Terdampak BBM Pertamina, Advokat Minta Wamen Juga Dilarang Rangkap Komisaris BUMN Nasional 12 Agustus 2025

Terdampak BBM Pertamina, Advokat Minta Wamen Juga Dilarang Rangkap Komisaris BUMN
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengacara Viktor Santoso Tandiasa meminta Mahkamah Konstitusi (MK) melarang wakil menteri merangkap jabatan menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Permohonan Viktor teregister dengan Nomor Perkara 128/PUU-XXIII/2025 yang menguji Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Menurut Viktor, menteri atau wakil menteri yang merangkap jabatan melanggar konstitusi.
“Pada pokoknya praktik rangkap jabatan menjadi komisaris adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi yang menimbulkan ketidakpastian hukum,” kata Viktor di Gedung MK, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Menurut Viktor, ketika menteri atau wakil menteri merangkap jabatan komisaris maka fungsi pengawasan di perusahaan BUMN tidak berjalan maksimal.
Tugas komisaris, kata Viktor, mengawasi dan memberi nasihat pada jajaran direksi perusahaan BUMN.
Komisaris yang tidak maksimal menjalankan tugasnya membuat BUMN berpotensi mengalami kerugian. Contohnya adalah kasus bahan bakar minyak (BBM) Pertamax yang diblending dengan BBM dengan jenis lebih rendah.
“Contoh misalkan kayak BBM oplosan kemarin, itu kan juga salah satunya kan harusnya ada pertanggungjawaban komisaris di situ. Kok bisa sampai terjadi praktik seperti itu?” tutur Viktor saat ditemui usai sidang.
Dalam permohonannya, Viktor meminta ketentuan norma Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara tidak hanya melarang menteri merangkap jabatan.
Ia meminta MK mengubah pasal itu dan menyatakan dengan tegas wakil menteri masuk dalam subyek yang juga dilarang merangkap jabatan.
“Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu,” bunyi permohonan Viktor.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.