Tak Hanya Garuda, Pemerintah Pun Libatkan Lion Air untuk Maskapai Haji

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah akan melibatkan Lion Air sebagai maskapai penerbangan jemaah haji tahun 2025. Lion Air dilibatkan dalam rapat pembahasan biaya haji antara pemerintah dengan DPR.

Direktur Operasional Lion Air Group Captain Daniel Putut Adi Kuncoro mengaku telah diundang pemerintah untuk melayani jemaah haji. Dia pun menyatakan kesiapan untuk ikut dalam penyelenggaraan haji tahun ini.

“Kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada pemerintah memberikan kepercayaan kepada kami di tahun 2025 ini untuk ikut menjadi melayani jemaah haji Indonesia untuk musim haji tahun 2025,” kata Daniel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/1).

Daniel mengatakan Lion Air sudah berpengalaman melayani jemaah umrah sejak 2009. Mulai 2011, Lion Air juga menyewakan pesawat-pesawat wide body ke Flynas untuk melayani jemaah haji.

Dia berkata pesawat milik Lion Air pernah digunakan untuk melayani jemaah haji dari Asia, Eropa, dan Afrika. Daniel berharap tahun ini Lion Air resmi melayani jemaah haji Indonesia secara resmi.

“Tahun 2025 mudah-mudahan menjadi tahun yang baik dan tahun yang bersyukur bagi kita semua, khususnya bagi Lion Air, mendapatkan kesempatan untuk diundang dalam melayani jemaah haji tahun 2025,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengungkap rencana pemerintah menggandeng maskapai selain Garuda Indonesia untuk mengangkut jemaah haji. Tahun-tahun sebelumnya, pemerintah hanya menggunakan jasa Garuda dan Saudi Airlines.

Rencana itu diungkap dalam proses pembahasan biaya haji. Biaya penerbangan menjadi salah satu komponen termahal di biaya haji. Dalam usulan pemerintah, biaya penerbangan sebesar Rp34,4 juta dari total biaya Rp93,4 juta.

“Ya jadi memang semakin banyak yang siapkan jasa, semakin kompetitif, service juga semakin baik. Jadi mungkin peluang itu kita pakai juga untuk haji tahun ini. Mungkin akan buka peluang pada maskapai-maskapai yang lain, terutama yang domestik,” ungkap Romo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12).

(dhf/agt)