Tok, Pansus Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Sidang Paripurna Nasional 17 September 2025

Tok, Pansus Sepakat Bawa RUU Pengelolaan Ruang Udara ke Sidang Paripurna
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Panitia Khusus (Pansus) DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara ke sidang paripurna.
Keputusan itu diketok dalam rapat Pansus yang dihadiri seluruh perwakilan fraksi partai politik dan pemerintah di Ruang Rapat Komisi I DPR RI.
Setelah seluruh perwakilan menyampaikan pandangan atas RUU tersebut, Ketua Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara DPR RI, Endipat Wijaya, menanyakan sikap forum.
“Apakah kita menyetujui untuk kita setuju dilanjutkan kepada sidang pembicaraan tingkat kedua?” tanya Endipat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Seluruh peserta rapat kemudian menyatakan setuju RUU Pengelolaan Ruang Udara dibawa ke pembahasan tingkat dua.
Endipat menuturkan, setelah disahkan nanti, UU Pengelolaan Ruang Udara akan mengatur sinkronisasi lembaga-lembaga yang berkepentingan atas ruang udara.
Kehadiran UU itu menurutnya bakal membuat tidak hanya satu lembaga yang bertanggung jawab atas persoalan ruang udara.
UU itu juga bisa menjadi dasar hukum bagi kementerian terkait ketika muncul teknologi terbaru seperti drone taxi maupun balon udara pengangkut barang.
“Kita kasih dalam undang-undang ini payung hukumnya itu dipegang oleh teman-teman Kementerian Perhubungan,” ujar Endipat.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra itu mengatakan, kehadiran UU ini juga bisa menjadi dasar hukum terkait mekanisme penyidikan mengenai dugaan pelanggaran di ruang udara.
Selama ini, kata dia, kewenangan penyidikan tumpang tindih antar kementerian atau lembaga terkait.
“Penyidikan selama ini kalau di ruang udara itu kadang-kadang tumpang tindih, TNI AU ngerjain apa, PPNS ngerjain apa, polisi ngerjain apa. Nah di undang-undang ini kita perjelas,” tutur Endipat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.