Tertibkan Pengemis dan Kendaraan dengan Knalpot Brong

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencetuskan kebijakan tegas dengan menertibkan pengemis serta pengguna knalpot brong. Pria berusia 53 tahun itu menyatakan akan bersikap tegas demi membangun mental masyarakat Jawa Barat di bawah kepemimpinannya.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut mengungkapkan bahwa kali ini ia akan fokus menindak pengemis dan pemilik kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Pernyataan ini disampaikannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 dikutip VOI.ID.

“Saya mohon maaf jika nanti saya terlihat sedikit galak. Para pengemis akan saya tertibkan, begitu pula dengan pengguna knalpot brong yang akan saya benahi,” ujar Dedi Mulyadi.

Dedi menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upayanya membentuk masyarakat Jawa Barat yang beradab dan bermartabat, bukan hanya sekadar membangun infrastruktur.

“Jika tugas saya sebagai pemimpin hanya sebatas membangun jalan, membuat irigasi, menyediakan rumah bagi masyarakat kurang mampu, serta mendirikan sekolah, itu bukan hal yang sulit bagi saya. Namun, yang paling utama bagi saya adalah mengubah pola pikir masyarakat Jawa Barat dari sikap malas menjadi pejuang sejati,” lanjutnya.

Memasuki awal bulan Syawal 2025 atau 1446 H, Dedi melihat momen ini sebagai titik awal perubahan menuju kebangkitan dan kemajuan.

“Itu harapan saya,” tegasnya.

Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terus melakukan berbagai gebrakan di wilayah Tanah Pasundan. Dalam lebih dari sebulan kepemimpinannya, sejumlah aksi telah dilaksanakan.

Mulai dari penertiban bangunan liar, khususnya di kawasan Puncak Bogor, penertiban sopir angkot, hingga penanganan masalah sampah di sungai. Berbagai langkah ini diambil demi menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan masyarakat yang lebih disiplin.

Dengan berbagai kebijakan yang diterapkannya, Dedi Mulyadi berharap dapat membawa perubahan nyata bagi masyarakat Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa ketegasannya bukanlah semata-mata untuk menekan, melainkan untuk membangun karakter masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing.