Xcloud.id

Tag: Yuhronur Efendi

  • 38 Ruas Jalan di Lamongan Bakal Tuntas Pada Tahun 2024

    38 Ruas Jalan di Lamongan Bakal Tuntas Pada Tahun 2024

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis bahwa pembangunan program JAMULA (Jalan Mantap dan Alus Lamongan) bakal tuntas pada tahun 2024. Setidaknya akan ada 38 ruas jalan yang bakal diperbaiki.

    Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Plt Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan, Sujarwo. Pihaknya berkomitmen bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, akan terus ditingkatkan agar semakin lebih baik.

    “Pada tahap pertama ini dibangun enam ruas jalan yaitu ruas Dadapan – Solokuro, Kedungpring – Sokobendu, Sugio – Tlanak, Sukodadi – Plembon, Sumberwudi – Maduran, dan Pucuk – Sekaran” kata Sujarwo, ditulis Sabtu (23/3/2024).

    Sedangkan untuk 32 ruas jalan lain, terang Sujarwo, bakal dikerjakan secara setelahnya. Adapun beberapa ruas jalan itu antara lain ruas Cangkring – Talunrejo, Kalen – Jatipayak, Mojorejo – Jegreg, ruas Mojorejo – Medalem, Baturono – Kembangbahu dan lainnya.

    “Dari 665,47 kilometer jalan di Kabupaten Lamongan, terdapat 78,94 persen jalan yang kondisi sudah mantap,” bebernya.

    Atas laporan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pun memberikan apresiasinya, termasuk atas kesiapan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lamongan dalam menyiapkan peningkatan kelancaran dan keselamatan wilayah di Kabupaten Lamongan.

    Kesiapan itu mulai dari pemasangan pos peneduh pada perlintasan sebidang di lima titik, pemasangan banner peringatan pada perlintasan sebidang, pengecekan palang pintu, cover terhadap keselamatan petugas palang pintu dalam BPJS Ketenagakerjaan, pemasangan petunjuk jalur alternatif, hingga sosialisasi uji kir gratis.

    “Terimakasih kepada seluruh jajaran Dinas PU Bina Marga Lamongan, saat ini 78 persen jalan sudah dalam keadaan baik. Semoga hal ini bisa terus ditingkatkan dan pada tahun 2024 seluruh program JAMULA bisa tuntas,” pungkasnya.[riq/ted]

  • Sampaikan LKPJ, Yuhronur Sebut Kinerja Lamongan Lampaui Target

    Sampaikan LKPJ, Yuhronur Sebut Kinerja Lamongan Lampaui Target

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun anggaran 2023, dalam agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan.

    Dalam laporannya, Bupati Yuhronur mengatakan bahwa melalui berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang dirancang secara komprehensif ini bakal memberikan dampak positif terhadap kinerja daerah yang melampaui target.

    Orang nomor satu di Lamongan ini juga menjelaskan bahwa data indikator kinerja utama menunjukkan angka gini ratio berada pada tren positif dengan penurunan dari 0,273 di tahun 2022 menjadi 0,295 di tahun 2023.

    Lalu persentase penduduk miskin di Kabupaten Lamongan tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 0,11 persen dari 12,53 persen menjadi 12,42 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 74,02 meningkat menjadi 74,53.

    Selain itu, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dari 77,89 persen meningkat menjadi 79,44 persen. Indeks kesalehan sosial dari 86,77 persen menjadi 89,19, serta Indeks reformasi birokrasi dari 70,02 menjadi 75,89.

    “Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lamongan Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,28 Persen melampaui target, akan tetapi mengalami perlambatan dibanding Tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan sektor pertanian sebagai dampak dari El Nino yang terjadi secara global,” tutur Bupati Yuhronur, ditulis Kamis (21/3/2024).

    Tak cukup itu, menurut Yuhronur, capaian indikator RPJMD Kabupaten Lamongan bahkan juga menunjukan peningkatan, mulai dari nilai tukar petani sebesar 116,05 yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Kemudian nilai toleransi sebesar 89,75, nilai stabilitas sebesar 89,68 kategori sangat tinggi, nilai solidaritas sebesar 90,09 atau sangat tinggi, nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 84,98, indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,96,

    Indeks profesionalitas ASN sebesar 73,02, predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendapatkan predikat A, prosentase Peningkatan Desa Mandiri tahun 2023 sebesar 937,50 persen, dan terdapat sebanyak 166 desa berstatus mandiri.

    Lebih lanjut, indeks pendidikan sebesar 0,668 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, indeks kesehatan meningkat menjadi 0,844, indeks pembangunan pemuda meningkat menjadi 60,17, indeks infrastruktur meningkat menjadi 81,98, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,09.

    Tingkat pengangguran terbuka terealisasi sebesar 5,46 Persen yang mana lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, serta indeks daya beli sebesar 0,758, peningkatan realisasi investasi sebesar 6 persen dan lainnya.

    Ditambahkan oleh Yuhronur, pendapatan daerah tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 3,542 triliun, terealisasi sebesar Rp 3,209 triliun. Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp 3,496 triliun terealisasi Rp 3.161 triliun, termasuk penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp 73,503 miliar terealisasi 73,653 miliar.

    Pos pengeluaran pembiayaan teralokasikan Rp 118,864 milyar terealisasi Rp 97,273 miliar, sehingga Pembiayaan Netto yang direncanakan Rp 45,361 miliar terealisasi sebesar 23,619 miliar.

    Seiring dengan meningkatnya capaian kinerja tersebut, Yuhronur mengapresiasi seluruh elemen masyarakat atas kerja sama dan dukungannya terhadap kebijakan yang menghasilkan kinerja yang baik serta berbagai penghargaan yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Lembaga Non Pemerintah.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memberikan rekomendasi – rekomendasi hasil,” pungkasnya. [riq/ian]

  • Lamongan Prioritaskan Kesehatan dengan Program Laserku

    Lamongan Prioritaskan Kesehatan dengan Program Laserku

    Lamongan (beritajatim.com) – Bidang kesehatan menjadi fokus utama Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah “Lamongan Sehat dengan Kunjungan Rumah” atau Laserku.

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa program Laserku merupakan perwujudan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan kesehatan berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

    “Laserku terbukti efektif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lamongan. Program ini telah melayani 3.327 KK hingga Maret 2024, dengan sistem jemput bola yang menjangkau langsung rumah-rumah warga,” ungkap Yuhronur saat Safari Ramadhan di Desa Sumberkerep, Kecamatan Mantup, Senin (18/3/2024).

    Lebih lanjut, Yuhronur menekankan bahwa pembangunan Lamongan tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga infrastruktur melalui program Jamula (Jalan Mantap dan Alus Lamongan), pendidikan dengan beasiswa Perintis, dan pengembangan ekonomi.

    Kepala Desa Sumberkerep Mujiono menyambut baik program Laserku yang telah membantu keluarga kurang sejahtera di desanya. Program ini juga membantu mengatasi permasalahan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.

    “Masyarakat sangat berterimakasih atas program Laserku. Program ini memudahkan akses layanan kesehatan, terutama bagi yang kurang mampu,” ujar Mujiono. [riq/beq]

  • Arak dan Tuak Dimusnahkan Forkopimda Lamongan

    Arak dan Tuak Dimusnahkan Forkopimda Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Forkopimda Lamongan memusnahkan barang bukti arak dan tuak dari hasil cipta kondisi yang digelar Polres Lamongan selama 24 hari jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), di Alun-Alun Lamongan, Kamis (21/12/2023).

    Adapun barang bukti yang dimusnahkan itu yakni 2.500 liter minuman keras berbagai jenis, mulai dari 686,5 liter arak, 1.456,5 liter tuak, 81 botol anggur merah, hingga 190 ban botol minuman bir. Terdapat pula 817 kenalpot brong yang turut dimusnahkan.

    Kegiatan pemusnahan barang bukti ini dihadiri oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bersama Kapolres Lamongan AKBP Yakhob Silvana Delareskha, Dandim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, serta jajaran Forkopimda Lamongan lainnya.

    Menurut AKBP Yakhob, pemusnahan terhadap barang bukti ini dilakukan demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, lancar dan tanpa kebisingan saat momen Nataru.

    “Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan Polres Lamongan mulai tanggal 27 November hingga 20 Desember 2023,” kata AKBP Yakhob, usai Apel Gelar Operasi Lilin Semeru 2023, di Alun-alun Lamongan.

    Pemusnahan barang bukti hasil cipta kondisi yang digelar Polres Lamongan jelang libur Nataru, di Alun-Alun Lamongan.

    Selain itu, Yakhob menuturkan, ke depan Polres Lamongan tidak hanya menindak kendaraan roda dua saja, melainkan juga roda empat yang tidak sesuai standar.

    “Kami juga masih melaksanakan penindakan lagi sampai tahun baru, dan juga kita nanti akan menertibkan juga kendaraan-kendaraan roda empat yang membisingkan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang bertindak sebagai pembina Apel Gelar Operasi Lilin Semeru bahwa operasi ini bukan sekadar momen tahunan saja. Operasi ini harus tetap dipersiapkan sebaik mungkin, guna memastikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat.

    “Natal dan tahun baru ini rutinitas, tetapi apapun tetap harus direncanakan, harus dipersiapkan, utamanya yang berkaitan dengan transportasi pasukan, dan distribusi bahan pokok,” kata Bupati Yuhronur saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    “Hal tersebut penting karena momen nataru telah menjadi bagian tradisi masyarakat Indonesia yang berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat,” tambahnya.

    Dijelaskan oleh Bupati Yuhonrur, Operasi Lilin Semeru 2023 bersamaan dengan masa kampanye Pemilu 2024. Oleh sebab itu, segala bentuk pengecekan dan persiapan personil maupun sarpras yang digunakan selama pelaksanaan operasi harus disiapkan sebaik mungkin agar berjalan optimal.

    Pihaknya merinci, terdapat 314 personil gabungan dari Polres Lamongan (158 personil), TNI Kodim 0812 Lamongan (30 personil), Satpol PP Lamongan (30 personil), Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan (30 personil) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan (30 personil).

    Kemudian Detasemen Polisi Militer atau Denpom (6 personil), Garnisun (6 personil), Senkom (6 personil), dan Damkar (6 personil).

    Seluruh personil itu disebar untuk melakukan pengamanan di 4 pos pengamanan (pos pam) yakni Pospam Pasar Babat, Pospam Alun-Alun, Pospam Plaza Lamongan, Pospam WBL, satu pos pelayanan (pos yan) di Terminal Lamongan, 2 pos pantau, serta daerah rawan laka, rawan kemacetan, rawan Gar, dan tempat ibadah.

    Lebih lanjut, Yuhronur meminta kepada jajaran keamanan untuk melaksanakan patroli guna mencegah tindak kejahatan pelaksanaan ibadah Natal dengan mendeteksi dini dan straigh ancaman terorisme.

    “SKB (surat keputusan bersama) yang memuat tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas, dan pengendalian arus lalu lintas, penyeberangan laut dan menduga perjalanan, ini harus dipahami dan diimplementasikan secara tepat di lapangan. Khusus pada lokasi dan jalur menuju objek wisata jangan sampai terjadi kemacetan,” pungkasnya. [riq/but]

  • Polres Lamongan Siap Amankan Pemilu 2024

    Polres Lamongan Siap Amankan Pemilu 2024

    Lamongan (beritajatim.com) – Polres Lamongan menggelar peragaan Sistem Penanganan Kota (Sispamkota) Operasi Mantap Brata Semeru 2023/2024, di Alun-Alun Kabupaten Lamongan, Rabu (18/10/2023). Sispamkota dilakukan dalam rangka menyongsong pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

    Pada kesempatan ini, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang turut hadir menyaksikan adegan Sispamkota, mulai persiapan hingga pasca Simpamkota sangat mengapresiasi kesiapsiagaan Pemilu yang melibatkan lintas sektor guna menjamin kelancaran Pemilu 2024.

    “Kita lihat bersama bagaimana kesiapsiagaan Polri dalam hal ini Polres Lamongan bersama TNI, Satpol PP, Linmas, Dishub, Kesehatan dan Damkar Lamongan untuk mempersiapkan jalannya Pemilu 2024 nanti,”

    “Ini sangat luar biasa, semua sudah melalui perencanaan yang sangat matang, bahkan apabila terjadi kerusuhan sudah ada cara penanganannya,” kata Bupati Yuhronur.

    Sementara itu, Kapolres Lamongan AKBP Yakhob Silvana Delareskha usai memimpin apel mengungkapkan, penanganan Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan melibatkan sebanyak 11.786 personil yang terdiri dari Polri (670 personil), TNI (475 personil), Satpol PP (10.391 personil), dan Linmas (10.391 personil).

    Sistem Penanganan Kota (Sispamkota) Operasi Mantap Brata Semeru 2023/2024, yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Lamongan.

    Seluruh personil itu bakal ditempatkan di PAM TPS, PAM PPS, dan PAM PPK. Mereka akan bertugas mengamankan 4.153 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

    Sehingga melalui penyelenggaraan Sispamkota, AKBP Yakhob berharap, nantinya hal tersebut dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pengamanan Pemilu 2024.

    “Sispamkota ini kita asumsikan sebagai kegiatan Pemilu yang nantinya memberikan dampak yang signifikan. Jadi kita melihat kesiapan personil kita yang akan mengamankan Pemilu 2024. Ini dapat memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, Linmas agar ke depannya Pemilu dapat berjalan dengan lancar,” tuturnya.

    Dijelaskan pula oleh Yakhob, terdapat 8 adegan yang dipertunjukan dalam Sispamkota, mulai dari adegan 1 tahap persiapan yang menggambarkan situasi keamanan Kabupaten Lamongan, adegan 2 pengamanan pendistribusian kotak suara sebagai bentuk gambaran tanggal 7 Desember 2023.

    Sistem Penanganan Kota (Sispamkota) Operasi Mantap Brata Semeru 2023/2024, yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Lamongan.

    Lalu pendistribusian logistik Pemilu dari KPU ke PPK Kecamatan, adegan 3 tahap kampanye terbuka yang dilaksanakan 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024, adegan 4 tahap di masa tenang, adegan 5 tahap pemungutan suara, adegan 6 tahap penetapan hasil penungutan suara, adegan 7 tahap Sispamkota dan adegan 8 tahap Pasca Sispamkota.

    Menurut Yakhob, masing-masing adegan yang ditampilkan itu tidak hanya menggambarkan situasi proses Pemilu, namun juga menyajikan kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan Kamtibmas.

    BACA JUGA:

    Dandim Lamongan Gelar Kejuaraan Catur, Diikuti Ratusan Peserta

    Sehingga sebagai pengamanan Pemilu, tegas Yakhob, POLRI melakukan berbagai langkah preventif penanganan dan penyelesaian masalah.

    “Untuk saat ini kondisi wilayah Lamongan tidak ada yang masuk kategori sangat rawan, mudah-mudahan ke depan kondisi kamtibmas Lamongan tetap kondusif dan tidak ada yang sangat rawan,” tandasnya. [riq/but]

  • Sambut HUT Ke-72 Humas, Polres Lamongan Tanam 300 Pohon Mangrove di Pantai Paciran

    Sambut HUT Ke-72 Humas, Polres Lamongan Tanam 300 Pohon Mangrove di Pantai Paciran

    Lamongan (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati HUT Ke-72 Humas, Polres Lamongan menggelar Penanaman 300 Pohon Mangrove di Bibir Pantai Paciran pada Jumat pagi, (13/10/2023)

    Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kasi Humas Polres Lamongan beserta Anggota, Kanit Binmas Polsek Paciran, Kanit Reskrim dan LSM Cakrawala Paciran.

    Menurut Kasi Humas Polres Lamongan, IPDA Anton Krisbiantoro, penanaman mangrove ini digelar secara serentak oleh Humas Polri di seluruh Indonesia. Hal ini sebagai wujud nyata Polri dalam membantu dan mengatasi dampak perubahan iklim.

    “Ada sebanyak 300 pohon mangrove yang ditanam di bibir pantai Paciran, dengan harapan dapat membantu dan bermanfaat untuk generasi yang akan datang,” kata IPDA Anton, Jumat (13/10/2023).

    Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho sebelumnya menjelaskan bahwa gerakan penanaman mangrove ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya agar semakin berpartisipasi menjaga lingkungan.

    Irjen Sandi menegaskan, bahwa gerakan itu sebagaimana harapan Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, yang diutarakan berkali-kali, bahkan dalam KTT AIS Forum 2023.

    “Presiden dan Jenderal Sigit telah menyuarakan gerakan menanam mangrove di sepanjang pantai Indonesia. Dengan kebersamaan menjaga lingkungan, maka pelestarian lingkungan akan semakin menyelamatkan generasi selanjutnya,” jelasnya.[riq/kun]

    BACA JUGA: KPK Periksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi

  • KPK Periksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi

    KPK Periksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi

    Jakarta (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Politikus Partai Demokrat itu diperiksa dalam penyidikan perkara korupsi terkait pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan TA 2017 s/d 2019.

    “Hari ini (12/10) bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Yuhronur Efendi (Bupati Lamongan, red)” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (12/10/2023).

    Seperti diiberitakan sebelumnya, KPK telah menggeledah sejumlah tempat dan menyita dokumen di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPRDKP) dan Cipta Karya, rumah dinas bupati, juga sejumlah dokumen di beberapa ruangan di lingkungan sekretariat Pemkab Lamongan.

    Bupati Yuhronur menyebut, tujuan KPK untuk mencari dokumen proyek pembangunan gedung 7 milik Pemkab Lamongan periode 2017-2019. Proyek ini menghabiskan dana hingga Rp 151 miliar yang dilakukan pada 2017-2019 atau pada masa pemerintahan Bupati Fadeli. Gedung ini diresmikan pada 10 November 2019.

    BACA JUGA:

    Korupsi Lamongan, KPK Periksa Kepala Dinas Perumahan Rakyat

    “Selain dari Dinas Perkim dan rumah dinas bupati dalam rangka untuk mencari dokumen berkaitan dengan proyek pembangunan gedung Pemda 2017-2019 dan sudah dilaksanakan selama beberapa jam,” kata Yuhronur di Lamongan, Kamis (14/9/2023) lalu. [hen/but]

  • Bupati Lamongan: Penggeledahan KPK Terkait Gedung Pemda

    Bupati Lamongan: Penggeledahan KPK Terkait Gedung Pemda

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi akhirnya mengungkap keterkaitan penggeledahan yang dijalankan KPK pada Rabu malam (13/9/2023). Penggeledahan tersebut dijalankan terkait proyek pembangunan Gedung Pemkab berlantai 7.

    “Jadi sebagaimana yang diketahui kemarin, selain dari Kantor Dinas Perkim juga ke Rumdin Bupati dalam rangka mencari dokumen dan bukti keterkaitan dengan proyek pembangunan Gedung Pemda pada tahun 2017-2019,” ungkap Yuhronur, saat diwawancarai, Kamis (14/9/2023).

    Yuhronur menjelaskan ada rangkaian kegiatan yang dilakukan KPK di Lamongan. Bahkan, dia menyebut telah ada berita acara yang dibuat.

    “Kemarin sudah dilaksanakan dan kami juga sudah dibuat berita acara,” tandasnya.

    BACA JUGA:
    6 Jam KPK Geledah Rumdin Bupati Lamongan, Desas Desus Muncul

    Saat ditanya mengenai beberapa barang dan dokumen sitaan yang dibawa oleh KPK, Yuhronur enggan memberikan penjelasan secara detail. Menurutnya, penjelasan itu merupakan wewenang KPK yang akan disampaikan nanti.

    “Saya tidak punya kewenangan untuk menjawab karena kemarin juga saya sudah diminta oleh KPK. Nanti kalau ada pertanyaan soal ini tolong disampaikan saja ke KPK,” bebernya.

    Seperti diketahui, Gedung Pemkab Lamongan itu sebelumnya telah menelan anggaran hingga Rp151 miliar, yang bersumber dari APBD. Gedung itu berdiri megah dan berlokasi tepat di sebelah selatan Alun-alun Lamongan.

    BACA JUGA:
    Rumah Dinas Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Diobok-Obok KPK

    Pembangunan tersebut dimulai di masa pemerintahan Bupati Lamongan (alm) Fadeli. Saat itu, Yuhronur masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Lamongan.

    Yuhronur menyatakan pihaknya kooperatif mengikuti proses yang dilakukan oleh KPK. Sementara ini, pihaknya juga telah menunjukkan beberapa dokumen atau arsip yang dibutuhkan oleh KPK.

    “Ya. Masa pemerintahan Pak Fadeli. Karena mencari dokumen ya saya tunjukkan saja, ini tempat kerja saya, ini tempat-tempat arsip, ini rumah dinas. Nanti KPK yang menjelaskan,” pungkasnya. [riq/beq]

  • Sekda Lamongan Tanggapi Soal Kedatangan KPK ke Dinas Perkim dan Rumdin Bupati

    Sekda Lamongan Tanggapi Soal Kedatangan KPK ke Dinas Perkim dan Rumdin Bupati

    Lamongan (beritajatim.com) – Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Lamongan Yuhronur Efendi tak luput dari pantauan KPK, Rabu (13/9/2023).

    Atas adanya hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Lamongan Moh Nalikan hanya berkomentar singkat terkait kehadiran KPK ke Lamongan.

    Saat ditanya terkait penggeledahan KPK di Kantor Dinas Perkim yang berlanjut ke Rumah Dinas Bupati Lamongan, Sekda Nalikan mengaku bahwa hadirnya KPK ini bersangkutan dengan agenda Monitoring Center for Prevention (MCP), capaian program pemberantasan korupsi.

    Nalikan juga menegaskan, pihaknya tak tahu menahu soal desas desus dugaan kasus korupsi yang dihubungkan dengan Gedung Pemkab Lamongan bernilai Rp 150 miliar. Dia hanya menyebut, KPK tengah menggelar kegiatan MCP bersama seluruh Kepala Dinas di Lamongan.

    “Belum-belum, iya belum tahu, ini MCP. Tadi soal mendampingi MCP,” kata Nalikan sambil tergesa-gesa, Rabu (13/9/2023).

    Lebih lanjut, Nalikan memilih untuk diam saat dilempari beberapa pertanyaan oleh awak media.

    Sedangkan berdasarkan pantauan beritajatim.com, hingga berita ini ditulis, petugas KPK masih berada di Rumah Dinas Bupati Lamongan. Padahal, kegiatan MCP dikabarkan sudah selesai. [riq/ted]

  • Rumah Dinas Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Diobok-Obok KPK

    Rumah Dinas Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Diobok-Obok KPK

    Lamongan (beritajatim.com) – Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak hanya menggeledah Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (Perkim) Lamongan, namun juga mendatangi Rumah Dinas Bupati Lamongan, Pendopo Lokatantra.

    Meski belum diketahui secara pasti maksud dan tujuan KPK mendatangi Rumah Dinas Bupati yang berada di Jalam Ahmad Yani Lamongan ini, namun penjagaan yang dilakukan oleh petugas keamanan berlangsung sangat ketat.

    Sehingga, sejumlah awak media yang berada di dalam kawasan pendopo lokatantra diminta keluar oleh petugas kemananan yang berjaga. Hingga berita ini ditulis, awak media belum bisa mengkonfirmasi kejelasan agenda kedatangan KPK di Lamongan.

    Para petugas KPK juga masih berada di dalam rumah dinas tersebut.

    “Mohon maaf mas, kami diperintah oleh ajudan agar media keluar dulu,” kata salah satu petugas Satpol PP yang berjaga kepada awak media, Rabu (13/9/2023).

    Mendengar hal itu, para awak media akhirnya, sepakat keluar dan bertahan di depan pintu gerbang pendopo sisi Timur.

    “Tadi ini menghubungi, minta saya agar wartawan disuruh keluar dulu,” pungkasnya.[riq/ted]