Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri bakal menggelar audiensi dengan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan beberapa tokoh lainnya.
Berdasarkan undangan dari internal kepolisian, audiensi itu bakal digelar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan sekitar 11.00 WIB.
“Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan Refly Harun dan Tim,” dalam undangan tersebut, dikutip Rabu (19/11/2025).
Sebelumnya, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie mengatakan pihaknya bakal mengumpulkan persoalan terkait dengan kinerja Polri usai resmi dibentuk.
Pengumpulan itu dilakukan dengan mendengarkan aspirasi publik dari berbagai kalangan, baik itu LSM, organisasi masyarakat hingga mahasiswa.
“Seminggu sekali itu kami manfaatkan untuk mengadakan public hearing, tatap muka, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang,” ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025)
Jimly menambahkan hasil dari rapat rutin itu nantinya dikaji secara internal oleh komisi percepatan reformasi Polri. Setelahnya, tim reformasi bakal merumuskan suatu kebijakan untuk nantinya bakal dikeluarkan untuk agenda reformasi Polri ke depannya.
Namun demikian, Jimly mengemukakan bahwa kebijakan baru ini tidak serta-merta langsung diterapkan pada Polri. Pasalnya, penerapan kebijakan baru dari hasil tim reformasi ini bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.
“Nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita lapor ke Presiden,” pungkasnya.