Xcloud.id

Topik: Bantuan Sosial

  • Bansos BPNT April 2025 Sudah Cair? Begini Cara Cek Penerimanya!

    Bansos BPNT April 2025 Sudah Cair? Begini Cara Cek Penerimanya!

    JABAR EKSPRES – Kami bagikan pengalaman dan panduan lengkap cara cek status penerima dan mendaftar Bansos BPNT April 2025.

    Siapa sih yang nggak mau dapat bantuan sembako atau BPNT dari pemerintah? Apalagi di tahun 2025 ini, bantuannya dirapel dan bisa sampai Rp600 ribu!

    Nah, di artikel ini, kami bakal bahas dan cara cek status penerima serta cari tahu jadwal pencairannya.

    BACA JUGA: Ini Dia Review POCO F7 Pro, Layak Dibeli?

    BPNT April 2025 Cair Kapan?

    Jadi begini, kami sempat bertanya-tanya juga “Bantuan BPNT April 2025 cairnya tanggal berapa, ya?”

    Setelah browsing dan cek informasi resmi dari Kemensos, kami temukan bahwa bansos BPNT tahap dua (periode April–Juni) biasanya mulai cair pada tanggal 25 April.

    Tapi, perlu dicatat ya, ini cairnya bertahap. Jadi, jangan panik kalau belum langsung masuk ke rekening atau diambil lewat e-Warong.

    Yang menarik, tahun ini pemerintah ngerapel bantuan untuk Januari, Maret, dan April, jadi totalnya langsung Rp600 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lumayan banget, kan?

    Cara Kami Cek Status Penerima BPNT

    Nggak ribet kok, kami cuma butuh HP dan koneksi internet buat cek. Ini langkah-langkah yang kami lakukan:

    Buka website cekbansos.kemensos.go.idMasukkan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.Tulis nama lengkap sesuai KTP.Masukkan kode captcha yang muncul.Klik Cari Data, dan… tinggal tunggu hasilnya.

    Kalau nama kamu muncul, selamat! Kamu tinggal nunggu pencairan. Tapi kalau belum terdaftar, jangan putus asa dulu. Kamu masih bisa daftar bansos BPNT tahun ini, lho.

    Gimana Cara Daftarnya?

    Kami juga sempat bantu tetangga buat daftar, dan ini langkahnya:

    Datangi kantor kelurahan atau desa dengan membawa data KTP dan KK.Usulan akan diajukan lewat musyawarah desa/kelurahan.Data kamu akan diinput ke dalam sistem aplikasi Bansos.Dinas sosial akan verifikasi dan validasi data.Setelah itu, hasilnya difinalisasi dan disahkan kepala daerah.

    Proses ini memang butuh waktu, tapi kalau kamu memang memenuhi syarat, kemungkinan besar bisa diterima.

  • Hampir Rp 1 Miliar Uang Tak Dibayar, Dapur MBG Terancam Macet Nasional 17 April 2025

    Hampir Rp 1 Miliar Uang Tak Dibayar, Dapur MBG Terancam Macet Nasional 17 April 2025

    Hampir Rp 1 Miliar Uang Tak Dibayar, Dapur MBG Terancam Macet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dapur
    makan bergizi gratis
    (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.
    Penyebabnya, dapur yang dioperasikan Ira Mesra itu, belum dibayar oleh
    Yayasan Media Berkat Nusantara
    (MBN), mitra
    Badan Gizi Nasional
    (BGN).
    Padahal, sejak Februari 2025, dapur milik Ira telah menyuplai 65.025 porsi makan bergizi gratis dalam dua tahap pelaksanaan program.
    Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah itu, Ira bahkan harus merogoh uang Rp 973.375.000.
    Namun, uang yang justru menjadi haknya tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh yayasan MBN.
    Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan akan mengevaluasi peristiwa ini agar tak terjadi lagi di kemudian hari.
    Ia memastikan, BGN akan lebih selektif dalam memilih mitra Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melaksanakan program MBG.
    “Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG,” jelasnya.
    “Sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.
    Di sisi lain, Dadan mengatakan, pihaknya telah membayarkan kewajiban mereka di dalam pelaksanaan MBG ini. 
    “BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.
    Selain itu, ia mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan yayasan MBN, mitra serta Kepala SPPG Pancoran untuk mengevaluasi persoalan ini. 
    “BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan.
    Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah ini dapat menurun, jika isu ketidakberesan di dalam pengelolaan serta eksekusi program ini berantakan.
    “Kalau program MBG gagal, maka dampaknya jelas mempengaruhi public trust. Ketidakpercayaan publik bisa memunculkan resistensi tinggi terhadap program-program serupa ke depan,” ujar Trubus kepada
    Kompas.com
    , Senin (14/4/2025).
    Dia menambahkan, kasus ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan hanya menampakkan sebagian kecil dari persoalan besar yang terjadi di lapangan.
    Trubus mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan program bantuan ini.
    “Ini perlu investigasi menyeluruh, karena dugaan kita pasti kasus serupa terjadi di tempat lain. Kenapa bisa begitu? Karena pengawasan yang lemah dan tata kelola yang tidak transparan,” jelas Trubus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ramai Diperbincangkan Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Pemuda Muhammadiyah Lontarkan Komentar Menohok

    Ramai Diperbincangkan Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, Pemuda Muhammadiyah Lontarkan Komentar Menohok

    GELORA.CO – Tuduhan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi lagi ramai diperbincangkan publik. Bahkan menuai komentar menohok dari Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan.

    Kata dia, tuduhan ijazah palsu mengabaikan jasa besar Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam membangun Indonesia selama dua periode pemerintahannya.

    Dia pun menyampaikan keprihatinan sekaligus sikap tegas terhadap isu yang kembali mencuat mengenai keaslian ijazah Jokowi, yang dinilai sebagai bentuk fitnah, yang mencederai akal sehat.

    “Kami menilai tuduhan terhadap Bapak Joko Widodo terkait ijazah palsu merupakan bentuk fitnah tidak berdasar. Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menegaskan bahwa beliau merupakan lulusan sah dari kampus tersebut dan ijazah asli berada di tangan beliau,” ujar Affan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

    Menurut Affan, publik seharusnya lebih menghargai rekam jejak Jokowi yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

    Di masa kepemimpinannya, kata dia, Jokowi berhasil mendorong pembangunan infrastruktur secara masif, memperluas konektivitas antarwilayah, meluncurkan berbagai program pro-rakyat seperti Kartu Prakerja dan bantuan sosial digital, hingga menjadi pioner dalam pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Dirinya pun berpendapat Jokowi merupakan pemimpin yang membuktikan bahwa kerja nyata lebih penting dari sekadar retorika. Indonesia, menurutnya, saat ini telah merasakan hasil pembangunan yang berkesinambungan dan merata.

    “Beliau adalah sosok negarawan yang layak dihormati, bukan justru dihantam oleh fitnah murahan,” ucap dia.

    Affan menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah mendukung penuh penegakan hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan hoaks dan informasi menyesatkan, apalagi yang menyerang kehormatan mantan kepala negara.

    Dia berharap seluruh masyarakat bisa dewasa dalam berpolitik dan berpendapat. Dengan begitu, jangan menjadikan kebencian sebagai dasar untuk menyebarkan kebohongan.

    “Bangsa ini butuh energi positif untuk membangun, bukan terus-menerus dirusak dengan narasi-narasi palsu,” tutur Affan.

    Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadi agen kebenaran di tengah derasnya arus disinformasi di era digital. 

    Dia menekankan pentingnya literasi media dan keberanian untuk menolak hoaks, sekaligus menjaga martabat demokrasi Indonesia.

    Pemuda Muhammadiyah, sambung dia, mengharapkan semua elemen bangsa agar bisa menjaga muruah demokrasi dan kehormatan institusi kenegaraan.

    “Kritik boleh, bahkan perlu. Tapi harus berlandaskan kebenaran, bukan kebohongan yang membunuh karakter,” katanya menegaskan.

    Sebelumnya, Jokowi mempertimbangkan akan membawa persoalan ijazah kuliahnya yang dipermasalahkan sejumlah pihak, ke ranah hukum.

    “Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana,” kata Jokowi, di Solo, Jawa Tengah.

    Ia mengatakan polemik tersebut juga termasuk pencemaran nama baik sehingga ia mempertimbangkan untuk melaporkan hal tersebut ke aparat hukum.

    Meski demikian, ia masih enggan menyampaikan siapa yang bakal dilaporkan terkait hal itu.

    “Nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan segera kami putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat,” katanya.

    Adapun UGM menyatakan siap membuka seluruh dokumen akademik Jokowi selama menempuh pendidikan di kampus itu jika diminta dalam proses hukum di pengadilan.

    Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM Prof Wening Udasmoro saat konferensi pers di UGM, Yogyakarta (15/4) menegaskan bahwa pihaknya memiliki seluruh dokumen pendukung yang menunjukkan Jokowi merupakan mahasiswa sah di kampus tersebut serta telah lulus secara resmi.

    “Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridarma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan,” ujar Wening.

    Hal itu disampaikan Wening menyusul kedatangan puluhan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Fakultas Kehutanan UGM, Selasa pagi, untuk meminta klarifikasi soal dugaan ijazah palsu Jokowi.

  • Prabowo Ingin Hapus Kemiskinan Ekstrem, Ekonom Ungkap Syaratnya

    Prabowo Ingin Hapus Kemiskinan Ekstrem, Ekonom Ungkap Syaratnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghapus kemiskinan ekstrem dari wilayah Indonesia, usai menerbitkan Instruksi Presiden No. 8/2025. Ekonom pun mengingatkan beleid tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan yang tepat.

    Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menjelaskan kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya seperi tidak bisa makan, tidak punya pakaian, dan tempat tinggal.

    Sementara itu dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029, pemerintah mengidentifikasi individu yang masuk kategori kemiskinan ekstrem apabila daya beli paritasnya (purchasing power parity) di bawah US$2,15 atau sekitar Rp36.216 (kurs JISDOR 16 April 2025 Rp16.845 per dolar AS) per hari.

    “Untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, mutlak dibutuhkan sumber pendapatan yang mencukupi, yang bersumber dari pekerjaan atau dari bantuan sosial yang berkesinambungan,” ujar Piter kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

    Menurutnya, tiga strategi pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem seperti yang diterapkan dalam Instruksi Presiden No. 8/2025 sudah tepat.

    Tiga strategi itu adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Hanya saja, strategi-strategi harus diikuti dengan eksekusi yang tepat.

    “Prabowo akan berhasil menghilangkan kemiskinan ekstrim apabila tiga strategi tersebut benar-benar dapat menciptakan lapangan kerja yang mencukupi atau pemerintah bisa memberikan bansos yang tepat sasaran secara berkesinambungan,” jelas Piter.

    Sebagai informasi, dalam Instruksi Presiden No. 8/2025, Prabowo mengatur setidaknya sebelas program untuk menghapus kemiskinan ekstrem. Pertama, program sekolah rakyat, yang mana hampir seluruh K/L ditugaskan untuk kawal program tersebut.

    Kedua, program Kartu Indonesia Pintar, yang ditugaskan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Menteri Agama.

    Ketiga, program padat karya di tingkat desa, yang ditugaskan kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Keempat, program pelatihan vokasi, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan. 

    Kelima, program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Menteri Ketenagakerjaan.

    Keenam, program perhutanan sosial, yang ditugaskan ke Menteri Kehutanan. Ketujuh, program pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang ditugaskan ke Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Kedelapan, program padat karya sektor perhubungan di kantong-kantong kemiskinan, yang ditugaskan ke Menteri Perhubungan. Kesembilan, program transmigrasi, yang ditugaskan ke Menteri Transmigrasi.

    Kesepuluh, program cadangan pangan pemerintah dan ketahanan pangan masyarakat miskin dan miskin ekstrem, yang ditugaskan ke Kepala Badan Pangan Nasional. Kesebelas, program pembunuhan gizi masyarakat, yang ditugaskan ke Kepala Badan Gizi Nasional.

    “Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2029,” jelas Diktum Ketujuh Inpres 8/2025.

    Inpres tersebut ditandatangani Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku usai pada tanggal dikeluarkan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang atau setara 8,57% dari total populasi per September 2024. Dalam catatan BPS, persentase tersebut menjadi yang terendah dalam sejarah Indonesia.

    Sementara itu dalam dokumen RPJMN 2025—2029, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem (0%) pada 2029, sementara persentase penduduk miskin turun ke 4,5% pada 2029.

  • Jadwal Lengkap dan Persyaratan Pendaftaran SPMB 2025

    Jadwal Lengkap dan Persyaratan Pendaftaran SPMB 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di berbagai wilayah, telah merilis jadwal resmi pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru (SPMB) untuk ajaran 2025/2026.

    Proses seleksi ini mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yakni SD, SMP, dan SMA/SMK, dan akan dilaksanakan secara bertahap melalui sistem daring maupun tatap muka, tergantung pada kebijakan daerah masing-masing.

    SPMB menjadi bagian krusial dalam tahapan pendidikan siswa menuju jenjang berikutnya. Pemerintah menargetkan penerapan sistem seleksi yang lebih terbuka, adil, dan merata agar semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap pendidikan.

    Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan akan sistem yang efisien, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan seleksi tahun ini.

    Jalur SPMB 2025

    Seperti pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, SPMB 2025 tetap menggunakan empat jalur utama dalam proses penerimaan peserta didik, yakni jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

    Masing-masing jalur memiliki syarat dan alokasi kuota tersendiri, yang dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil dan merata bagi semua calon murid. Berikut ini penjelasan lebih lengkap mengenai masing-masing jalur.

    1. Jalur zonasi

    Jalur ini memprioritaskan lokasi tempat tinggal calon siswa yang paling dekat dengan sekolah yang dituju. Pemerintah menetapkan jalur zonasi harus mencakup paling sedikit 50% dari total kapasitas sekolah, sebagai bagian dari kebijakan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah.

    2. Jalur afirmasi

    Diperuntukkan bagi siswa dari latar belakang keluarga tidak mampu atau tergolong kelompok rentan, termasuk penerima bantuan sosial, seperti PKH, pemegang KIP, serta anak-anak dengan disabilitas. Jalur ini memiliki kuota paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.

    3. Jalur perpindahan orang tua/wali

    Digunakan oleh siswa yang mengikuti orang tua atau walinya yang berpindah tempat tugas atau pekerjaan ke lokasi baru. Jalur ini dialokasikan paling sedikit 5% dari kapasitas sekolah.

    4. Jalur prestasi

    Disediakan bagi siswa yang memiliki pencapaian akademik atau non-akademik baik di tingkat daerah maupun nasional. Peserta jalur ini wajib melampirkan dokumen pendukung sesuai aturan yang berlaku, dan kuota yang tersedia maksimal 30% dari jumlah total peserta didik baru.

    Jadwal Pelaksanaan SPMB 2025 untuk SD, SMP, dan SMA

    Pemerintah telah menetapkan waktu pelaksanaan SPMB 2025 bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berikut ini adalah jadwal penting yang perlu diperhatikan.

    1. Pengumuman resmi pendaftaran  

    Akan diumumkan paling lambat pada minggu pertama Mei 2025.

    2. Proses pendaftaran

    Rangkaian pendaftaran diperkirakan berlangsung mulai Juni hingga Juli 2025, menyesuaikan dengan kalender akademik pada masing-masing daerah.

    3. Pengumuman hasil seleksi

    Rencana pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada Juli 2025, dengan waktu yang disesuaikan dengan jadwal pendidikan daerah masing-masing.

    Persyaratan Pendaftaran SPMB 2025

    1. Jenjang sekolah dasar (SD)

    Calon peserta didik harus berusia minimal 6 tahun dan maksimal 7 tahun per 1 Juli 2025.  Anak yang berusia 5 tahun 6 bulan juga dapat mendaftar, apabila memiliki kesiapan mental atau intelektual, yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari psikolog profesional atau tim dewan guru.

    2. Jenjang sekolah menengah pertama (SMP)

    Usia calon siswa maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2025.Harus telah menyelesaikan pendidikan dasar kelas 6 SD atau program setara lainnya yang diakui.

    3. Jenjang sekolah menengah atas/kejuruan (SMA/SMK)

    Calon peserta didik berusia maksimal 21 tahun per 1 Juli 2025.  Wajib telah lulus dari jenjang SMP atau pendidikan yang sederajat.

    Pelaksanaan SPMB 2025 menjadi momentum penting bagi anak-anak di Indonesia untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih layak. Melalui sistem zonasi serta berbagai jalur lainnya, diharapkan proses seleksi tahun ini dapat berlangsung secara adil, terbuka, dan merata.

    Para orang tua, wali, serta calon siswa diminta untuk proaktif mengikuti perkembangan informasi dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan sejak awal guna menghindari hambatan saat masa pendaftaran tiba.

    Untuk memperoleh informasi lebih lengkap, masyarakat dapat mengakses laman resmi Dinas Pendidikan di tingkat provinsi masing-masing, atau langsung datang ke sekolah yang dituju guna mengetahui detail pelaksanaan SPMB 2025.

  • Wamensos Ajak Kampus dan Mahasiswa Terlibat Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

    Wamensos Ajak Kampus dan Mahasiswa Terlibat Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

    BANDUNG – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono mengajak kalangan kampus dan mahasiswa untuk aktif terlibat dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan Agus saat menjadi keynote speaker pada Kuliah Umum di Aula Anwar Musyadad Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djadi (UIN SGD) Bandung, Rabu (16/4).

    Agus Jabo mengatakan, bahwa Presiden telah menugaskan Kementerian Sosial untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem sebanyak 3,1 juta jiwa hingga tahun 2026, serta menurunkan angka kemiskinan nasional ke kisaran 4,5–5 persen pada 2029.

    “Kemensos tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah butuh sinergi dengan kampus, mahasiswa, dan pihak swasta. Untuk itu, saya mengajak UIN Bandung bersinergi, apalagi sudah ada kerja sama sebelumnya dalam program desa binaan,” ujar Agus.

    Ia menyebutkan bahwa desa binaan seperti Desa Sakinah dan desa lainnya yang didampingi UIN Bandung akan dijadikan model pemberdayaan ekonomi produktif, bukan sekadar penerima bantuan sosial.

    “Kita ingin masyarakat desa menjadi produktif, mandiri, dan punya penghasilan sendiri. Supaya bisa tersenyum, bisa bahagia, bisa makmur. Itu harapan dari pemerintah,” ujarnya.
    Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, Agus Jabo juga menyampaikan pentingnya pemenuhan gizi anak melalui program Makan Bergizi Gratis. Program ini ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin agar tumbuh sehat dan memiliki masa depan yang cerah.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana pemerintah membangun Sekolah Rakyat Boarding, yang khusus menampung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Saat ini sudah ada 53 titik lokasi yang disiapkan sebagai pilot project.

    “Anak-anak miskin ini kita sekolahkan, kita latih jadi pemimpin. Mereka akan menjadi agen perubahan, membawa perubahan bagi keluarga dan masyarakat,” terang Agus.
    Kemensos juga menargetkan lahirnya generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berdaya saing global di usia seabad Indonesia merdeka nanti. (bbs)

  • Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    Cegah OTT, KPK Minta Pemkab Sidoarjo Tutup Celah Korupsi di Anggaran dan Proyek

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur untuk memperbaiki tata kelola di tiga sektor rawan korupsi yaitu perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa (PBJ). Sorotan ini disampaikan dalam audiensi antara KPK dan jajaran Pemkab Sidoarjo di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa, 15 April 2025.

    Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menilai praktik korupsi kerap bermula dari proses perencanaan dan penganggaran yang menyimpang dari regulasi. Ia meminta Pemkab Sidoarjo segera berbenah agar tak terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau dilaporkan ke aparat penegak hukum lain.

    “Kali ini, perhatian KPK tertuju pada Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang dinilai perlu pembenahan serius agar tak terjebak dalam pusaran praktik koruptif,” ujar Ely dalam keterangan yang diterima, Rabu, 16 April 2025.

    Mengapa Sidoarjo Disorot?

    Ely menjelaskan, Sidoarjo termasuk lima daerah dengan pengawasan khusus KPK karena nilai APBD 2025 yang tinggi, yakni Rp5,947 triliun, serta banyaknya laporan dugaan penyimpangan selama tiga periode terakhir. Belanja hibah sebesar Rp284 miliar dan bantuan sosial Rp100 miliar disebut berisiko dikorupsi jika tidak diawasi ketat.

    “Pemkab Sidoarjo sekarang diisi oleh 60% incumbent. Semuanya terlibat dalam pengawasan keuangan daerah, melaksanakan amanah undang-undang, sehingga tanamkan mindset untuk pengabdian,” ujar Ely.

    Pasalnya, kata Ely, sejauh ini indikasi yang diterima KPK banyak usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang masuk melalui SIPD, tapi realisasinya berbeda. Pengadaan langsung mendominasi dan ini sudah menjadi pola umum.

    Pokir dan Perjalanan Dinas Jadi Sorotan

    KPK mencatat 709 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Sidoarjo, 209 di antaranya disetujui untuk APBD 2025. Sementara itu, anggaran perjalanan dinas DPRD sebelum efisiensi sempat mencapai Rp50,5 miliar, dengan realisasi awal sebesar Rp3,1 miliar.

    Tak hanya itu, dari 16 proyek strategis yang direncanakan tahun depan, 12 di antaranya belum menunjukkan kemajuan berarti. Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah III, Wahyudi, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam tata kelola anggaran.

    “Kami melihat masih ada risiko besar dari pengadaan langsung dan pengelolaan pokir yang jumlahnya tinggi. Kalau celah-celah ini tidak ditutup sekarang, maka potensi penindakan akan sangat terbuka ke depan,” ucap Wahyudi.

    Berdasarkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, Sidoarjo memperoleh skor 92,51, naik dibanding tahun sebelumnya. Namun, dari sisi Survei Penilaian Integritas (SPI), nilainya justru menurun tajam menjadi 67,91, turun 7,39 poin dari tahun 2023.

    KPK mengingatkan agar Pemkab tidak terlena dengan capaian MCP, karena skor SPI menunjukkan masih adanya persepsi negatif terhadap integritas pemerintahan daerah, baik dari internal maupun eksternal.

    Apa Komitmen Pemkab Sidoarjo?

    Bupati Sidoarjo, Subandi, dan Ketua DPRD Abdillah Nasih menyatakan komitmen memperbaiki sistem anggaran agar transparan dan bebas intervensi. Inspektorat juga sudah mengaudit perjalanan dinas dan melakukan reviu anggaran.

    “Kami ingin menghasilkan APBD yang transparan. Sistem yang kami bangun tidak boleh jadi alat untuk disusupi atau kegiatan yang menguntungkan pihak tertentu,” ujar Subandi.

    “Terkait pokir dan perjalanan dinas, kami terbuka terhadap masukan dan selalu berkoordinasi dengan Inspektorat,” kata Abdillah menambahkan.

    Lebih lanjut, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan reviu perencanaan dan audit atas perjalanan dinas, termasuk pengembalian kelebihan anggaran oleh pihak terkait.

    “Kami temukan bahwa titik rawan tetap ada di tahap perencanaan dan penganggaran. Prinsipnya, follow the money dan pastikan semuanya sesuai RPJMD dan RKPD,” ucapnya.

    Langkah Pencegahan Apa yang Ditempuh?

    Oleh karena itu, dalam pertemuan ini KPK dan Pemkab Sidoarjo KPK menyepakati delapan langkah perbaikan tata kelola dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

    1. Proyek strategis sesuai prosedur dan melibatkan inspektorat
    2. Progres proyek dilaporkan ke kepala daerah
    3. Pengawasan ketat atas pelaksana proyek
    4. Manajemen kepegawaian bebas KKN
    5. Penyelesaian proyek tepat waktu
    6. Revisi Perbup bantuan keuangan desa
    7. Konsolidasi dan e-audit PBJ
    8. Pemantauan berkala lewat dashboard monitoring

    Audiensi ini dihadiri pimpinan DPRD, kepala OPD, Wakil Bupati Mimik Idayana, Sekda Fenny Apridawati, dan jajaran legislatif serta eksekutif lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Sebut Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Fitnah

    Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Sebut Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Fitnah

    loading…

    Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah, Affandi Affan prihatin terkait tuduhan yang kembali mencuat mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Foto/istimewa

    JAKARTA – Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah , Affandi Affan menyampaikan keprihatinannya terkait tuduhan yang kembali mencuat mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Affan menyebut isu tersebut sebagai bentuk fitnah yang tidak hanya mencederai akal sehat, tetapi juga mengabaikan jasa besar Jokowi dalam membangun Indonesia selama dua periode pemerintahannya.

    “Kami menilai bahwa tuduhan terhadap Bapak Joko Widodo terkait ijazah palsu adalah bentuk fitnah yang tidak berdasar. Universitas Gadjah Mada telah menegaskan beliau adalah lulusan sah dari kampus tersebut, dan ijazah asli berada di tangan beliau,” ujar Affan, Rabu (16/4/2025).

    Menurut Affan, publik seharusnya lebih menghargai rekam jejak Jokowi yang telah berkontribusi besar bagi kemajuan bangsa. Di masa kepemimpinannya, Jokowi berhasil mendorong pembangunan infrastruktur secara masif, memperluas konektivitas antarwilayah, meluncurkan berbagai program pro-rakyat seperti Kartu Prakerja, bantuan sosial digital, hingga menjadi pionir dalam pemindahan ibu kota negara ke IKN Nusantara.

    “Pak Jokowi adalah pemimpin yang membuktikan kerja nyata lebih penting dari sekadar retorika. Indonesia hari ini merasakan hasil pembangunan yang berkesinambungan dan merata. Beliau adalah sosok negarawan yang layak dihormati, bukan justru dihantam oleh fitnah murahan,” lanjutnya.

    Affandi Affan yang juga merupakan pengacara dan Managing Partners Serambi Law Firm ini menegaskan Pemuda Muhammadiyah mendukung penuh penegakan hukum terhadap siapa pun yang menyebarkan hoaks dan informasi menyesatkan, apalagi yang menyerang kehormatan mantan kepala negara.

    “Kita harus dewasa dalam berpolitik dan berpendapat. Jangan menjadikan kebencian sebagai dasar untuk menyebarkan kebohongan. Bangsa ini butuh energi positif untuk membangun, bukan terus-menerus dirusak dengan narasi-narasi palsu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Affan mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk menjadi agen kebenaran di tengah derasnya arus disinformasi di era digital. Affan menekankan pentingnya literasi media dan keberanian untuk menolak hoaks, sekaligus menjaga martabat demokrasi Indonesia.

    “Pemuda Muhammadiyah mengajak semua elemen bangsa untuk menjaga marwah demokrasi dan kehormatan institusi kenegaraan. Kritik boleh, bahkan perlu. Tapi harus berlandaskan kebenaran, bukan kebohongan yang membunuh karakter,” ucapnya.

    (cip)

  • Dapur MBG di Kalibata Berhenti Beroperasi Usai Dana Hampir Rp1 Miliar Belum Dibayar Megapolitan 16 April 2025

    Dapur MBG di Kalibata Berhenti Beroperasi Usai Dana Hampir Rp1 Miliar Belum Dibayar Megapolitan 16 April 2025

    Dapur MBG di Kalibata Berhenti Beroperasi Usai Dana Hampir Rp1 Miliar Belum Dibayar
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Salah satu dapur
    Makan Bergizi Gratis
    (
    MBG
    ) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.
    Penyebabnya terkait dugaan penggelapan dana operasional oleh pihak pengelola dana, Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang hampir mencapai Rp1 miliar.
    Dilansir dari
    Tribun Jakarta
    ,
    dapur MBG
    Kalibata dioperasikan oleh Ira Mesra, mitra Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    Sejak Februari 2025, Ira telah menyuplai 65.025 porsi makanan dalam dua tahap pelaksanaan program.
    Namun, hingga dapur berhenti beroperasi, Ira mengatakan belum menerima satu rupiah pun dari yayasan untuk menutup biaya operasional.
    Kuasa hukum Ira, Danna Harly, menjelaskan bahwa seluruh pengeluaran, seperti bahan pangan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, bahkan gaji juru masak, ditanggung oleh kliennya secara mandiri.
    “Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60.000 porsi. Kita tidak dibayar sepeser pun,” kata Harly.
    Ironisnya, Harly mengatakan bahwa Yayasan MBN sebenarnya telah menerima dana sebesar Rp386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program ini.
    Akan tetapi, dana tersebut tidak pernah diteruskan kepada Ira selaku mitra pelaksana di lapangan.
    Saat Ira berupaya menagih pembayaran, justru muncul klaim sepihak dari yayasan bahwa Ira memiliki tunggakan sebesar Rp45.314.249.
    Tunggakan ini merujuk pada
    invoice
    yang dikatakan berasal dari pembelian barang oleh SPPG atau yayasan di lapangan.
    Namun, Harly dan kliennya membantah hal tersebut. Menurut Harly, seluruh kegiatan dan pengadaan dilakukan oleh Ira sendiri, tanpa campur tangan pihak yayasan.
    “Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira,” tegas Harly.
    Akibat kasus ini, Ira mengalami kerugian hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp975.375.000, dan memutuskan menempuh jalur hukum.
    Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.
    Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.
    Kasus ini memunculkan keprihatinan soal pengelolaan dana bantuan sosial, serta lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan.
    Harly mendesak BGN untuk segera turun tangan untuk mengambil langkah tegas terkait kasus ini.
    “Tapi, yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini,” kata Harly.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI dinilai perlu perbaikan data untuk ketepatan bantuan

    Pemprov DKI dinilai perlu perbaikan data untuk ketepatan bantuan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD menilai bahwa program bantuan sosial, pendidikan dan kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, keterbukaan data dan koordinasi antarpihak untuk itu perlu adanya perbaikan data yang lebih tepat.

    “Apakah benar mereka yang menerima adalah yang membutuhkan,” kata Wakil Ketua Komisi E Agustina Hermanto di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, hasil pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 dalam rapat paripurna telah selesai dilakukan.

    Ia mengatakan bahwa Komisi E memberikan sejumlah catatan kepada sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, hingga kebudayaan.

    “Kami menekankan pentingnya reformasi pendataan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), efektivitas program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan perbaikan layanan,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa Komisi E juga menyoroti program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang masih menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran, keterbukaan data dan koordinasi antarpihak.

    Agustina juga mendorong Dinas Sosial memperbaiki sistem DTKS agar penerima bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan dapat diganti secara cepat melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

    Sementara pada sektor pendidikan, Komisi E mendesak Dinas Pendidikan meningkatkan kualitas data penerima KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

    “Kami juga meminta evaluasi dampak program, bukan sekadar menghitung jumlah bantuan yang disalurkan. Penting sekali mengukur sejauh mana KJP berdampak pada prestasi siswa,” ujarnya.

    Untuk bidang kesehatan, perhatian Komisi E tertuju pada infrastruktur puskesmas, rumah sakit umum daerah (RSUD) dan pemerataan akses layanan, terutama di wilayah padat dan Kepulauan Seribu.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyoroti program Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP).

    “Pemberdayaan budaya harus melibatkan komunitas secara aktif, tidak sekadar seremoni atau pertunjukan tahunan,” kata Justin.

    Untuk Dinas PPAPP, Komisi E meminta penambahan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di luar Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), serta mendorong kolaborasi dengan operator transportasi publik dalam menangani kekerasan di ruang publik.

    “Bukan hanya membangun fisik, tapi juga membangun karakter. Program seperti Pos SAPA dan rumah ibadah sebagai pusat edukasi harus digalakkan,” katanya.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, pada tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bantuan sosial (bansos) melalui dua program utama yakni program Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

    Untuk PKD terdiri tiga jenis bantuan yakni Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)

    Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Pada tahap pertama 2025, bantuan disalurkan sekaligus untuk tiga bulan (Januari–Maret), sehingga masing-masing penerima menerima Rp900.000. Mulai April 2025, pencairan dilakukan setiap bulan.

    Jumlah penerima bansos PKD tahun 2025 meningkat menjadi 219.252 orang, dengan rincian:​ KLJ: 171.010 penerima, KAJ: 27.352 penerima dan KPDJ: 20.890 penerima​.

    Sedangkan untuk KJP Plus, untuk mendukung pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Pada tahun ini, jumlah penerimanya meningkat menjadi 707.622 siswa, naik dari 523.000 siswa pada tahun sebelumnya. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp3,2 triliun

    Total anggaran bansos DKI Jakarta 2025 mencakup untuk PKD dengan penerima meningkat menjadi 219.252 orang, tetapi belum jelas total anggarannnya, sedangkan untuk KJP Plus sebesar sebesar Rp3,2 triliun untuk 707.622 siswa. Dengan demikian, totalnya bisa lebih dari Rp3,2 triliun.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025