BONDOWOSO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait masih banyaknya penolakan atas proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut Bahlil, Kementerian ESDM akan tetap melakukan sosialisasi di daerah-daerah yang memiliki potensi panas bumi. Bahlil mengakui jika sejatinya penolakan yang terjadi karena masyarakat memang memiliki berbagai pertimbangan, untuk itu ia mengedepankan komunikasi dengan pihak yang terlibat.
“Kita sosialisasikan secara baik. Kalau memang saudara-saudara kita di sana masih mempertimbangkan, ya kita tetap komunikasi dulu. Jangan dulu kita lakukan,” ujar Bahlil kepada awak media di PLTP Ijen, Kamis, 26 Juni.
Untuk itu Bahlil mengaku tetap akan memprioritaskan daerah-daerah yang memang memiliki potensi dan ingin mengembangkan proyek panas bumi untuk sumber pembangkit listrik.
“Bagi daerah-daerah yang memang saudara-saudara kita sudah pingin, pemerintahnya pingin, ya itu dulu yang kita prioritaskan. Jadi ini kan harus pelajaran psikologis. Suasana kebatinan harus semuanya baik, ya,” terang Bahlil.
Dengan pertimbangan tersebut ia menegaskan pemerintah akan menjalankan proyek panas bumi jika masyarakat sudah mau menerima potensi tersebut untuk dikembangkan
“Kalau belum bisa menerima, jangan dulu kita melakukan secara tergesa-gesa,” tandas Bahlil.
Sebelumnya Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi akan segera menemui Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Melkiades Laka Lena untuk membahas kelanjutan proyek panas bumi atau geothermal di Pulau Flores. Pertemuan ini juga akan membahas terkait kelanjutan penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Eniya menjelaskan, Kementerian ESDM telah menerjunkan tim secara langsung ke enam lokasi panas bumi di Pulau Flores untuk melakukan uji petik atau verifikasi dan validasi data lapangan. Hasil uji petik tersebut kemudian sudah dilaporkan secara langsung kepada Eniya untuk kemudian dibahas bersama pemangku kepentingan di NTT.
“Laporannya sudah ke saya, tapi saya akan bertemu Pak Gubernur (NTT) mungkin minggu depan,” ujar Eniya kepada awak media saat ditemui di The Langham Jakarta, Rabu, 19 Juni.