Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Merah Putih KPK

  • Total 12 Orang Terjaring OTT KPK Kolaka Timur

    Total 12 Orang Terjaring OTT KPK Kolaka Timur

    GELORA.CO -Operasi senyap KPK kasus dugaan suap DAK pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) hingga kini telah menciduk 12 orang.

    Dari 12 orang tersebut, satu di antaranya adalah Bupati Koltim, Abd Azis.

    “Total yang diamankan 12 orang,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Jumat sore, 8 Agustus 2025.

    Meski demikian, KPK belum mau merinci identitas 12 orang tersebut, termasuk detail lokasi penangkapan.

    Sore tadi, Bupati Koltim Abd Azis dan ajudannya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

    Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu sebelumnya menyebut ada 7 orang dari swasta dan PNS ditangkap, 4 orang di antaranya ditangkap di Sulawesi Tenggara (Sultra), sementara sisanya ditangkap di Jakarta.

    Sementara Abd Azis ditangkap petugas KPK saat menghadiri Rakernas Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis malam, 7 Agustus 2025

  • Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Bantah Terjaring OTT

    Tiba di Gedung KPK, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Bantah Terjaring OTT

    Bisnis.com, JAKARTA – Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (8/8/2025).

    Abdul diterbangkan langsung dari Sulawesi Selatan ke Jakarta. Dari pantauan Bisnis, Abdul sampai gedung KPK pukul 16.25 WIB.

    Dia turun dari mobil Kijang Innova berwarna hitam. Abdul tampak mengenakan kemeja berwarna cokelat dan topi berwarna putih. Wajahnya tertutup masker.

    Dia membawa koper berwarna hitam, sedangkan koper satunya dibawa oleh asistennya. Abdul tidak mengucapkan sepatah kata ketika ditanya oleh wartawan.

    Abdul langsung menuju lobby gedung KPK untuk menjalankan pemeriksaan oleh petugas.

    Diketahui, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan KPK tengah melakukan OTT terkait dugaan korupsi di Sulawesi Tenggara.

    Namun dalam kesempatan yang sama, Abdul membantah dirinya terlibat OTT tersebut karena sedang menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem tahun 2025 di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

    Meski begitu, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan KPK tengah menggelar operasi di tiga tempat, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.

  • Bupati Koltim Abd Azis Masih Ngotot Tidak Kena OTT

    Bupati Koltim Abd Azis Masih Ngotot Tidak Kena OTT

    GELORA.CO -Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abd Azis masih ngotot tidak ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

    “Enggak (kena OTT),” singkat Abd Azis saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

    Abd Azis tersandung kasus dugaan suap DAK pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit di Kolaka Timur.

    Saat digelandang ke Gedung KPK, ia tampak mengenakan baju safari krem dengan topi putih sembari memakai masker.

    Ia turut membawa koper warna hitam dan langsung digiring petugas menuju ruang pemeriksaan di lantai dua.

    Abd Azis sebelumnya dikabarkan kena OTT di Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama beberapa orang lainnya. Namun belakangan, Abd Azis baru ditangkap saat berada di acara Kongres Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis malam, 7 Agustus 2025.

    “Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak (swasta dan PNS) yang diamankan (di Sultra),” kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto.

    Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyampaikan, kegiatan OTT berlangsung di tiga wilayah berbeda, yakni di Sultra, Sulsel, dan Jakarta.

    Dari Sultra, KPK menangkap 4 orang. Sedangkan dari Jakarta, KPK menangkap 3 orang. Artinya, ada 7 orang yang ditangkap pada Kamis kemarin.

    Ketujuh orang itu merupakan pihak swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan rumah sakit, peningkatan kualitas atau status rumah sakit,” kata Asep.

  • Detik-Detik Bupati Koltim Abd Azis Digiring ke KPK

    Detik-Detik Bupati Koltim Abd Azis Digiring ke KPK

    GELORA.CO -Bupati Kolaka Timur, Abd Azis akhirnya digiring ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

    Pantauan RMOL, Abd Azis tiba di Gedung KPK pukul 16.25 WIB. Ia datang menggunakan baju safari krem dengan topi putih. Sembari mulut ditutup masker, ia sempat melambaikan tangan kepada wartawan.

    Abd Azis turut membawa koper warna hitam dan langsung digiring petugas menuju ruang pemeriksaan di lantai dua untuk diperiksa kasus dugaan suap DAK pembangunan dan peningkatan kualitas rumah sakit.

    Abd Azis ditangkap petugas KPK dalam serangkaian OTT setelah melaksanakan Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Kamis malam, 7 Agustus 2025.

  • Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Sulsel, Bupati Kolaka Timur Digelandang KPK ke Jakarta

    Usai Jalani Pemeriksaan di Polda Sulsel, Bupati Kolaka Timur Digelandang KPK ke Jakarta

    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis. Penangkapan dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada pada Kamis (7/8/2025) malam.

    Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan, Abdul Azis saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda setempat.

    “Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,” kata Fitroh dikonfirmasi awak media, Jumat (8/8/2025).

    Fitroh menjelaskan, Abdul Azis ditangkap setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai NasDem di Makassar.

    “(Ditangkap) setelah selesai rakernas,” jelas Fitroh.

    Dia menambahkan, rencananya Abdul Azis akan diterbangkan ke Jakarta menuju Gedung Merah Putih KPK. Diprediksi, yang bersangkutan tiba pada sore hari ini.

    “Pukul 15.00 WIB Insya Allah tiba di KPK,” dia menandasi.

     

  • KPK Dalami Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Satu Petinggi Dipanggil jadi Saksi

    KPK Dalami Kasus Korupsi CSR BI-OJK, Satu Petinggi Dipanggil jadi Saksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil eks Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia berinisal EH dan Deputi Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia berinisial IRW.

    EH dan IRW diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

    “Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana Bantuan Sosial Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hari ini Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi Sdr. EH eks Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, dan Sdr. IRW Deputi Direktur Departemen Hukum Bank Indonesia,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (8/8/2025).

    Budi menjelaskan pemeriksaan akan dilakukan di Gedung KPK merah putih. Budi belum merincikan pada jam berapa para saksi akan diperiksa KPK.

    Pemeriksaan ini bisa menjadi babak baru dalam mengungkapkan fakta pada kasus CSR BI dan OJK. Kemarin, Kamis (7/8/2025) KPK telah menetapkan HG dan ST selaku anggota Komisi XI DPR RI periode 2019-2024 yang diduga melakukan pencucian uang kegiatan sosial CSR tersebut.

    “Penyidik telah menemukan sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari ke belakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut yaitu HG anggota Komisi XI periode 2019-2024, kemudian ST anggota Komisi XI periode 2019-2024,” ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada konferensi pers, Kamis (7/8/2025).

    Asep menyebutkan HG dan ST mengantongi total uang yang berbeda. HG menerima Rp15,86 miliar, sedangkan ST Rp12,52 miliar. Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi, bukan penyaluran kegiatan sosial sebagaimana ketentuan yang berlaku. 

    Adapun KPK menjerat tersangka dengan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo.

    Pasal 64 ayat (1) KUHP; serta Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • Tim KPK Masih Bergerak di Sulsel untuk Bereskan OTT

    Tim KPK Masih Bergerak di Sulsel untuk Bereskan OTT

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap masih ada tim bergerak di Sulawesi Selatan untuk menuntaskan operasi tangkap tangan (OTT) pada hari ini. Total ada tiga lokasi yang didatangi dalam operasi senyap tersebut.

    “Untuk yang tim di Sulawesi Selatan, masih kita sama-sama tunggu,” kata pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus malam.

    Sedangkan dua tim lainnya disebut bergerak di wilayah Jakarta dan Sulawesi Tenggara. Pihak yang diamankan saat ini dipastikan Asep sudah berada di kantor KPK.

    “Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada tiga lokasi ya, tapi yang sudah sampai di sini yaitu tim yang di Jakarta dengan kita membawa atau mengamankan tiga orang, kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kita mengamankan empat orang,” tegasnya.

    “Jadi yang sudah ada berarti 7 orang sampai saat ini,” sambung Asep yang juga Direktur Penyidikan tersebut.

    Asep mengatakan operasi senyap tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi peningkatan kualitas atau status rumah sakit dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pihak yang ditangkap merupakan swasta dan pegawai negeri sipil (PNS).

    “Ya, penyelenggaranya nanti. Tadi saya belum cek ya, tapi yang jelas pasti ada. Pasti ada karena ini kan konsepnya penyuapan ya, dari swasta ke penyelenggara negara,” ujarnya.

    Adapun KPK kekinian punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap. Penyampaian secara resmi akan disampaikan melalui konferensi pers.

  • Sempat Bantah Kena OTT, Bupati Koltim Abdul Azis Akhirnya Ditangkap KPK

    Sempat Bantah Kena OTT, Bupati Koltim Abdul Azis Akhirnya Ditangkap KPK

    Jakarta –

    KPK akhirnya mengamankan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis. Abdul kini tengah menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel.

    “Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel,”kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dihubungi, Jumat (8/7/2025).

    Abdul diperkirakan tiba di gedung KPK, Jakarta, sore ini. Abdul ditangkap setelah acara rakernas Partai NasDem.

    “Jam 15.00 WIB insyaallah tiba di K4 (KPK),” sebutnya.

    “Yang masih berlangsung di Sulsel. Jadi yang sudah selesai dan tim sampai di sini yang di Jakarta dan di Sultra,” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

    Asep mengatakan OTT di Sultra ini berkembang ke Jakarta. Dari OTT itu, KPK mengamankan tujuh orang. Dari tujuh orang itu, tiga diamankan di Jakarta dan 4 di Sultra.

    OTT ini terkait Dana Alokasi Khusus rumah sakit. Pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

    OTT di Sultra diketahui memunculkan polemik terkait keterangan pihak yang ditangkap. Informasi OTT di Sultra ini awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Dia membenarkan adanya OTT di wilayah tersebut.

    “Iya (benar),” kata Tanak saat dihubungi.

    Awak media lalu bertanya sosok pejabat yang ditangkap dalam OTT itu. Saat ditanyakan apakah Bupati Kolaka Timur Abdul Azis menjadi salah satu pihak yang ditangkap, Tanak lagi-lagi membenarkan.

    “(Bupati) Koltim,” kata Tanak

    (ial/zap)

  • Biaya Satori Nasdem Bikin Showroom Ternyata dari Uang Haram

    Biaya Satori Nasdem Bikin Showroom Ternyata dari Uang Haram

    GELORA.CO -Anggota Komisi XI DPR Fraksi Nasdem, Satori (ST) disebut terima Rp12,52 miliar dari dana program sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mitra kerja lainnya.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, Satori menugaskan orang kepercayaannya untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana CSR kepada BI dan OJK melalui 8 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi Satori.

    “Selain kepada BI dan OJK, tersangka ST juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 7 Agustus 2025.

    Sejak 2021-2023, lanjut dia, yayasan-yayasan yang dikelola Satori telah menerima uang dari mitra Kerja Komisi XI DPR, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana CSR.

    “ST menerima total mencapai Rp12,52 miliar,” ungkapnya.

    Asep membeberkan Satori menerima Rp6,3 miliar dari BI melalui kegiatan Program Bantuan Sosial Bank Indonesia (PBSI), sejumlah Rp5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK), serta sejumlah Rp1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lain.

    “Dari seluruh uang yang diterima, ST melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya,” terangnya.

    Satori menggunakan uang dari CSR itu untuk deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda dua, serta pembelian aset lainnya.

    “ST juga diduga melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya, agar tidak teridentifikasi di rekening koran. Bahwa menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI lainnya, juga menerima dana bantuan sosial tersebut,” pungkas Asep.

    Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dari Partai Gerindra, yakni Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka.

  • Terima Belasan Miliar Dana CSR, Heri Gunawan Langsung Bikin Rumah Makan

    Terima Belasan Miliar Dana CSR, Heri Gunawan Langsung Bikin Rumah Makan

    GELORA.CO -Anggota Komisi XI DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan disebut menerima Rp15,86 miliar dana program sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mitra kerja lainnya.

    Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, Heri Gunawan dan Satori selaku anggota Komisi XI DPR periode 2019-2024 dari Partai Nasdem telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) dari tahun 2020-2023.

    “HG menugaskan tenaga ahli untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui empat yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi HG,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis malam, 7 Agustus 2025.

    Selain kepada BI dan OJK, tersangka Heri Gunawan juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi XI DPR lainnya melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya.

    “Bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, yayasan-yayasan yang dikelola oleh HG telah menerima uang dari mitra Kerja Komisi XI DPR RI, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial. HG menerima total Rp15,86 miliar,” jelas Asep.

    Bantuan dana CSR sebesar Rp15,86 miliar itu terdiri dari Rp6,26 miliar dari BI melalui kegiatan PBSI, senilai Rp7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan (PJS), serta senilai Rp1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR lainnya.

    Selain itu, lanjut Asep, dari dana CSR itu, Heri Gunawan diduga melakukan dugaan TPPU dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer.

    “Di mana HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru, yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode setor tunai. HG menggunakan dana dari rekening penampung untuk kepentingan pribadi, di antaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda empat,” pungkas Asep