Tempat Fasum: Masjid Istiqlal

Pernyataan Lengkap Jokowi usai Gibran Digoyang Isu Pemakzulan

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara mengenai wacana pemakzulan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden. Wacana itu diketahui disuarakan oleh sejumlah purnawirawan TNI.

“Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” tutur Jokowi sebagaimana dilansir dari Solopos, Senin (9/6/2025).

Jokowi menyatakan adanya pihak yang melayangkan surat usulan pemakzulan Gibran ke DPR merupakan dinamika demokrasi. Artinya, lanjut dia, hal tersebut merupakan hal yang wajar atau biasa dalam negara demokrasi.

“Bahwa ada yang menyurati seperti itu ya itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi kan,” ujar dia. Jokowi menjelaskan Pilpres 2024 memilih satu paket Presiden dan Wapres.

Kondisi itu, menurut dia, berbeda dengan apa yang terjadi di Filipina. “Pemilihan Presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina kan sendiri-sendiri. Di kita ini satu paket,” kata dia.

Sehingga Jokowi menyatakan penting untuk mengikuti mekanisme ketatanegaraan yang ada. “Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita punya mekanisme, harus diikuti,” terang dia.

Jokowi menerangkan pemakzulan Presiden atau Wapres bisa dilakukan bila yang bersangkutan terjerat korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran kategori berat.

“Kita punya mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu Presiden atau Wakil Presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat,” kata dia.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan telah resmi sampai ke meja Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengonfirmasi surat itu telah sampai ke Senayan. Surat itu juga telah diteruskan ke pimpinan MPR-DPR. “Iya, benar kami sudah terima surat tersebut dan sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra pada Selasa (3/6/2025).

Respons Pimpinan MPR

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani akhirnya merespons ihwal surat kiriman dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Akan tetapi, Muzani hanya irit bicara dan mengaku hingga hari ini belum masuk kantor lantaran bertepatan menjelang Hari Raya Iduladha 1446 H.

“Saya belum masuk kantor beberapa hari ini karena mau lebaran ini,” ujarnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6/2025).

Lebih lanjut, Sekjen Gerindra ini enggan menjawab apakah surat itu akan segera dibahas di pihaknya atau tidak.

Adapun, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menjelaskan skema tindak lanjut surat yang masuk ke sekretariat MPR. Termasuk, surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia menjelaskan, bilamana surat yang masuk ke sekretariat MPR itu dianggapnya penting, maka pihaknya akan segera melakukan rapat pimpinan (rapim) MPR.

“Di sekretariat itu kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan Rapim, Rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana terhadap masukan surat tersebut begitu. Nah, ini rapimnya belum ada,” terangnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/6/2025).

09/06/2025 21:02
Di Depan Fadli Zon, Megawati ‘Sentil’ Rencana Penulisan Ulang Sejarah

GELORA.CO – Rencana pemerintah menulis ulang sejarah jadi sorotan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Di hadapan, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketum PDIP ini sedikit menyentil soal rencana ini.

Mulanya, Megawati membahas soal TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 yang menjatuhkan ayahnya, sang Presiden Pertama Indonesia Soekarno. Dia juga heran, keberadaan TAP MPRS ini jarang sekali jadi pertanyaan orang, seolah mereka lupa akan sejarah.

Megawati mengatakan tidak gampang menjadi Indonesia. Menurutnya, sejarah seolah dipotong dan hanya diingat ketika zaman Orde Baru.

“Menjadi Indonesia itu bukannya gampang, tapi sekarang sepertinya sejarah itu hanya dipotong, cap, diturunkan TAP ini, lalu yang namanya sejarah itu hanya ketika zaman Orde Baru,” kata Megawati dalam acara pembukaan pameran foto Guntur Soekarnoputra di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).

“Saya bisa menerangkan bahwa ini adalah aliran sejarah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang seharusnya sebagai insan republik ini, tahu apa dan bagaimana sejarah kita,” imbuhnya.

Megawati lalu menyapa Fadli Zon yang juga hadir dalam acara ini. Ia berkata kepada Fadli bahwa berbeda itu diperbolehkan, seperti konsep Bhinneka Tunggal Ika.

“Ini kebetulan ada Pak Menteri Kebudayaan, kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu jua, tapi jangan, jangan sepertinya, terus ada bagian dari manusia Indonesia, sepertinya dibedakan,” ujarnya.

Dia mengatakan semangat pancasilais harus digaungkan dengan lantang dengan ucapan dan tindakan. Dia menyoroti apakah semangat pancasilais hanya dilakukan secara lisan.

“Jadi padahal kita katanya, katanya, kalau saya pasti pancasilais, yang hadir saya tidak tahu, apakah hanya verbal Pancasila, atau memang pancasilais,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah dengan mengambil hal-hal positif, bukan sebuah pelanggaran selama tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan di masa lalu.

Pernyataan itu dilontarkan setelah usulan Kementerian Kebudayaan yang ingin menulis ulang sejarah Indonesia menuai kritik dari sejumlah pihak, yang khawatir ada politisasi.

“Saya kira tidak ada masalah selama itu tonenya positif, di mana kami tidak mencari-cari kesalahan. Masa-masa sejarah perjuangan Indonesia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kami ingin menonjolkan pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman itu,” tutur Fadli Zon ditemui di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025).

Menurut Fadli fungsi sejarah adalah mempersatukan kebenaran bangsa demi menghindari terjadinya pecah belah. Dia pun meyakinkan masyarakat tak perlu khawatir dengan proses penulisan ulang sejarah yang hendak dilakukan Kementerian Kebudayaan karena ditulis oleh sejarawan, bukan aktivis apalagi politikus.

“Jadi kita tidak perlu khawatir, pasti punya kompetensi di dalam menulis sejarah itu. Justru yang kami khawatir kalau sejarah itu ditulis oleh para aktivis yang punya perspektif masing-masing. Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas karena ini negara demokrasi,” ujar dia.

07/06/2025 19:10
Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda… Nasional 7 Juni 2025

Megawati Colek Fadli Zon soal Sejarah dan Kebudayaan: Kita Boleh Berbeda…
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden ke-5 RI
Megawati
Soekarnoputri beberapa kali mencolek Menteri
Kebudayaan

Fadli Zon
dalam sambutannya di acara pameran foto milik sang kakak, Guntur Soekarnoputra yang bertajuk ‘Pameran Foto Gelegar Foto Nusantara 2025: Potret
Sejarah
dan Kehidupan di Galeri Nasional (Galnas) Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (7/6/2025).
Diketahui, Fadli Zon turut hadir dalam acara pembukaan pameran foto karya Guruh Soekarnoputra tersebut.
Megawati menyapa Menteri Kebudayaan saat berbicara mengenai
sejarah
yang dipotong karena adanya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.
Menurut dia, turunnya TAP MPRS itu membuat sejarah dimulai hanya saat zaman Orde Baru. Meskipun, aturan itu akhirnya sudah dicabut pada 2024.
Untuk itu, Megawati menyebut, tengah mengumpulkan ahli sejarah guna mengetahui sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Saya sedang mengumpulkan ahli-ahli sejarah, ini kebetulan sudah Pak Menteri Kebudayaan,” kata Megawati.
“Kita boleh berbeda, Bung Karno juga bilang begitu, malah dibuat namanya Bhineka Tunggal Ika, bermacam-macam, tapi satu jua. Tapi jangan, jangan sepertinya, terus ada bagian dari manusia Indonesia, sepertinya dibedakan,” ujarnya melanjutkan.
Kemudian, Megawati kembali mencolek Fadli Zon saat sedang bicara mengenai sejarah penjajahan oleh Belanda dan bagaimana Wakil Presiden pertama RI Bung Hatta mengenyam pendidikan di Belanda.
“Setelah itu, Bung Karno, dengan teman-temannya, Bung Hatta dari Belanda, dia merasa meskipun sekolah di sana, dia punya nurani. Enggak bisa, biar saya sekolah di Belanda dengan teman-temannya, pulang dia,” katanya.
“Mana ada tahu sejarah seperti ini? Ayo, Pak Menteri Kebudayaan, jangan asal berbicara soal
kebudayaan
saja. Kebudayaan Indonesia begitu tingginya, mari kita pelajari, kalau mau kita disebut namanya orang Indonesia,” ujar Megawati lagi.
Terakhir, putri Presiden Pertama RI Soekarno ini kembali mencolek Fadli Zon saat mengungkapkan kekagumannya terhadap Amerika dan China dengan ideologi yang tinggi.
“Saya melihat Amerika, saya melihat China, saya betul-betul iri mereka bisa menanamkan terus menerus, terserap ideologinya tapi terus menerus regenerasi
for the future
dengan sebuah visioner ke depan, tidak seperti sekarang ini, terpotong-potong, itu bapak budaya (Menteri Kebudayaan),” kata Megawati.
Megawati menegaskan bahwa budaya dan sejarah tidak boleh terpotong-potong. Dia mengibaratkan dengan tarian yang disebutnya selalu ada roh dari setiap tarian.
Diketahui, pemerintah tengah mengerjakan proyek
penulisan ulang sejarah nasional
Indonesia.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon sebelumnya mengatakan, penulisan ulang sejarah bakal menekankan tone atau nuansa positif agar sejarah menjadi instrumen pemersatu bangsa, bukan pemicu konflik atau perpecahan.
“Jadi, kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal, Jakarta pada Jumat, 6 Juni 2025.
Namun, Fadli Zon menyebut bahwa yang paling utama dari penulisan ulang sejarah adalah menonjolkan pencapaian dan prestasi di masa lampau.
Dengan kata lain, menurut dia, penulisan sejarah tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/06/2025 16:54
Fadli Zon Minta Publik Tak Cemas Soal Penulisan Sejarah Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon meminta supaya publik tidak khawatir ihwal penulisan sejarah Indonesia yang saat ini sedang digodok pemerintah.

Terkhusus, kepada publik yang khawatir bila penulisan sejarah itu sudah usai maka ada potensi sejarah yang lain dianggap tidak resmi atau bahkan tidak sah.

“Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu, karena yang menulis sejarah ini adalah para sejarawan. Jadi yang menulis ini bukan aktivis, bukan politikus,” tegasnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Sabtu (7/6/2025).

Dia beranggapan bahwa para sejarawan yang saat ini mengerjakan hal tersebut tentu memiliki kompetensi dalam menulis sejarah. Pasalnya, merekalah ‘dokter’ dan ‘profesor’ dalam bidang itu.

“Justru yang kita khawatir kalau sejarah itu ditulis oleh para aktivis yang punya perspektifnya masing-masing. Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, apalagi yang resmi atau yang semacam itu, tidak bisa ditulis oleh [siapa] misalnya,” jelas politisi Gerindra tersebut.

Meski demikian, dia juga berpendapat bilamana seseorang ingin menulis sejarah kehidupannya sendiri itu sah-sah saja dilakukan.

“Tapi kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas, kan ini negeri demokrasi gitu,” tuturnya.

Lebih jauh, Fadli Zon juga mengemukakan tone atau nuansa positif dalam penulisan sejarah Indonesia dimaksudkan untuk persatuan bangsa, bukan untuk memecah belah bangsa.

“Jadi kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah belah bangsa,” bebernya.

Adapun beberapa waktu lalu, eks Wakil Ketua DPR RI ini juga pernah menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan.

Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar.

“Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

07/06/2025 13:21
PKS Dukung Penulisan Ulang Sejarah dengan "Tone" Positif, asalkan Obyektif dan Faktual Nasional 7 Juni 2025

PKS Dukung Penulisan Ulang Sejarah dengan “Tone” Positif, asalkan Obyektif dan Faktual
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden Partai Keadilan Sejahtera (
PKS
)
Al Muzzammil Yusuf
menyatakan dukungan terhadap
penulisan ulang sejarah
nasional dengan
tone
atau nuansa positif seperti disampaikan oleh Menteri Kebudayaan
Fadli Zon
.
Menurut Muzzammil, pembaruan sejarah merupakan hal wajar selama dilakukan secara obyektif, proporsional, dan faktual.
Hal itu disampaikan Muzzammil kepada awak media usai menghadiri kegiatan pemotongan hewan kurban di Kantor DPTP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (7/6/2025).
“Kita berharap tentu
penulisan sejarah
dari waktu ke waktu, semangat obyektivitas, proporsional, mencakup semua aspek, semua daerah, semua tokoh kita hargai dan tentu harus faktual ya,” kata Muzzammil.
Dia menilai bahwa latar belakang Fadli Zon sebagai lulusan sastra Universitas Indonesia dan posisinya sebagai Menteri Kebudayaan akan membuat proses penulisan ulang sejarah dilakukan dengan pertimbangan yang matang.
“Pak Fadli Zon jurusan sastra di UI, saya di politik. Jadi, kalau beliau berpikir tentang penulisan sejarah, apalagi beliau juga Menteri Kebudayaan kita, tentu dengan pertimbangan yang matang, semua pakar akan dilibatkan, semua pihak bisa berkontribusi,” ujar Muzzammil.
Pernyataan ini merespons wacana yang disampaikan Fadli Zon beberapa waktu lalu terkait perlunya
penulisan ulang sejarah nasional
dengan
tone
positif untuk mempersatukan kebenaran bangsa.
Wacana tersebut memicu diskusi publik terkait potensi bias dalam narasi sejarah.
Menanggapi hal itu, Muzzammil menekankan pentingnya menjaga keseimbangan narasi sejarah, baik dari sisi tokoh, wilayah, maupun peristiwa.
“Kita dukung penulisan sejarah setiap bangsa memang sering, biasa untuk di-
update
, disempurnakan. Kita dukung, tidak ada masalah, sejauh obyektivitas, keterlibatan semua pihak, saya kira Pak Fadli Zon akan memperhatikan itu,” kata anggota DPR empat periode ini.
Sebelumnya diberitakan, Fadli Zon menyebut bahwa penulisan ulang sejarah dengan
tone
positif dibutuhkan agar sejarah menjadi instrumen pemersatu bangsa, bukan pemicu konflik atau perpecahan.
“Jadi, kita tentu
tone
-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
Namun, Fadli Zon menyebut bahwa yang paling utama dari penulisan ulang sejarah adalah menonjolkan pencapaian dan prestasi di masa lampau.
Dengan kata lain, menurut dia, penulisan sejarah tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/06/2025 12:36
Fadli Zon Respons Kritikan Rencana Permanenkan Stairlift Borobudur: Perlu Piknik!

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon merespons kritikan yang ada soal wacana mempermanenkan stairlift di Candi Borobudur.

Menurut dia, stairlift tidak bersifat masif (merusak). Sarana ini pun bahkan sudah diaplikasikan di situs-situs sejarah (heritage) dunia. Sebab itu dia menulai Indonesia sudah terlambat.

“Kita ini terlambat. Jadi kita memang perlu piknik gitu ya, untuk melihat warisan budaya misalnya di Angkor Wat, di Antropolis, ya di mana-mana itu sudah dipasang. Itu namanya bagian dari inklusivitas,” ujarnya di Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Sabtu (7/6/2025).

Inklusivitas yang dimaksudnya ini adalah dapat mempermudah atau membantu mereka yang sudah terbilang tua hingga tidak mampu karena keterbatasan fisik (difabel atau disabilitas).

Selain itu, dia menekankan stairlift ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang yang menyebut harus memberi akses kepada kalangan disabilitas, senior (tua), hingga mereka yang mengalami kecelakaan (accident).

“Jadi itu sudah dipasang, sudah umum, jadi tidak perlu ada kontroversi san tidak merusak sama sekali. Jadi tidak perlu ada satu polemik yang menurut saya tidak ada apa-apanya karena ini sudah dilakukan di seluruh dunia. Saya bisa berdebat dengan mereka yang kontra itu, tidak ada masalah,” tegas Fadli Zon.

Sebelumnya, pembangunan staurlift sementara di Candi Borobudur mendapat sorotan dari warganet. Di mana, sarana portabel itu baru dibangun jelang kunjungan Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (29/5/2025).

“Itu pakai dari kayu, pakai bantalan. Itu juga tidak ada yang merusak. Itu biasa juga digunakan di situs-situs dunia. Saya sudah melihat banyak situs-situs dunia juga melakukan itu. Misalnya kalau keperluan tertentu,” ujar Fadli Zon di Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

07/06/2025 10:48
Momen Penyembelihan Sapi Kurban Prabowo-Gibran di Masjid Istiqlal

Sapi kurban milik Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disembelih hari ini Sabtu (7/6). Pemyembelihan dipimpin oleh Plt Imam Besar Masjid Istiqlal Mulawarman Hannase.

Sapi milik Prabowo disembelih lebih dulu, disusul penyembelihan sapi milik Gibran. Penyembelihan berjalan dengan lancar.

07/06/2025 10:19
Fadli Zon: "Tone" Positif Penulisan Sejarah untuk Persatukan Kebenaran Bangsa Nasional 7 Juni 2025

Fadli Zon: “Tone” Positif Penulisan Sejarah untuk Persatukan Kebenaran Bangsa
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Kebudayaan

Fadli Zon
mengungkapkan bahwa
tone
atau nuansa positif dalam
penulisan sejarah
Indonesia juga dimaksudkan untuk persatuan bangsa, bukan sebaliknya yakni memecah belah bangsa
“Jadi, kita tentu
tone
-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa. Untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah-belah bangsa,” kata Fadli Zon di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
Namun, Fadli menyebut bahwa yang paling utama dari
penulisan ulang sejarah
adalah menonjolkan pencapaian dan prestasi di masa lampau.
Dengan kata lain, menurut dia, penulisan sejarah tidak mencari-cari kesalahan masa lalu.
“Di masa-masa itu, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ini kan juga lebih banyak
highlight
ya, lebih banyak garis besar. Kita ingin menonjolkan pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas, dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman (lampau) itu,” ujar Fadli Zon.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan nada positif dalam penulisan ulang sejarah.
“Saya kira tidak ada masalah dengan
tone
positif itu, artinya kita tidak mencari-cari kesalahan,” kata Fadli Zon.
Dia berpendapat bahwa penulisan ulang sejarah dengan nada positif bertujuan untuk mempersatukan kebenaran bangsa.
Fadli juga menegaskan bahwa penulisan sejarah akan dilakukan oleh para sejarawan yang ahli di bidangnya, sehingga publik tidak perlu khawatir.
Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah akan memiliki nada positif, bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.
Hal ini disampaikan Fadli merespons kabar yang menyebut
term of reference
(TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan dua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
”
Tone
kita adalah
tone
yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” ujar Fadli, saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat pada 1 Juni 2025.
Menurut dia, pembaruan buku sejarah akan dilakukan dengan mengedepankan perspektif Indonesia-sentris. Hal ini untuk menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda.
“Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kita inginkan
tone
-nya dari sejarah kita itu adalah
tone
yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” kata Fadli Zon.
Sebelumnya, dalam acara Satu Meja The Forum Kompas TV, aktivis HAM Beka Ulung Hapsara menyoroti sudut pandang korban pelanggaran HAM berat masa lalu dalam penulisan sejarah ulang.
Sebab, menurut dia, hanya ada dua peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang masuk dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional tersebut.
“Ketika kami mendapat TOR, peristiwa pelanggaran HAM yang berat itu hanya dua yang ada (dalam penulisan sejarah ulang), sementara kalau kita merujuk pada status hukum yang dikeluarkan Komnas, hasil penyelidikannya sampai saat ini ada 13 yang belum selesai,” katanya.
Menurut Beka, jika hal ini terjadi, korban pelanggaran HAM berat masa lalu akan semakin dilupakan, padahal mereka memiliki rasa trauma dan keadilan belum hadir.
“Pada titik itu juga saya kira penting sebenarnya menghadirkan perspektif korban untuk ditulis dalam sejarah,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/06/2025 08:59
Iduladha Bukan Hanya Soal Ritual Kurban

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap makna Hari Raya Iduladha yang diperingati seluruh umat muslim pada hari ini. Menurut Puan, esensi Iduladha bukan hanya sebatas melakukan kurban atau penyembelihan hewan.

“Iduladha bukan hanya soal ritual ibadah kurban. Lebih dari itu, ini adalah refleksi tentang bagaimana kita harus berani berkorban demi kepentingan yang lebih besar, berbagi kepada sesama, menumbuhkan keikhlasan,” kata Puan di Jakarta, Jumat 6 Juni.

Menurut putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu, Iduladha mengajarkan masyarakat untuk peduli kepada sesama, khususnya bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan.

“Iduladha juga memberikan teladan tentang semangat gotong royong dan memperkuat empati sosial antar sesama. Bagi yang memiliki kelapangan rezeki, inilah saat yang tepat untuk berbagi dan memperkuat persaudaraan,” tutur Puan.

Ia melanjutkan, semangat Iduladha juga bisa menjadi energi kolektif bagi seluruh penyelenggara negara untuk selalu memperjuangkan kebutuhan rakyat. Khususnya, kata Puan, bagi mereka yang hidup dalam kesulitan dan keterbatasan.

“Pengorbanan sejati adalah ketika kita menempatkan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itulah hakikat kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” ujarnya.

Di satu sisi, Puan berharap momentum kurban menjadi sarana untuk memberdayakan peternak lokal yang bertujuan untuk menguatkan perekonomian. Hal ini pun menjadi salah satu bentuk gotong royong sosial sebagai ciri khas warga negara Indonesia.

“Semoga kurban yang kita tunaikan tahun ini tidak hanya menjadi amal ibadah, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam membangun ketahanan sosial dan ekonomi rakyat kecil,” ungkap Puan.

Atas dasar itu, Puan mengajak seluruh masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momen reflektif untuk memperkuat rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial.

“Mari kita jadikan Iduladha sebagai momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan: bahwa dalam setiap langkah dan keputusan, rakyat harus selalu menjadi yang utama,” tutupnya.

Hari ini, Puan melaksanakan salat Idualdha 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Sebelum salat Id dimulai, Puan sempat menunggu di ruang holding bersama Presiden Prabowo Subianto, para menteri, dan pejabat lainnya.

07/06/2025 08:14
10 Pesan Rahasia Antara Prabowo dan Megawati, Sinyal PDIP Merapat? Nasional

Pesan Rahasia Antara Prabowo dan Megawati, Sinyal PDIP Merapat?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden
Prabowo
Subianto dan Presiden ke-5 RI
Megawati
Soekarnoputri saling berbagi pesan rahasia.
Pesan keduanya tersebut disampaikan melalui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sektretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi ketika menyambangi kediaman Megawati beberapa waktu lalu.
Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu mengaku bahwa silaturahminya ke rumah Megawati diutus oleh Prabowo sekaligus untuk menyampaikan pesan.
“Ya, kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan yang sudah disampaikan,” kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Meski begitu, Dasco enggan mengungkap isi pesan dari Prabowo kepada Megawati. Menurut dia, pesan itu bersifat rahasia atau konfidensial.
“Pesan itu enggak boleh disampaikan dong di sini. Konfidensial,” ujar Dasco.
Di pertemuan itu, menurut Dasco, Megawati banyak memberikan petunjuk dan wejangan terkait nilai-nilai Hari Pancasila dan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Selain itu, Megawati juga menyampakan pesan untuk Prabowo melalui Dasco dan Prasetyo.
“Dan kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo,” katanya.
Namun, Dasco lagi-lagi enggan mengungkap pesan yang dititipkan Megawati untuk Prabowo.
Secara terpisah, Mensesneg Prasetyo Hadi sedikit mengungkap isi pesan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDIP
) kepada Prabowo.
Menurut Prasetyo, Megawati berpesan agar dirinya menjaga Presiden Prabowo.
“Jaga kesehatan, jagain Pak Prabowo,” ujar Prasetyo singkat di Stadion Utama Gelora Bung Karrno (SUGBK), Jakarta, Kamis (5/6/2025), dikutip dari
Antaranews
.
Namun, politikus Partai Gerindra ini enggan membeberkan banyak soal isi pesan tersebut.
Begitu juga dengan Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Muzani mengungkapkan bahwa pesan dari Prabowo tersebut mengajak semua pihak untuk tetap kompak.
“Kompak-kompak selalulah kira-kira (
pesan Prabowo ke Megawati
),” ungkap Muzani, di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada Jumat (6/6/2025).
Namun, Muzani mengaku tidak mengetahui rincian lebih lanjut dari pesan tersebut dan juga tidak mengetahui balasan dari Megawati untuk Prabowo. Sebab, dia belum bertemu dengan Dasco.
“Belum tahu saya, belum ketemu Pak Dasco,” katanya.
Merepons pertemuan itu, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai bahwa hal ini menjadi sinyal keinginan Presiden Prabowo untuk menggandeng PDIP tanpa berpisah jalan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai informasi, ada isu keretakan antara Megawati dan Jokowi. Isu ini memanas ketika anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bersama Prabowo.
Hingga kini, PDI-P diketahui menjadi partai pemenang pemilu, tetapi tidak bergabung dengan Kabinet Merah Putih.
“Betul sekali,” kata Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati saat dihubungi
Kompas.com
.
Menurut Jati, Dasco juga merupakan salah satu orang kepercayaan Prabowo. Oleh karena itu, dia menilai, Prabowo berupaya merangkul semua kalangan.
Lebih lanjut, Jati menepis anggapan bahwa terdapat risiko bagi Prabowo jika melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.
Dalam pandangannya, pertemuan Dasco dengan Megawati menjadi upaya menekan potensi gangguan dalam pemerintahan.
“Lebih pada upaya Prabowo untuk meminimalkan potensi disrupsi,” ujar Jati.
Selain itu, Jati itu juga menilai, sikap Mega yang menerima Dasco menjadi simbol PDI-P berpeluang bisa diajak mendukung pemerintah.
Meski demikian, menurut dia, belum bisa dipastikan apakah partai banteng akan bergabung dengan Kabinet Merah Putih.
Terlebih sampai saat ini, PDI-P tidak kunjung menggelar kongres tahunan.
“Bisa juga pertemuan kemarin diartikan sebagai bentuk dukungan moril pemerintah untuk penyelenggaraan kongres partai,” kata Jati.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

07/06/2025 06:15