Topik: Pilpres 2024

Dendam Jokowi Dihadang Prabowo

Oleh: Tony Rosyid*

KETIKA Nelson Mandela jadi Presiden Afrika Selatan, seorang wartawan bertanya: “Kenapa anda tidak penjarakan orang-orang yang dulu telah memenjarakan anda?”. Nelson menjawab: “27 tahun saya menderita di penjara. Saya tidak ingin menambah penderitaan saya dengan memenjarakan mereka (dendam)”.

Kasus Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dinilai publik sebagai bentuk balas dendam Joko Widodo alias Jokowi. Tom Lembong adalah eks Menteri Perdagangan dan orang yang menyiapkan teks pidato Presiden Jokowi. Di Pilpres 2024, Tom Lembong balik arah dan mendukung Anies Baswedan. Anies adalah “musuh” dan tokoh yang paling “dikuyo-kuyo” dimasa kekuasaan Jokowi.

Sementara Hasto adalah Sekjen PDIP yang paling bersemangat menyerang Jokowi. Bahkan menyiapkan sejumlah dokumen dan video terkait dosa Jokowi. Meski sampai sekarang tak pernah dia bisa buktikan.

Dalam persidangan terakhir, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Vonis ini membuat marah hampir seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, Tom Lembong tak terbukti menerima uang dan tak ada mens rea (niat jahat).

Tidak terima uang dan tak ada niat jahat, tapi divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Vonis ini melukai perasaan, mengguncang nalar dan menodai rasionalitas publik. Publik marah. Vonis ini semakin menguatkan dugaan adanya faktor non hukum yang ikut menentukan keputusan.

Soal intervensi hukum di Indonesia, ini sudah hal biasa. Yang nggak biasa itu kalau ada aparat hukum jujur dan elite anti korupsi. Ini baru barang langka.

Presiden Prabowo Subianto membaca situasi ini. Dengan sabar dan tekun mengikuti proses persidangan Tom Lembong. Ketika Tom Lembong divonis, tak lama kemudian Presiden Prabowo memberikan abolisi. Menghapus semua keputusan hakim terkait vonis terhadap Tom Lembong.

Di waktu yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Amnesti itu pengampunan. Ya, semacam pengampunan dosa. Supaya tidak terlihat vulgar, amnesti untuk Hasto dikeluarkan berbarengan dengan 1.116 terpidana

Silahkan para ahli hukum berdebat soal substansi dari dua kasus yang diberi abolisi dan amnesti ini. Saya hanya ingin menyoroti dari sisi politik.

Pemberian abolisi dan amnesti oleh Prabowo merupakan langkah politik yang cukup cerdas dan taktis. Saat publik sedang masif memberikan empatinya kepada Tom Lembong, Presiden Prabowo hadir. Gelombang empati akhirnya juga mengalir ke Prabowo. Abolisi seperti mata air yang muncul di saat rakyat sedang kehausan atas keadilan hukum. Prabowo hadir di saat yang paling tepat.

Di saat yang bersamaan, Prabowo juga memberikan amnesti kepada Hasto. Ini langkah politik lainnya. Urusannya bukan kepada publik, karena publik tidak ada hubungannya dengan kasus Hasto. Tom Lembong dan Hasto adalah dua kasus yang berbeda.

Jika kasus Tom Lembong berkaitan dengan empati dan simpati publik, sedangkan kasus Hasto berkaitan dengan kebutuhan Prabowo terhadap dukungan dari PDIP.

Informasi yang beredar ke publik: PDIP siap bergabung dengan Prabowo dengan dua syarat. Salah satunya: Hasto dibebaskan. Benarkah?

Yang pasti, dengan pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto, Prabowo mendapat tiga keuntungan sekaligus.

Pertama, Prabowo mendapatkan simpati publik. Publik mengapresiasi langkah Prabowo yang berpihak dengan amat cerdas kepada Tom Lembong. Kali ini, simpati publik tidak lagi dimonopoli oleh Tom Lembong. Tom Lembong harus berbagi dengan Prabowo.

Kedua, amnesti kepada Hasto menjadi ruang baru bagi rekonsiliasi Prabowo dengan Megawati.

Ketiga, abolisi dan amnesti menjadi pukulan telak Prabowo kepada Jokowi. Ini pukulan yang kesekian kali yang dimainkan Prabowo secara softly, sistemik dan konsisten.

Abolisi kepada Tom Lrmbong dan terutama amnesti kepada Hasto akan membuka konstalasi baru dalam land scape perpolitikan Indonesia kedepan. Prabowo akan melangkah semakin kuat karena dukungan PDIP, seiring dengan melemahnya pengaruh Jokowi.

Apakah dukungan PDIP kepada Parbowo, jika ini benar-benar terjadi, akan membuat Indonesia lebih stabil? Apakah bergabungnya PDIP ke koalisi Prabowo akan membuat demokrasi kita lebih hidup? Pertanyaan ketiga, dan ini paling substansial: Apakah merapatnya PDIP ke Prabowo akan membuat Indonesia lebih baik?

Tiga pertanyaan ini seiring berjalannya waktu akan terjawab. Butuh beberapa tahun kedepan untuk kita mendapatkan jawabannya.

Era balas dendam boleh jadi lambat laun akan menghilang. Apakah era baru akan memberi jaminan?

Kita tunggu.

*(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

03/08/2025 06:13
Bahlil Terancam Digulingkan, Nusron Wahid Jadi Kandidat Pengganti?

GELORA.CO – Belum genap setahun menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dikabarkan mulai digoyang dari jabatannya.

Desas-desus santer menyebut akan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk menggantikan Bahlil, dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Nusron Wahid, sebagai kandidat kuat pengganti.

Meski sejumlah elite Golkar membantah kabar ini, isu tersebut mencuat di tengah memudarnya pengaruh politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Bahlil, yang selama ini dikenal sebagai “orang Jokowi”, dianggap semakin kehilangan dukungan internal maupun eksternal.

Spekulasi soal renggangnya hubungan antara Jokowi dan Prabowo menguat usai Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada dua tokoh politik yang sebelumnya divonis bersalah: Thomas Lembong (eks Menteri Perdagangan era Jokowi) dan Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP).

Keduanya sebelumnya dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, namun kini dibebaskan atas keputusan presiden.

Langkah Prabowo ini ditafsirkan sebagai sinyal kuat bahwa ia tak lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi.

Padahal, selama masa transisi kekuasaan, banyak pihak menilai Jokowi masih memegang pengaruh besar.

Golkar saat ini merupakan partai dengan jumlah kursi kedua terbanyak di parlemen, hanya kalah dari PDIP, dan lebih unggul dibandingkan Gerindra secara kursi meskipun suaranya lebih kecil secara nasional.

Dengan komposisi tersebut, Golkar menjadi penentu utama dalam stabilitas koalisi pemerintah Prabowo.

Namun posisi Bahlil, yang dikenal sebagai loyalis Jokowi, mulai dipertanyakan.

Golkar sebagai partai yang identik dengan kekuasaan dinilai tidak akan mempertahankan ketua umum yang tak lagi sejalan dengan presiden.

Sejarah politik Golkar menunjukkan bahwa partai ini selalu mencari kesejajaran dengan kekuasaan, dan jarang bertahan lama sebagai oposisi.

Oleh sebab itu, suara-suara yang mendorong Munaslub dianggap logis secara doktrinal dan strategis.

Nusron Wahid, politisi Golkar yang kini menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di kabinet Prabowo-Gibran, disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Bahlil.

Selain sebagai kader lama Golkar, Nusron juga merupakan mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan memiliki basis kuat di NU, menjadikannya figur lengkap dari sisi nasionalis-religius.

Ia juga merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, dan dinilai memiliki kedekatan strategis dengan lingkaran istana saat ini.

Sejumlah tokoh Golkar membantah adanya rencana Munaslub.

Wakil Ketua Umum Golkar Nurdin Halid menyebut isu tersebut sebagai “halusinasi politik.”

Ketua DPD Golkar Jakarta Basri Baco bahkan menyatakan kabar itu bertujuan memecah belah partai.

Sikap serupa juga ditunjukkan Ketua Umum SOKSI, salah satu ormas pendiri Golkar, meski diketahui bahwa Nusron Wahid adalah bagian dari SOKSI.

Namun demikian, dalam politik, apalagi di tubuh Golkar, yang dikenal cair dan pragmatis, tidak ada asap tanpa api.

Jika kondisi politik terus berubah, pergantian pimpinan bukan hal yang mengejutkan.

Setidaknya ada beberapa alasan mengapa Bahlil mulai “tak nyaman” di posisinya:

Citra Negatif di Kabinet

Kebijakan Bahlil sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM sebelumnya dinilai merugikan rakyat kecil, termasuk pelarangan penjualan LPG 3 Kg oleh pengecer dan pemberian izin tambang di wilayah konservasi.

Loyalitas terhadap Jokowi

Bahlil dianggap terlalu menonjolkan kepentingan Jokowi, padahal kini Golkar berada di pemerintahan Prabowo.

Ini membuatnya tampak tak adaptif terhadap perubahan arah kekuasaan.

Kepemimpinan Internal yang Dituding Elitis

Banyak tokoh senior Golkar disebut disingkirkan dan diganti dengan figur-figur baru yang tidak proporsional dalam kepengurusan.

Proses pengisian struktur juga berjalan lamban.

Bahlil menjadi Ketua Umum Golkar melalui Munas yang dipercepat pasca mundurnya Airlangga Hartarto.

Proses tersebut dinilai sarat tekanan politik, bahkan disebut sebagai hasil kompromi demi menyelamatkan Airlangga dari jerat hukum kasus korupsi minyak goreng.

Jika Nusron Wahid benar-benar mendapat restu dari istana, maka kekuatannya nyaris tak terbendung.

Dengan sokongan NU, SOKSI, dan kedekatan dengan Presiden Prabowo, peluangnya merebut kepemimpinan Golkar sangat besar.

Sebaliknya, Bahlil makin terisolasi seiring melemahnya pengaruh Jokowi, apalagi jika Jokowi benar-benar mengambil peran formal di PSI sebagai Ketua Dewan Pembina, seperti yang diisyaratkan oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Pergantian Ketua Umum Golkar bukan semata soal internal partai, melainkan menyangkut konfigurasi kekuasaan nasional.

Jika Bahlil digantikan oleh Nusron, maka Prabowo akan memegang kendali tiga kekuatan utama parlemen: Gerindra, PDIP, dan Golkar.

Sementara Jokowi, dengan pengaruh yang makin menyusut, hanya akan menggenggam PSI, partai yang belum masuk lima besar.

Situasi ini menunjukkan bahwa politik Indonesia pasca 2024 sedang memasuki babak baru.

Golkar, seperti biasa, tetap menjadi pion utama dalam dinamika kekuasaan.

02/08/2025 20:27
Prabowo Cetak Sejarah sebagai Pemimpin dengan Pemilih Terbanyak

GELORA.CO -Kemenangan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ternyata mencatatkan sejarah di dunia, karena mampu memperoleh suara terbanyak dibanding presiden lain di dalam negeri maupun negara demokrasi lain.

Perihal itu diperoleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) pertama, Prof. Jimly Asshiddiqie, berdasarkan kontestasi pilpres sebelumnya di dalam negeri maupun negara tetangga yang menganut sistem demokrasi terbuka lainnya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) itu menjelaskan, sejak pilpres digelar dengan sistem proporsional terbuka di dalam negeri, hasil Pilpres 2024 merupakan yang tertinggi.

Dia menyebutkan, perolehan suara dari Prabowo yang akhirnya sah menjadi Presiden ke-8 RI, melampaui dua presiden pendahulunya, yaitu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Presiden yang dipilih terbanyak di sepanjang sejarah umat manusia, Prabowo Subianto, 97 juta. Presiden yang kedua itu tahun 2019 namanya Joko Widodo, 84 juta,” ujar Jimly dalam acara seminar Partai Buruh yang dikutip melalui siaran ulang Youtube, pada Sabtu, 2 Agustus 2025.

Kemudian, Jimly menyebutkan perolehan suara Presiden di beberapa negara demokrasi lain yang terakhir kali dilaksanakan, juga tidak bisa menyaingi suara Prabowo.

“Baru nomor tiga dan nomor empat (perolehan suara terbanyak dalam pilpres di dunia) itu presiden Donald Trump dan Joe Biden,” urai dia.

Yang kelima presiden Rusia, Vladimir Putin yang kemarin terakhir 80 persen dia (suaranya). Tapi yang nomor enam SBY,” sambung Jimly.

Oleh karena itu, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu menyimpulkan, pelaksanaan demokrasi dalam pemilu Indonesia melebihi negara lain secara kuantitas.

“Jadi dari segi pemilihan presiden, yang paling penting pemilihan itu kepala negaranya, bukan anggota parlemennya. Jadi dilihat dari segi pemilihan kepala negara, kita ini the first largest democracy in the world. Nomor satu,” demikian Jimly menambahkan.

02/08/2025 11:54
Abolisi Tom Lembong Jadi Momen Anies Sampaikan Terima Kasih ke Prabowo Nasional 1 Agustus 2025

Abolisi Tom Lembong Jadi Momen Anies Sampaikan Terima Kasih ke Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Calon presiden (capres) nomor urut 1 pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024,
Anies Baswedan
menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden
Prabowo Subianto
yang memberikan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau
Tom Lembong
.
Tom Lembong diketahui merupakan Co-captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.
“Kami juga mengucapkan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi,” ujar Anies, saat ditemui di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025).
Tak hanya itu, keputusan Prabowo untuk memberikan abolisi juga disambut bahagia oleh Franciska Wihardja yang merupakan istri Tom Lembong.
Keluarga dari Tom Lembong juga menyampaikan rasa bahagia, karena dapat berkumpul kembali setelah hampir 10 bulan mantan Mendag itu menjalani persidangan.
“Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan, tiga hari terpisah,” tutur Anies.
Kini, Tom Lembong tinggal menunggu Prabowo menerbitkan keputusan presiden (keppres) terkait abolisi tersebut.
“Kita pantau sampai tuntas prosesnya, karena saat ini menunggu Keppres,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.
KOMPAS.com/Syakirun Ni’am Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat ditemui usai membesuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025).
Tom Lembong juga menyampaikan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi kepadanya.
“Pak Tom juga menyampaikan terima kasih pada presiden, kepala negara yang telah mengambil kebijakan ini dan kepada kawan-kawan di DPR,” ujar kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir menyampaikan pesan kliennya itu, di Rumah Tahanan (Rutan) Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025).
Ari mengatakan pihaknya mendengar Istana akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang abolisi itu hari ini dari anggota DPR.
Pihaknya berharap proses administrasi abolisi dan pembebasan Tom Lembong dari Rutan Cipinang bisa berlangsung cepat.
“Harapan kita siang ini Pak Tom bisa keluar dari sini,” tutur Ari.
Diketahui, Tom Lembong mendapatkan abolisi setelah DPR menyetujuinya pada Kamis (31/7/2025) malam.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan, setelah DPR menyetujui abolisi untuk Tom Lembong, Prabowo akan segera meneken keppres soal abolisi tersebut.
Ia pun mengeklaim bahwa abolisi untuk Tom Lembong maupun amnesti untuk Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto diberikan demi kepentingan bangsa dan negara.
“Abolisi ataupun amnesti itu pasti pertimbangannya demi kepentingan bangsa dan negara berpikirnya tentang NKRI,” kata Supratman.
Diketahui, Tom Lembong dihukum 4 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula.
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebut, Tom Lembong terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum.
Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Tom Lembong menerbitkan 21 persetujuan impor (PI) gula kristal mentah untuk perusahaan gula swasta dan melibatkan koperasi dalam operasi pasar memenuhi unsur pasal yang didakwakan jaksa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/08/2025 13:47
Menjaga Asa Survivalitas Politik PKB

Jakarta –

Partai Kebangkitan Bangsa atau disingkat (PKB) merupakan salah satu partai berbasis massa Islam yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) di era reformasi, tepatnya pada tanggal 23 Juli 1998.

Sebagai representasi politik utama warga Nahdlatul Ulama (NU), PKB memiliki sejarah panjang dalam kancah perpolitikan Indonesia pasca-reformasi. Partai yang didirikan sejumlah elite Kiai PBNU saat itu, kini berusia 27 tahun. Artinya dalam fase usia manusia, PKB ini sudah memasuki masa dewasa.

Sejatinya, di usia dewasa, PKB selesai melewati masa ‘pubertas’ politiknya yang kerap bergejolak dan siap untuk menerima keberadaannya di tengah-tengah masyarakat politik lainnya.

Di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), PKB mengalami pasang surut yang signifikan, baik dari sisi elektoral, posisi tawar politik, maupun hubungan dengan basis kulturalnya-komunitas NU, termasuk dengan pengurus PBNU saat ini.

Pertanyaannya adalah: apakah PKB di bawah Cak Imin masih memiliki daya survival politik yang kuat ke depan?

Politik ‘Survival’

Pertanyaan tersebut di atas penting untuk menjadi bahan perenungan sekaligus pencermatan di tengah tantangan-tantangan krusial yang dihadapi partai-partai Islam atau berbasis massa Islam di tanah air saat ini.

Selama dua dekade, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) masih bisa bertahan hidup (survive). Muhaimin Iskandar dikenal sebagai politisi yang lihai dalam membangun jejaring politik kekuasaan. Julukan yang kerap disematkan kepadanya sebagai “raja lobi” bukan tanpa alasan, karena; dalam dua dekade terakhir, ia berhasil menjaga PKB tetap relevan di tengah turbulensi politik nasional dan dinamika internal partai.

Meskipun pernah mengalami konflik dualisme kepengurusan (2008-2010) yang memecah tubuh PKB, Cak Imin berhasil merebut kendali penuh dengan dukungan struktur partai dan koneksi elite struktural pemerintahan dari satu rezim ke rezim yang lain.

Dengan konsolidasi internal yang solid, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin masih bisa bertahan (survive) dan mampu mempertahankan eksistensinya di Parlemen.

Bisa dicermati, dalam penyelenggaraan tiga pemilu terakhir, perolehan suara PKB berhasil melampaui ambang batas Parlemen (Parliamentary Threshold) 4% yang ditetapkan dan terbanyak (9,04%: 2014), (9,69%: 2019) dan (10,62%: 2024) dibandingkan perolehan suara partai Islam (berbasis massa Islam) lainnya seperti; PKS, PAN, dan PPP.

Artinya, di bawah kendali Cak Imin, posisi PKB beranjak naik dalam percaturan politik nasional, berada di urutan ke empat setelah PDIP, Golkar dan Gerindra.

Survivalitas PKB tidak hanya dilihat dari keberlanjutan kepemimpinan Cak Imin dalam struktur kepengurusan PKB, tetapi juga dicermati dari kemampuannya menjadikan PKB sebagai partai yang selalu masuk dalam pemerintahan, terlepas siapa presiden yang mengendalikan kekuasaan.

Menjaga keberlangsungan hidup berpolitik berarti beradaptasi dengan segala hal, baik internal maupun eksternal seperti halnya makhluk hidup bertahan hidup ; adaptasi fisiologis (Physiological adaptation), adaptasi sikap (behavioral adaptation), dan adaptasi morfologi (morphological adaptation) berkaitan dengan kamuflase fisik.

Nah, adaptasi-adaptasi tersebut terlihat dimiliki PKB selama ini, termasuk pragmatisme politiknya yang sangat tinggi. Terlepas dari kritik dan politik (suka-tidak suka), dengan sikap-sikap tersebut, terbukti efektif menjaga eksistensi PKB dalam lanskap kekuasaan nasional.

Dengan konsolidasi internal yang solid dan kemampuannya menjaga relasi politiknya dengan pihak lain, PKB masih bertahan (survive) sebagai peraih suara terbanyak partai berbasis massa Islam pada pemilu 2014, 2019 dan 2024. Bagaimana pasca Pemilu 2024?

Tantangan Pasca Pemilu 2024

Mengikuti jalan politik PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin memang menarik. Pada Pilpres 2024, PKB tampil berbeda: tidak lagi di belakang kekuatan arus utama (koalisi pemerintah), tetapi membentuk poros alternatif bersama Anies Baswedan.

Cak Imin sebagai Cawapres menunjukkan keberaniannya mengambil risiko politik yang sangat besar. Meskipun pasangan Anies-Muhaimin kalah dalam kontestasi, manuver ini justru membuka jalur dan peluang baru: positioning PKB sebagai kekuatan oposisi yang berpotensi menjadi alternatif politik Islam moderat yang kemudian bisa membawa partai kaum Nahdliyyin itu menjadi bagian dari kekuasaan.

Diakui atau tidak, survivalitas PKB masih sangat bergantung pada figuritas dan manuver-manuver politik Cak Imin. Maka, tantangan yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana PKB dapat mengelola transisi dari partai berbasis kekuasaan ke partai dengan kekuatan advokasi politik inklusif dengan tetap menjaga posisinya sebagai representasi kultural-Nahdliyyin.

Pertama, salah satu tantangan terbesar bagi PKB di bawah Cak Imin adalah bagaimana menjaga legitimasi di mata Nahdliyin. Sejak Cak Imin mengambil alih PKB secara penuh, relasi dengan PBNU tidak selalu harmonis. Ketegangan bahkan sempat mencuat ke publik, terutama saat PBNU (2021-2026) dibawah kepemimpinan K.H.Cholil Yahya Staquf menegaskan posisinya-netral dalam politik praktis-dengan jargon ‘menghidupkan kembali’ visi politik Gus Dur.

Namun dalam kondisi demikian, Cak Imin terlihat cerdik memainkan kartu truf politiknya. Ia membangun kembali kedekatan struktural dan simbolik-terutama lewat konsolidasi kader muda NU di daerah dan pemberdayaan aruh bawah jaringan Kiai pesantren. Hanya saja, kekhawatiran masih ada di kalangan internal NU bahwa PKB terlalu “personalistik” dan menjauh dari cita-cita kolektif Nahdlatul Ulama-PBNU.

Kedua, dalam tiga pemilu terakhir, PKB konsisten meraih suara signifikan dalam rentang 9 – 10 % perolehan suara nasional. Persentase ini, menandakan adanya stagnasi elektoral yang bisa mengancam survivalitas PKB dalam jangka panjang, sehingga diperlukan inovasi-inovasi platform politik yang akomodatif.

Di tengah menguatnyua pragmatisme politik, basis massa (Nahdliyyin) terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, semakin kompetitif dan diperebutkan. Munculnya partai-partai baru Islam moderat dan fragmentasi suara Nahdliyyin (dari kalangan muda) yang mulai diakomodir partai-partai nasionalis, semakin memperkecil ceruk konstituen PKB ke depan. Nah, jika PKB gagal memformulasi narasi dan komunikasi politiknya yang bisa menjawab kebutuhan kalangan milenial Nahdliyin dan kelas menengah muslim, PKB bisa tergeser secara perlahan sebagaimana dialami ”kakaknya” yaitu, PPP.

Walhasil, di usianya yang ke 27, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin masih mampu membuktikan dirinya sebagai partai yang memiliki insting survival yang tinggi dan PKB diharapkan bisa menjadi pemimpin politik Islam di Indonesia.

Dalam fase ini, PKB diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan pola kehidupan politik yang lebih luas, menerima peran yang lebih berat dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik nasional.

Perlu disadari, survivalitas politik PKB ke depan tidak bisa hanya bergantung pada figuritas personal seorang Cak Imin. Maka, tanpa reformasi internal, regenerasi kader, dan penyegaran visi politik berbasis nilai-nilai kebangsaan dan keislaman moderat dan inklusif, PKB bisa stagnan dan kehilangan relevansinya dalam dekade mendatang. Waspadalah.

Fathurrahman Yahya. Dosen Pengajar Wawasan Politik Islam dan Timur Tengah, Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, Jakarta.

(rdp/rdp)

28/07/2025 18:36
Projo: Isu Ijazah Palsu Tak Akan Berhenti, Downgrade Jokowi agar Dianggap Beban Politik Nasional 28 Juli 2025

Projo: Isu Ijazah Palsu Tak Akan Berhenti, Downgrade Jokowi agar Dianggap Beban Politik
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Wakil Ketua Umum Relawan Pro
Jokowi
(
Projo
)
Fredy Damanik
mengatakan,
isu ijazah palsu
yang menyerang Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak akan berhenti.
Fredy meyakini, tujuan utama dari tudingan ijazah palsu ini adalah ingin men-
downgrade
Jokowi di dunia
politik
.
“Satu hal juga yang membuat isu ijazah palsu dan isu-isu lain yang menyerang Pak Jokowi tidak akan berhenti adalah karena tujuan utamanya adalah politik, yaitu men-
downgrade
dan mendelegitimasi Pak Jokowi,” ujar Fredy kepada Kompas.com, Minggu (27/7/2025).
Fredy menyampaikan, jika Jokowi terus-terusan diserang dengan isu-isu negatif, termasuk ijazah palsu, maka pelan-pelan simpati masyarakat Indonesia kepada Jokowi akan menurun.
Selain itu, kata dia, partai-partai juga akan menjauhi Jokowi karena dianggap menjadi beban politik.
“Demikian juga partai-partai akan menjauhi Pak Jokowi karena dianggap sebagai beban dalam politik. Itulah target sebenarnya orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, termasuk lawan politik dan residu Pilpres 2024, mereka tidak akan pernah berhenti menyerang Pak Jokowi,” jelasnya.
“Karena Pak Jokowi masih sangat relevan dalam perpolitikan Indonesia, kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi masih sangat tinggi,” imbuh Fredy.
Dengan demikian, pada intinya, Fredy kembali menegaskan bahwa orang-orang yang memainkan isu ijazah palsu Jokowi tidak akan berhenti dengan alasan apa pun.
“Walaupun ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah atas fitnah dan pencemaran nama baik, tetap saja mereka akan membangun narasi bahwa pengadilan tidak adil dan telah diintervensi Jokowi,” katanya.
“Tapi setidaknya dengan adanya putusan pengadilan, telah memberikan kepastian hukum kepada Pak Jokowi bahwa isu ijazah palsu adalah tidak benar,” imbuh Fredy.
Fredy juga mengatakan, orang-orang yang meragukan ijazah Jokowi hanya percaya dengan kebenaran versi mereka semata.
Meskipun Jokowi menghadiri pertemuan alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM), menurutnya, mereka hanya akan menganggap pertemuan itu pencitraan semata.

Termasuk, meski ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka bersalah atas fitnah dan pencemaran nama baik.
“Malah mereka akan membangun narasi negatif dan menyerang Pak Jokowi. Misalnya mereka akan mengatakan pertemuan alumni tersebut sebagai setting-an permintaan Pak Jokowi. Intinya mereka tidak akan pernah menerima fakta, saksi, bukti dan kebenaran yang mendukung kebenaran dan keaslian ijazah Pak Jokowi,” kata Ferdy kepada Kompas.com, Minggu (27/7/2025).
“Mereka hanya akan mau menerima kebenaran versi mereka, yaitu di mana mereka akan mendukung orang-orang yang percaya dengan mereka saja, padahal orang-orangnya itu-itu saja, sesama pembenci Pak Jokowi,” imbuhnya.
Dalam pertemuan Jokowi dengan alumnus UGM, kata dia, mantan politikus PDI Perjuangan itu bahkan tidak pernah menganggap tudingan ijazah palsu itu sebagai beban.
“Dalam sambutannya, kelihatan Pak Jokowi menjadikan tudingan ijazah palsu hanya sebagai guyonan. Jadi memang sejak awal, Pak Jokowi tidak pernah menganggap tudingan ijazah palsu sebagai beban, karena semua ijazahnya memang asli dan dipegangnya,” ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi kembali angkat bicara terkait isu politik yang menimpa dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama mengenai tuduhan ijazah palsu dan wacana pemakzulan.
Jokowi menyebut, ada manuver politik besar di balik serangan-serangan tersebut.
“Kan saya sudah sampaikan,
feeling
saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah.
Menurutnya, serangkaian isu yang menyerang dirinya dan keluarga berkaitan erat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik.
“Artinya memang ada orang besar, ada yang
backup
, ya itu aja,” jelas Jokowi, tanpa menyebutkan nama.
Jokowi juga menyebut bahwa keterlibatan elite politik dalam dinamika ini bukan lagi menjadi rahasia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/07/2025 05:38
Pencari Kerja Tagih Janji Gibran soal 19 Juta Lapangan Pekerjaan: Kami Semua Butuh! Megapolitan 25 Juli 2025

Pencari Kerja Tagih Janji Gibran soal 19 Juta Lapangan Pekerjaan: Kami Semua Butuh!
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ihsan (21), salah satu
pencari kerja
yang menghadiri bursa kerja (
job fair
) di SMKN 57 Jakarta Selatan tak segan menyuarakan kritik sekaligus harapannya kepada pemerintah mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan.
Pria lulusan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang (Unnes) itu menagih janji Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming Raka
yang sebelumnya menyebut akan membuka
19 juta lapangan pekerjaan
bagi masyarakat Indonesia.
“Ya itu sih saya sebenarnya nunggu dari janjinya Wakil Presiden, katanya 19 juta (lapangan) pekerjaan. Saya tunggu itu semoga benar-benar ada gitu. Jangan cuma temen-temennya aja yang dikasih makan kan, kita semua juga butuh,” kata Ihsan di SMKN 57 Jakarta Selatan, Jumat (25/7/2025).
Sebagai seorang
fresh graduate
, Ihsan mengaku datang ke job fair bukan semata ingin langsung melamar kerja.
Ia ingin memahami tren dan struktur
lowongan kerja
yang tersedia bagi
fresh graduate
seperti dirinya.
“Sebenarnya saya ke
job fair
ini untuk melihat sebenarnya gimana sih lowongan pekerjaan untuk tahun-tahun mendatang gitu untuk saya,” ucapnya.
Ihsan mengakui sempat merasa pesimistis di awal mencari kerja di
job fair
. Ia menilai bursa kerja sering kali hanya bersifat formalitas.
Namun setelah menelusuri berbagai platform daring, ia mulai merasa lebih optimis.
“Awal-awal ada sih rasa pesimisnya, tapi setelah saya cari nih apalagi di
platform-platform

online
, di
website
resmi dari perusahaan-perusahaan, ternyata banyak banget gitu untuk kualifikasi pekerjaan dari semua jurusan,” ungkapnya.
Meski begitu, Ihsan tetap mengkritik syarat pengalaman kerja minimal yang masih menjadi kendala utama bagi para lulusan baru.
Ia menilai perusahaan seharusnya mulai mempertimbangkan pengalaman organisasi atau kegiatan selama kuliah sebagai bentuk kesiapan kerja.
“Yang bikin saya janggal sampai saat ini harus ada minimal pengalaman itu sih. Gimana kita bisa dapat pengalaman sedangkan kita belum bisa bekerja? ‘Minimal pengalaman dua tahun’, ‘minimal pengalaman satu tahun’, kalau kita
fresh graduate
gimana cara dapatnya gitu?” ujarnya.
Ihsan berharap perusahaan bisa memberi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa langsung terpengaruh oleh stereotip Gen Z.
“Harapan saya sih dari perusahaan itu kasih kesempatan, terutama saya nih di generasi Z, dikasih kesempatan untuk menunjukkan gitu skill sama pengetahuannya, jangan langsung menutup,” tutup Ihsan.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka berjanji hendak membuka 19 juta lapangan pekerjaan. Dalam debat keempat Pilpres 2024, di Jakarta, 21 Januari 2024, Gibran menyebut 19 juta lapangan kerja akan terbuka lebar.

Hal ini bisa direalisasikan jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi energi, serta ekonomi kreatif dan UMKM dapat dikawal. Dari jumlah tersebut, 5 juta lapangan kerja ialah green jobs.
“Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan perempuan, 5 juta di anatranya adalah green jobs,” ujar Gibran saat debat Pilpres 2024.
Ia bilang,
green jobs
adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Menurut dia,
green jobs
adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/07/2025 19:15
`PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`

Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam acara puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

Prabowo: `PKB jelas warnanya sekarang, berada di pihak UUD 1945`
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Kamis, 24 Juli 2025 – 08:05 WIB

Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas dukungannya terhadap pemerintah, dan karena telah menunjukkan keberpihakannya terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

“Saudara-saudara sekalian, terima kasih pernyataan sikap dari PKB. PKB jelas warnanya sekarang, PKB berada di pihak Undang-Undang Dasar 1945. Saya yakin semua ketua umum partai di sini (demikian, red.). Saya yakin (partai-partai, red.) tergerak oleh fatwanya Ketua Dewan Syuro PKB, dan saya percaya rakyat Indonesia tidak bisa dibohongi lagi, rakyat Indonesia tidak boleh dianggap bodoh, rakyat Indonesia merasakan yang benar itu benar, yang salah itu salah,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam.

Pernyataan Presiden Prabowo itu merujuk kepada pidato politik Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, yang keduanya disampaikan dalam acara yang sama.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga berterima kasih atas pidato politik yang disampaikan oleh KH Ma’ruf Amin dan Muhaimin, karena keduanya memberikan optimisme dan memperkuat keyakinan terhadap masa depan Indonesia yang cerah.

“Jadi, Ketua Dewan Syuro, Ketua Umum PKB, terima kasih. Saya di sini benar-benar yakin kalau masa depan Indonesia cerah, baik, tetapi memang tadi disinggung-singgung kuncinya adalah kita harus rukun, kita harus kerja sama, kita harus menegakkan dan menjalankan apa yang menjadi jiwa dan nafas NU (Nahdlatul Ulama) dan PKB, menjalankan rahmatan lil alamin, berbakti, bermanfaat, untuk semua, ini kuncinya,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo kemudian juga memuji sikap PKB yang selepas Pilpres 2024 memutuskan bergabung pada koalisi partai-partai pendukung pemerintah. Dalam masa Pilpres 2024, PKB berada di kubu oposisi bersama PKS dan NasDem. Muhaimin, yang merupakan calon wakil presiden saat Pilpres, berpasangan dengan Anies Baswedan, dan bersaing dengan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Partai-partai kita bersaing, karena nanti pemilu, pilkada, pilpres bersaing, ndak ada masalah. Selesai bersaing, rukun, kerja sama, karena kita mau mengabdikan (diri kepada) rakyat kok, enggak ada masalah. Dalam koalisi, (dan) di luar koalisi kita butuh pengawas, kita butuh koreksi, tetapi kita mau koreksi benar-benar, dari wakil rakyat juga jangan orang mengangkat dirinya sendiri habis itu dia atur-atur kita, enak aja ya Gus? Enggak keringet, nggak berdarah-darah, omon-omon, komentar itu,” kata Presiden Prabowo.

Dalam acara Harlah Ke-27 PKB, hampir seluruh ketua umum partai politik hadir, dan beberapa partai diwakili oleh jajaran petingginya. Deretan pemimpin partai politik yang hadir, selain Presiden Prabowo yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, antara lain Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep, Plt. Ketua Umum DPP PPP Mardiono, Ketua Umum. Sementara itu, ada pula Ketua DPR Puan Maharani, yang merupakan salah satu petinggi PDI Perjuangan.

Sumber : Antara

25/07/2025 02:29
Presiden Prabowo hadir Harlah Ke-27 PKB bersama Gibran, Puan

Presiden, saat berjalan menuju kursinya, sempat menyapa dan menyalami Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB untuk masa bakti 2024–2029

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum DPP Partai Gerindra menghadiri acara Hari Lahir (Harlah) Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam, bersama petinggi senior Gerindra, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, yang juga Ketua DPR RI.

Prabowo tiba di lokasi Harlah Ke-27 PKB pukul 19.20 WIB, dan disambut oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga populer dengan sapaan Cak Imin.

Presiden Prabowo, setibanya di lokasi, langsung melambaikan tangannya menyapa kader-kader PKB, yang selepas Pilpres 2024, memutuskan menjadi partai pendukung pemerintah. Presiden, saat berjalan menuju kursinya, sempat menyapa dan menyalami Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat Ketua Dewan Syuro DPP PKB untuk masa bakti 2024–2029.

Presiden kemudian melanjutkan untuk menyalami petinggi-petinggi PKB dan petinggi partai politik lain yang turut hadir acara Harlah Ke-27 PKB, seperti dari Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Gerindra.

Setelah itu, acara pun berlanjut dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sesi doa, dan pidato pembuka dari Ketua Dewan Syuro PKB KH Ma’ruf Amin.

Presiden Prabowo, dalam acara itu, juga dijadwalkan untuk berpidato di hadapan kader-kader PKB.

Acara di JCC malam ini merupakan puncak peringatan Harlah Ke-27 PKB. Beberapa kegiatan digelar oleh PKB dalam rangkaian Harlah, antara lain pentas seni, kompetisi lari, lomba karikatur, dan hajatan budaya “Kalokarya”. Peringatan Harlah Ke-27 PKB tahun ini mengangkat tema “Indonesia Produktif”.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang juga populer dengan sapaan Gus Imin mengatakan pentas seni yang digelar dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB, menjadi momen bagi PKB untuk menyapa masyarakat dari semua golongan.

“Ini membuat kita lebih mudah berkomunikasi dengan semua pihak, sehingga PKB ingin menyapa semua kalangan, termasuk berkomunikasi secara cair dengan semua pihak,” kata Gus Imin.

Dalam puncak peringatan Harlah Ke-27 PKB, jajaran petinggi partai politik yang hadir, antara lain Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/07/2025 20:05
Kongres PSI di Solo, Ray Rangkuti Soroti Yel-yel Setia

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kongres di Solo yang dimulai pada Sabtu (19/7) dan ditutup pada Minggu (20/7).

Pada pembukaan kongres, presiden ketujuh RI, Jokowi hadir. Dia bahkan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato kenegaraan saat pembukaan Kongres PSI.

SementaraPrabowo Subianto residen RI Prabowo Subianto dan Wapres RI Gibran Rakabuming Raka bakal hadir dalam acara penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Solo, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (20/7).

Menyoroti pelaksanaan kongres tersebut, Pengamat politik, Ray Rangkuti memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Juli 2025.

Dalam analisisnya, Rangkuti mengungkap lima poin penting yang perlu dicermati publik terkait dinamika internal partai berbasis kaum muda ini.

“Jumlah peserta pemilihan raya terdaftar sebanyak 187.306 orang. Tidak jelas benar, apakah ini menunjukkan jumlah keseluruhan anggota PSI yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) atau tidak,” kata Rangkuti dalam keterangannya, Minggu (20/7).

Dia mempertanyakan transparansi keanggotaan partai yang mengklaim sistem satu orang satu suara.

“Jika memang total pemilih sesuai dengan jumlah KTA yang diterbitkan, maka tingkat partisipasi 80 persen ini sudah menunjukkan kerayaan pemilihan ketum. Meski di sisi lain, jumlah ratusan ribu penerima KTA PSI terasa terlalu kecil untuk partai dengan 2,81 persen suara pada Pemilu 2024,” tambahnya.

Rangkuti juga menyoroti jargon kesetiaan yang digaungkan PSI. “Yel-yel setia terasa miris mengingat ada luka politik dalam Pilpres 2024, di mana keluarga Jokowi memilih berbeda dengan partai yang membesarkan mereka, PDIP,” ujarnya.

20/07/2025 19:56