Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut meminta agar Maung Garuda buatan PT Pindad (Persero) digunakan sebagai mobil dinas para menteri, wakil menteri (wamen), bahkan hingga kepala badan di Kabinet Merah Putih.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, arahan Prabowo untuk mobil dinas itu masih dalam tahap perencanaan. Namun, dia memastikan bahwa semua anggota kabinet termasuk kepala badan dipastikan bakal diwajibkan menggunakan Maung.
“Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Hasan mengatakan Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Keuangan yang nantinya akan mengurus soal penggunaan Maung sebagai mobil dinas anggota kabinet.
Menurutnya, arahan kepada para anggota kabinet sejalan dengan keputusan Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai mobil kepresidenan.
“Beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama,” tuturnya.
Kendati adanya arahan itu, peralihan menuju penggunaan Maung masih akan melewati kalkulasi. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah masih menghitung berapa jumlah mobil yang perlu diproduksi oleh Pindad.
“Ya dilihat dulu toh kemampuan produksinya, kalau rencananya semua kan belum tentu kita sudah mampu. Yang penting semangatnya. Kita hitung nanti,” kata Prasetyo, Selasa (29/10/2024).
Sementara itu, Prasetyo melanjutkan juga tengah mengkaji terkait dengan penggunaan mobil Toyota Alphard oleh Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) yang telah digunakan oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Kajian yang dimaksud adalah akan mengembalikannya kepada Negara atau melakukan pelelangan.
“Ya nanti kami pikirkan. Ya nanti, kan nanti begitu ada, itu kami pikirkan mobil yang lama peruntukannya seperti apa,” pungkas Prasetyo.
/data/photo/2024/11/04/6728b22dc9d46.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Menteri Hukum Sebut Pengampunan terhadap Narapidana Bisa Lewat Denda Damai")
