Xcloud.id

Topik: ekspor

  • Kebijakan DHE SDA 100 persen mampu tambah devisa 80 miliar dolar 

    Kebijakan DHE SDA 100 persen mampu tambah devisa 80 miliar dolar 

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menilai kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sebesar 100 persen berpotensi menambah cadangan devisa hingga 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.279 triliun (kurs: Rp16.220 per dolar AS).

    Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Jakarta, Senin mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir untuk menyimpan dana DHE SDA di perbankan dalam negeri.

    “Tahun ini terjadi pelemahan harga komoditas commodity prices sehingga dolar AS disesuaikan menjadi 80 miliar,” kata Airlangga.

    Dalam PP tersebut, pemerintah menetapkan bahwa eksportir pada semua sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas), perkebunan, kehutanan, dan perikanan harus menempatkan 100 persen.

    Pemerintah mewajibkan perusahaan eksportir menyetorkan DHE SDA 100 persen ke dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan pada rekening khusus (reksus) di perbankan nasional.

    Sementara itu, untuk regulasi migas tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan kebijakan DHE SDA 100 persen dilaksanakan dalam rangka memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor negara.

    Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor dapat dioptimalkan guna mendorong perekonomian nasional.

    Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan DHE SDA 100 persen ini diterapkan dalam rangka memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor Tanah Air. Pemerintah ingin agar manfaat devisa hasil ekspor dapat dioptimalkan untuk mendorong ekonomi nasional.

    Dalam pernyataan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa eksportir tetap diberikan keleluasaan dalam memanfaatkan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

    Di antaranya adalah menukarkannya ke dalam mata uang rupiah di bank yang sama dalam rangka operasional usaha, membayar kewajiban perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam mata uang asing, dan membayar dividen dalam mata uang asing.

    Keleluasaan lain, yakni pembayaran atas pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal yang belum tersedia, belum tersedia tetapi hanya sebagian, tersedia tetapi spesifikasinya tidak memenuhi kebutuhan dalam negeri dalam bentuk mata uang asing.

    Lainnya, kata Presiden Prabowo, pembayaran kembali pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

    Sementara itu, bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penghentian sementara pelayanan ekspor.

    Presiden Prabowo menegaskan, penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025 dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI menyediakan tiga instrumen baru penempatan DHE SDA

    BI menyediakan tiga instrumen baru penempatan DHE SDA

    Dari Bank Indonesia, kami akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa.

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyediakan jenis instrumen baru untuk penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), antara lain melalui Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta perluasan foreign exchange swap (FX swap).

    Hal itu disampaikan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo setelah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.

    “Dari Bank Indonesia, kami akan memperluas dan memperbanyak instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk menempatkan cadangan devisa,” kata Perry dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

    Perry menyebutkan bahwa penerbitan SVBI dan SUVBI untuk penempatan instrumen DHE SDA dilakukan untuk tenor atau jangka waktu 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan.

    SVBI dan SUVBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan diperdagangkan di pasar valas domestik, sehingga akan memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.

    Kedua instrumen juga dapat dimanfaatkan oleh eksportir untuk transaksi FX swap.

    Sebelum Peraturan Pemerintah (PP) tentang DHE SDA diperbarui, Perry mengatakan bahwa BI telah menyediakan instrumen penempatan DHE SDA meliputi rekening khusus (reksus) dan term deposit valas.

    Kedua instrumen lama ini tetap bisa digunakan eksportir untuk menempatkan DHE SDA setelah pembaruan PP DHE SDA.

    “Instrumen yang sudah ada sekarang, para eksportir maupun perbankan bisa menggunakan rekening khusus dan/atau tem-deposit sebagai underlying untuk swap valas, sehingga kalau eksportir punya valas yang ditaruh di reksus atau term deposit bisa untuk kemudian swap dari dolar ke rupiah,” kata Perry.

    Menurut Perry, penerbitan SVBI dan SUVBI akan disesuaikan dengan kebutuhan.

    Bank Indonesia terus berkomunikasi dengan para eksportir dan perbankan untuk menentukan kebutuhan penerbitan kedua instrumen.

    “Karena DHE SDA yang masuk ke rekening khusus ada untuk biaya operasional untuk seberapa besar, dan tentu saja kami terus berkomunikasi dengan tim untuk berapa sih kebutuhan (penerbitan SVBI dan SUVBI). Komitmen kami, berapa pun kebutuhannya akan kami keluarkan. Tentu saja dari waktu ke waktu itu akan terus dievaluasi,” kata Perry.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto pada Senin mengumumkan penerbitan PP Nomor 8 Tahun 2025 yang menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.

    Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak hanya RI, kebijakan DHE juga diterapkan Malaysia hingga Vietnam

    Tak hanya RI, kebijakan DHE juga diterapkan Malaysia hingga Vietnam

    Mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi eksportnya di-stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) tak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga diterapkan di Malaysia, Thailand, hingga Vietnam.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh eksportir menyimpan dana devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri.

    Para eksportir diwajibkan menempatkan devisa hasil ekspor sumber daya alam sebesar 100 persen dalam jangka waktu 12 bulan sejak penempatan di dalam bank-bank nasional di dalam negeri.

    “Tentu terkait dengan retensi 100 persen dan 1 tahun ini sesuai dengan best practice yang dilakukan di berbagai negara lain. Jadi bukan hanya dengan Indonesia, tetapi Malaysia, Thailand, atau bahkan Vietnam melakukan hal yang sama,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa perbedaan aturan DHE SDA di Indonesia dengan negara lain terletak pada kewajiban pembayaran dalam bentuk valas. Sementara, negara lain seperti Malaysia dan Thailand perlu untuk dikonversi ke mata uang lokal masing-masing.

    “Regulasi mereka, dana itu bisa dilakukan untuk operasional dan juga membayar kewajiban dalam bentuk valas. Tapi kalau dalam negara lain seperti Malaysia, 100 persen menggunakan Malaysian Ringgit. Demikian pula Thailand dengan Thai Bath,” jelasnya.

    Fasilitas ini diberikan agar tidak ada transfer pricing dan guna kelancaran operasional perusahaan eksportir masing-masing.

    “Nah memang tujuan kita ini supaya tidak ada transfer pricing. Jadi supaya tidak ada kasus dari Indonesia ekspor misalnya 50 dolar, negara lain, impor di 70 dolar misalnya, sehingga ada 20 dolar parkir,” tuturnya.

    Dengan adanya aturan ini, Menko mengharapkan para perusahaan eksportir untuk patuh terhadap regulasi tersebut.

    Bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor.

    Penerapan aturan ini akan dimulai pada 1 Maret 2025, dan pemerintah akan terus mengevaluasi dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    “Mereka yang tidak comply diberikan sanksi administrasi eksportnya di-stop. Jadi pemerintah terus menjaga itu,” jelasnya.

    Adapun PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah menetapkan bahwa eksportir di sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan wajib menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan dalam rekening khusus di bank nasional.

    Sedangkan untuk sektor minyak dan gas bumi, aturan ini tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    Presiden Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa eksportir tetap diberikan fleksibilitas dalam menggunakan DHE SDA yang ditempatkan di dalam negeri.

    Di antaranya adalah untuk menukar ke rupiah di bank yang sama guna operasional bisnis, membayar kewajiban pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta kewajiban lainnya dalam valuta asing, hingga membayar dividen dalam bentuk valas.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bapanas dan Pemda Sulteng siapkan 14 rumah kemas durian beku

    Bapanas dan Pemda Sulteng siapkan 14 rumah kemas durian beku

    Ekspor pangan yang akan dilakukan ini merupakan bukti bahwa swasembada pangan berhasil, sekaligus adanya upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah buah durian,

    Palu (ANTARA) – Badan Pangan Nasional dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menyiapkan 14 rumah kemas durian beku sejak 2024 dalam upaya mendukung ekspor komoditas durian ke China.

    “Dalam rangka mendukung kegiatan ekspor durian di Sulawesi Tengah ke negara Tiongkok, Badan Pangan Nasional bersama Dinas Pangan Sulteng telah menyiapkan 14 rumah kemas durian beku, dan saat ini tujuh rumah kemas durian segar sedang dalam proses,” kata Direktur Pengawasan Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Bapanas Brigjen Pol. Hermawan pada rapat koordinasi perlindungan sumber daya hayati dan go ekspor di Palu, Senin.

    Ia mengatakan, upaya ini dilakukan melalui implementasi standar sanitasi, dan higienis rumah kemas, membangun sistem ketelusuran, mendampingi penyiapan bisnis proses dan standar operasional prosedur (SOP).

    Ia juga menjelaskan bahwa upaya ekspor komoditas durian asal Provinsi Sulawesi Tengah ke negara Tiongkok, China merupakan bukti keberhasilan dari program swasembada pangan yang merupakan salah satu Asta Cita Presiden RI.

    Hal ini, kata dia, merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan upaya Asta Cita Presiden RI dengan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui Swasembada Pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru, kemudian hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah negeri.

    “Ekspor pangan yang akan dilakukan ini merupakan bukti bahwa swasembada pangan berhasil, sekaligus adanya upaya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah buah durian,” ujarnya.

    Menurut dia, sejalan dengan peningkatan upaya ekspor tersebut, Bapanas mempunyai peran yang sangat strategis yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan penetapan kebijakan dan pelaksanaan keamanan pangan segar, meliputi standar keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, standar label dan iklan pangan.

    Ia mengatakan bahwa setiap pangan yang diperdagangkan baik di dalam negeri, maupun ke luar negeri harus memenuhi persyaratan keamanan badan pangan.

    Sementara itu, lanjutnya, penjaminan keamanan dan mutu pangan segar dilakukan secara bersinergi oleh Bapanas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKPP) dan dinas pangan provinsi, kabupaten/kota selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

    “OKKP pusat maupun di daerah berupaya memberikan dukungan dalam penjaminan keamanan dan mutu pangan segar di hilir untuk mendorong kinerja ekspor nasional melalui penerbitan surat registrasi rumah pengemasan dan sertifikat,” katanya.

    Ia mengatakan, peningkatan kinerja ekspor pangan segar harus didukung oleh semua stakeholder untuk mewujudkan tata niaga ekspor yang sesuai kaidah-kaidah keamanan dan mutu pangan segar.

    Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 3.056 hektare kebun durian yang sudah dilakukan registrasi tersebar di lima kabupaten yakni Kabupaten Parigi Moutong seluas 1.461,71 hektare, Poso 1.161,7 hektare, Sigi 211.941 hektare, Donggala 151 hektare dan Toli-Toli 70,07 hektare.

    Dari lima kabupaten yang telah teregistrasi, saat ini tiga kabupaten menyatakan kesiapan ekspor yakni Parigi Moutong, Poso dan Sigi. Sementara itu, dari 15 packing house atau rumah kemas, tujuh di antaranya telah teregistrasi dan lainnya sementara dalam proses.

    Pewarta: Nur Amalia Amir
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah terus pantau ekonomi global guna jaga surplus dagang

    Pemerintah terus pantau ekonomi global guna jaga surplus dagang

    Neraca Perdagangan RI menunjukkan resiliensi dengan tetap mencatatkan surplus di tengah perdagangan global yang mengalami pelemahan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyatakan terus memantau pergerakan ekonomi global guna menjaga surplus neraca perdagangan yang telah berhasil dipertahankan selama 57 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyatakan Neraca Perdagangan Indonesia masih menunjukkan resiliensinya dengan tetap mencatatkan surplus di tengah perdagangan global yang masih mengalami pelemahan.

    Hal itu tercermin pada nilai Neraca Perdagangan Indonesia yang kembali mencatatkan surplus sebesar 3,45 miliar dolar AS pada Januari 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun 2024.

    Menurut Febrio, surplus itu didorong oleh upaya peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi perdagangan, sebagaimana terlihat pada kontribusi sektor industri pengolahan, pertanian dan perkebunan yang mengalami peningkatan terhadap neraca perdagangan.

    Ekspor Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 21,45 miliar dolar AS, meningkat sebesar 4,68 persen (yoy).

    Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas di tengah kontraksi ekspor migas.

    Secara sektoral, ekspor sektor pertanian dan sektor industri pengolahan tercatat tumbuh masing-masing sebesar 45,46 persen (yoy) dan 14,02 persen (yoy).

    Sementara itu, kinerja ekspor tiga komoditas utama yaitu minyak kelapa sawit mentah (CPO), batu bara, serta besi dan baja, tercatat mengalami kontraksi.

    Dari sisi negara tujuan ekspor, China masih menjadi tujuan pasar ekspor nonmigas utama Indonesia dengan porsi sebesar 22,40 persen, disusul Amerika Serikat (11,48 persen) dan India (6,02 persen), sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa masing-masing mencapai 20,07 persen dan 6,42 persen.

    Sementara itu, impor Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 18,00 miliar dolar AS, terkontraksi 2,67 persen (yoy). Penurunan impor disebabkan oleh kontraksi impor migas dan nonmigas.

    Dari sisi penggunaan, impor barang modal tercatat tumbuh, namun impor barang konsumsi dan impor bahan baku penolong tercatat mengalami kontraksi.

    Dari sisi negara asal impor, China, Jepang, dan Amerika Serikat mendominasi dengan kontribusi masing-masing sebesar 40,86 persen, 7,42 persen, dan 4,92 persen, sementara impor dari ASEAN memberikan porsi 15,41 persen dan dari Uni Eropa sebesar 5,60 persen.

    Febrio menyatakan pemerintah akan terus memantau dampak perlambatan global terhadap ekspor nasional.

    Pemerintah pun bakal menyiapkan langkah antisipasi melalui dorongan terhadap keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam, peningkatan daya saing produk ekspor nasional, serta diversifikasi mitra dagang utama.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perekonomian Terkendali, Prabowo Subianto: Ketahanan Ekonomi Kita Cukup Tangguh

    Perekonomian Terkendali, Prabowo Subianto: Ketahanan Ekonomi Kita Cukup Tangguh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA PUSAT — Kondisi perekonomian Indonesia pada awal 2025 dilaporkan terkendali dengan baik. Hal itu pun membuat Presiden Prabowo Subianto merasa bangga melihat situasi tersebut.

    Prabowo Subianto mengaku gembira karena mengetahui perekonomian di Indonesia terkendali.

    Hal itu diungkapkan Prabowo saat konferensi pers mengumumkan kebijakan strategis terbaru pemerintah yang memperketat aturan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA), di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/2).

    “Saya diberi laporan perkembangan oleh menteri perekonomian, saya sangat gembira bahwa perekonomian kita terkendali,” ujar Prabowo.

    “Inflasi kita salah satu terendah saat ini di dunia, pertumbuhan kita juga diperkirakan tetap di atas rata-rata dunia,” lanjutnya.

    Dia mendapatkan laporan bahwa hampir semua sektor berjalan dengan terkendali, walaupun perkembangan geopolitik kurang baik.

    “Namun, ketahanan ekonomi kita cukup tangguh, masih banyak tantangan, masih banyak kesulitan, tapi kita mampu mengendalikan,” kata Prabowo.

    Dia pun yakin bahwa ekonomi Indonesia akan terus semakin kuat di bawah panji kepemimpinannya. “Di bulan-bulan akan datang kita akan lihat semakin kuatnya perkembangan ekonomi kita,” tambah eks Danjen Kopassus ini. (fajar)

  • Menteri PPN: Adopsi kebijakan inovatif menjaga momentum pertumbuhan

    Menteri PPN: Adopsi kebijakan inovatif menjaga momentum pertumbuhan

    Tantangan ini membuat kita semakin penting untuk mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data….

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan tantangan di dunia global membuat Indonesia semakin penting mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Beberapa tantangan tersebut mencakup ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, inflasi meningkat, gangguan rantai pasokan, serta kebijakan ekonomi dari negara-negara seperti AS yang menambah kompleksitas lebih lanjut terhadap trajektori pertumbuhan Indonesia.

    “Tantangan ini membuat kita semakin penting untuk mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data untuk mempertahankan momentum pertumbuhan Indonesia,” katanya dalam Public Lecture Moving Towards 8% Growth for Indonesia, di Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Bappenas mengundang Profesor Ricardo Hausmann yang merupakan mantan Menteri Perencanaan Venezuela untuk mendapatkan wawasan dan perspektif terkait cara agar Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, meskipun menghadapi tantangan global yang kompleks.

    Pada tahun 2017, Ricardo sempat mengisi kuliah umum di Indonesia terkait pendekatan baru untuk strategi pembangunan nasional dan mengidentifikasi kendala paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Studi itu mengungkapkan, kendala paling mengikat di tanah air adalah regulasi dan kelembagaan yang berkontribusi terhadap stagnasi pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Temuan tersebut berperan penting dalam membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana diagnostik pertumbuhan diadopsi sebagai bagian dari strategi pembangunan kita,” ujar dia.

    Memasuki era RPJMN 2025-2029, salah satu target paling ambisius Indonesia dalam rencana ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan dan inklusif sebesar 8 persen.

    Sasaran itu pada dasarnya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta memastikan ketahanan ekonomi jangka panjang Indonesia.

    “Kita telah mengembangkan kerangka strategi 8 plus 1 untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rachmat.

    Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

    Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter pro-growth.

    Dalam satu makalah yang dibuat Profesor Hussman, ujarnya lagi, negara-negara mengembangkan keunggulan komparatif mereka.

    Misalnya adalah Turki yang dulu mengekspor minyak zaitun, tetapi saat ini mengekspor mobil hingga elektronik.

    Turki disebut mengekspor banyak produk yang tidak hanya terkait produk pertanian.

    Mereka dinilai membuka banyak produksi yang dapat bersaing dengan negara lain.

    “Setiap negara memiliki peluang uniknya sendiri, dan Indonesia juga membentuk peluang uniknya sendiri, dan kami ingin belajar dari hal ini dari sisi Anda (Profesor Hussman),” kata Kepala Bappenas itu pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dunia Hari Ini: Setidaknya Sembilan Tewas karena Banjir di Amerika Serikat

    Dunia Hari Ini: Setidaknya Sembilan Tewas karena Banjir di Amerika Serikat

    Selamat hari Senin! Berikut kami hadirkan rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Dunia Hari Ini edisi 17 Februari 2025 akan kami awali dari benua Amerika.

    Banjir dan salju tewaskan warga Amerika Serikat

    Menurut pihak berwenang, sembilan korban tewas termasuk seorang ibu dan seorang anak berusia tujuh tahun setelah mobil mereka terjebak di banjir yang tinggi, sementara ratusan orang harus diselamatkan dari banjir.

    Gubernur Kentucky Andy Beshear mengatakan badai juga telah memutus aliran listrik ke sekitar 39.000 rumah, dan mengatakan angin kencang di beberapa daerah dapat memperparah pemadaman listrik.

    Bob Oravec, meteorologis di National Weather Service (NWS) menyebut beberapa bagian Kentucky dan Tennessee mengalami curah hujan hingga 150 milimeter sepanjang akhir pekan.

    Ia memperkirakan Amerika Serikat akan mengalami peristiwa pusaran kutub yang terdingin, dan Pegunungan Rocky utara dan Dataran Utara akan menjadi wilayah pertama yang mengalaminya.

    Mogok kerja, layanan kereta api Sydney tertunda

    Setidaknya 335 layanan kereta dibatalkan selama jam sibuk pagi, setelah sedikitnya 210 masinis dan petugas kereta tidak bekerja.

    Menurut laporan ABC, 90 persen layanan kereta berjalan sesuai jadwal pagi ini (17/02), tetapi peron di stasiun-stasiun utama tampak memiliki lalu lintas penumpang yang jauh lebih sedikit daripada hari Senin biasanya.

    Pimpinan Sydney Trains, Matt Longland, memperingatkan penundaan pagi ini dapat memburuk pada sore dan hingga malam hari ini, tergantung pada berapa banyak pekerja yang tidak masuk kerja.

    Pemerintah NSW dan Serikat Pekerja Kereta Api, Trem, dan Bus diperkirakan akan melanjutkan sidang negosiasi di Komisi Keadilan untuk Pekerjaan pada hari Rabu (19/02) mendatang, dengan harapan dapat mengakhiri aksi mogok kerja.

    AS dan Israel bahas ‘strategi bersama’

    Benjamin Netanyahu menegaskan Israel dan Amerika Serikat siap “membuka gerbang neraka” jika semua sandera Israel tidak dibebaskan dari tahanan di Gaza.

    Perdana Menteri Israel menyampaikannya bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, sehari setelah negaranya menerima kiriman bom buatan Amerika.

    Pemerintahan Biden sebelumnya sudah memblokir ekspor amunisi ke Israel karena kekhawatiran atas potensi penggunaannya di Gaza.

    Pernyataan provokatif namun rutin dari PM Netanyahu sejak dimulainya perang di Gaza menjadi latar negosiasi “tahap kedua” gencatan senjata antara Israel dan Hamas di jalur yang dilanda perang itu.

    Pembicaraan kedua negara tersebut diharapkan akan selesai dalam minggu ini setelah sempat tertunda selama dua minggu, diwarnai dengan ketegangan antara Israel-Palestina.

    Setidaknya 18 orang tewas terinjak di stasiun kereta api India

    Selain korban tewas, tercatat 15 lainnya cedera saat berdesakan di stasiun kereta api utama di ibu kota India, New Delhi.

    Insiden terjadi sekitar pukul 8 malam akhir pekan lalu di dua peron saat penumpang menunggu untuk naik kereta ke kota Prayagraj, tempat festival Hindu Maha Kumbh diselenggarakan.

    Media lokal menyebut korban tewas termasuk 14 perempuan dan tiga anak-anak.

    Perdana Menteri India Narendra Modi dan beberapa menteri federal lainnya mengonfirmasi insiden kericuhan itu dalam unggahan di X tanpa mengungkapkan jumlah korban tewas.

  • BSI dukung Pemprov Aceh perkuat pembangunan ekonomi syariah

    BSI dukung Pemprov Aceh perkuat pembangunan ekonomi syariah

    Banda Aceh (ANTARA) – Bank Syariah Indonesia (BSI) berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pembiayaan sektor strategis seperti pariwisata, kesehatan, hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM).

    “Perseroan siap mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dalam mengembangkan ekonomi syariah melalui penyediaan layanan keuangan syariah yang terintegrasi, pemberdayaan UMKM, dan penguatan ekosistem ekonomi syariah di Aceh,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Senin.

    BSI mengapresiasi dukungan Pemprov Aceh selama ini secara bersama-sama mengimplementasikan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sehingga, konsep ekonomi syariah yang universal dan modern dapat diterapkan di Aceh secara konsisten dan berkesinambungan.

    “Terima kasih atas dukungan untuk perkembangan BSI di Aceh. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan spirit yang dijalankan BSI,” ujarnya.

    Ia menuturkan, BSI selalu berkomitmen untuk terus melakukan berbagai upaya meningkatkan fasilitas layanan keuangan syariah yang dimiliki perseroan guna mendukung perekonomian daerah, sekaligus memberdayakan masyarakat.

    Di sektor pariwisata, BSI membantu perputaran ekonomi dengan memberikan layanan keuangan optimal, dan telah membangun fasilitas layanan di berbagai lokasi wisata strategis di Aceh.

    BSI menyediakan ATM di Iboih Sabang yang dapat digunakan oleh wisatawan asing untuk melakukan transaksi keuangan dengan kartu Visa atau Mastercard.

    “Sejak November-Desember 2022, wisatawan asing sudah bisa mengambil uang di sana, yang tentunya berdampak positif pada perputaran ekonomi lokal,” kata Hery.

    Sebagai informasi, BSI selama ini juga aktif mengembangkan desa-desa binaan, seperti Desa Nilam di Aceh Besar, Desa Bandeng di Aceh Timur, dan Desa Kopi di Kabupaten Bener Meriah.

    Dukungan itu sebagai upaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Ke depan, BSI berencana untuk terus memperluas jangkauan program desa binaan tersebut.

    Di sisi lain, pada 2024, BSI menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp3,98 triliun kepada 49.735 penerima di Aceh. Capaian tersebut melampaui target Rp3,1 triliun. Selain itu, BSI juga menyalurkan Rp582 miliar untuk pembiayaan ekspor di Aceh.

    Pewarta: Rahmat Fajri
    Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pencairan THR ASN dan Swasta Dilaksanakan Maret 2025

    Pencairan THR ASN dan Swasta Dilaksanakan Maret 2025

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pencairan THR bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025. Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025.

    Awalnya Prabowo menyebut serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi persnya terkait kewajiban menyimpan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri pada Senin (17/2/2025) di Istana Merdeka, Jakarta.

    “Dalam kuartal pertama tahun ini kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025,” kata Prabowo.

    “Tiga, pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, (dan) stabilitas harga pangan,” sambungnya.

    Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan kebijakan strategis dalam hal penyiapan paket stimulus ekonomi, serta optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan realisasi Panen Padi.

    Presiden menuturkan bahwa terdapat laporan peningkatan produksi beras secara signifikan.