Temuan Transparansi Internasional: KPU Sewa Apartemen Rp 45-55 Juta Per Bulan Nasional 4 Juni 2025

Temuan Transparansi Internasional: KPU Sewa Apartemen Rp 45-55 Juta Per Bulan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Transparansi Internasional
Indonesia (TII) menjabarkan sejumlah temuan
pengadaan apartemen
untuk para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Temuan itu didasarkan pada penelusuran dengan sumber terbuka di lpse.kpu.go.id.
Anggota TII, Agus Sarwono, memaparkan, dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan adanya pengadaan sewa apartemen delapan unit yang dilakukan pada 16 Januari 2024.
Sewa apartemen itu terdapat dalam detail paket 994.002.0B.001079 dengan keterangan Sewa di Kantor KPU Imam Bonjol.
Nilai anggaran mencapai Rp 1,08 miliar dengan rincian apartemen tipe 2BR delapan unit selama tiga bulan dengan harga satuan Rp 45 juta per bulan, dan apartemen tipe 3BR empat unit dengan harga satuan Rp 55 juta per bulan.
Lama sewa 12 unit apartemen ini adalah tiga bulan.
Sewa apartemen yang sama dilakukan perpanjangan untuk sembilan bulan, terhitung April-Desember 2024, untuk tujuh unit apartemen dengan satuan Rp 55 juta per bulan dengan nilai total Rp 3,84 miliar.
“Nah pertanyaan jadi begini, kok bores banget di KPU? Nah perlu dicek nih bagaimana mekanisme perencanaan dalam sisi pengadaan gitu ya,” kata Agus saat ditemui di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).
Dia juga berharap temuan ini bisa ditindaklanjuti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan melakukan audit dengan lebih dalam.
“Kami minta kawan-kawan BPK itu untuk mendalaminya semua pengadaan barang dan jasa lewat pendekatan
audit investigatif
,” imbuhnya.
Selain apartemen, Transparansi Internasional juga menemukan paket belanja sewa kantor yang dilakukan untuk ruang kerja pimpinan, ruang meeting, dan ruang pleno di apartemen dengan harga satuan Rp 40 juta per bulan.
Sedangkan ruang tunggu dan tamu empat unit dengan harga Rp 35 juta per bulan.
Temuan ini menambah catatan anggaran janggal yang dilakukan KPU setelah temuan pengadaan jet pribadi dan helikopter yang telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Mei 2025.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.