JABAR EKSPRES – Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg yang terjadi di berbagai daerah di Jawa Barat memicu antrean panjang warga di pangkalan resmi. Warga saat ini seolah masih ‘berburu’ gas bersubsidi tersebut.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Barat menegaskan, kebijakan distribusi gas bersubsidi sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Kendati demikian, Analis Ketahanan Energi Dinas ESDM Jawa Barat, Arnold Mateus, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait kondisi ini.
BACA JUGA:Pangkalan Gas Melon Mulai Kewalahan Layani Warga setelah Larangan Penjualan ke Warung
“Sebenarnya ini ada di ranah pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam urusan perdagangan,” kata Arnold kepada awak media di Bandung, Senin (3/2).
Menurutnya, Dinas ESDM Jawa Barat saat ini fokus menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar pasokan LPG 3 kg tetap lancar dan tidak menimbulkan antrean panjang seperti yang terjadi di berbagai daerah.
“Kami coba berkomunikasi intens dengan Kementerian ESDM terkait distribusi elpiji, supaya bisa sampai ke masyarakat dan tidak terjadi kelangkaan,” ujarnya.
BACA JUGA:Di Tengah Polemik Larangan Penjualan LPG 3 Kg, Maling Tabung Gas Beraksi pada Siang Bolong
Sejak diberlakukannya aturan baru pada 1 Februari 2025, di mana pembelian LPG 3 kg hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi Pertamina, antrean panjang terjadi di berbagai wilayah.
Di salah satu pangkalan di Jalan Suryani, Kota Bandung, antrean sudah terjadi sejak pagi, bahkan pembeli datang dari luar daerah seperti Cimahi.
Kelangkaan ini juga berdampak pada pelaku usaha kecil seperti Arumsari (70), yang bergantung pada LPG 3 kg untuk usaha warung pindangnya.
“Biasanya bisa beli beberapa kali dalam seminggu, sekarang cuma boleh satu tabung. Padahal saya butuh empat tabung sehari,” keluhnya.