Tempat Fasum: Masjid Istiqlal

  • Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Mahasiswa suarakan aspirasi di Istana, bahas guru hingga generasi emas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi menyampaikan aspirasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam, melalui dialog yang melibatkan unsur terkait di pemerintahan.

    Dalam forum dialog yang tertutup bagi media massa itu, perwakilan mahasiswa menyampaikan beragam aspirasi yang mewakili kepentingan generasi muda dan isu-isu nasional yang berkembang dalam demonstrasi di Senayan selama sepekan terakhir.

    Muhammad Raihan dari Aliansi BEM Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (PTNU) Nasional menegaskan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer, mengingat mayoritas mahasiswa yang tergabung dalam aliansinya bergerak di bidang pendidikan.

    “Karena kami bergerak di pendidikan, jadi kesejahteraan guru honorer terutama,” kata Raihan saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Selain itu, ia juga meminta pemerintah membebaskan sejumlah mahasiswa yang sebelumnya ditahan saat demonstrasi di Senayan, Jakarta.

    “Poin-poin sudah kami rangkum, semuanya hasil kajian dari Aliansi BEM PTNU Nasional,” ujar Raihan.

    Sementara itu, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik RI Susana Florika Marianti Kandaimu menekankan urgensi suara pemuda dalam mempersiapkan Indonesia Emas.

    Ia menyebut momentum bonus demografi harus dikelola dengan baik agar generasi muda dapat mengambil peran strategis sebagai pemimpin masa depan.

    “Sebagai anak muda tentu kami akan menyampaikan aspirasi pada waktu dan tempat yang tepat,” kata Susana.

    Sebelumnya, terdapat 15 organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang tiba secara bergelombang di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Mereka tiba sejak pukul 16.35 WIB dan baru memasuki kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 18.30 WIB.

    Berdasarkan daftar undangan yang disampaikan kepada perwakilan organisasi, terdapat 37 OKP yang diundang pemerintah untuk berdialog di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    OKP tersebut adalah Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, serta sejumlah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, seperti UIN Bandung, UIN Jakarta, dan UIN Cirebon.

    Selain itu, turut diundang perwakilan dari Universitas YARSI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), IBS, Esgul, hingga dua kepengurusan HMI, baik PB HMI MPO maupun PB HMI DIPO.

    Beberapa organisasi mahasiswa nasional juga terlibat, antara lain PP KAMMI, BEM SI RB, GMNI, PP GMH, BEM Nusantara, KMHDI, PMII, SEMMI, hingga LMND.

    Selain itu, juga diundang perwakilan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), PTMAI, UPN Veteran Jakarta (UPNVJ), serta Universitas Trisakti melalui BEM dan KBM kampus tersebut.

    Tidak ketinggalan generasi muda dari ormas besar, seperti FKPPI, SAPMA Pemuda Pancasila, serta organisasi mahasiswa berbasis agama seperti GMKI, BEM Kristiani, dan BEM PTNU.

    Beberapa kampus swasta dan sekolah tinggi juga diminta mengirimkan utusan, di antaranya STAI Aziadah, STAI Al Hikmah, INU Tasikmalaya, serta Himah Persis.

    Belum diketahui, apakah Presiden Prabowo Subianto berkesempatan menyapa atau berdialog dengan perwakilan mahasiswa pada kesempatan itu.

    Namun, Presiden dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dikabarkan menghadiri rangkaian agenda Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Istiqlal, Jakarta, pada waktu yang bersamaan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo dan Gibran Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 September 2025

    Prabowo dan Gibran Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal Nasional 4 September 2025

    Prabowo dan Gibran Hadiri Peringatan Maulid Nabi di Masjid Istiqlal
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025) malam.
    Prabowo mengenakan baju koko putih, celana hitam, dan peci dengan warna senada.
    Prabowo duduk di barisan terdepan, di samping Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya yang juga memakai koko putih, peci hitam, dan celana hitam.
    Sementara itu, Gibran yang duduk di samping Teddy mengenakan kemeja batik lengan panjang bernuansa coklat dan peci
    Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga mengikuti acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan mengenakan baju koko seperti Prabowo.
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan ceramah dengan tema “Ekoteologi; Keteladanan Nabi Muhammad SAW untuk Kelestarian Bumi dan Negeri”.
    “Peringatan maulid ini mari kita contoh, figur Rasulullah yang mengedepankan cinta. Beliau bukan hanya mengatakan tetapi juga mencontohkan,” ucap Nasaruddin.
    “Mari mengedepankan cinta di negara yang plural seperti Indonesia ini. Sangat diperlukan kebersamaan, persatuan, tidak ada keuntungannya manakala kita menitikberatkan perbedaan,” kata dia.
    Menutup akhir ceramahnya, Menag meminta semua yang hadir memanjatkan surah Al-Fatihah untuk kedamaian bangsa Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Pasangan Muda Tak Gengsi Ikut Nikah Massal, Bisa Dinikahkan Menteri di Masjid Istiqlal
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        4 September 2025

    Cerita Pasangan Muda Tak Gengsi Ikut Nikah Massal, Bisa Dinikahkan Menteri di Masjid Istiqlal Nasional 4 September 2025

    Cerita Pasangan Muda Tak Gengsi Ikut Nikah Massal, Bisa Dinikahkan Menteri di Masjid Istiqlal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kebahagiaan dirasakan pasangan muda, Tina (23) dan Aswanri (25) yang mengikuti nikah massal di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
    Tak gengsi ikut nikah massal yang disediakan oleh Kementerian Agama, Aswanri  justru senang bisa mengikat janji suci dengan pujaan hatinya dan disaksikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
    “Enggak apa-apa nikah massal, orang langsung dinikahkan menteri ini,” kata Aswanri di Masjid Istiqlal, Kamis.
    Ia berharap, program seperti ini akan ada seterusnya karena banyak masyarakat yang ingin menikah, tetapi terkendala biaya.
    “Harapan kami ya kegiatan ini harus diteruskan, karena di luar sana masih banyak yang tidak mampu untuk biaya, kan ada yang mau menikah kendalanya biaya,” ucapnya.
    Istri Aswanti, Tina mengaku tidak malu mengikuti nikah massal. Dia justru terbantu karena bisa menghemat pengeluaran. 
    “Dengan nikah massal merasa terbantu banget soalnya kalau pengeluaran pernikahan mahal. Jangan gengsi untuk nikah massal, ini juga kebaikan buat kita dibandingkan harus pacaran lama-lama,” ucap Tina di Masjid Istiqlal, Kamis.
    Tina mengakui, awalnya ia hanya ingin menikah sederhana dengan pasangannya.
    Namun, ia ditawari untuk ikut program ini.
    “Waktu itu aku daftar mau nikah rencananya enggak ikut nikah massal, pas mau daftar ditawarin sama penghulunya suruh ikut nikah massal, karena rekomendasi dari pemerintah juga ya sudah coba ikut dan ternyata alhamdulillah rezekinya,” kata dia.
    Tidak mempersiapkan apa pun, Tina berencana akan menggelar syukuran di rumah setelah resmi menikah dengan Aswanri.
    “Merasa terbantu banget dengan nikah massal,” katanya dengan raut wajah bahagia.
    Bantuan dari pemerintah ini juga dirasakan oleh Rabbanai (53) dari Muara Baru, Jakarta Utara, yang melangsungkan pernikahan dengan Teti (39).
    Rabbanai dan Teti sebenarnya sudah menikah enam tahun lalu secara agama.
    Bukan tanpa alasan Rabbanai dan Teti mengikuti program ini.
    Keduanya mengikuti nikah massal untuk mendapatkan pengakuan dari negara sebagai sepasang suami istri.
    Selama enam tahun, mereka belum memiliki Kartu Keluarga (KK) sehingga menyulitkan anaknya untuk membuat akta kelahiran.
    “Saya ada enam tahun menikah, belum sah saja. Sudah punya anak, enggak punya surat nikah gitu enggak bisa bikin akta kelahiran susah, KK, KTP, makanya kami bikin surat nikah,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag: Semoga Affan Kurniawan Menjadi Syuhada karena Pertahankan Idealisme
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Agustus 2025

    Menag: Semoga Affan Kurniawan Menjadi Syuhada karena Pertahankan Idealisme Nasional 29 Agustus 2025

    Menag: Semoga Affan Kurniawan Menjadi Syuhada karena Pertahankan Idealisme
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang dilindas Brimob saat aksi demonstrasi, Kamis (28/8/2025).
    “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal dan Menteri Agama, dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang menimpa saudara kita semuanya, Affan Kurniawan,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).
    Nasaruddin mendoakan agar almarhum Affan meninggal sebagai syuhada karena telah mempertahankan idealisme yang dianggapnya benar.
    Syuhada adalah golongan orang-orang yang meninggal dunia karena mati syahid.
    “Kita doakan semoga arwah beliau diterima di sisi Allah SWT. Semoga beliau termasuk di antara syuhada karena mempertahankan idealisme yang dianggapnya benar,” tutur Menag.
    Nasaruddin berharap persoalan ini dapat diselesaikan dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
    “Mari kita tuntaskan persoalan ini. Semoga yang benar-benar bersalah itu dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ucapnya.

    Menag mendoakan agar keluarga Affan dapat menerima musibah ini dengan penuh ketabahan dan kesabaran.
    “Kepada seluruh keluarga (almarhum), semoga Allah memberikan ketabahan dan kesabaran menerima kenyataan ini,” ucap Menag.
    Ia yakin banyak masyarakat yang ikut mendoakan Affan Kurniawan.
    “Pasti banyak sekali orang yang mendoakan. Belum tentu kita akan dipanggil Tuhan dan sebanyak ini yang mendoakan,” ucap dia.
    Affan Kurniawan adalah pengemudi ojek online atau ojol yang meninggal dunia usai dilindas mobil kendaraan taktis (rantis) Brimob pada situasi demonstrasi 28 Agustus 2025 kemarin.
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas peristiwa tersebut dan menyesali kejadian itu.
    Dia pun memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk melakukan penanganan lebih lanjut.
    Sejauh ini, sudah ada tujuh anggota Brimob yang telah menjalani pemeriksaan etik dan ditempatkan khusus.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Peluncuran Hasil Penulisan Ulang Sejarah Mundur Oktober atau November 2025
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        11 Agustus 2025

    Peluncuran Hasil Penulisan Ulang Sejarah Mundur Oktober atau November 2025 Nasional 11 Agustus 2025

    Peluncuran Hasil Penulisan Ulang Sejarah Mundur Oktober atau November 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan peluncuran hasil penulisan ulang sejarah Indonesia yang sedianya direncanakan pada 17 Agustus 2025 diundur ke Oktober atau 10 November 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan.
    “Rencana kita pada tahun ini, mudah-mudahan kita harapkan pada bulan Oktober atau November, Hari Pahlawan itu. Tapi memang dalam rangka rangkaian 80 tahun Indonesia merdeka,” ujar Fadli di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2025) malam.
    Fadli menjelaskan, ada banyak kegiatan yang dilakukan Kemenbud dalam rangka HUT ke-80 RI.
    Dia menekankan tidak pernah menargetkan penulisan sejarah ulang rampung pada 17 Agustus.
    “Kalau mengenai penulisan sejarah kan waktu itu target yang saya canangkan pribadi kepada para penulis dan memang rencana kita, bukan tanggal 17. Kita masih sudah ada uji publik lalu sekarang ini sedang kita lakukan
    reading
    , mungkin ada dua sampai tiga kali lagi seminar untuk menjadikan buku ini semakin sempurna,” jelasnya.
    “Mungkin tidak ada yang sempurna, tetapi menampung informasi-informasi dari masyarakat selama uji publik, selama diskusi publik dan juga dari berbagai elemen masyarakat,” sambung Fadli.
    Sementara itu, Fadli menyebut uji publik sudah mulai dilakukan, mulai dari Universitas Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Lambung Mangkurat.
    Lalu, uji publik juga bakal dilakukan pada para peminat sejarah.
    Dia mengeklaim, ada perubahan-perubahan penulisan sejarah ulang setelah mendapat masukan dari uji publik.
    “Karena kita ini melibatkan 112 sejarawan dari seluruh perguruan tinggi dari 34 perguruan tinggi dan mereka ini sejarawan yang memang ahli di bidang masing-masing,” katanya.
    “Ada masukan-masukan. Ya cukup banyak masukan yang menarik dan saya kira ini yang kita harapkan memang,” imbuh Fadli.
    Pada akhir Juni 2025, penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan selesai pada 17 Agustus 2025 mendatang, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    “Sekarang baru dalam proses, yang menuliskan ini para sejarawan. Tahun ini (rencananya diluncurkan), (saat) 80 tahun Indonesia merdeka,” kata Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebagaimana dilansir ANTARA, 6 Mei 2025 lalu.
    Sebagaimana diketahui, peringatan 80 tahun Indonesia merdeka berarti terjadi pada 17 Agustus 2025 nanti.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Respons Laporan Dugaan Korupsi Pemotongan Porsi Makanan Haji ke KPK

    Menag Respons Laporan Dugaan Korupsi Pemotongan Porsi Makanan Haji ke KPK

    Jakarta

    Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan penyelewengan penggunaan dana haji pada 2025 ke KPK. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan tanggapan terkait laporan ICW Tersebut.

    “Sudah diklarifikasi, sudah diklarifikasi,” kata Nasaruddin di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (10/8/2025).

    Nasaruddin tak menjelaskan lebih jauh terkait siapa yang telah diklarifikasi. Ketika ditanyai lebih lanjut, Nasaruddin mengatakan tidak ada masalah terkait laporan tersebut.

    “Sudah sudah, nggak ada masalah,” ucapnya.

    Diketahui ICW telah melaporkan dugaan penyelewengan penggunaan dana haji pada 2025 ke KPK. ICW menyebut ada dugaan pemotongan anggaran yang terjadi.

    Pertama, katanya, terkait layanan masyair kepada jemaah haji. Kedua, terkait dugaan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan.

    “Terkait dengan adanya dugaan persoalan layanan masyair, berdasarkan hasil investigasi kami, adanya dugaan pemilihan penyedia dua perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, satu individu yang sama. Namanya sama, alamatnya sama,” kata dia.

    ICW juga menyebut ada dugaan ketidaksesuaian konsumsi yang diberikan ke jemaah haji. Salah satunya, katanya, terkait pemberian kalori makanan yang tidak sesuai berdasarkan aturan permenkes.

    Dia juga menyebut ada dugaan pungutan yang dilakukan salah satu terlapor pada setiap konsumsi yang diberikan. Pihak yang diduga melakukan pungutan disebut mendapat keuntungan Rp 50 miliar

    Dia juga menyebut ada dugaan pengurangan spesifikasi makanan haji kepada jemaah. Berdasarkan perhitungan ICW, makanan yang diberikan spesifikasinya ada pengurangan sekitar 4 riyal.

    ICW juga sempat menunjukkan gambar makanan yang disebutnya diterima oleh jemaah haji. Dia mengatakan telah melakukan perbandingan gramasi terkait porsi makanan itu.

    “Yang mana jika dikalkulasi ke rupiah, maka potensi kerugian negara terhadap pengurangan spesifikasi konsumsi itu sekitar Rp 255 miliar,” sebutnya.

    (ial/wnv)

  • 1
                    
                        Dugaan Korupsi Haji 2025 Dilaporkan ke KPK, Menag Klaim Tak Ada Masalah
                        Nasional

    1 Dugaan Korupsi Haji 2025 Dilaporkan ke KPK, Menag Klaim Tak Ada Masalah Nasional

    Dugaan Korupsi Haji 2025 Dilaporkan ke KPK, Menag Klaim Tak Ada Masalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengeklaim tidak ada masalah dalam penyelenggaraan haji 2025 yang ditangani Kementerian Agama.
    Hal tersebut disampaikan Nasaruddin saat merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2025 ke KPK.
    “Sudah, sudah, enggak ada masalah,” ujar Nasaruddin saat ditemui di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2025) malam.
    Nasaruddin mengaku sudah memberikan klarifikasi terkait masalah ini.
    Akan tetapi, saat ditanya lebih jauh mengenai apa pembelaannya, Nasaruddin tidak menjawab dan langsung pergi.
    “Sudah diklarifikasi, sudah diklarifikasi,” ujar dia.
    Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (5/8/2025).
    Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, pihaknya melaporkan dua dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji, yaitu pertama, pelayanan Masyair, dan kedua, pengurangan spesifikasi konsumsi bagi jemaah haji.
    “Pertama adalah layanan masyair atau layanan umum bagi jemaah haji dari Muzdalifah, dari Mina, dan Arofah. Kemudian, yang kedua berkaitan dengan pengurangan spesifikasi konsumsi yang diberikan kepada jemaah haji,” kata Wana.
    Wana mengatakan, berdasarkan hasil investigasi ICW, diduga terjadi monopoli pasar terhadap pemilihan penyedia layanan di mana dua perusahaan dimiliki satu individu.
    Dia mengatakan, hal tersebut menjadi persoalan karena di dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa suatu pasar tidak boleh dimonopoli oleh satu individu.
    “Berdasarkan hasil penghitungan kami, individu tersebut yang memiliki dua perusahaan itu menguasai pasar sekitar 33 persen dari layanan umum yang total jemaah hajinya sekitar 203.000 orang,” ujar dia.
    Wana mengatakan, dalam pengadaan catering untuk jemaah haji, ICW menemukan tiga persoalan.
    Pertama, makanan yang diberikan untuk jemaah haji tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 terkait dengan angka kecukupan energi.
    Berdasarkan Permenkes tersebut, idealnya secara umum individu membutuhkan kalori sekitar 2.100.
    “Tapi, berdasarkan hasil penghitungan kami, rata-rata makanan yang diberikan oleh Kementerian Agama melalui penyedia kepada jemaah haji itu berkisar 1.715 sampai 1.765. Artinya, konsumsi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan gizi,” tutur dia.
    Kedua, ICW menduga adanya pungutan yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap konsumsi yang telah dialokasikan oleh pemerintah sebesar 40 Riyal.
    Wana mengatakan, dari setiap makanan jemaah haji diduga terdapat pungutan sebesar 0,8 Riyal.
    “Sehingga berdasarkan hasil penghitungan kami, ketika adanya pungutan, dugaan pungutan yang dilakukan oleh pegawai negeri, maka terlapor yang kami laporkan kepada KPK itu mendapatkan keuntungan sekitar Rp 50.000.000.000 (50 miliar),” kata dia.
    Ketiga, ICW menemukan dugaan pengurangan spesifikasi makanan yang diterima oleh jemaah haji.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ribuan Jemaah dari Berbagai Daerah Hadiri Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Agustus 2025

    Ribuan Jemaah dari Berbagai Daerah Hadiri Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal Megapolitan 10 Agustus 2025

    Ribuan Jemaah dari Berbagai Daerah Hadiri Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, untuk mengikuti acara Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara, Minggu (10/8/2025).
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, masyarakat meramaikan area Masjid Istiqlal sejak sore hari. Sementara, acara dijadwalkan dimulai pukul 19.00 WIB.
    Mereka datang berbondong-bondong beberapa jam lebih awal untuk mendapatkan tempat yang nyaman di dalam masjid.
    Tampak anak-anak hingga orangtua turut hadir. Mayoritas menggunakan pakaian muslim berwarna putih.
    Tak sedikit di antara mereka menggunakan pita merah putih yang diikatkan di kepala, identik dengan bendera Indonesia. Beberapa juga terlihat mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina.
    Keramaian ini pun dimanfaatkan sejumlah pedagang untuk menjajakan dagangan mereka.
    Mulai dari peci hingga kantong plastik yang digunakan untuk menaruh alas kaki para jemaah.
    Salah satu jemaah, Iskandar, datang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ia naik bus bersama rombongan ke Jakarta. 
    “Saya datang sama rombongan ada 50 orang. Berangkat tadi malam, pas sampai main-main dulu,” ungkap Iskandar kepada
    Kompas.com
    , Minggu.
    Iskandar berharap acara ini bisa memperkuat rasa cinta tanah air dan keimanannya.
    “Saya berharap kegiatan ini dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan menambah keimanan saya,” lanjut dia.
    Hal serupa dikatakan Luthfi (44) yang datang dari Depok.
    “Sama istri saja berdua. Beribadah barenglah kita. Biar lebih nyantai naik kereta, naik dari Depok Baru turun di sini Stasiun Juanda,” ungkap Luthfi.
    Diketahui, acara Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara bersama Ulama dan Tokoh Bangsa dimulai sekitar pukul 19.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir diperkirakan sebanyak 50.000 jemaah.
    Acara ini direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, para pejabat negara, para ulama dan habaib, tokoh nasional, dan tokoh lintas agama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal, Lalu Lintas Padat Merayap
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        10 Agustus 2025

    Ada Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal, Lalu Lintas Padat Merayap Megapolitan 10 Agustus 2025

    Ada Zikir Kebangsaan di Masjid Istiqlal, Lalu Lintas Padat Merayap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Arus lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, padat merayap pada Minggu (10/8/2025) sekitar pukul 18.00 WIB.
    Kepadatan ini terjadi imbas digelarnya acara Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara Bersama Ulama dan Tokoh Bangsa yang rencananya digelar di Masjid Istiqlal pukul 19.00 WIB.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, kendaraan yang melintas di Jalan Juanda hingga kawasan Lapangan Banteng bergerak lambat.
    Kendaraan roda empat yang mengarah ke Jalan Lapangan Banteng menuju Jalan Veteran melaju dengan kecepatan 5-10 kilometer per jam.
    Dari titik tersebut hingga menuju pintu utama Masjid Istiqlal, dibutuhkan waktu sekitar 10-15 menit.
    Kemacetan diperparah dengan banyaknya kendaraan warga yang berhenti di sisi kiri jalan mencari tempat parkir. Suara klakson dari motor dan mobil bersahut-sahutan, menambah suasana semakin riuh.
    Selain itu, trotoar di sekitar lokasi acara dipenuhi pedagang kaki lima (PKL), sehingga para pejalan kaki terpaksa berjalan di bahu jalan yang sempit dan ramai kendaraan.
    Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu (10/8/2025).
    Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, rekayasa tersebut disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi.
    “Agar meminimalisir kepadatan lalu lintas, rute alternatif kami siapkan untuk menuju Masjid Istiqlal selama kegiatan berlangsung,” ujar Syafrin dalam keterangannya, Sabtu (9/8/2025).
    Berikut rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan selama kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara berlangsung:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI kemarin, dugaan malapraktik lalu rekayasa lalin zikir kebangsaan

    DKI kemarin, dugaan malapraktik lalu rekayasa lalin zikir kebangsaan

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita peristiwa di wilayah DKI Jakarta pada Sabtu (9/8) antara lain diplomasi melalui kegiatan bersepeda, dugaan malapraktik di rumah sakit wilayah Duren Sawit, hingga rekayasa lalin saat Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara malam nanti.

    Berikut rangkumannya:​​​​​​​

    1. Pemprov DKI dorong diplomasi publik lewat kegiatan bersepeda

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong diplomasi publik dalam interaksi yang hangat dan baik antara pejabat pemerintah Indonesia dengan perwakilan asing di ibu kota lewat kegiatan bersepeda bernama Jakarta Diplomatic Cycling.

    “Kegiatan positif seperti bersepeda bersama ini perlu diteruskan. Melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat diplomasi publik dengan pendekatan yang inklusif dan santai,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menyambut para peserta Jakarta Diplomatic Cycling di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Diduga malapraktik, Pemkot Jaktim periksa RS di Duren Sawit

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) memeriksa salah satu rumah sakit (RS) di Duren Sawit karena diduga malapraktik terhadap pasien H (26).

    “Kami sudah meminta klarifikasi dari RS yang bersangkutan. Rumah sakit tersebut membuat kronologis dan audit medis yang ditujukan ke Sudin, Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan,” kata Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Timur Herwin Meifendy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Taman Bendera Pusaka dinilai jadi simbol ruang hijau-kebanggaan

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi D DPRD DKI Pantas Nainggolan menilai bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka bukan sekadar menambah ruang terbuka hijau, tetapi menghadirkan ikon baru tentang sejarah dan kebanggaan Jakarta.

    “Pemulihan ruang terbuka hijau menjadi kunci membangun Jakarta yang berkelanjutan. Taman Bendera Pusaka akan menjadi simbol komitmen itu, sekaligus mengingatkan generasi mendatang pada sejarah kemerdekaan,” kata Pantas di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Ada Zikir dan Ikrar Bela Negara besok, Dishub siapkan rekayasa lalin

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Minggu (10/8) besok terkait penyelenggaraan Kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di lokasi tersebut.

    “Kegiatan Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara diselenggarakan di Masjid Istiqlal Kota Administrasi Jakarta Pusat pada hari Minggu pukul 19.00 WIB s.d selesai tanggal 10 Agustus 2025,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Jakarta Utara terpilih jadi Kota Layak Anak kategori utama 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara terpilih meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tingkat Utama 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI.

    “Alhamdulillah, Jakarta Utara kembali mempertahankan penghargaan KLA 2025 dengan tingkat Utama,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asminra) Sekretaris Kota Jakarta Utara, Muhammad Andri di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.