Tidak Ada Lagi Bantuan Militer untuk Mesin Perang Netanyahu

PIKIRAN RAKYAT – Amerika Serikat didesak untuk menghentikan pasokan senjata ke Israel yang sedang menjajah Palestina. Desakan ini datang dari Senator AS, Bernie Sanders yang turut menyoroti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Israel.

“(Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu tidak mengizinkan bantuan apa pun masuk ke Gaza selama 22 hari. Ia melanggar gencatan senjata, dan melanjutkan kampanye pengeboman yang telah menewaskan lebih dari 50.000 orang,” katanya.

Saat ini, Israel melanjutkan penjajahannya di Jalur Gaza dan melakukan serangan demi serangan setelah gagalnya kesepakatan fase kedua gencatan senjata. Kini, warga Palestina yang tewas kian bertambah.

“Sekarang dia mengancam pendudukan jangka panjang di Gaza,” kata Sanders dilaporkan Anadolu Agency.

Desakan dari Sanders ini setelah Israel melancarkan serangan udara pada Selasa, 18 Maret 2025 ke Jalur Gaza. Sejak serangan tersebut, sedikitnya 730 orang tewas meskipun situasi masih gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku pada bulan Januari.

“TIDAK ADA LAGI BANTUAN MILITER UNTUK MESIN PERANG NETANYAHU,” kata Sanders.

Dilaporkan kantor berita WAFA, sejak serangan Oktober 2023 hingga saat ini, 50.183 warga Palestina tewas yang sebagian besar wanita dan anak-anak. Selain itu, 113.828 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka.

Terlebih lagi, sedikitnya 10.000 orang tidak diketahui keberadaannya, diduga tewas di bawah reruntuhan rumah mereka di seluruh wilayah Gaza.

Badan khusus pemindahan paksa warga Palestina

Israel secara terang-terangan akan membentuk badan pemerintah yang mengurusi pemindahan paksa warga Palestina di Jalur Gaza. Hal ini telah dikonfirmasi oleh seorang juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin, 24 Maret 2025.

Badan tersebut sedang disusun setelah mendapat persetujuan dari kabinet keamanan Israel menyusul rencana Menteri Pertahanan, Israel Katz. Rencana pembentukan badan ini lantas menuai reaksi keras dari Arab Saudi.

Arab Saudi mengecam pengumuman Israel tentang badan yang bertujuan mengusir warga Palestina. Sementara, Mesir dan negara-negara Arab lainnya masih belum bersikap.

Rencana Kementerian Pertahanan Israel ini merupakan tindak lanjut dari saran Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump sebelumnya meminta agar penduduk Palestina di Gaza dipindahkan ke negara lain.

Kelompok hak asasi manusia dan kritikus di seluruh dunia menilai hal ini sebagai pembersihan etnis, pemindahan paksa suatu populasi dari rumahnya. Namun, Israel menyebut pemindahan paksa ini sebagai ‘sukarela’.

“Mempersiapkan keberangkatan sukarela penduduk Jalur Gaza ke negara ketiga dengan cara yang aman dan terkendali,” kata sang juru bicara dilaporkan Al Jazeera.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News