Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Kabar Baik, Pemerintah Tambahkan Bansos BLT Hingga Rp30 Triliun

    Kabar Baik, Pemerintah Tambahkan Bansos BLT Hingga Rp30 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar baik, pemerintah akan mengucurkan dana segar senilai Rp30 triliun untuk bansos BLT sementara untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah memberikan program stimulus jilid 4, salah satunya dalam paket stimulus ini adalah bansos BLT hingga Rp30 triliun yang diberikan kepada masyarakat orang miskin.

    Dia mengungkapkan dua program utama dalam stimulus keempat ini tambahan bansos Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program magang untuk lulusan perguruan tinggi.

    “Bapak Presiden meminta agar diberikan tambahan bantuan langsung tunai untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025. BLT ini akan menjangkau 35.046.783 keluarga penerima manfaat, yang artinya mencakup sekitar 140 juta orang,” ujar Airlangga, Jumat (17/10/2025).

    Airlangga menekankan bahwa BLT tambahan ini merupakan program baru di luar BLT reguler yang selama ini disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako untuk 20,88 juta keluarga. Pemerintah menganggarkan Rp30 triliun untuk program ini, yang berasal dari hasil efisiensi dan realokasi anggaran APBN.

    Penyaluran akan dilakukan mulai minggu depan melalui dua jalur yakni 18,3 juta keluarga melalui bank-bank Himbara dan 17,2 juta keluarga melalui PT Pos Indonesia. Penyerahan simbolis dilakukan hari ini kepada 50 penerima baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sosial.

    Selain BLT, pemerintah juga merilis program magang nasional bagi lulusan perguruan tinggi sebagai upaya mempercepat penyerapan tenaga kerja. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap.

    “Gelombang pertama diikuti oleh 20.000 peserta yang akan mulai bekerja pada 20 Oktober. Bulan depan, program ini akan diperluas menjadi 80.000 peserta,” ujar Airlangga.

    Peserta akan mendapatkan uang saku setara upah minimum kabupaten/kota tempat magang, serta perlindungan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan jaminan kematian (JKM) tanpa potongan dari uang saku. Saat ini, tercatat 1.666 perusahaan telah mendaftarkan 26.181 posisi magang, dengan total pelamar mencapai 156.159 orang.

    Airlangga menyebut program ini juga melibatkan BUMN, lembaga pemerintah termasuk Bank Indonesia, serta berbagai universitas seperti UI, UNJ, Universitas Pancasila, dan lainnya.

    Paket stimulus ini, menurut Airlangga, diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun serta membuka akses pengalaman kerja bagi lulusan baru.

    “Semoga program ini bisa membantu masyarakat dalam kuartal keempat ini,” pungkasnya.

  • 1 Tahun Presiden Prabowo, Gus Ipul: Transformasi Sosial Dimulai dari Data, Berbuah Sekolah Rakyat

    1 Tahun Presiden Prabowo, Gus Ipul: Transformasi Sosial Dimulai dari Data, Berbuah Sekolah Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) — Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, arah transformasi kesejahteraan sosial mulai menemukan bentuknya.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa tahun pertama menjadi masa meletakkan fondasi besar dimulai dari konsolidasi data nasional, penataan bantuan sosial, hingga lahirnya program inovatif seperti Sekolah Rakyat.

    “Tahun pertama ini kita gunakan untuk meletakkan dasar-dasar, menyusun strategi agar pelaksanaan asta cita Presiden benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak,” ujar Gus Ipul dalam wawancara bersama Beritasatu TV di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

    Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membenahi data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

    Kemensos berperan memperbarui data secara dinamis bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Sebelumnya setiap kementerian punya data sendiri, akibatnya bantuan sering tumpang tindih. Sekarang, semua pakai data yang sama, kerja kita jadi saling mengisi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

    Hasil perbaikan data itu telah diuji ke lapangan dengan verifikasi terhadap 12 juta KPM, dan ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (inclusion error). Melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, masyarakat kini bisa ikut memastikan siapa yang berhak menerima bantuan.

    Kemensos juga menyiapkan sistem digitalisasi bansos yang sedang diujicoba di Banyuwangi. Dengan sistem ini, proses seleksi penerima dilakukan otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk Dukcapil dan lembaga keuangan.

    Salah satu terobosan utama di bawah arahan Presiden adalah Sekolah Rakyat. Sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

    Dalam satu tahun, telah berdiri 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama.

    “Kita temukan dari data BPS, ada hampir satu juta anak lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Dari sinilah Sekolah Rakyat hadir, untuk mereka yang belum sempat mendapatkan kesempatan,” ujar Gus Ipul.

    Program ini tak hanya memberi pendidikan formal, tetapi juga memetakan bakat dan potensi siswa melalui tes DNA Talenta bekerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar.

    Setiap siswa diarahkan untuk menempuh jalur sesuai minat. Melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja melalui pelatihan vokasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan.

    Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian PU pada 2026, dengan target menampung 46.000 siswa di tahun berikutnya.

    “Kalau 500 sekolah rakyat berdiri, berarti ada 500 ribu keluarga yang lebih berdaya, yang terlepas dari kemiskinan,” ucapnya optimistis.

    Bantuan sosial kini diarahkan sebagai tahap awal menuju pemberdayaan ekonomi keluarga. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi melalui PKH, BPNT, dan bantuan lain, keluarga produktif didorong untuk beralih ke program pemberdayaan.

    “Presiden menekankan, setelah diberi bansos, apa berikutnya? Maka arahnya harus ke pemberdayaan bantuan modal usaha, pelatihan, literasi keuangan. Itu yang kita jalankan sekarang,” terang Gus Ipul.

    Hasilnya, lebih dari 77 ribu keluarga telah dinyatakan graduasi dari penerima bantuan dan beralih ke usaha produktif. Target tahun depan, angka itu ditingkatkan menjadi 300–500 ribu keluarga mandiri.

    Terakhir, Gus Ipul menutup refleksinya dengan penuh optimisme. “Tahun pertama ini menentukan. Kita sudah punya model, punya arah, dan punya data.

    Tinggal memperluas, memperkuat, dan memastikan semuanya berdampak. Transformasi sosial yang dimulai dari data ini Insya Allah akan menjadi warisan besar pemerintahan Presiden,” tegasnya.(tok/ted)

  • Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat Nasional 17 Oktober 2025

    Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat Nasional 17 Oktober 2025

    Gus Ipul Bicara Capaian Setahun Prabowo-Gibran: Data hingga Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah transformasi kesejahteraan sosial mulai menemukan bentuknya.
    “Tahun pertama menjadi masa meletakkan fondasi besar dimulai dari konsolidasi data nasional, penataan bantuan sosial, hingga lahirnya program inovatif seperti Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).
    Dia mengatakan pada tahun pertama ini, program asta cita Presiden benar-benar bisa dieksekusi secara terukur dan berdampak.
    Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah membenahi data penerima manfaat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
    Kemensos memperbarui data secara dinamis bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
    “Sebelumnya setiap kementerian punya data sendiri, akibatnya bantuan sering tumpang tindih. Sekarang, semua pakai data yang sama, kerja kita jadi saling mengisi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” jelasnya.
    Hasil perbaikan data itu telah diuji ke lapangan dengan verifikasi terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau penerima bantuan sosial, dan ditemukan lebih dari 1,9 juta penerima tidak layak (
    inclusion error
    ).
    Melalui aplikasi Cek Bansos dan fitur usul-sanggah, masyarakat kini bisa ikut memastikan siapa yang berhak menerima bantuan.
    Kemensos juga menyiapkan sistem digitalisasi bansos yang sedang diujicoba di Banyuwangi.
    “Dengan sistem ini, proses seleksi penerima dilakukan otomatis berbasis data kependudukan dan sosial ekonomi yang terhubung dengan berbagai lembaga, termasuk Dukcapil dan lembaga keuangan,” lanjut dia.
    Selanjutnya, sekolah rakyat:
    Gus Ipul bilang, salah satu terobosan utama di bawah arahan Presiden adalah Sekolah Rakyat.
    Sekolah berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    Dalam satu tahun, telah berdiri 165 titik sekolah perintisan yang menampung hampir 16.000 siswa dan melibatkan lebih dari 5.000 tenaga pendidik serta wali asrama.
    “Kita temukan dari data BPS, ada hampir satu juta anak lulus SMP yang tidak melanjutkan pendidikan. Dari sinilah Sekolah Rakyat hadir, untuk mereka yang belum sempat mendapatkan kesempatan,” ujar Gus Ipul.
    Program ini tak hanya memberi pendidikan formal, tetapi juga memetakan bakat dan potensi siswa melalui tes DNA Talenta bekerja sama dengan Universitas Ary Ginanjar.
    “Setiap siswa diarahkan untuk menempuh jalur sesuai minat. Melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja melalui pelatihan vokasi bersama Kementerian Ketenagakerjaan,” jelasnya.
    Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 100 gedung sekolah permanen oleh Kementerian PU pada 2026, dengan target menampung 46.000 siswa di tahun berikutnya.
    “Kalau 500 sekolah rakyat berdiri, berarti ada 500.000 keluarga yang lebih berdaya, yang terlepas dari kemiskinan,” ucapnya optimistis.
    Bantuan sosial kini diarahkan sebagai tahap awal menuju pemberdayaan ekonomi keluarga.
    Setelah kebutuhan dasar terpenuhi melalui PKH, BPNT, dan bantuan lain, keluarga produktif didorong untuk beralih ke program pemberdayaan.
    “Presiden menekankan, setelah diberi bansos, apa berikutnya? Maka arahnya harus ke pemberdayaan bantuan modal usaha, pelatihan, literasi keuangan. Itu yang kita jalankan sekarang,” lanjut Gus Ipul.
    Hasilnya, lebih dari 77.000 keluarga telah dinyatakan graduasi dari penerima bantuan dan beralih ke usaha produktif.
    Target tahun depan, angka itu ditingkatkan menjadi 300–500.000 keluarga mandiri.
    “Tahun pertama ini menentukan. Kita sudah punya model, punya arah, dan punya data. Tinggal memperluas, memperkuat, dan memastikan semuanya berdampak,” jelas dia.
    “Transformasi sosial yang dimulai dari data ini Insya Allah akan menjadi warisan besar pemerintahan Presiden,” tegas Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengumuman Penerima TKM Pemula 2025, Ini Cara Ceknya

    Pengumuman Penerima TKM Pemula 2025, Ini Cara Ceknya

    Jakarta –

    Daftar penerima Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula Tahun 2025 sudah diumumkan. Pengumuman dapat dicek secara online melalui laman Bizhub Kemnaker.

    Mengutip dari situs resmi Kemnaker, TKM Pemula adalah bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang disiapkan Kemnaker untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat. Berikut ini cara mengecek pengumuman penerima TKM Pemula 2025.

    Alur Pelaksanaan TKM Pemula 2025

    Dirangkum detikcom, ini alur pelaksanaan program TKM Pemula 2025.

    Penyebarluasan InformasiPendaftaran Calon Penerima BantuanVerifikasi AdministrasiWawancaraPenetapan Penerima Bantuan TKMPPenandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU)Penyaluran Dana Bantuan TKM PemulaPelaksanaan Kegiatan TKM Pemula 2025Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

    Cara Cek Bansos Lewat HP

    Anda bisa mengecek status penerimaan bansos melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos dan situs resmi Bansos Kemensos. Berikut langkah-langkahnya.

    Unduh aplikasi Cek Bansos KemensosLalu, buka aplikasiPilih menu “Buat Akun” untuk pengguna baruMasukkan data diri sesuai KTPUnggah foto KTP dan swafoto sesuai instruksiSetelah akun teriverifikasi, login dengan akun yang sudah terdaftarPilih menu “Cek Bansos”Masukkan data wilayah domisili serta nama lengkapKemudian, klik tombol “Cari Data”Setelah itu, sistem akan menampilkan status bantuan Anda

    2. Lewat Situs Bansos Kemensos

    Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id/Akan muncul tampilan “Pencarian Data PM (Penerima Manfaat) Bansos”Setelah itu, masukkan nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahanMasukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTPKetik 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kodeJika huruf kode kurang jelas, klik ikon di kotak biru untuk mendapatkan huruf kode baruKlik tombol “CARI DATA”Setelah itu, akan muncul data apakah namamu terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak

    (kny/imk)

  • Sosiolog Nilai Pemanfaatan APBN untuk Rehabilitasi Pesantren Bentuk Tanggung Jawab Negara Lindungi Anak Didik 

    Sosiolog Nilai Pemanfaatan APBN untuk Rehabilitasi Pesantren Bentuk Tanggung Jawab Negara Lindungi Anak Didik 

    JAKARTA – Sosiolog Universitas Airlangga (Unair) Bagong Suyanto menilai rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merehabilitasi bangunan pondok pesantren bukan sekadar bantuan sosial.

    Hal itu, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab negara melindungi anak-anak yang menempuh pendidikan di lembaga keagamaan tersebut.

    “Dasar pemanfaatan APBN itu jangan dilihat sebagai bantuan untuk lembaga pesantren semata. Yang paling penting, negara berkewajiban menjamin perlindungan bagi para santri yang pada dasarnya adalah anak-anak. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memastikan keselamatan mereka,” kata Bagong saat dihubungi, Kamis, 16 Oktober.

    Bagong menilai pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan anak-anak di semua lembaga pendidikan, termasuk pesantren.

    Ia menegaskan pondok pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang turut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

    “Pesantren itu bagian dari sistem pendidikan kita. Mereka membantu negara dalam memberikan jaminan pendidikan bagi anak-anak, terutama di wilayah yang mungkin belum terjangkau sekolah umum. Jadi kalau pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperkuat sarana pesantren, itu wajar,” jelasnya.

    Menyoroti perdebatan publik usai insiden ambruknya bangunan pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Bagong menyarankan masyarakat bersikap arif dan tidak menggeneralisasi seluruh pondok pesantren.

    “Tidak semua pondok sama. Ada yang memang masih perlu pembinaan, tapi banyak juga pondok yang sangat baik dan bisa menjadi role model. Jadi masyarakat perlu arif agar tidak menghakimi semua pondok dari satu-dua kasus,” ujarnya.

    Bagong menekankan pentingnya pelibatan pimpinan atau asosiasi pesantren dalam proses penyaluran bantuan pemerintah agar tidak muncul kesan intervensi birokrasi.

    “Pemerintah sebaiknya tidak berjalan sendiri. Harus melibatkan perwakilan atau asosiasi pesantren agar tidak muncul kesan intervensi birokrasi. Dengan begitu, niat baik pemerintah untuk membantu akan diterima lebih positif, imbuhnya.

  • Gus Ipul Berbagi Kisah Haru Siswa Sekolah Rakyat: Mereka Punya Cita-Cita dan Semangat – Page 3

    Gus Ipul Berbagi Kisah Haru Siswa Sekolah Rakyat: Mereka Punya Cita-Cita dan Semangat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sekolah Rakyat menjadi bagian dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terukur, terstruktur, dan berkelanjutan. Ribuan siswa sudah merasakan langsung manfaatnya.

    Program ini tidak hanya fokus pada pendidikan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, akan tetapi juga memberdayakan orang tua siswa melalui berbagai program dukungan.

    “Sesuai arahan Presiden, Anaknya sekolah, lantas orang tuanya diberdayakan dengan program-program pemerintah yang ada, tidak hanya di Kementerian Sosial, tapi juga di Kementerian lainnya juga Pemerintah Daerah,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

    Sekolah Rakyat menjadi miniatur pengentasan kemiskinan terpadu. Selain diberdayakan, keluarganya akan mendapatkan program lengkap, seperti perbaikan rumah melalui Program 3 Juta Rumah, dukungan Kesehatan melalui program PBI-JKN dan Cek Kesehatan Gratis, menerima program Bansos lengkap, serta didorong untuk menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih.

    “Nah dengan begitu dalam kurun waktu paling lama 5 Tahun, keluarga siswa Sekolah Rakyat ini sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri,” ujarnya.

    Kepada Alfito, Gus Ipul berbagi kisah selama berkunjung ke berbagai Sekolah Rakyat di penjuru Indonesia. 

    “Kalau kita berkunjung ke Sekolah Rakyat, kita menemukan banyak keharuan di sana, memang beberapa anak kita yang istimewa, meskipun di tengah keterbatasan, mereka punya semangat, mereka punya cita-cita,” jelasnya.

    Ia menambahkan, di Sekolah Rakyat, anak-anak tersebut mempunyai harapan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. “Di situ orang tuanya haru, anaknya haru, kita sendiri bisa merasakan apa yang menjadi perasaan orang tua dan siswa-siswa Sekolah Rakyat ini,” katanya.

  • Cak Imin Ungkap Tingkat Kemiskinan Nasional 2025 di Angka 8,47 Persen Nasional 16 Oktober 2025

    Cak Imin Ungkap Tingkat Kemiskinan Nasional 2025 di Angka 8,47 Persen Nasional 16 Oktober 2025

    Cak Imin Ungkap Tingkat Kemiskinan Nasional 2025 di Angka 8,47 Persen
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan, tingkat kemiskinan nasional tahun 2025 masih berada di angka 8,47 persen.
    Cak Imin, sapaan akrabnya, menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut, lebih dari separuh penduduk miskin berada di wilayah pedesaan.
    “Tingkat kemiskinan nasional tahun 2025 masih di angka 8,47 persen,” ujar Cak Imin di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
    “Dan lebih dari 50 persen penduduk miskin setara dengan 12,58 juta jiwa berasal dari desa,” imbuh dia.
    Pemerintah juga mencatat ketimpangan sosial rasio gini yang berada di angka 0,375.
    Gini rasio merupakan ukuran statistik yang mengukur tingkat kesenjangan pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi.
    Cak Imin menambahkan, tantangan lain yang masih dihadapi pemerintah adalah tingginya angka pengangguran terdidik, yang mencapai 4,85 juta orang dari total 7,28 juta pengangguran.
    Menurut dia, langkah cepat untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut adalah mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
    “Selama ini bantuan sosial memang penting sebagai bantalan. Akan tetapi, pembangunan ekosistem yang menumbuhkan kemandirian dan produktivitas adalah hal yang paling utama,” kata Cak Imin.
    Ia menekankan, keberhasilan pembangunan harus diukur dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat menjadi berdaya, mandiri, dan bermartabat.
    “Upaya aktualisasi potensi masyarakat secara berkelanjutan adalah kunci mewujudkan kesejahteraan umum. Kita tidak boleh merasa cukup, tantangan ke depan masih berat dan kompleks,” ujar Cak Imin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Catat APBN Defisit Rp371,5 Triliun per September 2025

    Purbaya Catat APBN Defisit Rp371,5 Triliun per September 2025

    JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 September 2025 mencapai Rp371,5 triliun atau setara dengan 1,56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, target defisit untuk tahun ini dipatok hingga 2,78 persen dari PDB.

    Purbaya menyatakan bahwa APBN masih menunjukkan kinerja yang solid.

    “Kinerja APBN tetap terjaga dengan defisit 1,56 persen dari PDB dan keseimbangan primer yang positif,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Oktober 2025, Selasa, 14 Oktober.

    Adapun, keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp18 triliun pada periode yang sama.

    Dari sisi pendapatan negara, total penerimaan hingga akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1.863,3 triliun atau 65 persen dari proyeksi akhir tahun Rp2.865,5 triliun.

    Selain itu, realisasi penerimaan negara per September 2025 lebih rendah 7,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.008,6 triliun.

    “Meskipun lebih rendah dari capaian tahun lalu, tekanan ini bersumber dari penurunan harga komoditas dari penerimaan perpajakan khususnya di sektor migas dan tambang,” ujarnya.

    Ia merincikan bahwa realisasi pendapatan negara per September 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.516,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp344,9 triliun.

    Sementara itu, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.234,8 triliun atau sekitar 63,4 persen dari total outlook 2025. Selain itu, realisasi belanja negara per September 2025 lebih rendah 0,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2.251,8 triliun.

    Purbaya merincikan bahwa realisasi belanja negara per September 2025 terdiri dari belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.589,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp644,9 triliun.

    “Efektivitas belanja didorong dari pagu perencanaan program prioritas, bansos dan belanja modal infrastruktur,” tuturnya.

  • Menkeu Purbaya: APBN Kuartal III 2025 Defisit 1,56% – Page 3

    Menkeu Purbaya: APBN Kuartal III 2025 Defisit 1,56% – Page 3

    Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp 2.234,8 triliun atau 63,4 persen dari outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh tipis sedangkan transfer ke daerah telah terrealisasi Rp 648,4 triliun atau 74,6 persen dari pagu.

    “Efektivitas belanja didorong oleh pelaksanaan program prioritas, bansos, dan belanja modal infrastruktur,” ujarnya.

    Adapun hingga September 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 371,5 triliun atau setara 1,56 persen terhadap PDB, lebih rendah dari outlook tahun penuh sebesar 2,78 persen PDB. 

     

  • Wamensos Agus Jabo Ajak Kepala Daerah Percepat Pendirian Sekolah Rakyat Sebagai Upaya Memutus Rantai Kemiskinan

    Wamensos Agus Jabo Ajak Kepala Daerah Percepat Pendirian Sekolah Rakyat Sebagai Upaya Memutus Rantai Kemiskinan

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Sosial (wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak para kepala daerah untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Dia menegaskan, Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional dan menjadi tulang punggung sebagai upaya memutus rantai kemiskinan secara sistemik.

    “Sekolah Rakyat adalah prioritas nasional untuk memutus transmisi kemiskinan lewat jalur pendidikan. Sasarannya jelas: keluarga desil 1, tidak boleh ada titipan-titipan,” tegas Agus Jabo dalam audiensi di Kantor Kemensos, Salemba, Senin (13/10/2025). 

    Sekolah Rakyat merupakan amanat Inpres No. 8 Tahun 2025 dan dirancang sebagai sekolah unggulan, bukan sekolah biasa. Fasilitas yang disiapkan mencakup asrama, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, dapur, ruang makan, hingga lapangan olahraga.

    “Anak-anak akan mendapatkan laptop dan delapan stel pakaian. Orang tuanya kita berdayakan dan rumahnya kita benahi supaya perubahan ekonominya menyeluruh,” ujar Agus Jabo.

    Pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan melalui dua tahap, yakni sekolah rintisan menggunakan gedung Pemda dan kampus yang direvitalisasi dan bekerja sama dengan Kementerian PU.

    Untuk memastikan percepatan, Kemensos membentuk Satgas lintas kementerian dan melibatkan pemerintah daerah sejak penyediaan dokumen hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Agus juga menekankan bahwa seluruh program harus berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima tepat sasaran.

    “Semua program harus berangkat dari data tunggal. Bupati dan wali kota harus proaktif melakukan ground checking agar penerima betul-betul keluarga desil 1,” ujarnya.

    Dalam sesi dialog, para kepala daerah menyampaikan kesiapan dan progres masing-masing wilayah. Agus Jabo memastikan seluruh usulan Sekolah Rakyat akan ditampung. “Semua usulan kami tampung. Bedanya hanya waktu pelaksanaan tahun ini atau tahun depan sesuai kesiapan dokumen, hasil asesmen teknis, dan ruang fiskal. Jangan tunda kelengkapan berkas, karena itu yang menentukan kecepatan eksekusi,” jelasnya.

    Sebagai contoh daerah yang telah bergerak cepat, Kabupaten Sumbawa telah meluncurkan Sekolah Rakyat rintisan yang sudah berjalan, serta menyiapkan lahan permanen sekitar 10 hektare. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, tetapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial.

     “Arah kebijakan kita jelas dari perlindungan menuju pemberdayaan. Sekolah Rakyat akan melahirkan anak-anak yang berdaya, sementara keluarganya kita dorong naik kelas punya penghasilan sendiri dan tidak lagi bergantung pada bansos,” tutupnya.

    Audiensi dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra, Bupati Toraja Utara Frederik Victor Palimbong, Bupati Ngada Raymundus Bena, Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori, Sekda Parigi Zulfinasran Achmad, serta Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara Wawan Arianto, beserta jajaran terkait.