Xcloud.id

Tempat Fasum: Gedung Merah Putih KPK

  • Prabowo Tak Hadir di Acara Hakordia 2024, KPK: Kami Paham Kesibukan Presiden

    Prabowo Tak Hadir di Acara Hakordia 2024, KPK: Kami Paham Kesibukan Presiden

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengaku paham terhadap kesibukan Presiden Prabowo Subianto yang absen pada Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2024. 

    Untuk diketahui, Prabowo diundang ke Hakordia 2024 dan dijadwalkan untuk menyampaikan pidato. Namun, sampai dengan acara dimulai, Presiden ke-8 itu tidak kunjung tiba. 

    Alhasil, Prabowo mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan untuk menggantikan dirinya di acara perayaan Hakordia 2024. 

    “Terima kasih atas kehadiran Bapak Menko Polkam yang dalam hal ini mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami memahami kesibukan Bapak Presiden sehingga belum bisa hadir langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari ini,” ujar Nawawi saat memberikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024). 

    Adapun, Menkopolkam Budi Gunawan menyampaikan apresiasi KPK atas kerja kerasnya dalam mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. 

    “Pertama-tama, saya selaku yang mewakili Bapak Presiden, sangat mengapresiasi KPK yang terus menerus telah bekerja dengan keras melalui berbagai program kerjanya, mulai dari upaya pencegahan, hingga penindakan, untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” ujar pria yang akrab disapa BG itu di Gedung Juang KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Pria yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu lalu menuturkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Selain menghambat pembangunan, korupsi turut merusak perekonomian dan menyengsarakan rakyat. 

    BG berpesan bahwa pemberantasan korupsi merupakan salah satu misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Asta Cita.

    “Di dalam konteks korupsi, penekanan utama Asta Cita adalah melakukan pencegahan yang diikuti oleh penindakan, sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi,” kata purnawirawan bintang empat Polri itu.

  • Cara Sederhana Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember

    Cara Sederhana Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember

    Liputan6.com, Yogyakarta – Hari Antikorupsi Sedunia adalah peringatan global yang diperingati setiap 9 Desember. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi.

    Isu korupsi masih menjadi masalah serius di beberapa negara, termasuk Indonesia. Hari Antikorupsi Sedunia menjadi pengingat kepada seluruh elemen masyarakat dan pejabat tentang pentingnya transparansi, sehingga terhindar dari korupsi yang dapat menghambat pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

    Berikut beberapa cara sederhana memperingati Hari Antikorupsi Sedunia:

    1. Memasang Twibbon

    Setiap tahun, KPK menyiapkan twibbon Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia yang bisa dipasangkan dengan foto-foto terbaik pilihan masyarakat. Tahun ini, twibbon Hakordia 2024 juga telah tersedia melalui laman https://www.twibbonize.com/hakordia9des.

    Terdapat tiga pilihan twinbon yang tersedia. Twibbon tersebut juga dilengkapi dengan tema tahun ini, yakni Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.

    2. Mengunjungi situs Hakordia 2024

    Berbagai informasi terkait Hari Anti Korupsi Sedunia 2024 dirangkum dalam laman khusus Hakordia 2024 yang disediakan KPK. Masyarakat dapat mengakses laman https://www.kpk.go.id/hakordia2024/.

    Situs ini menyajikan informasi terkait sejarah, tema, logo, hingga seluruh agenda Hakordia 2024. Laman tersebut juga memuat side event yang bisa diakses masyarakat luas.

    3. Mengikuti lelang online barang eks gratifikasi dan rampasan

    Masyarakat juga bisa turut mendukung Hakordia 2024 dengan mengikuti lelang online barang eks gratifikasi dan rampasan yang telah ditetapkan menjadi milik negara. Tahun ini, katalog lelang barang rampasan berupa aset rumah dan tanah, mobil, sepeda motor, tas bermerek, sepeda, telepon genggam, hingga logam mulia.

    Bagi masyarakat yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online. Peserta diperkenankan melakukan aanwijzing atau inspeksi barang sebelum lelang.

    Beberapa barang, seperti mobil rampasan, akan dipajang di lobi Gedung Merah Putih KPK agar calon pembeli dapat melihat langsung. Lelang ini tidak hanya menjadi ajang transparansi, tetapi juga langkah nyata dalam mengembalikan hasil kejahatan korupsi ke kas negara.

    Lelang Online Barang Rampasan dalam rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 bakal digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/12/2024). Lelang bakal dibagi menjadi tiga sesi.

    4. Menyebarkan dan mengobarkan semangat antikorupsi 

    Hari Anti Korupsi Sedunia hadir sebagai bentuk perlawanan terhadap korupsi. Peringatan ini juga menjadi momen tepat untuk menyebarkan dan mengobarkan semangat antikorupsi. Kamu bisa berkampanye secara daring melalui media sosial.

    Penulis: Resla

  • Budi Gunawan Ungkap Kunci Sukses Berantas Korupsi di Indonesia

    Budi Gunawan Ungkap Kunci Sukses Berantas Korupsi di Indonesia

    Jakarta –

    Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengungkapkan kunci sukses memberantas korupsi di Indonesia. Dia mengatakan pemberantasan korupsi bisa sukses jika KPK bersinergi dengan aparat hukum lain, kementerian hingga masyarakat.

    “Kami percaya melalui sinergi atau kolaborasi antara KPK, lembaga penegak lembaga hukum lainnya, dan kementerian lembaga terkait, serta masyarakat ini adalah merupakan kunci sukses di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Budi Gunawan saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

    Dia mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai hal untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dia mengatakan pemerintah terus melakukan inovasi untuk mencegah pungutan liar serta memperkuat transparansi lewat pelayanan digital.

    “Pemerintah juga akan terus mengembangkan inovasi pelayanan digital, khususnya dalam hal pelayanan publik, seperti e-budgeting dan e-procurement,” tutur Budi Gunawan.

    Dia kemudian mengungkit soal desk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dibentuk sejak November lalu. Dia mengatakan desk itu akan mempermudah kolaborasi dalam pemberantasan korupsi.

    “Terhitung sejak tanggal 4 November tahun 2024, telah membentuk desk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola,” ujar Budi Gunawan.

    “Sebagai warga negara Indonesia, memiliki peran yang sangat penting di dalam ciptakan Indonesia, bebas dari korupsi, membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel guna Indonesia, bebas dari praktik-praktik korupsi, untuk Indonesia Maju, Indonesia emas tahun 2045,” kata Budi Gunawan.

    (haf/haf)

  • Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Budi Gunawan: Indonesia Butuh Penguatan Komitmen Berantas Korupsi

    Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Budi Gunawan: Indonesia Butuh Penguatan Komitmen Berantas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberi sambutan dalam pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024). Budi mengajak seluruh elemen bersatu dalam pemberantasan korupsi.

    “Indonesia membutuhkan penguatan komitmen dari seluruh eleman bangsa untuk bersatu padu dalam memberantas korupsi demi terwujudkan tujuan pembangunan nasional,” kata Budi Gunawan.

    Budi Gunawan yang memberi sambutan di Hari Antikorupsi Sedunia 2024 mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada KPK yang sudah bekerja keras menjalankan program pemberantasan korupsi.

    “Mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi,” ujar mantan kepala Badan Intelijen Negara itu.

    Budi Gunawan menyatakan, korupsi merupakan kejahatan sangat luar biasa yang bisa menghambat pembangunan, merusak kehidupan bangsa, dan menyengsarakan rakyat.

    Menurutnya Presiden Prabowo Subianto sudah memasukkan pemberantasan korupsi dalam misi ketujuh asta cita untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pemberantasan korupsi dan narkoba.

    “Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto sudah memerintahkan kepada seluruh lembaga penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas dalam memberantas tindakan pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan,” ujar Budi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 yang disiarkan langsung di BTV.

    “Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat, karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang makin sehat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor,” sambungnya. 

    Sebagai komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, lanjut Budi Gunawan, Kemenko Polkam bersama jaksa agung, kapolri, beberapa kementerian dan lembaga terkait telah membentuk  desk pencegahan tindak pidana korupsi, dan perbaikan tata kelola sejak 4 November 2024.

    “Desk ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintah agar lebih transparan, dan akuntabel, serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan lembaga terkait sehingga dapat berjalan semakin efektif dan mencapai target,” ujarnya. 

    Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di gedung KPK dihadiri sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga negara di antaranya Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para pimpinan KPK, dan lainnya. 

    Tema Hari Antikorupsi Sedunia 2024 adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.

  • Soroti LHKPN Pejabat, Ketua KPK Endus Adanya Indikasi Suap dan Gratifikasi

    Soroti LHKPN Pejabat, Ketua KPK Endus Adanya Indikasi Suap dan Gratifikasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyoroti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para pejabat selaku wajib lapor. Menurutnya, masih ada indikasi dugaan suap dan gratifikasi yang terendus dari LHKPN para pejabat.

    “Pemeriksaan LHKPN masih menemukan indikasi penerimaan suap dan gratifikasi,” kata Nawawi saat memberikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Nawawi menyampaikan, upaya pencegahan korupsi dilakukan KPK sebagaimana amanat Undang Undang 19 Tahun 2019. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui pendaftaran serta pemeriksaan LHKPN. Hanya saja, dia menyoroti soal kebenaran LHKPN para pejabat.

    “Namun, kebenaran isi laporan masih memprihatinkan,” ujar Nawawi.

    Oleh sebab itu, Nawawi meminta kementerian maupun lembaga menaruh atensi serius terhadap penyampaian LHKPN. Menurutnya, penyampaian LHKPN merupakan bentuk pertanggungjawaban pejabat ke masyarakat.

    “Kami mendorong berbagai instansi menjadikan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dalam bentuk penyampaian LHKPN yang benar-benar isinya dan sesuai dengan kenyataannya,” ungkap Nawawi.

  • Presiden Prabowo Akan Hadiri Hakordia di KPK

    Presiden Prabowo Akan Hadiri Hakordia di KPK

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia ( Hakordia ) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakordia akan digelar Senin (9/12/2024) hari ini.

    “Update terbaru, Presiden direncanakan hadir,” kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui pesan singkat, Senin (9/12/2024).

    Sebelumya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron berharap Presiden Prabowo Subianto bisa hadir secara langsung pada kegiatan yang digelar di Gedung Merah Putih KPK tersebut. “Mudahan-mudahan kita berharap Presiden akan hadir,” kata Ghufron.

    “Untuk memberikan semangat pemberantasan korupsi,” katanya.

    Ghufron mengatakan, tema Hakordia 2024, yakni Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju sesuai dengan arahan Prabowo seusai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Saat itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi.

    “Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memberantas korupsi melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas serta keteladanan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan kolaboratif,” kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    (abd)

  • Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Menko Polkam Wakili Presiden Prabowo Beri Sambutan

    Hari Antikorupsi Sedunia 2024, Menko Polkam Wakili Presiden Prabowo Beri Sambutan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polkam Budi Gunawan mewakili Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pidato sambutan pada pembukaan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

    Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron masih berharap Presiden Prabowo hadir dalam Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di KPK. Namun, sampai sekarang Prabowo belum hadir. “Mudah-mudahan kita berharap presiden akan hadir,” katanya kepada wartawan.

    Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2024 di KPK yang disiarkan langsung di BTV sudah dimulai.  Menko Polkam Budi Gunawan sudah hadir untuk mewakili Presiden Prabowo.

    Saat ini sejumlah menteri dan wakil Menteri Kabinet Merah Putih sudah berada di lokasi acara di antaranya Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menkomdigi Meutya Hafid, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, dan sejumlah kepala lembaga pemerintah. 

    Kemudian hadir juga Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, para pimpinan KPK, dan sejumlah hadirin para undangan Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

  • Foto Terbaru DPO KPK Harun Masiku Disebar di Terminal hingga Pasar di Purworejo  – Halaman all

    Foto Terbaru DPO KPK Harun Masiku Disebar di Terminal hingga Pasar di Purworejo  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, PURWOREJO – Foto Harun Masiku yang merupakan buronan KPK tersebar di sejumlah lokasi strategis di Purworejo, Jawa Tengah. 

    Langkah itu dilakukan Polres Purworejo sebagai betuk dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencari Harun Masiku yang merupakan tersangka kasus suap.

    Bertahun-tahun jadi DPO, Harun Masiku tak diketahui keberadaannya hingga kini.

    Kapolres Purworejo, AKBP Edy Bagus Sumantri, menjelaskan, poster-poster tersebut dipasang di tempat pelayanan umum seperti terminal, stasiun, perkantoran, hingga pasar-pasar.  

    “Langkah ini merupakan bentuk kolaborasi dengan masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen untuk melaporkan jika mengetahui keberadaan Harun Masiku. Informasi sekecil apa pun sangat berharga dalam proses ini,” ujar Edy melalui keterangan tertulis, Minggu (8/12/2024) siang.

    Bhabinkamtibmas juga aktif memberikan sosialisasi kepada warga tentang pentingnya peran masyarakat dalam mendukung keamanan dan ketertiban.

    Polres Purworejo berharap langkah ini, yang melibatkan pemasangan poster dan sosialisasi, dapat membantu memperoleh informasi terkait keberadaan Harun Masiku.  

    “Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melapor melalui layanan hotline Polres Purworejo atau langsung ke Polres Purworejo atau polsek jajaran terdekat apabila memiliki informasi terkait DPO tersebut. Kami juga menjamin kerahasiaan identitas pelapor,” tutup Kapolres.

    Harun menjadi salah satu dari empat tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

    Kader PDI Perjuangan itu diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan senilai Rp 1,5 miliar.

    Uang itu juga awalnya disiapkan untuk dibagikan ke komisioner KPU lainnya. Tujuannya agar KPU menetapkannya sebagai anggota DPR RI. 

    Foto daftar pencarian orang Harun Masiku di website KPK. Harun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan pada 9 Januari 2020. (Sumber: KPK.go.id) (Via Kompas.TV)

     

    KPK Membarui Informasi DPO Eks Caleg PDIP Harun Masiku

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membarui informasi mengenai Daftar Pencarian Orang (DPO) mantan caleg PDIP Harun Masiku.

    Dalam informasi terdahulu, KPK hanya memajang satu foto Harun Masiku dalam warna monokrom. 

    Kini KPK memasang empat foto Harun Masiku dan semuanya berwarna.

     “DPO tersebut merupakan update atas DPO yang diterbitkan awal tahun 2020,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Jumat (6/12/2024).

    Dalam lampiran terbaru DPO Harun Masiku, tertulis Harun lahir di Ujung Pandang, 21 Maret 1971, berjenis kelamin laki-laki, dan berkewarganegaraan Indonesia.

    Harun Masiku disebut beralamat di JI. Limo Komp. Aneka Tambang IVi8, RT. 8 RW. 2, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pekerjaan tertulis sebagai wiraswasta.

    KPK merinci ciri-ciri Harun Masiku dengan tinggi badan 172 cm, rambut hitam, dan kulit sawo matang.

    Ciri khusus Harun yaitu berkacamata, kurus, suara sengau, serta memiliki logat Toraja/Bugis.

    Apabila masyarakat ada yang merasa melihat orang dengan ciri-ciri seperti itu, bisa menghubungi penyidik bernama Rossa Purbo Bekti di email Rossa.bekti@kpk.go.id maupun di nomor telepon 021-25578300 dan 08119043917.

    Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019–2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Harun menjadi tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU 2017–2022 Wahyu Setiawan. 

    Aktivis dari Indonesia Corruption Watch melakukan aksi teatrikal terkait gagalnya KPK menangkap Harun Masiku di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024). Aksi tersebut untuk mengkritisi KPK yang telah r tahun belum dapat menangkap Harun Masiku yang telah ditetapkan tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner KPK Wahyu Setiawan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

    Suap ini ditengarai agar Harun dapat menjadi anggota DPR dari fraksi PDIP, menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal pada Maret 2019. 

    Namun, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan sebagai DPO sejak 17 Januari 2020.

    Dalam pelariannya, Harun Masiku diduga berada di luar negeri, seperti Filipina dan Malaysia.

    Interpol bahkan sudah menerbitkan red notice surat perintah penangkapan internasional atas nama Harun Masiku pada Juni 2022, tetapi keberadaan eks kader PDIP ini masih misterius.

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya sudah mengirim tim penyidik untuk mengejar Harun ke Malaysia dan Filipina pada 2023.

     

     

    Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Foto Harun Masiku Disebar di Terminal dan Pasar di Purworejo, Langkah Polisi Bantu KPK,  https://jabar.tribunnews.com/2024/12/08/foto-harun-masiku-disebar-di-terminal-dan-pasar-di-purworejo-langkah-polisi-bantu-kpk?utm_source=headline-4

  • KPK Dalami Keuntungan Perusahaan terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA

    KPK Dalami Keuntungan Perusahaan terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA

    KPK Dalami Keuntungan Perusahaan terkait Dugaan Korupsi Proyek DJKA
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) menggali adanya keuntungan perusahaan dari Proyek Direktorat Jenderal Kereta Api (
    DJKA
    ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi pada Jumat (6/12/2024).
    Kedua saksi diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket pekerjaan 6 Perbaikan Perlintasan Sebidang Wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2022.
    “Saksi hadir semua didalami terkait keuntungan yang dinikmati perusahaan dari Proyek di DJKA yang telah diatur proses lelangnya,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Sabtu (7/12/2024).
    Adapun kedua saksi yang diperiksa penyidik adalah Manager Perencanaan dan Evaluasi pada Bagian Konstruksi Jalan Rel, dan Jembatan PT. Kereta Api Properti Manajemen, Suharjo dan Vice Presiden (VP) Keuangan PT KA Properti Manajemen, Lia Indrianti.
    Tessa bilang, kedua saksi yang diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta itu juga didalami terkait adanya pemberian uang ke beberapa pihak dari proyek DJKA tersebut.
    “Didalami pemberian fee ke beberapa pihak,” ucapnya.
    Untuk diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.
    Kasus itu terus berkembang lantaran korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.
    Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.
    Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.
    Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Segini Pajak Tahunan Mercy Eks Koruptor yang Dilelang KPK Mulai Rp 500 Jutaan

    Segini Pajak Tahunan Mercy Eks Koruptor yang Dilelang KPK Mulai Rp 500 Jutaan

    Jakarta –

    KPK memajang Mercedes-Benz E 300 bekas koruptor yang akan dilelang mulai Rp 500 jutaan. Mobil itu ternyata punya pajak tahunan segini.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memamerkan moge hingga mobil bekas koruptor yang disita. Diketahui ada beberapa mobil dan moge yang dipajang di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan itu. Jaksa Eksekusi KPK, Syarkiyah, menjelaskan barang-barang ini merupakan sampel dari keseluruhan barang sitaan dan rampasan dari para koruptor. Menurutnya, beberapa barang yang ditampilkan ini dirasa cukup memikat masyarakat.

    “Ini dalam rangka lelang Hakordia, supaya masyarakat bisa lihat barang-barang kita yang mau kita lelang kita ambil beberapa sampel yang kita bawa untuk acara Hakordia ini. Kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan, kira-kira yang mana yang bisa kita bawa dan sedikit agak menjual,” kata Syarkiyah dikutip detikNews.

    Salah satunya mobil yang dipajang adalah Mercedes-Benz berkelir hitam. Mobil itu diketahui Mercedes-Benz tipe E300 AT lansiran tahun 2019. Mobil itu punya nilai wajar Rp 532.034.000 (Rp 500 jutaan). Uang jaminan yang disetorkan Rp 200 juta. Kalau kamu berminat, jangan lupa untuk menyiapkan budget pajak tahunannya.

    Ditelusuri tim detikOto dalam laman Informasi Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi Jakarta, Mercy E300 itu terdaftar atas nama perusahaan. Sedan hitam itu tertulis atas nama perusahaan yakni PT Mitra Energi Buana.

    Diketahui STNK-nya masih berlaku hingga 26 Februari 2026. Namun demikian pajak tahunannya tercatat belum dibayar. Tertulis mobil ini besaran PKB Pokoknya Rp 20.274.500 dan SWDKLLJ sebesar Rp 143.000. Total pajak tahunan mobil ini sebesar Rp 20.417.500. Kendati demikian, lantaran ada denda SWDKLLJ, maka pajak tahunan yang harus dibayarkan sebesar Rp 20.517.500. Jadi, jika kamu memenangi lelang tersebut, jangan lupa sisihkan Rp 20 jutaan untuk bayar pajak tahunannya ya.

    Daftar Mobil dan Moge yang Dilelang KPK

    Adapun mobil yang dilelang bukan hanya Mercy. Berikut ini daftar mobil dan moge bekas koruptor yang bakal dilelang KPK.

    Mobil

    – Mercedes-Benz warna hitam tipe E 300 AT lansiran tahun 2019. Mobil itu punya nilai wajar Rp 532.034.000 (Rp 500 jutaan). Uang jaminan yang disetorkan Rp 200 juta.
    – Mercedes-Benz GLB 200 tahun 2020 punya nilai wajar Rp 477.565.000 (Rp 477 juta). Sementara itu uang jaminan yang harus disetorkan Rp 200 juta.
    – Lexus tahun 2016 nilai wajar Rp 1.008.240.000 (Rp 1 miliaran). Uang jaminan Rp 400 juta.
    – Jeep Wrangler Rubicon nilai wajar Rp 1.041.561.000. Uang jaminan Rp 400 juta
    – Cadillac Escalade tahun 2011 nilai wajar Rp 401.134.000. Uang jaminan Rp 150 juta
    – Hummer H3 tahun 2009 nilai wajar Rp 610.296.000. Uang jaminan Rp 250 juta.
    – Mini Cooper B-1031-WOD, nilai wajar Rp 370.898.000. Uang jaminan Rp 150 juta.
    – BMW Sedan B 1190 UAH tahun 2018 nilai wajar Rp 342.504.000. Uang jaminan Rp 150 juta
    – Mercedes-Benz B-911-DLA tahun 2018 nilai wajar Rp 345.617.000. Uang jaminan Rp 150 juta.
    – Mazda B-2170-UOB tahun 2019 nilai wajar Rp 155.818.000. Uang jaminan Rp 60 juta.
    – Chevrolet N-9117-RC tipe tidak disebutkan nilai wajar Rp 60.622.000. Uang jaminan Rp 25 juta.
    – Fargo nopol B-9033-QT nilai wajar Rp 262.599.000. Uang jaminan Rp 100 juta.
    – Jeep Willys nilai wajar Rp 94.626.000. Uang jaminan Rp 40 juta
    – Fortuner2.4 VRZ tahun 2019 nilai wajar Rp 255.384.000. Uang jaminan Rp 100 juta.
    – Baleno tahun 2018 nilai wajar Rp 111.778.000. Uang jaminan Rp 50 juta.

    Motor

    – Motor BMW nopol B 6830 WPQ Rp 137.532.000. Uang jaminan Rp 50 juta
    – Motor Harley-Davidson Nopol B-6617-WRM tahun 2017 nilai limit Rp 76.440.000. Uang jaminan Rp 30 juta.
    – Motor Harley-Davidson tahun 2013 nilai limit Rp 72.397.000. Uang jaminan Rp 30 juta.
    – Motor Harley-Davidson B3389 SAS tahun 2014 nilai limit Rp 570.072.000. Uang jaminan Rp 250 juta.
    – Harley Davidson D-2233-RK tahun 2009 nilai wajar Rp 337.041.000. Uang jaminan Rp 150 juta
    – Harley Davidson B-6007 JHH tahun 2013 nilai wajar 465.768.000. Uang jaminan Rp 200 juta
    – Motor Honda (tidak disebutkan modelnya) nilai wajar Rp 53.394.000. Uang jaminan Rp 20 juta
    – Harley Davidson Nopol B-6947 HV nilai wajar Rp 267.883.000. Uang jaminan Rp 100 juta.
    – Harley Davidson DK-4413-BPX tahun 2010 nilai wajar Rp 291.204.000. Uang jaminan Rp 100 juta.

    (dry/din)