Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Putih

  • Tak Ada Takut-takutnya China Perang Dagang Lawan AS

    Tak Ada Takut-takutnya China Perang Dagang Lawan AS

    Jakarta –

    China benar-benar tidak takut untuk terlibat perang dagang melawan Amerika Serikat (AS). China tak takut dengan ancaman AS dan menyerukan jalur dialog.

    Sebagaimana Presiden AS Donald Trump memulai perang tarif dengan sejumlah neara. Namun, AS secara khusus menargetkan tarif yang tinggi untuk China.

    Dilansir BBC, ketika Trump pertama kali mengumumkan skema pajak impornya, China dikenai tarif resiprokal sebesar 34%. Beijing membalas dengan mengenakan tarif sebesar 34% terhadap barang-barang Amerika.

    AS menanggapi dengan menaikkan tarif mereka hingga total 104%, sehingga China menaikkan tarif mereka menjadi 84%. AS merespons lagi, dan sebagaimana keadaannya saat ini, tarif AS terhadap barang-barang China adalah sebesar 125%.

    Namun tarif AS terhadap Beijing dapat meningkat lebih jauh, hingga 145% untuk beberapa produk karena pungutan sebelumnya telah dikenakan pada perusahaan yang memproduksi fentanil.

    Pada Rabu (09/04), Kementerian Luar Negeri China menggambarkan tindakan Gedung Putih sebagai “tirani perdagangan” di media pemerintah.

    Beijing “dengan tegas menentang dan tidak akan pernah menerima praktik hegemonik dan intimidasi seperti itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian kepada wartawan.

    Kementerian Perdagangan China sebelumnya menyebut pungutan tambahan AS tersebut sebagai “kesalahan di atas kesalahan” dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menerima “aksi pemerasan” AS.

    Sementara itu, Presiden AS menuduh China tidak menghormati AS dan “merampok” AS.

    Bagaimana ancaman Trump kepada China? Baca halaman selanjutnya.

    Ancaman Trump

    Foto: Donald Trump (AP/Jose Luis Magana)

    Trump terus melontarkan ancaman kepada China. Pada hari Selasa (15/4) waktu setempat, Trump mengatakan bahwa “bola ada di tangan China.”

    “China perlu membuat kesepakatan dengan kita. Kita tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka,” kata Trump dalam pernyataan yang disampaikan Sekretaris Pers Karoline Leavitt.

    Trump mengatakan bahwa China sama dengan negara lain. Hanya saja China jauh lebih besar.

    “Tidak ada perbedaan antara China dan negara lain kecuali mereka jauh lebih besar,” imbuhnya.

    Hal ini disampaikan Trump setelah dia mengatakan bahwa China telah “mengingkari” kesepakatan besar dengan raksasa penerbangan AS Boeing. Hal ini menyusul pemberitaan Bloomberg bahwa Beijing memerintahkan maskapai penerbangan China untuk tidak menerima pengiriman jet perusahaan tersebut lebih lanjut.

    China Tak Takut Ancaman AS

    Foto: Ilustrasi perang dagang China dan AS (REUTERS/CHINA DAILY)

    Pemerintah China menyatakan bahwa mereka “tidak takut” untuk berperang dagang dengan Amerika Serikat, dan menegaskan kembali seruan untuk berdialog.

    “Jika AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah melalui dialog dan negosiasi, AS harus berhenti memberikan tekanan ekstrem, berhenti mengancam dan memeras, dan berbicara dengan China atas dasar kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian dilansir kantor berita AFP, Rabu (16/4/2025).

    Beijing mengatakan bahwa “AS-lah yang memulai perang tarif ini”.

    “Posisi China sudah sangat jelas. Tidak ada pemenang dalam perang tarif atau perang dagang,” ujar Lin. “China tidak ingin berperang, tetapi tidak takut berperang,” tandasnya.

    Trump awalnya mengenakan tarif pada impor dari China atas dugaan perannya dalam rantai pasokan fentanil — dan baru-baru ini meningkatkan tarif tersebut secara tajam atas praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh Washington.

    Lihat Video: Balas Tarif Trump, China Minta Maskapai Setop Terima Boeing

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • IHSG ditutup melemah seiring pasar masih dibayangi negosiasi AS-China

    IHSG ditutup melemah seiring pasar masih dibayangi negosiasi AS-China

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG ditutup melemah seiring pasar masih dibayangi negosiasi AS-China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 April 2025 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup melemah seiring pelaku pasar masih dibayangi proses negosiasi antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

    IHSG ditutup melemah 41,63 poin atau 0,65 persen ke posisi 6.400,05. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 5,96 poin atau 0,82 persen ke posisi 717,25.

    “Pasar tampaknya dibayangi ketidakpastian proses negosiasi AS dan China sehubungan dengan tarif dagang terkait posisi kedua negara yang bersikeras dengan posisi masing-masing sehubungan perang tarif dagang,” ujar Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus alias Nico di Jakarta, Rabu.

    Pelaku pasar menilai proses negosiasi antara AS dan China berpotensi akan sulit, pasar khawatir sikap keras kepala kedua negara dapat menghambat proses negosiasi.

    Presiden AS Donald Trump menyerukan kepada China untuk menghubunginya guna memulai negosiasi yang bertujuan menyelesaikan pertikaian dagang yang semakin memanas antara kedua negara.

    “Bola sekarang ada di tangan China. China perlu membuat kesepakatan dengan kami. Kami tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka,” ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt.

    Dari dalam negeri, rencana aksi yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan akan menambah porsi portofolio investasi di pasar modal sebesar 20 persen tentunya memberikan optimisme pelaku pasar terhadap pasar modal dalam neger.

    Selain itu, sejumlah emiten melakukan aksi buyback, sehingga dapat memperkuat kepercayaan investor, serta menyesuaikan diri dengan kondisi pasar dalam mengurangi tekanan, yang dapat menopang pasar keuangan dalam negeri.

    Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, dua sektor menguat yaitu sektor kesehatan dan sektor energi yang masing-masing naik sebesar 0,30 persen dan 0,23 persen.

    Sedangkan, sembilan sektor melemah yaitu sektor keuangan turun paling dalam minus sebesar 1,20 persen, diikuti oleh sektor transportasi & logistik dan sektor barang konsumen primer yang masing-masing turun sebesar 0,74 persen dan 0,69 persen.

    Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu CENT, DOSS, DWGL, KJEN dan BOAT. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni BTEK, MDRN, ASBI, ECII dan XSSI.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.162.563 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,12 miliar lembar saham senilai Rp21,11 triliun. Sebanyak 250 saham naik 331 saham menurun, dan 220 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei melemah 347,14 poin atau 1,01 persen ke 33,920,40, indeks Shanghai menguat 8,34 poin atau 0,26 persen ke 3.276,00, indeks Kuala Lumpur melemah 3,94 poin atau 0,27 persen ke 1.476,92, dan indeks Strait Times menguat 26,59 poin atau 0,73 persen ke 3.651,31.

    Sumber : Antara

  • Universitas Harvard Melawan Donald Trump, Rela Hilang Rp 37 Triliun, Berapa Lama akan Bertahan? – Halaman all

    Universitas Harvard Melawan Donald Trump, Rela Hilang Rp 37 Triliun, Berapa Lama akan Bertahan? – Halaman all

    Universitas Harvard Melawan Donald Trump, Rela Hilang Rp 37 Triliun, Berapa Lama akan Bertahan?

    TRIBUNNEWS.COM- Universitas Harvard mengatakan pihaknya tidak akan menuruti tuntutan Presiden AS Donald Trump – ada pendanaan federal atau tidak.

    “Tidak ada pemerintah – terlepas dari partai mana yang berkuasa – yang boleh mendikte apa yang dapat diajarkan oleh universitas swasta,” kata presiden Harvard Alan Garber dalam sebuah surat yang diunggah di situs web universitas tersebut.

    Tidak lama setelah Harvard menolak menyetujui daftar tuntutan Gedung Putih – yang mencakup arahan tentang cara mengatur, merekrut, dan mengajar – pemerintahan Trump membekukan dana federal sebesar $2,2 miliar (Rp 37 Triliun) untuk institusi tersebut.

    Banyak mahasiswa dan alumni memuji keputusan universitas untuk mempertahankan pendiriannya, meskipun ada konsekuensinya. 

    Mantan Presiden Barack Obama, yang juga seorang alumni, menyebut langkah Trump “tidak masuk akal” dan memuji Harvard sebagai “contoh bagi lembaga pendidikan tinggi lainnya”.

    Namun dengan miliaran yang dipertaruhkan, perebutan posisi yang lebih tinggi mungkin hanya serangan pembuka dalam perang gesekan antara pemerintah federal dan pendidikan tinggi.

    Serangan Trump terhadap Harvard tidaklah terisolasi – satuan tugas antisemitisme pemerintah telah mengidentifikasi sedikitnya 60 universitas untuk ditinjau.

    Masalahnya, kata pemerintah, adalah protes kampus pro-Palestina tahun lalu, yang mengguncang kampus-kampus di seluruh negeri, dan yang menurut pemerintahan Trump berkontribusi terhadap pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi.

    Bulan lalu, Universitas Columbia menyetujui banyak tuntutan pemerintah pasca protes – setelah pemerintah memotong dana sebesar $400 juta.

    Harvard juga membuat konsesi. Universitas itu setuju untuk bekerja sama dengan gugus tugas administrasi untuk memerangi antisemitisme. 

    Universitas itu memberhentikan para pemimpin Pusat Studi Timur Tengah dan menangguhkan Prakarsa Agama, Konflik, dan Perdamaian atas tuduhan bias anti-Israel.

    Dan pada bulan Januari, Harvard menyelesaikan dua tuntutan hukum yang diajukan oleh mahasiswa Yahudi yang menuduh adanya antisemitisme. 

    Universitas tersebut tidak mengakui adanya kesalahan, dan mengatakan bahwa penyelesaian tersebut menunjukkan komitmennya untuk mendukung mahasiswa dan staf Yahudinya.

    Namun, universitas tersebut menarik garis pada daftar tuntutan Gedung Putih pada hari Jumat.

    Mahasiswa Harvard Sa’maia Evans, yang merupakan aktivis dan anggota Organisasi Perlawanan Afrika dan Afrika Amerika di universitas tersebut, mengatakan keputusan universitas untuk mengambil sikap sudah lama diambil.

    “Harvard hanya akan melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya,” katanya kepada BBC. 

    Ia menunjuk protes di kampus dalam beberapa minggu terakhir – dan kritik luas atas kesepakatan Columbia dengan pemerintahan Trump – sebagai faktor yang membantu menekan pejabat universitas.

    “Mereka tahu publik – mereka akan menghadapi reaksi keras publik” jika mereka menyerah, kata Evans.

    “Akan menjadi hal yang tidak lazim bagi Harvard untuk melakukan sesuatu di luar kepentingannya sendiri.”

    Dengan dana abadi sebesar $53,2 miliar – angka yang lebih besar dari PDB beberapa negara kecil – Harvard secara unik mampu bertahan menghadapi badai. Namun para ahli mengatakan bahwa universitas tersebut masih dalam kondisi terdesak.

    “Sebagian besar pembuat kebijakan menganggap dana abadi sebagai rekening giro, kartu debit tempat Anda dapat menarik uang dan menggunakannya untuk tujuan apa pun,” kata Steven Bloom, juru bicara American Council on Education. “Tetapi sebenarnya tidak demikian.”

    Meskipun dana abadi Harvard sangat besar, disebutkan bahwa 70 persen uangnya dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu – yang merupakan hal umum untuk dana abadi pendidikan, menurut Tn Bloom.

    Harvard harus membelanjakan uang sesuai dengan arahan para donatur, atau mereka akan menghadapi tanggung jawab hukum.

    Dan pengeluaran Harvard sangat besar – anggaran operasionalnya tahun 2024 sebesar $6,4 miliar. 

    Sekitar sepertiganya didanai oleh dana abadi – dengan 16?rasal dari pemerintah federal, sering kali untuk membantu hal-hal yang seharusnya memberikan manfaat bagi seluruh AS, seperti penelitian biomedis.

    Tn. Bloom mengatakan aturan emas untuk pendanaan dana abadi adalah bahwa universitas tidak boleh menghabiskan lebih dari 5?ri total dana abadi mereka setiap tahun. Untuk menutupi kerugian sebesar $2 miliar, universitas harus meningkatkan dana abadinya sebesar $40 miliar.

    “Anda tidak dapat menemukan 40 miliar dolar di bawah batu,” kata Tn. Bloom.

    Dan penderitaan itu hanya akan bertambah jika Trump mampu mewujudkan ancamannya untuk mencabut status bebas pajak Harvard. 

    Status itu membantu sekolah tersebut terhindar dari membayar pajak atas investasi dan propertinya. 

    Harvard memiliki kampus di seluruh wilayah Greater Boston, dan diperkirakan oleh Bloomberg telah menghemat $158 juta untuk tagihan pajak propertinya pada tahun 2023.

    Realitas situasi ini membuat sebagian pelajar skeptis tentang berapa lama hal ini dapat berlangsung.

    “Pemerintah dapat berbuat lebih banyak jika ingin menyerang Harvard, dan saya tidak optimistis hal itu akan berhenti setelah memotong $2,2 miliar,” kata Matthew Tobin, perwakilan akademis di dewan mahasiswa Harvard.

    Tn. Tobin mengatakan gagasan bahwa pemerintahan Trump membuat tuntutan ini untuk membantu Harvard adalah “omong kosong”.

    “Ini adalah serangan yang tidak beritikad baik,” katanya kepada BBC. 

    “Pemotongan dana ini ada hubungannya dengan Trump yang menyerang sebuah institusi yang menurutnya liberal, dan ingin melakukan kontrol lebih besar terhadap apa yang diajarkan orang dan bagaimana siswa belajar dan berpikir.”

    SUMBER: BBC

  • Trump Akan Pangkas Anggaran Deplu, Tutup 27 Kedubes-Konsulat

    Trump Akan Pangkas Anggaran Deplu, Tutup 27 Kedubes-Konsulat

    Washington DC –

    Departemen Luar Negeri (Deplu) Amerika Serikat tak luput dari rencana pemangkasan anggaran, yang diwarnai penutupan misi diplomatik di luar negeri. Rencana ini muncul seiring upaya Presiden Donald Trump menekan pengeluaran pemerintah secara lebih luas dan mengurangi peran utama AS di panggung internasional.

    Deplu AS, seperti dilansir AFP, Rabu (16/4/2025), dilaporkan akan mengusulkan perombakan jangkauan diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan menghentikan berbagai program dan menutup sejumlah Kedutaan Besar juga Konsulat di seluruh dunia, demi memangkas anggaran hingga hampir 50 persen.

    Proposal tersebut, yang dimuat dalam memo internal departemen yang kini sedang dibahas secara serius oleh para pejabat senior AS, akan menghilangkan hampir semua pendanaan untuk organisasi-organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dukungan finansial untuk pemeliharaan perdamaian internasional akan dibatasi, bersama dengan pendanaan untuk pertukaran pendidikan dan budaya seperti Program Fulbright — salah satu beasiswa AS yang paling bergengsi.

    Memo internal itu, menurut laporan New York Times, menyebutkan bahwa Departemen Luar Negeri AS akan mengajukan anggaran sebesar US$ 28,4 miliar pada tahun fiskal 2026, mulai 1 Oktober. Jumlah itu disebut US$ 26 miliar lebih rendah dibandingkan angka pada tahun fiskal 2025.

    Disebutkan juga dalam dokumen yang beredar itu, menurut outlet media politik Punchbowl News, soal indikasi penutupan 10 Kedutaan Besar dan 17 Konsulat AS, termasuk misi diplomatik di Eritrea, Luksemburg, Sudan Selatan dan Malta.

    Lima konsulat yang ditandai untuk ditutup berada di Prancis, sedangkan dua konsulat lainnya ada di Jerman. Daftar itu juga mencakup misi diplomatik di Skotlandia dan Italia.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, berusaha meredakan kekhawatiran soal laporan pemangkasan tersebut. Dia menegaskan kepada wartawan bahwa: “Belum ada rencana akhir, anggaran final, dinamika akhir.”

    “Itu terserah kepada Gedung Putih dan Presiden Amerika Serikat saat mereka terus mengerjakan rencana anggaran mereka dan apa yang akan mereka serahkan kepada Kongres,” jelas Bruce.

    Tidak diketahui apakah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mendukung memo internal yang beredar itu. Namun dibutuhkan tanda tangan Rubio untuk pemangkasan apa pun sebelum diserahkan kepada Kongres AS.

    Hanya Kongres AS — di mana Partai Republik membutuhkan beberapa suara Partai Demokrat untuk meloloskan sebagian besar undang-undang — yang dapat mengesahkan pemangkasan semacam itu. Proposal itu kemungkinan akan menjadi pertimbangan besar dalam negosiasi para anggota parlemen AS atas anggaran tahun 2026.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • AS Ikuti Jejak RI? Trump Efisiensi Anggaran Kementerian hingga Organisasi Dunia: Kemlu Terdampak Rp505 Triliun

    AS Ikuti Jejak RI? Trump Efisiensi Anggaran Kementerian hingga Organisasi Dunia: Kemlu Terdampak Rp505 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana memangkas anggaran Departemen Luar Negeri (Kemlu) dengan jumlah yang cukup signifikan, hingga setengahnya, sebuah langkah yang dapat berdampak besar pada diplomasi internasional dan bantuan luar negeri.

    Menurut dokumen yang ditinjau oleh Reuters, pemotongan anggaran yang diusulkan oleh Gedung Putih tersebut mencapai hampir $30 miliar untuk tahun fiskal 2026, atau sekitar Rp505 triliun (kurs 1 USD = Rp16.850).

    Dokumen perencanaan yang dikenal sebagai “Passback” ini, adalah tanggapan oleh Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) terhadap permintaan pendanaan oleh Departemen Luar Negeri untuk tahun fiskal mendatang, yang dimulai pada 1 Oktober 2025.

    Sementara dokumen tersebut masih dalam tahap awal, pejabat AS menyatakan bahwa meskipun ada kemungkinan beberapa perubahan, pemotongan tersebut kemungkinan akan tetap signifikan.

    Isi Proposal Pemotongan

    Anggaran yang diusulkan untuk Departemen Luar Negeri dalam FY 2026 hanya sebesar $28,4 miliar (sekitar Rp478 triliun), dibandingkan dengan $54,4 miliar (sekitar Rp916 triliun) pada tahun fiskal saat ini.

    Selain itu, bantuan luar negeri yang didistribusikan oleh Departemen Luar Negeri dan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) juga dipangkas tajam dari $38,3 miliar (sekitar Rp645 triliun) menjadi $16,9 miliar (sekitar Rp285 triliun).

    Sebagai bagian dari rencana pemangkasan ini, pemerintah mempertimbangkan untuk menutup setidaknya 27 misi AS, termasuk kedutaan besar dan konsulat, di negara-negara seperti Eritrea, Gambia, Sudan Selatan, dan Medan di Indonesia.

    Tak hanya itu, pemotongan ini juga mencakup pengurangan besar dalam jumlah staf diplomatik dan penutupan beberapa kantor yang mengelola program bantuan kemanusiaan internasional.

    Dampak pada Pendanaan Organisasi Internasional

    Salah satu bagian paling mencolok dari proposal ini adalah penghapusan pendanaan untuk hampir semua organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan NATO.

    Sebelumnya, pemerintah Trump juga telah mengusulkan untuk mengurangi pendanaan bagi badan-badan seperti Voice of America, Radio Free Europe, dan Radio Free Asia, yang memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan promosi demokrasi di seluruh dunia.

    Lebih lanjut, proposal ini juga berencana untuk menghilangkan banyak program pendidikan dan budaya yang telah lama ada, seperti program Fulbright, yang sejak 1946 telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa AS untuk belajar di luar negeri.

    Penyusutan Program Bantuan Luar Negeri

    Pemotongan anggaran ini juga berdampak pada berbagai program bantuan luar negeri yang telah dijalankan selama bertahun-tahun. USAID, yang selama ini menjadi lembaga utama dalam distribusi bantuan kemanusiaan dan pembangunan internasional, juga akan mengalami pembubaran dan penggabungan fungsinya dengan Departemen Luar Negeri.

    Sejak Februari, lebih dari 5.000 program telah ditutup, ribuan kontraktor diberhentikan, dan banyak staf dipangkas dari berbagai misi luar negeri.

    Mengapa Pemotongan Ini Dilakukan?

    Menurut pejabat yang akrab dengan proposal tersebut, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar-besaran untuk efisiensi anggaran pemerintahan Trump yang menginginkan pemangkasan belanja federal secara signifikan.

    Elon Musk juga dikenal mendukung perampingan besar-besaran di berbagai lembaga pemerintah. Di masa jabatan pertama Trump, proposal serupa pernah diajukan namun ditolak oleh Kongres. Namun, dalam pemerintahan kedua Trump, perampingan ini mendapatkan momentum lebih besar.

    Reaksi Kongres dan Opini Publik

    Usulan pemotongan ini menuai kritik dari banyak kalangan, termasuk dari anggota Kongres. Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire menanggapi proposal ini dengan mengatakan bahwa pemotongan anggaran tersebut akan membahayakan posisi AS di kancah internasional.

    “Ketika America First menjadi America Alone, ekonomi, keamanan, dan kemakmuran kita akan menderita,” ujarnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari AP News.

    Shaheen menekankan pentingnya investasi dalam program diplomatik yang mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kepentingan nasional AS.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Trump: EU Tunda Tarif Balasan hingga Juli – Halaman all

    Tarif Trump: EU Tunda Tarif Balasan hingga Juli – Halaman all

    Komisi Eropa pada Senin (14/04) menyatakan akan menunda penerapan tarif balasan terhadap barang-barang Amerika Serikat (AS) senilai €21 miliar (sekitar Rp357 triliun) hingga 14 Juli. Penundaan ini bertujuan memberi waktu dan ruang bagi negosiasi antara Uni Eropa (UE) dan AS. Kebijakan tersebut mulai berlaku secara hukum pada Selasa (15/04), menurut pernyataan resmi dari Komisi Eropa.

    Langkah ini mengonfirmasi pernyataan Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen pekan lalu, yang menyatakan bahwa UE akan menangguhkan tindakan balasan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan dagang.

    Langkah-langkah tarif dari pihak UE merupakan tanggapan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump yang memberlakukan tarif atas impor baja dan aluminium dari Eropa sejak Februari. Selain itu, Trump juga mengumumkan tarif universal sebesar 20% atas barang-barang UE pada 2 April sebagai bagian dari paket tarif “resiprokal” besar-besaran.

    AS dan UE menuju meja perundingan

    Komisioner Perdagangan UE, Maros Sefcovic, melakukan perjalanan ke Washington DC pada hari yang sama untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan pejabat AS. Misinya adalah mencegah terjadinya perang dagang skala besar dan mencapai kesepakatan sebelum batas waktu 90 hari yang telah disepakati.

    Sefcovic menyatakan bahwa UE siap bernegosiasi secara konstruktif dan terbuka terhadap kesepakatan yang adil. UE mengusulkan penghapusan tarif timbal balik (zero-for-zero) atas produk industri serta kerja sama dalam mengatasi hambatan non-tarif.

    “UE menganggap tarif AS tidak berdasar dan merugikan,” kata Komisi Eropa. “Kebijakan ini berisiko menimbulkan kerugian ekonomi tidak hanya bagi kedua belah pihak, tapi juga bagi perekonomian global.”

    Penasihat ekonomi Gedung Putih, Kevin Hassett, menyampaikan optimisme terhadap kemajuan perundingan. Dalam wawancara dengan Fox Business Network, ia mengatakan bahwa diskusi dengan UE berjalan dengan baik dan menunjukkan kemajuan signifikan. Menurutnya, kesepakatan tersebut akan sangat menguntungkan pekerja AS, terutama di sektor industri otomotif.

    Menkeu AS: Kesepakatan tarif AS-Cina masih dimungkinkan

    Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut bahwa kesepakatan dagang dengan Cina masih mungkin terjadi meskipun tensi meningkat. Ia mengatakan, “Akan ada kesepakatan besar pada waktunya. Pemisahan tidak harus terjadi, tapi bisa saja.”

    Bessent menyoroti kompleksitas hubungan AS-Cina yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga strategis dan militer. Ia menyebut bahwa perang tarif antara kedua negara “bukan lelucon,” mengingat dampaknya yang luas.

    Saat ini, AS telah menaikkan tarif hingga 145% terhadap berbagai produk Cina, yang kemudian dibalas Beijing dengan tarif balasan sebesar 125%. Namun, AS memberikan pengecualian sementara terhadap beberapa produk penting seperti ponsel dan laptop. Meskipun demikian, Presiden Trump menegaskan bahwa tarif tambahan tetap sedang dipertimbangkan.

    Cina: “Langit tidak akan runtuh”

    Ekspor Cina pada Maret tercatat naik 12,4%, melampaui ekspektasi pasar. Kenaikan ini disebabkan oleh percepatan pengiriman oleh perusahaan sebelum tarif baru diberlakukan. Namun para analis memperkirakan pertumbuhan ekspor ini tidak akan berlangsung lama.

    “Ekspor akan melemah seiring kenaikan tarif AS,” ujar ekonom Zhiwei Zhang.

    Di sisi lain, impor Cina turun 4,3% secara tahunan. Meskipun angka ini negatif, penurunan tersebut lebih kecil dibanding dua bulan pertama tahun ini, yang menunjukkan adanya tanda pemulihan konsumsi domestik.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    “Ekspor Cina memang menghadapi tekanan global, tapi langit tidak akan runtuh,” kata Lyu Daliang, juru bicara Bea Cukai Cina.

    Dalam kunjungannya di Asia Tenggara, Presiden Cina Xi Jinping menegaskan, “Tidak ada pemenang dalam perang dagang dan tarif. Proteksionisme bukan jalan keluar.”

    Xi mendorong penguatan kerja sama dengan Hanoi, terutama dalam rantai pasokan, kecerdasan buatan, dan ekonomi hijau, sambil menekankan pentingnya kemitraan produksi di tengah tekanan global.

    Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

  • Trump Melunak, Ajak China Negosiasi Tarif Dagang usai Patok Tarif Impor 145 Persen – Halaman all

    Trump Melunak, Ajak China Negosiasi Tarif Dagang usai Patok Tarif Impor 145 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta China untuk menghubunginya guna memulai negosiasi yang bertujuan menyelesaikan eskalasi perang dagang.

    “Bola sekarang ada di tangan China. China perlu membuat kesepakatan dengan kami. Kami tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka,” kata Trump lewat pernyataan yang disampaikan Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt.

    Trump menambahkan sangat menghormati Presiden China Xi Jinping. Trump mengaku menantikan negosiasi dengan China.

    “Saya sangat menghormati Presiden Xi. Dia telah menjadi teman saya dalam jangka waktu yang lama. Dan saya pikir kami akan berhasil mencapai sesuatu yang sangat baik bagi kedua negara. Saya menantikannya,” pungkasnya.

    Mengutip laporan Bloomberg, pernyataan tersebut diungkap pasca AS memberlakukan  tarif impor terhadap China sebesar 145 persen.

    Setelah awal Februari kemarin Trump telah mengenakan tarif 10 persen untuk semua barang China tanpa pengecualian.

    Trump berdalih penerapan tarif impor bertujuan untuk memaksa China mengubah kebijakan perdagangan yang dianggap merugikan Amerika Serikat. 

    Lantaran selama beberapa tahun terakhir Trump melihat defisit perdagangan yang besar dengan China sebagai masalah utama.

    Dengan mengenakan tarif tinggi, ia berharap dapat menurunkan impor dari China dan meningkatkan ekspor AS.

    Sehingga mengurangi ketimpangan perdagangan yang dianggap merugikan ekonomi domestik.​

    Namun pasca Trump mengumumkan tarif tersebut, China lantas melakukan pembalasan dengan tarif tambahan sebesar 125 persen atas barang-barang asal AS

    ​China memberlakukan tarif impor sebesar 125 persen terhadap barang-barang asal AS sebagai respons terhadap kebijakan tarif tinggi yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump.

    Selain itu langkah ini ditujukan untuk menyeimbangkan ketimpangan tarif dan menunjukkan ketegasan terhadap kebijakan perdagangan AS yang dianggap tidak adil.

    China berharap dengan meningkatkan tarif, ekonomi AS, terutama sektor-sektor yang bergantung pada ekspor ke China, akan merasakan dampak negatif yang signifikan.

    China Ogah Berunding

    Merespons ajakan Trump terkait perundingan tarif impor yang memicu terjadinya perang dagang, China dengan tegas menolak ajakan tersebut.

    China menjelaskan bahwa pihaknya hanya akan terlibat dalam perundingan dengan AS jika para pemimpinnya menunjukkan rasa hormat kepada Beijing. 

    Pernyataan ini disampaikan oleh mantan pejabat ekonomi tinggi China,  Zhu Guangyao, dalam wawancara di Singapura.

    Zhu mengatakan, saat tim teknis dari kedua negara tetap melakukan kontak.

    Perundingan mengenai tarif “resiprokal” Trump harus didasarkan pada rasa saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan pola pikir saling menguntungkan. 

    Sikap tegas China ini didasari oleh penilaian bahwa kebijakan tarif AS merupakan tindakan unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi yang melanggar aturan WTO, merusak sistem perdagangan multilateral, dan mengganggu stabilitas ekonomi global.

    China Stop Beli Pesawat dan Suku Cadang Boeing

    Terpisah, selain memberlakukan tarif balasan, China juga turut menambahkan 11 perusahaan AS ke dalam daftar ‘entitas yang tidak dapat diandalkan’.

    Memberlakukan pembatasan ekspor tujuh unsur tanah jarang, menambahkan 27 perusahaan ke dalam daftar perusahaan yang menghadapi pembatasan perdagangan.

    Terbaru China turut menginstruksikan maskapai-maskapai nasionalnya untuk tidak menerima pengiriman pesawat Boeing. 

    Tak hanya itu, pemerintah China juga meminta maskapai nasionalnya untuk menghentikan pembelian peralatan dan suku cadang pesawat dari perusahaan-perusahaan AS.

    Instruksi tersebut dilakukan sebagai respons atas keputusan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif sebesar 145 persen terhadap barang-barang asal China

    Imbas penangguhan tersebut, tiga maskapai besar China yakni, maskapai Air China, China Eastern Airlines dan China Southern Airlines harus membatalkan rencananya mereka untuk menerima 45, 53, dan 81 pesawat Boeing antara tahun 2025 hingga 2027.

    Meski pembatasan ini diprediksi akan memberikan dampak besar terhadap biaya operasional maskapai-maskapai China yang menggunakan pesawat Boeing. 

    Namun langkah ini memperkuat sinyal bahwa China serius dalam menanggapi apa yang mereka sebut sebagai “perundungan” dari pihak Washington. 

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Tak Terima Perintahnya Ditolak, Trump Kasih Ancaman Baru ke Harvard

    Tak Terima Perintahnya Ditolak, Trump Kasih Ancaman Baru ke Harvard

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard setelah universitas tertua di Negeri Paman Sam itu secara terbuka menolak tuntutan pemerintahannya terkait penanganan aktivitas demonstrasi pro-Palestina.

    Ancaman itu muncul beberapa jam setelah pemerintahan Trump membekukan US$ 2,3 miliar atau Rp 38,64 triliun (kurs Rp 16.803) dana hibah federal untuk Harvard. Selain itu dirinya juga menuntut permintaan maaf atas penolakan yang sempat mereka lakukan.

    Melansir Reuters, Rabu (16/4/2025), sebelumnya pemerintahan Trump telah menegur ratusan universitas yang berada di AS atas penanganan terhadap gerakan protes mahasiswa pro-Palestina pada 2024 lalu imbas serangan Hamas di Israel dan serangan Israel berikutnya di Gaza.

    Trump menyebut gerakan protes tersebut adalah tindakan anti-Amerika dan antisemit, menuduh ratusan universitas tersebut turut menyebarkan Marxisme dan ideologi ‘kiri radikal’. Dengan alasan inilah ia kemudian berjanji untuk mengakhiri hibah dan kontrak multi tahun federal kepada perguruan tinggi yang tidak menyetujui tuntutan pemerintahannya.

    Terakhir, Trump mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial pada Selasa (15/4) kemarin bahwa saat ini dirinya sedang mempertimbangkan apakah akan mengakhiri status bebas pajak Harvard jika terus menolak tuntutan pemerintahannya dan mendorong pembelajaran yang bersifat ‘politis, ideologis, dan mendukung teroris’.

    Namun ia tidak mengatakan langkah apa yang akan dilakukan untuk menghapus status bebas pajak Harvard.

    Di sisi lain, Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Trump ingin Harvard meminta maaf atas apa yang disebutnya sebagai ‘antisemitisme yang terjadi di kampus mereka terhadap mahasiswa Yahudi Amerika’.

    Ia menuduh Harvard dan perguruan tinggi lain melanggar undang-undang ‘Title VI of the Civil Rights Act’ yang melarang diskriminasi oleh penerima dana federal berdasarkan ras atau asal negara.

    Berdasarkan aturan itu, dana federal dapat dihentikan hanya setelah penyelidikan dan sidang yang panjang serta pemberitahuan 30 hari kepada Kongres.

    Menanggapi berbagai tekanan ini, sejumlah profesor dan mahasiswa mengatakan protes tersebut secara tidak adil disamakan dengan antisemitisme sebagai dalih untuk serangan inkonstitusional terhadap kebebasan akademis.

    (igo/fdl)

  • Siap Hadapi Perang, Warga Eropa Diminta Sisihkan Bekal untuk 72 Jam

    Siap Hadapi Perang, Warga Eropa Diminta Sisihkan Bekal untuk 72 Jam

    Anda sedang menyimak Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah berita pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

    Kita akan mengawali edisi Kamis, 16 April 2025 ini dengan informasi dari daratan Eropa.

    Siap perang, warga Eropa diminta sisihkan bekal

    Merasa ancaman perang langsung yang ada di depan mata, warga Eropa telah diperingatkan untuk bersiap menghadapi yang terburuk.

    Sosok yang bertanggung jawab atas manajemen krisis untuk Komisi Eropa, Hadja Lahbib, telah menyarankan 450 juta penduduk Uni Eropa (UE) untuk mengemas tas perlengkapan untuk bertahan hidup selama 72 jam.

    Ini karena blok tersebut bersiap menghadapi ancaman “yang lebih kompleks dari sebelumnya.”

    “Selama tiga tahun di Ukraina, kami telah melihat medan perang bom dan peluru, pesawat nirawak, pesawat tempur, dan kapal selam … Keamanan Eropa terancam secara langsung oleh hal ini,” katanya.

    “Juga terancam oleh medan perang yang ada di saku kita; telepon kita, komputer kita, pembangkit listrik kita, bank kita, rantai pasokan kita.”

    Xi Jinping kunjungi Vietnam, Kamboja, dan Malaysia

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian dalam jumpa pers kemarin mengatakan mereka telah “meruntuhkan tembok”, memperluas lingkaran mitra dagangnya, dan “berjabat tangan” alih-alih “beradu tinju”, di tengah meningkatnya perang dagang dengan Amerika Serikat.

    Komentar dari Kementerian Luar Negeri China muncul saat Presiden Xi Jinping melanjutkan lawatannya ke Asia Tenggara.

    Trump telah mempertahankan tarif 145 persen atas impor produk China, sebuah langkah yang mendorong Beijing untuk menaikkan pungutannya atas barang-barang AS menjadi 125 persen.

    Beijing menyebut strategi tarif pemerintahan Trump sebagai “lelucon”, yang membuat Menteri Keuangan AS Scott Bessent kesal.

    “Ini bukan bercanda. Memang ini angka yang besar,” kata Bessent kepada Bloomberg Television.

    Parlemen Singapura dibubarkan menjelang pemilihan umum

    Pemungutan suara ini, yang akan diadakan pada tanggal 3 Mei, akan menjadi ujian elektoral pertama bagi Lawrence Wong setelah ia menggantikan perdana menteri lama Lee Hsien Loong sebagai pemimpin Partai Aksi Rakyat (PAP) pada bulan Mei lalu.

    “Kita menyaksikan perubahan besar di dunia,” kata Wong dalam sebuah unggahan di media sosial.

    “Banyak hal menjadi semakin tidak pasti, tidak menentu, dan bahkan tidak stabil.”

    Pemilihan umum mendatang akan memiliki empat kursi lebih banyak dibandingkan dengan pemilihan umum terakhir pada tahun 2020, dengan 97 politisi terpilih dari 15 daerah pemilihan beranggota tunggal dan 18 dapil dengan masing-masing empat atau lima anggota

    Hibah Harvard $2,2 miliar dipangkas Trump

    Donald Trump berjanji untuk membekukan hibah senilai $2,2 miliar untuk Universitas Harvard dan menghapus status pengecualian pajaknya, di tengah bentrokan kebijakan antara universitas itu dan Gedung Putih.

    Pembekuan dana tersebut terjadi setelah institusi tersebut memilih untuk menentang tuntutan pemerintahan Trump untuk mengakhiri program keberagaman, mengubah kebijakan perekrutan dan penerimaan, serta membatasi aktivisme di kampus.

    Trump juga menyerukan reformasi tata kelola dan kepemimpinan yang luas di universitas tersebut.

    Pemerintah AS mengatakan hampir $9 miliar dalam bentuk hibah dan kontrak secara total terancam jika Harvard tidak mematuhinya.

    Presiden Harvard Alan Garber mengatakan universitas tersebut tidak akan tunduk pada tuntutan pemerintah.

  • Melunak, Trump Minta China Negosiasi soal Tarif Dagang

    Melunak, Trump Minta China Negosiasi soal Tarif Dagang

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta China untuk menghubunginya guna memulai negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan eskalasi perang dagang antara kedua negara.

    “Bola ada di tangan China. Mereka perlu membuat kesepakatan dengan kita. Kita tidak harus membuat kesepakatan dengan mereka,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt saat membacakan pernyataan yang disebut didiktekan Trump seperti dilansir Bloomberg, Rabu (16/4/2025). 

    “Tidak ada perbedaan antara China dan negara lain, kecuali mereka jauh lebih besar, dan China menginginkan apa yang kita miliki, apa yang diinginkan setiap negara, apa yang kita miliki — konsumen Amerika — atau dengan kata lain, mereka membutuhkan uang kita,” lanjut pernyataan itu.

    Komentar tersebut merupakan tanda baru bahwa AS dan China terus bersikukuh, yang menunjukkan tidak ada akhir yang terlihat dari pertikaian yang telah menyebabkan kedua belah pihak meningkatkan hambatan perdagangan ke tingkat yang mengejutkan.

    China memerintahkan maskapai penerbangan untuk tidak menerima pengiriman jet Boeing Co. lebih lanjut, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Hal ini menandai langkah terbaru Beijing untuk membalas keputusan Trump untuk menaikkan pungutan hingga 145% atas barang-barang China.

    Presiden AS mengkritik China dalam sebuah unggahan media sosial pada Selasa sebelumnya, dengan mengatakan bahwa pemerintah “baru saja mengingkari kesepakatan besar Boeing” yang ditandatangani selama pemerintahan pertamanya.

    Pemerintahan Trump mengatakan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan puluhan mitra dagang lainnya untuk menurunkan hambatan perdagangan dengan imbalan keringanan tarif yang lebih tinggi yang dikenakan presiden AS kepada mereka. Bea masuk tersebut dihentikan selama 90 hari pada tanggal 10 April untuk memberikan waktu bagi perundingan.

    Leavitt menambahkan, Trump sedang mempertimbangkan sedikitnya 15 proposal dari negara lain. Dia menyebut Trump juga telah menjelaskan kepada tim perdagangannya bahwa dia ingin secara pribadi menandatangani semua kesepakatan tersebut.

    “Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami sangat memahami hal itu, tetapi kami yakin bahwa kami dapat mengumumkan beberapa kesepakatan segera,” tambah Leavitt tanpa menyebutkan negara mana yang hampir mencapai kesepakatan.

    Namun, AS dan China sejauh ini belum terlibat di tingkat tinggi, dengan kedua negara saling menghina dan menaikkan tarif lebih tinggi. China mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka akan mengenakan tarif 125% pada semua barang AS mulai 12 April, peningkatan terbaru yang dimulai pada 2 April ketika Trump mengenakan bea masuk 34% pada impor China. 

    Presiden AS menaikkan bea masuk tersebut lebih tinggi setiap kali China mengumumkan tindakan tanggapan. Gedung Putih juga bersikeras bahwa China harus menghubungi terlebih dahulu untuk memulai pembicaraan, sementara Beijing telah mengindikasikan bahwa mereka tidak jelas tentang tuntutan AS.