerindra tergantung hasil survei.

    Dedi boleh populer, namun elektabilitasnya masih menjadi pertanyaan.

    “Tergantung surveinya KDM, saya belum punya angka surveinya, memang banyak sekali yang membicarakan seorang KDM di WA-WA grup di kalangan ibu-ibu di kalangan bapak-bapak, tetapi surveinya belum ada yang dirilis ke publik yang credible ya yang berkaitan berapa banyak sih yang bersedia memilih seorang KDM,” jelasnya.

    Terakhir, yang menentukan Dedi Mulyadi akan maju Pilpres 2029 atau tidak adalah keberaniannya melawan Prabowo.

    “Saya kira, saya tidak tahu kalau sekarang jelas enggak berani, tapi ujian-ujian berikutnya kan nanti bukan sekarang, dan itu yang bisa menjawabnya seorang Dedi Mulyadi, berani atau tidak itu ya berkontestasi melawan bosnya sendiri,” ucapnya.

    “Sekarang sih jelas enggak berani ya, tetapi ke depan ketika betul-betul datang beberapa partai melamar, seorang KDM di situ tuh ujiannya,” lanjutnya.

    “Nah saya tidak tahu apakah dia kalau misalnya itu terjadi berani mengatakan tidak gitu ya,” tandasnya.

    Burhan menutup pembahasan peluang Dedi Mulyadi di Pilpres 2029 dengan mengungkapkan prediksinya.

    Menurutnya, nama Dedi Mulyadi sudah masuk lima besar capres dengan elektabilitas tertinggi.

    “Saya belum punya angkanya tapi feeling saya sudah masuk top five,” ujarnya.

    “Kan kalau kita lihat survei yang terakhir kami rilis kan Januari ya 2025 waktu 100 hari, yang pertama kan Pak Prabowo, yang kedua kan Mas Anies ya, kan yang ketiga saat itu adalah Ganjar Pranowo, yang keempat AHY, yang kelima Erick,” lanjutnya.

    “Kalau feeling saya dan feeling saya biasanya enggak pernah salah. KDM sudah mendobrak masuk lima besar jangan-jangan tiga besar,” tandas Burhan.

  • Hasil Survei Sebut 69,7% Masyarakat Yakin Ijazahnya Asli, Jokowi: Artinya Punya Logika Sehat

    Hasil Survei Sebut 69,7% Masyarakat Yakin Ijazahnya Asli, Jokowi: Artinya Punya Logika Sehat

    GELORA.CO –  Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia tidak percaya bahwa Presiden Ke-7 RI Joko Widodo memalsukan ijazahnya.

    Prof. Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia menjelaskan bahwa survei dilakukan secara sistematik pada tanggal 17-20 Mei 2025 melalui metode survei telepon nasional.

    Dengan teknik double sampling yang memanfaatkan database jutaan responden yang telah dikumpulkan melalui survei tatap muka sebelumnya.

     

    Hasil survei menunjukkan bahwa 75,9% responden mengetahui kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, sementara 24,1% mengaku tidak mengetahui kasus tersebut.

    “Isu ijazah Jokowi ini membetot perhatian publik yang cukup luas, bahkan mengalahkan sebagian besar kasus-kasus korupsi yang sedang disidik oleh aparat hukum. Ada 75% warga yang mengaku tahu kasus dugaan ijazah palsu Pak Jokowi dan ini sangat luar biasa besar, tidak ada kasus sebesar ini,” ungkap Prof. Burhanuddin.

    Yang lebih signifikan lagi, dari responden yang mengetahui kasus ini, sebanyak 69,7% tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya, sementara hanya 18,7% yang percaya akan tuduhan tersebut.

    Ketika ditanyakan kepada seluruh responden (baik yang tahu maupun tidak tahu kasus ini), angka ketidakpercayaan mencapai 66,9%.

    Prof. Burhanuddin menegaskan bahwa komposisi demografis menunjukkan pola yang merata di semua kelompok masyarakat,

     

    “Misalnya kelompok laki-laki yang tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah itu 63%, perempuan 70,3%. Generasi berdasarkan Gen Z, milenial, Gen X dan seterusnya itu mayoritas juga tidak percaya.”

    Menariknya, berdasarkan akses informasi media sosial, pengguna Twitter/X menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap tuduhan pemalsuan ijazah.

    Sementara pengguna platform lain seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook mayoritas tidak percaya akan tuduhan tersebut.

    Menanggapi hasil survei tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan komentar singkat yang menyatakan, “Artinya masyarakat memiliki logika dan penalaran yang sehat. Memiliki logika dan penalaran yang sehat artinya itu karena logikanya memang enggak masuk akal.”

    Jokowi juga menegaskan bahwa meskipun ada yang pro dan kontra, “semuanya nanti kita serahkan pada proses hukum. Nanti di pengadilan akan terbuka semuanya secara jelas dan gamblang, karena di situ pasti nanti ada fakta-fakta, ada bukti-bukti, ada saksi-saksi semuanya akan dibuka di sidang pengadilan.”

    Prof. Burhanuddin mengapresiasi logika masyarakat yang menilai isu ini tidak masuk akal, mengingat banyaknya verifikasi yang telah dilakukan berbagai lembaga.

     

    “Ada banyak warga yang rasional yang bukan fansnya Pak Jokowi yang menganggap bahwa isu ini terlalu dibuat-buat.

    Ada banyak teman Pak Jokowi yang masih hidup yang bisa kita tanya, ada institusi UGM yang bisa kita klarifikasi, ada institusi seperti KPU karena Pak Jokowi maju dalam proses kontestasi elektoral dua kali di tingkat Pilkada Kota Surakarta, di tingkat Pilgub 2012, kemudian di Pilpres 2014 dan 2019, dan masing-masing KPU melakukan verifikasi,” jelasnya.

    Namun, Prof. Burhanuddin juga menganalisis mengapa masih ada 18,7-19% masyarakat yang percaya akan tuduhan tersebut.

    Analisisnya menunjukkan adanya faktor partisan politik yang kuat, terutama dari basis pendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.

    “Pendukung Mas Anis paling banyak yang percaya, meskipun mayoritas pendukung Mas Anis tidak percaya Pak Jokowi memalsukan (51% tidak percaya).

    Tapi ada 40% pendukung beliau di 2024 yang lalu yang percaya bahwa ada proses pemalsuan ijazah Pak Jokowi.

    40,2% basis pendukung Mas Anis ini jauh lebih besar ketimbang basis pendukung Mas Ganjar atau Pak Prabowo yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu,” ungkapnya.

    Ia juga mencatat adanya kekecewaan dari sebagian basis PDI Perjuangan terhadap sikap Jokowi di Pemilu 2024.

    Terutama terkait putusan nomor 90 yang memungkinkan Gibran Rakabuming maju sebagai calon wakil presiden.

     Prof. Burhanuddin menganalogikan kasus ini dengan kontroversi akta kelahiran Barack Obama yang dipertanyakan Donald Trump.

    Di mana meskipun Obama telah menunjukkan akta kelahirannya, sebagian pendukung partai Republik tetap ragu akan keasliannya.

    Prof. Burhanuddin Muhtadi menyerukan agar publik dan media beralih fokus pada isu-isu yang lebih substansial ketimbang perdebatan ijazah yang dinilainya tidak produktif.

    “Sebaiknya kita lebih fokus pada isu-isu yang jauh lebih penting, jauh lebih substantif. Misalnya berkaitan dengan pelemahan ekonomi, berkaitan dengan isu fungsi TNI, isu pelemahan atau regresi demokrasi itu jauh lebih krusial ketimbang isu ijazah,” tegasnya.

    Menurutnya, survei opini publik yang dilakukan mengkonfirmasi bahwa isu ijazah pada dasarnya dianggap tidak terlalu krusial oleh warga.

    Ia juga menekankan bahwa secara implikasi politik, isu ini sudah tidak relevan lagi mengingat Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden.

    “Buat apa kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang secara implikasi politiknya juga sudah tidak ada karena beliau sudah tidak lagi menjadi pejabat publik sebagai presiden,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Prof. Burhanuddin menyoroti isu-isu yang seharusnya mendapat perhatian lebih besar dari publik.

    Seperti ketidakpastian geopolitik global, economic uncertainty, tekanan terhadap rupiah yang mengalami penurunan sekitar 10% meskipun belakangan sedikit menguat, serta isu PHK yang semakin mengkhawatirkan.

    “Isu global economic uncertainty, rupiah kita mengalami tekanan meskipun belakangan agak menguat tetapi overall agak turun 10% dibanding sebelumnya, kemudian isu PHK saya kira itu isu yang jauh lebih penting yang menurut saya membutuhkan perhatian publik lebih keras dalam rangka membantu pemerintah agar masalah-masalah kebangsaan yang lebih substantif ini bisa segera teratasi,” pungkasnya.

    Hasil survei ini memberikan gambaran bahwa meskipun isu ijazah Jokowi mendapat perhatian luas dari publik.

    Mayoritas masyarakat Indonesia tetap menunjukkan sikap rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dinilai tidak memiliki dasar logis yang kuat.

    Sekaligus menjadi indikator bahwa masyarakat Indonesia memiliki kematangan politik dalam menyikapi berbagai isu kontroversial.***

  • 1 “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan" Nasional

    1 “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan" Nasional

    “Bila PPP Ingin Melenting Sempurna, Tak Ada Salahnya Pertimbangkan Anies Baswedan”
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bicara mengenai sosok calon Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) dari eksternal, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyebut,
    Anies Baswedan
    patut dipertimbangkan.
    Sebab, dia mengatakan, sebagian besar pemilih PPP dan
    Anies
    saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, saling menginginkan satu sama lain.
    “Nama-nama seperti Amran Sulaiman, Dudung Abdurrahman, Gus Ipul, Agus Suparmanto mengemuka. Tapi bila PPP ingin melenting sempurna, tak ada salahnya kembali mempertimbangkan Anies Baswedan,” kata Agung kepada
    Kompas.com
    , Selasa (27/5/2025).
    Menurut Agung, belajar dari Pemilu 2024, PPP harus mengevaluasi diri dengan mendengarkan akar rumput yang ternyata lebih condong ke Anies Baswedan.
    “PPP harus mulai lebih mengutamakan suara-suara
    grassroot
    di internal walaupun masukan-masukan eksternal juga penting, bila memang ingin lebih baik,” ujarnya.
    “Pembelajaran di Pilpres 2024 kemarin mahal. PPP mengabaikan suara
    grasroot
    dan terlalu dini memutuskan langkah politiknya. Akhirnya, salah memilih figur dan koalisi,” kata Agung lagi.
    Apalagi, dia mengatakan, PPP memiliki target untuk lolos parliamentary threshold dan kembali menjadi partai Parlemen pada Pemilu 2029.
    Lebih lanjut, Agung menyinggung soal titik tengah. Sebab, dalam pandangannya, Anies juga merupakan politikus.
    “Anies juga politisi. Mesti ada titik tengah,” ujarnya.
    Diketahui, PPP sempat memberi sinyal bakal mendukung Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024. Meskipun akhirnya, PPP memberikan dukungan pada pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
    Sementara itu, Anies hingga saat ini tidak tergabung dalam partai politik. Meskipun, dia pernah maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2025.
    Nama Anies Baswedan muncul dalam bursa calon
    Ketum PPP
    setelah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) mengaku bahwa dia pernah membujuk Anies untuk memimpin PPP pada akhir Desember 2024.
    “Mas Anies Baswedan pun saya pernah bujuk untuk bersedia masuk dan memimpin PPP pada akhir Desember 2024 lalu,” ujar Rommy lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Dia mengatakan, hal itu dilakukan karena ingin PPP kembali memenuhi ambang batas parlemen dan lolos ke DPR pada Pemilu 2029.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan. Effort untuk ke situ maha berat, mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan, mampu kembali,” kata Rommy.
    “Karenanya dibutuhkan extra ordinary power dan extraordinary leader untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu, baik karena ketokohannya,” ujarnya lagi.
    Sementara itu, Muktamar PPP rencananya digelar sekitar bulan Agustus-September 2025.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PCO jelaskan maksud Presiden tak ingin gembar-gembor “dua periode”

    PCO jelaskan maksud Presiden tak ingin gembar-gembor “dua periode”

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan maksud Presiden Prabowo Subianto yang tak ingin ada gembar-gembor dirinya kembali mencalonkan diri sebagai presiden untuk periode kedua.

    Hasan menyebut Presiden Prabowo saat ini fokus bekerja mewujudkan janji-janji kampanyenya saat Pilpres 2024, dan tidak ingin membicarakan kemungkinan-kemungkinan politik 5 tahun ke depan.

    “Bukan sekarang waktunya mikirin politik. Kira-kira Presiden mau bilang begitu. Waktu mikirin politik ada nanti waktunya. Sekarang waktunya kita semua kerja. Buktikan dulu apa yang dijanjikan kepada masyarakat itu bisa terealisasi, bisa terwujud,” kata Hasan Nasbi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Senin.

    Oleh karena itu, Presiden Prabowo pun mengajak para pendukungnya untuk fokus mendukung program-program pemerintah.

    “Hari ini Presiden mau mengajak kita semua untuk semangat bekerja. Semuanya dirangkul untuk bisa bekerja merealisasikan janji-janji ketika masa kampanye kemarin. Ada Astacita, ada 17 program prioritas, ada 8 program hasil terbaik cepat, dan ada lebih banyak lagi program-program dalam buku Visi Misi ketika kampanye,” kata Hasan Nasbi.

    Presiden Prabowo saat berpidato dalam Kongres IV PP Tidar di Jakarta, Sabtu (17/5) minggu lalu, melarang para pendukungnya untuk gembar-gembor soal “dua periode”.

    Prabowo mewanti-wanti mereka untuk menyimpan dukungan dan harapan tersebut dalam hati.

    “Tadi terima kasih, ada yang sebut Prabowo dua periode. Saya kira, saya mau koreksi. Kader-kadernya muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo kemudian mengingatkan kepada kader-kader partainya dan anggota Tidar, keputusan untuk maju kembali itu akan mempertimbangkan hasil-hasil kerja pemerintahan selama 5 tahun ke depan.

    “Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi, saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo dua periode atau tidak, selain Yang Mahakuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden RI,” kata Presiden Prabowo.

    Prabowo kemudian menegaskan jika dirinya gagal, maka dia berharap kader-kadernya tidak lagi memintanya untuk kembali mencalonkan diri untuk periode kedua.

    “Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tesla Hancur Lebur, Merek China Tak Terkenal Jauh Lebih Laku

    Tesla Hancur Lebur, Merek China Tak Terkenal Jauh Lebih Laku

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tesla menghadapi mimpi buruk usai bisnisnya hancur lebur gara-gara aksi boikot yang meluas. Di Inggris, mobil Tesla makin sepi peminat. Bahkan, posisinya sudah dikalahkan dua merek China yang tak terkenal.

    Sepanjang bulan lalu, raksasa mobil listrik (EV) milik Elon Musk tersebut ‘hanya’ menjual 512 unit mobil. Jumlah itu anjlok dibandingkan penjualan mobil Tesla di April 2025 yang menembus 1.300 unit.

    Kecaman masyarakat terhadap sikap politik Musk terbukti berdampak besar pada kinerja penjualan Tesla di kawasan Eropa. Masyarakat Inggris ramai-ramai menyerbu mobil merek China dan ogah membeli mobil Tesla.

    Saingan kuat Tesla, BYD, berhasil menjual 2.511 unit mobil dalam periode yang sama. Jumlah itu meningkat 650% dibandingkan tahun sebelumnya.

    Jika dibandingkan BYD, Tesla sudah kalah sangat jauh. Namun, Tesla ternyata juga tak mampu bersaing dengan dua merek China yang masih jarang terdengar, yakni Jaecoo dan Omoda.

    Kedua merek tersebut dimiliki konglomerasi China, Chery. Jaecoo berhasil menjual 1.053 unit mobil di Inggris sepanjang April 2025, sementara Omoda menjual 910 unit mobil pada periode yang sama, dikutip dari Business Insider, Rabu (7/5/2025), berdasarkan data lembaga perdagangan SMMT.

    Ironisnya, Jaecoo dan Omoda baru masuk pasar Inggris tahun lalu, sementara Tesla sudah lebih lama malang-melintang di negara tersebut.

    Jaecoo dan Omoda menawarkan beragam model mobil berteknologi canggih. Ada yang sepenuhnya mobil listrik, ada pula yang bersifat hibrida, hingga yang sepenuhnya masih menggunakan bahan bakar minyak.

    Sementara itu, diketahui bahwa Tesla sepenuhnya menjual mobil listrik. Kendati demikian, fakta bahwa Tesla sudah dikalahkan 2 merek China baru yang belum terkenal menunjukkan tingkat masalah yang dialami Tesla di Eropa.

    Eropa merupakan pasar ketiga terbesar Tesla. Jika Tesla sudah tak berpengaruh di kawasan tersebut, maka bisnisnya secara keseluruhan bisa ikut terdampak.

    Saham Tesla anjlok 2,7% pada perdagangan awal di Selasa (6/5) waktu setempat. Hal ini menyebabkan penurunan harga saham Tesla sepanjang 2025 sudah mencapai 28%.

    Sentimen negatif Tesla di Eropa ditengarai sikap politik Musk yang mendukung partai sayap kanan garis keras AfD. Selain itu, peran Musk dalam pemerintahan Trump dan dukungannya yang dinilai berlebihan dalam masa Pilpres 2024 menyulut kemarahan warga Eropa.

    Aksi penyerangan showroom Tesla dan mobil Tesla di jalanan pun sempat heboh beberapa saat lalu. Polisi juga menyelidiki kebakaran di dealer Tesla di Roma pada 31 Maret 2025 silam.

    Di tengah huru-hara tersebut, Tesla juga menghadapi persaingan ketat dengan merek asal Eropa seperti Volkswagen, serta pabrikan mobil listrik China yang makin kencang mengekspansi penjualan ke pasar Eropa.

    Untung menggenjot kembali minat beli Tesla di Inggris, perusahaan mulai menawarkan pengisian daya gratis selama 2 tahun di fasilitas Supercharging miliknya untuk unit Model Y. Kita tunggu saja apakah taktik ini berhasil menggenjot penjualan Tesla atau upayanya sia-sia.

    (fab/fab)

  • 10 Menanti Pemerintah Bubarkan Ormas GRIB Jaya Usai Segel Pabrik di Kalteng Regional

    10 Menanti Pemerintah Bubarkan Ormas GRIB Jaya Usai Segel Pabrik di Kalteng Regional

    Menanti Pemerintah Bubarkan Ormas GRIB Jaya Usai Segel Pabrik di Kalteng
    Editor
    KOMPAS.com
    – Penyegelan pabrik PT Bumi Asri Pasaman di Barito Selatan, Kalimantan Tengah (Kalteng), oleh
    ormas GRIB Jaya
    memasuki babak baru.
    Saat ini, Pemerintah Provinsi Kalteng tengah mengevaluasi keberadaan ormas yang baru terbentuk pada 28 Februari 2025, berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari DPP GRIB Jaya Pusat.
    Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo mengatakan, pihaknya membuka kemungkinan pembubaran ormas tersebut usai menimbulkan kontroversi di masyarakat.
    “Kan masih dievaluasi semua, ya, (kemungkinan itu) masih dilakukan evaluasi,” kata Edy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (5/5/2025).
    Edy menjelaskan, pihaknya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalteng yang berwenang membina ormas selalu melaporkan perkembangan keberadaan ormas-ormas di Kalteng.
    “Terutama aktivitas yang mereka lakukan selama melaksanakan kegiatan keorganisasian,” kata dia.
    Terpisah, Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Pol Erlan Munaji di Palangka Raya meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dan jangan mudah memberikan kuasa kepada kelompok yang mengatasnamakan organisasi masyarakat untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
    Sebaiknya, ujar Erlan, warga dapat berkoordinasi dengan petugas dan aparat di daerah masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.
    “Jangan mudah memberi kuasa kepada kelompok yang mengatasnamakan ormas tapi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat,” ucapnya, dikutip dari Antara.
    Erlan meminta warga untuk mengutamakan proses hukum positif daripada harus menguasakan kepada salah satu organisasi masyarakat, yang dikhawatirkan dapat berakibat pada perbuatan tindak pidana dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
    Ketika terjadi suatu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, hal tersebut bisa berdampak pada seluruh aspek di lingkungan masyarakat.
    “Polemik-polemik ini lah yang harus kita hindari. Silakan saja datang ke kepolisian terdekat untuk meminta bantuan, kami siap membantu warga dengan maksimal,” ujarnya.
    GRIB Jaya di Kalteng baru berusia dua bulan, sejak diresmikan oleh Ketua Umum (Ketum) GRIB Jaya
    Hercules
    pada Februari 2025.
    Berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari DPP GRIB Jaya Pusat, Robetson ditunjuk sebagai Ketua DPD
    Grib Jaya Kalteng
    , Erko Mojra sebagai Sekretaris, dan Yanto Eko Saputra sebagai Bendahara.
    GRIB adalah ormas yang dibentuk oleh Rosario de Marshall atau Hercules pada 2011.
    Hercules sendiri adalah mantan preman yang berkuasa di Tanah Abang pada 1980-an yang kisahnya cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan kini beralih profesi sebagai pebisnis.
    Berdasarkan pemberitaan
    Kompas.com
    (4/5/2021), sebelum pindah ke Jakarta, Hercules bergabung dalam operasi tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timor Timur atau Timor Leste.
    Sebelum diberikan amanah sebagai Tenaga Bantuan Operasi, Hercules merupakan yatim piatu yang kehilangan kedua orangtuanya dalam pengeboman wilayah Ainaro tahun 1978.
    Dia mengaku berutang kepada yang kala itu menjabat sebagai kapten Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Timor Timur. “Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang saya tanpa saya mengangkat tangan untuk membalasnya,” ucapnya.
    Pada masa Pilpres 2024, GRIB secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hercules kala itu menyebutkan, dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.
    “Kecuali beliau angkat bendera putih, mungkin GRIB bisa ambil tindakan ke mana. Namun, saat ini, harga mati untuk (mendukung) beliau (Prabowo),” ujarnya, dikutip dari Antara (3/6/2023).
    Belakangan, penyegelan terhadap pabrik PT Bumi Asri Pasaman (BAP) di Kabupaten Barito Selatan oleh
    GRIB Jaya Kalteng
    viral di media sosial.
    GRIB Jaya Kalteng mengaku bertindak sebagai penerima kuasa penuh dari seorang warga bernama Sukarto bin Parsan sejak 14 April 2024.
    Berdasarkan surat kuasa itu juga, PT BAP diminta segera melaksanakan kewajibannya kepada pemberi kuasa, yakni membayar secara tunai dan sekaligus uang lebih dari Rp 1,4 miliar.
    Dalam keterangannya, Erko menyebut bahwa PT BAP telah melakukan wanprestasi atau cedera janji karena tidak membayar keseluruhan harga karet yang telah disepakati, senilai Rp 778 juta.
    Reaksi keras pun muncul dari Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalteng Irjen Iwan Kurniawan. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa ormas di daerah mana pun tidak boleh berada di atas negara.
    Agustiar menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban melalui aparat penegak hukum (APH).
    “Ini bukan negara ormas ya, negara itu ada konstitusi,” ujar Agustiar saat memberikan tanggapan di rumah jabatannya, Sabtu (3/5/2025).
    Ia juga menyebutkan bahwa kepolisian telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut dan saat ini masih menunggu laporan konkret dari pihak kepolisian.
    “Saya mengimbau agar ormas-ormas taat dan patuh atas peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Meski demikian, saya tetap mengapresiasi eksistensi ormas yang membantu masyarakat,” pungkas Agustiar.
     
    (Penulis: Akhmad Dhani, Chella Deva Anjelina I Editor: Krisiandi, Gloria Setyvani Putri, Ferril Dennys, Inten Esti Pratiwi)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Habib Syakur Bilang Anggota Forum Purnawirawan TNI Pendukung Capres Kalah, Said Didu Beri Respons Tak Terduga

    Habib Syakur Bilang Anggota Forum Purnawirawan TNI Pendukung Capres Kalah, Said Didu Beri Respons Tak Terduga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap konstelasi politik nasional, khususnya terhadap kelompok pendukung Presiden Prabowo Subianto.

    Komentar tersebut merespons pernyataan Habib Syakur yang sebelumnya mengingatkan Prabowo untuk berhati-hati terhadap manuver sejumlah purnawirawan TNI yang disebut sebagai pendukung calon presiden yang kalah di Pilpres 2024.

    Alih-alih menyanggah kekhawatiran tersebut, Said Didu justru menyoroti siapa sebenarnya yang kini berdiri di belakang Prabowo.

    “Dan yang mendukung sekarang adalah para pendukung perampok negara dan penggusur rakyat agar tetap bisa berpesta?” ujar Said Didu di X @msaid_didu (5/5/2025).

    Ia menegaskan bahwa banyak pendukung murni Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019 telah memilih berpindah arah pada Pilpres 2024.

    “Pendukung murni Prabowo 2014 dah 2019 pindah di 2024 karena Prabowo pilih bersama Jokowi,” sebutnya.

    Alasannya, Prabowo dianggap meninggalkan garis perjuangan awalnya setelah memutuskan bergabung dengan Presiden Jokowi.

    “Pemilih perjuangan Prabowo tetap konsisten dengan perjuangan awal, berantas korupsi, kembalikan kedaulatan rakyat dari oligarki, dan kembalikan aset negara kepada rakyat,” tandasnya.

    Sebelumnya, tokoh Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyampaikan peringatan kepada Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, untuk tidak lengah terhadap pergerakan sejumlah mantan perwira tinggi TNI yang kini tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.