Tag: Tito Karnavian

  • Menteri Tito Klaim Punya Perekam Data Canggih, Bisa Bongkar Jaringan Teroris!

    Menteri Tito Klaim Punya Perekam Data Canggih, Bisa Bongkar Jaringan Teroris!

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap kecanggihan alat perekam data masyarakat yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Ditjen Dukcapil Kemendagri.

    Tito menuturkan alat perekam data bisa merekam data berupa biometrik sidik jari, wajah hingga iris mata.

    “Data ini penting untuk mengetahui secara pasti tentang data spesifik yang dimiliki masyarakat,” tuturnya dikutip Kamis (24/4/2024).

    Bahkan, menurut Tito, alat perekam data masyarakat tersebut bisa mengidentifikasi pelaku kasus tindak pidana terorisme yang melakukan aksi bom bunuh diri beberapa waktu lalu di Indonesia.

    Tito menjelaskan alat perekam data itu bisa mengungkap identitas pelaku teror dengan cepat dan jaringan terorisme pelaku juga bisa terungkap dengan tepat.

    “Tentu hal ini tidak terlepas dari keunggulan perekaman data dukcapil yang menjangkau hingga perekaman wajah dan biometrik. Dengan demikian, jaringan pelaku dapat dilacak secara cepat,” katanya.

    Kendati memiliki teknologi yang canggih, sayangnya kata Tito, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data tersebut.

    Maka dari itu, Tito meminta Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk jemput bola dan mendata masyarakat yang belum merekam data.

    “Hal ini agar mereka dapat memperoleh layanan administrasi dari pemerintah,” ujarnya.

    Di sisi lain, kata dia, keberadaan layanan Dukcapil juga menjadi langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

    Pasalnya, melalui penerapan single identity number dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), berbagai layanan pemerintah akan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

    “Kita sangat-sangat mendukung, seribu persen. Apalagi saya punya pengalaman pribadi yang paham betul, mengalami sendiri pentingnya e-government memudahkan masyarakat,” tuturnya.

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Dukcapil Perkuat Sistem Keamanan Data

    Mendagri Tito Karnavian Minta Dukcapil Perkuat Sistem Keamanan Data

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian minta Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat keamanan sibernya. 

    Pasalnya, kata Tito, Dukcapil merupakan jantung data penduduk Indonesia yang paling dasar dan lengkap. Maka dari itu, Tito menyarankan agar Ditjen Dukcapil meningkatkan kapasitas penyimpanan, penyimpanan cadangan, menambah server hingga memperlebar badwidth.

    “Kapasitas petugas yang berperan dalam menginput data kependudukan di daerah harus ditingkatkan karena peran mereka sangat penting dalam memperbarui data kependudukan, mulai dari data kematian, kelahiran, perpindahan alamat, hingga status pernikahan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dia juga menambahkan bahwa posisi dinas dukcapil di daerah bersifat semivertikal, di mana keberadaannya berada di bawah struktur pemerintahan daerah, namun pembinaan teknis serta pengangkatannya ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri. 

    Tito menjelaskan kebijakan memperkuat sistem digital ini bertujuan menjaga dinas dukcapil memiliki komunitas tersendiri yang solid. Hal ini tidak lepas dari peran penting dukcapil daerah dalam mengelola data kependudukan di daerah. 

    “Posisi itu perlu diisi oleh figur yang tidak hanya memahami keterampilan manajerial, tetapi juga teknis,” katanya.

    Tito juga mengimbau semua jajaran Ditjen Dukcapil untuk lebih maksimal lagi dalam mendorong peningkatan perekaman KTP-el. Langkah ini, kata Tito, agar data seluruh masyarakat dapat terekam dalam sistem dan memperoleh pelayanan administrasi dari negara.

    “Saya minta jajaran dukcapil, tolong Pak Teguh lebih proaktif, untuk lebih agresif mengejar masyarakat-masyarakat yang belum terdata dalam jajaran [layanan] dukcapil,” ujarnya.

    Adapun dalam Rakornas tersebut, Mendagri berkesempatan menyerahkan sertifikat ISO 27001:2013 secara simbolis kepada empat daerah, yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Badung, Kota Banjar, dan Kota Tidore Kepulauan.

    Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA, Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad P. Bolombo, serta para pejabat terkait di lingkungan Kemendagri dan daerah.

  • Penuhi Standar Global dalam Keamanan Informasi, Disdukcapil Kota Banjar Raih Sertifikat Internasional 

    Penuhi Standar Global dalam Keamanan Informasi, Disdukcapil Kota Banjar Raih Sertifikat Internasional 

    JABAR EKSPRES – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2025 secara hybrid pada 23-24 April 2025.

    Acara yang berpusat di Jakarta ini diikuti oleh seluruh Dinas Dukcapil se-Indonesia, baik luring maupun daring, dengan fokus pada peningkatan layanan publik berbasis data kependudukan yang inklusif dan transformasi digital.

    Mengusung tema Data Kependudukan dan IKD sebagai Fondasi Layanan Publik yang Inklusif dan Pilar Transformasi Digital Nasional, Rakornas kali ini menekankan pentingnya kolaborasi antar-daerah dalam menyediakan layanan akurat dan terpercaya.

    BACA JUGA: DPRD Banjar Diduga Nikmati Tunjangan Ilegal Periode 2017-2021, Negara Rugi Rp3,5 Miliar

    Dalam sambutannya, Dirjen Dukcapil menyatakan, data kependudukan adalah tulang punggung pelayanan publik. Sinergi dan inovasi menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan.

    Momen bersejarah dalam Rakornas ini adalah penyerahan Sertifikat ISO 27001:2013 oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., kepada Disdukcapil Kota Banjar H Heri Sapari, S.T., M.Si.

    Sertifikat internasional ini diberikan sebagai pengakuan atas implementasi sistem manajemen keamanan informasi yang memenuhi standar global. H. Heri Sapari, S.T., M.Si., Kepala Disdukcapil Kota Banjar, menerima penghargaan tersebut mewakili Pulau Jawa.

    BACA JUGA: Dua Ruang SMPN 5 Banjar Terbengkalai Usai Pembongkaran, Aktivitas Pendidikan Terancam Terganggu

    “Sertifikat ini bukti komitmen kami dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data masyarakat. Ini adalah langkah awal untuk terus meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi,” ujar Heri Sapari.

    Pencapaian Kota Banjar diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk memperkuat sistem keamanan informasi dan integritas data kependudukan.

    Rakornas Dukcapil 2025 juga menjadi ajang evaluasi capaian program prioritas, termasuk percepatan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan integrasi data dengan sektor layanan kesehatan, pendidikan, serta sosial. Kemendagri menegaskan, transformasi digital Dukcapil harus sejalan dengan perlindungan data warga, terutama di tengat masifnya ancaman cyber crime.

    Rakornas menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur TI, dan perluasan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

  • Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa tudingan bahwa ada matahari kembar di Republik Indonesia benar adanya.

    “Saya kira tudingan ada marahari kembar ada benarnya,” kata Jerry kepada Holopis.com, Rabu (23/4/2025).

    Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pengamanan yang cukup mendalam terhadap bagaimana sepak terjang Jokowi pasca dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Presiden ke 7 Indonesia yang kemudian digantikan oleh Presiden ke 8 Prabowo Subianto.

    Bahkan ruang gerak Jokowi termasuk yang umum di dalam pemberitaan pun tetap dipantau oleh Jerry Massie, sehingga muncul kesimpulan dirinya bahwa Jokowi masih ingin menjadi matahari.

    “Kalau kita belajar filsafat atau philo sophia yang berarti cinta akan kebenaran gerak-gerik Jokowi, orang awam pun bisa baca,” ujarnya.

    Sejumlah tesis yang ia dapat gunakan sebagai argumentasi mengapa Jokowi dianggapnya sebagai matahari yang ingin tetap bersinar sekalipun sudah ada Prabowo sebagai Presiden, salah satunya adalah kunjugan sejumlah menteri bekas kepemimpinannya dahulu. Beberapa di antaranya adalah Bahlil Lahadalia hingga Sakti Wahyu Trenggono. Mereka dianggap publik sebagai orang titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Subianto.

    “Contoh premis pertama, sejumlah menteri berkunjung ke Jokowi di antaranya Menteri KKP Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahaladia dan sejumlah menterinya Jokowi di kabinet Prabowo,” terang Jerry.

    Bahkan yang paling kentara adalah ketika ada menteri titipan Jokowi menyebut bahwa mereka telah menghadap bos saat berada di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat, 11 April 2025. Sebut saja mereka antara lain ; Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Pratikno, Sakti Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin yang diklaim dalam rangka silaturrahmi Hari Raya Idulfitri 1446 H / 2025.

    Terlebih kunjungan mereka dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja untuk melakukan lawatan ke luar negeri antara tanggal 9 – 15 April 2025 lalu.

    “Premis kedua, Wahyu Trenggono dan Budi Sadikin memanggil Jokowi ‘Bos’. Itu berarti mereka dalam kendali Jokowi,” sambungnya.

    Menurut Jerry, bukti bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut menunjukkan bahwa mereka memang jelas masih tunduk pada Jokowi. Sementara mereka pun cukup banyak berada di kabinet Merah Putih.

    “Tak ada yang bisa mengabdi pada dua tuannya. Saya kira mereka bermain dua kaki. Orang-orang pilhan Jokowi di kabinet Prabowo paling sekitar 60-70 persen lebih condong ke Jokowi ketimbang Prabowo,” tukasnya.

    Selanjutnya adalah premis ketiga yang disampaikan Jerry, bahwa Jokowi yang sudah pensiun sebagai pejabat negara seharusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat-rapat khusus dan melakukan pencitraan yang sangat masif sehingga menempatkan khusus wartawan untuk meliput setiap ruang gerak ayah kandung Gibran Rakabuming Raka itu.

    “Jokowi sudah retired alias pensiun harusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat segala dan gencar melakukan pencitraan di kediamannya dia,” lanjut Jerry.

    Di sisi lain, kunjungan sejumlah peserta didik Sespimmen Polri pada hari Kamis, 17 April 2025 juga ikut menjadi sorotan Jerry Massie. Menurutnya, kedatangan mereka ke rumah Jokowi justru tidak inline dengan pendidikan yang mereka tempuh. Terlebih kunjungan sejumlah perwira Polri tersebut jelas tampak mengenakan seragam kedinasan.

    “Contoh pertemua sejumlah Perwira menengah Sespim Mabes Polri ke kediamannya dia. Ini aneh. Lebih baik para calon Sespim ini sowan ke sejumlah mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Da’i Bachtiar, Sutarman, Idam Aziz, Badrodin Haiti dan lainya. Mereka lebih kompeten menjawab soal seluk-beluk Polri,” tuturnya.

    Jokowi Narsistik

    Oleh sebab itu, Jerry Massie pun menyebut bahwa Jokowi adalah sosok bekas pejabat yang terlalu narsistik. Ia merasa bahwa Jokowi masih ingin selalu tampak terlihat ke publik pasca menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode.

    “Jokowi manusia narsis setiap saat setiap waktu wawancara bersama wartawan dan membuka rumahnya bagi warga. Pertanyaan saya apa tujuannya? Selain itu Jokowi kerap menggangu dan memecah konsentrasi Prabowo dalam mengurus bangsa,” kata Jerry.

    Memahami konteks jiwa narsistik Jokowi yang dinilainya cukup mengganggu instabilitas nasional, Jerry pun menyarankan agar bekas Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu belajar kepada seniornya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih pandai menempatkan diri pasca purna tugas sebagai Presiden.

    “Jokowi harus belajar pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono nanti kalau diminta Presiden Prabowo tukar pikiran atau dialog baru beliau muncul ke publik. Seperti beberapa waktu lalu. Jadi SBY banyak memberikan saran dan sumbangsih pemikiran pada Prabowo soal tarif dagang Trump yang tembus 47 persen,” tuturnya.

    Jika pun Jokowi tidak ingin disebut sebagai Matahari Kembar, Jerry pun menyarankan agar ayah kandung Kaesang Pangarep tersebut benar-benar memahami posisi diri dan tidak terlalu narsistik.

    “Kalau Jokowi tak mau disebut matahari kembar, maka dia harus menghentikan kegiatan setiap hari di sosmed dan juga pencitraannya dan wawancara di media-media, bahkan mengundang para menteri Prabowo ke kediamannya,” pungkasnya.

    Jokowi Bantah Jadi Matahari Kembar

    Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi menjadi matahari kembar, suami Iriana tersebut menegaskan, bahwa tidak ada istilah matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjabat.

    “Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu jelas,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (21/4/2025).

    Jokowi menegaskan bahwa kedatangan para menteri ke kediamannya hanyalah bentuk silaturahmi semata dalam rangka Halal Bihalal hari Raya Idulfitri 1446 H. Bahkan ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak mengandung muatan politik.

    “Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapa pun boleh,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut para pejabat meminta saran atau masukan, Jokowi menjawab bahwa kunjungan mereka murni untuk menjalin silaturahmi. Termasuk juga sebutan mantan bos dan bos yang sempat diucapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono usai kunjungan ke Solo.

    “Mereka hanya menyebut saya mantan bos, karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa, dan itu sangat baik,” tambahnya.

    Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.

  • Kualitas Beras Lokal Lebih Rendah dari Impor, Bulog Minta Bantuan Menteri Tito

    Kualitas Beras Lokal Lebih Rendah dari Impor, Bulog Minta Bantuan Menteri Tito

    PIKIRAN RAKYAT – Perum Bulog mencatat rekor baru dalam penyerapan beras domestik tahun 2025. Namun, di tengah keberhasilan itu, perusahaan pelat merah ini menghadapi tantangan terkait perbedaan kualitas beras lokal dibandingkan beras impor yang sebelumnya umum digunakan.

    Untuk itu, Bulog meminta dukungan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, agar pemerintah daerah turut aktif menyosialisasikan perubahan ini kepada masyarakat.

    Rekor Pengadaan Beras Domestik

    Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari menjelaskan bahwa penyerapan beras sepanjang Maret 2025 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Bulog.

    Sampai akhir Maret 2025, pengadaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai 725 ribu ton. Angka itu terus meningkat hingga mencapai 1,27 juta ton pada 20 April 2025.

    “Ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Epi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin 21 April 2025.

    Sebagian besar dari beras yang diserap tersebut berasal langsung dari petani dalam bentuk gabah kering panen (GKP). Jika dikonversikan, sekitar 53 persen dari total volume pengadaan telah menjadi beras siap distribusi.

    Dengan capaian tersebut, stok CBP yang saat ini dikelola Bulog mencapai 2.775.389 ton. Di luar itu, Bulog juga memiliki stok beras komersial sebanyak 40.628 ton. Totalnya, lebih dari 2,8 juta ton beras sudah tersebar di berbagai gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia.

    Perbedaan Kualitas Beras: Lokal vs Impor

    Di balik keberhasilan pengadaan, Epi mengingatkan bahwa kualitas beras lokal berbeda dengan beras impor yang sebelumnya biasa disalurkan Bulog, terutama untuk program bantuan pangan dan stabilisasi harga melalui program SPHP.

    “Yang sebelumnya kita menggunakan stok eks impor dengan broken 5%. Sementara untuk pengadaan CBP dari dalam negeri kita menggunakan broken 25%,” ujarnya.

    Kadar patahan (broken) beras menjadi penanda kualitas yang cukup mencolok. Beras dengan patahan 5% cenderung lebih utuh dan penampilannya seragam, sebagaimana yang umum ditemukan dalam beras impor.

    Sementara beras lokal, terutama hasil penggilingan dari GKP yang diserap langsung dari petani, memiliki kadar patahan lebih tinggi, yakni mencapai 25%.

    Epi mengakui bahwa perbedaan ini mungkin akan memicu kebingungan di kalangan penerima bantuan atau masyarakat umum. Oleh karena itu, ia secara khusus meminta peran aktif pemerintah daerah.

    “Mohon bantuan kepada Bapak Mendagri dan Bapak/Ibu Gubernur dan Walikota, untuk mensosialisasikan atas perbedaan kualitas stok CBP,” ucapnya.

    Penugasan Resmi Berdasarkan Inpres

    Bulog tidak serta-merta beralih ke beras lokal tanpa dasar. Perubahan strategi ini dilandasi oleh penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang mengamanatkan penyerapan hingga 3 juta ton gabah dan beras dari dalam negeri sepanjang 2025.

    Penugasan tersebut diperkuat oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah dan beras dalam negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan hasil produksi petani lokal.

    Antisipasi Persepsi Masyarakat

    Meskipun beras lokal memiliki kadar patahan yang lebih tinggi, Epi memastikan bahwa kualitas dan nilai gizinya tetap memenuhi standar konsumsi. Namun, secara visual, beras lokal memang terlihat kurang menarik dibandingkan beras impor.

    Bulog berharap dukungan pemerintah daerah dapat meredam persepsi negatif dan mendorong pemahaman bahwa perbedaan tampilan tidak berarti penurunan mutu. Sosialisasi yang masif dinilai penting agar distribusi bantuan dan program stabilisasi harga berjalan lancar tanpa gangguan dari persepsi konsumen.

    Dengan stok yang melimpah dan dukungan kebijakan nasional, langkah Bulog menyerap produksi dalam negeri sekaligus memperkuat cadangan beras nasional diharapkan dapat menjaga stabilitas pangan di tengah tantangan inflasi dan gejolak cuaca yang kian tak menentu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Subianto Telepon Cak Imin, Minta Menteri-menterinya Rapatkan Barisan: Respons Isu Matahari Kembar?

    Prabowo Subianto Telepon Cak Imin, Minta Menteri-menterinya Rapatkan Barisan: Respons Isu Matahari Kembar?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan di tengah isu hangat yang beredar terkait arah loyalitas Kabinet Merah Putih.

    Permintaan ini disampaikan dalam sambungan telepon yang berlangsung saat acara halalbihalal di rumah dinas Cak Imin, Minggu malam, 20 April 2025.

    Prabowo Telepon Cak Imin: Instruksi Rapatkan Barisan

    Cak Imin mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Tadi Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin kepada awak media, Minggu 20 April 2025.

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo sebenarnya diundang untuk hadir secara langsung dalam acara tersebut. Namun, melalui telepon, Prabowo tetap menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan halalbihalal sebagai bentuk penguatan kebersamaan.

    Halalbihalal Kabinet: Bahas Isu Umum dan Kerja Kolektif

    Dalam pertemuan informal itu, sejumlah menteri hadir untuk mempererat koordinasi, meski Cak Imin menegaskan bahwa pembicaraan hanya berkutat pada isu-isu umum.

    “Umum semua ya. Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang dapat meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” ujarnya.

    Beberapa tokoh penting yang terlihat hadir di antaranya:

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Menteri PAN-RB Rini Widyantini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Menteri Sosial Saifullah Yusuf Isu Matahari Kembar dan Kunjungan Menteri ke Rumah Jokowi

    Dalam waktu hampir bersamaan, muncul sorotan publik mengenai kunjungan sejumlah menteri ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo selama masa Lebaran. Fenomena ini memicu isu “matahari kembar”, seolah mengisyaratkan adanya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan saat ini.

    Beberapa menteri yang diketahui hadir di Solo antara lain:

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Menko Pangan Zulkifli Hasan Menteri Kependudukan Wihaji Menko PMK Pratikno Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menteri Keuangan Sri Mulyani Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koperasi Budi Arie Wakil Mendagri Bima Arya

    Kunjungan ini dinilai sebagian pihak sebagai manuver politik, terlebih dilakukan di tengah transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Wapres Ma’ruf Amin: Jangan Curigaan, Ini Silaturahmi

    Menanggapi isu tersebut, Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, mengimbau agar publik tidak berspekulasi terlalu jauh. Dia menilai kunjungan tersebut sebagai bagian dari silaturahmi biasa antara pejabat dan mantan presiden.

    “Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf Amin di rumah dinas Cak Imin, Minggu malam.

    Ma’ruf juga mengingatkan bahwa selama niat para pejabat tulus, tidak ada yang perlu dicemaskan dari segi loyalitas terhadap Presiden saat ini.

    “Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ditelepon Presiden Prabowo saat Gelar Halalbihalal, Cak Imin: Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Ditelepon Presiden Prabowo saat Gelar Halalbihalal, Cak Imin: Minta Menteri Rapatkan Barisan

    loading…

    Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar memberikan keterangan kepada media saat menggelar acara Halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. Menurutnya, presiden menitipkan pesan agar menteri Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin usai halalbihalal.

    Dalam acara yang turut dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih itu, Cak Imin mengaku, pembicaraan dalam acara halalbihalal bersifat umum. Ia menerangkan, acara itu juga ditujukan untuk meningkatkan kerja sama antarmenteri.

    “Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” ujarnya.

    Seperti diketahui, dalam acara itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Terlihat, Dasco duduk semeja dengan Cak Imin dan mantan Menaker yang juga menduduki jabatan anggota Komisi VI DPR Ida Fahziyah dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Terlihat pula Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin bersama sang istri Wury Estu Handayani; Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemuda Raffi Ahmad, Mendagri Tito Karnavian hingga Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Hadir pula sejumlah elite partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus seperti elite Partai Demokrat Renanda Bachtar, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno, hingga Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo.

    (abd)

  • Prabowo Telepon Minta Semua Menteri Terus Rapatkan Barisan

    Prabowo Telepon Minta Semua Menteri Terus Rapatkan Barisan

    Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap sempat ditelepon Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin mengatakan Prabowo mengucapkan halal bihalal dan meminta semua menteri untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama Menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Cak Imin menerangkan Prabowo diundang ikut acara halal bihalal di kediamannya. Namun, kata Cak Imin, Prabowo berhalangan hadir.

    “Cuma mengucapkan selamat acara malam hari ini. Iya. Beliau (Prabowo) tidak bisa hadir,” tuturnya.

    Acara halal bihalal itu digelar di kediaman Cak Imin di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Wakil Presiden periode 2019-2024 Ma’ruf Amin terlihat hadir di lokasi.

    Terlihat Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir di lokasi. Ada juga Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Politisi Gerindra Ahmad Dhani dan Mulan Jameela di lokasi.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesan Ma'ruf Amin ke Menteri Prabowo: Situasi Tidak Baik-baik Saja
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 April 2025

    Pesan Ma'ruf Amin ke Menteri Prabowo: Situasi Tidak Baik-baik Saja Nasional 20 April 2025

    Pesan Maruf Amin ke Menteri Prabowo: Situasi Tidak Baik-baik Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) ke-13
    Ma’ruf Amin
    memberi wejangan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju bahwa situasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
    Hal tersebut disampaikan Ma’ruf usai menghadiri acara halal bihalal di rumah Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.
    “Saya kira kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja,” ujar Ma’ruf.
    Oleh karena itu, ia berpesan agar para menteri bekerja keras dan mengambil keputusan-keputusan terbaik.
    Ma’ruf juga berharap agar anak buah Presiden Prabowo Subianto itu memahami prioritas.
    “Karena itu harus bekerja keras, harus bersatu, harus mengambil langkah-langkah yang terbaik. Lebih mengutamakan mana yang diprioritaskan terdahulu. Saya kira gitu,” kata Ma’ruf.
    Selain itu, Ma’ruf juga mengomentari isu matahari kembar yang muncul setelah menteri-
    menteri Prabowo
    bertamu ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
    Menurut dia, pertemuan itu adalah hal wajar di tengah suasana Idul Fitri.
    Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu pun berpesan agar pertemuan itu tidak dispekulasikan lebih jauh.
    “Ya kalau hatinya bersih semua tidak ada ancaman (buat Prabowo). Hatinya dibersihkan dulu,” ujar Ma’ruf.
    Selain tuan rumah acara halalbihalal ini dihadiri oleh menteri dan pejabat Kabinet Indonesia Maju, antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
    Kemudian, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Utusan Presiden Raffi Ahmad.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah melalui serangkaian sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga penjaga konstitusi tersebut memutuskan untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

    Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah menyusun jadwal simulasi PSU berdasarkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, dengan pembagian pelaksanaan dalam beberapa klaster waktu yang berbeda.

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi hari krusial bagi salah satu daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, yang dijadwalkan menggelar PSU seluruh wilayah.

    Berikut ini jadwal lengkap PSU di 24 daerah tersebut, implikasi hukum dan politiknya, serta persiapan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah daerah terkait.

    Pembagian Klaster Waktu PSU

    Menindaklanjuti putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat untuk menyusun jadwal pelaksanaan PSU di 24 daerah yang diperintahkan.

    Mengingat tenggat waktu yang berbeda-beda yang diberikan oleh MK untuk setiap kasus, KPU menerapkan strategi pembagian pelaksanaan PSU dalam beberapa klaster waktu.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses PSU dapat diselenggarakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengganggu tahapan pilkada di daerah lain yang tidak mengalami sengketa.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengumumkan secara resmi daftar 24 daerah yang akan menggelar PSU, yang terdiri dari 1 provinsi, 20 kabupaten, dan 3 kota.

    Pembagian jadwal PSU berdasarkan tenggat waktu dari putusan MK adalah sebagai berikut:

    Tenggat Waktu 30 Hari (Batas Akhir 22 Maret 2025)

    Klaster pertama ini meliputi daerah-daerah yang mendapatkan tenggat waktu paling singkat dari MK, yaitu 30 hari sejak putusan dibacakan. Daerah-daerah yang termasuk dalam klaster ini dan melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Barito Utara

    Kabupaten Magetan

    Kabupaten Bangka Barat

    Kabupaten Siak Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya juga masuk dalam klaster ini dengan agenda rekapitulasi ulang hasil suara.

    Tenggat Waktu 45 Hari (Batas Akhir 5 April 2025)

    Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di TPS 5 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/12/2024).* Herlan Heryadie/PR

    Klaster kedua memiliki waktu persiapan yang sedikit lebih panjang, yaitu 45 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Sementara itu, daerah-daerah yang melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Buru

    Kota Sabang

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Kabupaten Banggai

    Kabupaten Bungo

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Tenggat Waktu 60 Hari (Batas Akhir 19 April 2025)

    Klaster ketiga memiliki waktu persiapan 60 hari, dan hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi tanggal penting bagi daerah-daerah dalam klaster ini yang melaksanakan PSU seluruh wilayah:

    Kota Banjarbaru

    Kabupaten Pasaman

    Kabupaten Tasikmalaya

    Kabupaten Empat Lawang

    Kabupaten Serang

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Kabupaten Parigi Moutong

    Tenggat Waktu 90 Hari (Batas Akhir 25 Mei 2025)

    Klaster keempat memiliki waktu persiapan yang lebih lama, yaitu 90 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Kabupaten Pesawaran

    Kota Palopo

    Tenggat Waktu 180 Hari (Batas Akhir 6 Agustus 2025)

    Klaster terakhir memiliki waktu persiapan paling lama, yaitu 180 hari. Daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Boven Digoel

    Provinsi Papua (PSU seluruh provinsi menunjukkan skala pelanggaran yang sangat signifikan)

    Menjelang pelaksanaan PSU, KPU di tingkat daerah yang bersangkutan melakukan berbagai persiapan teknis dan logistik.

    Hal ini meliputi pemutakhiran data pemilih, pencetakan surat suara baru, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), serta pelatihan kembali bagi petugas penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

    KPU juga harus memastikan bahwa seluruh tahapan PSU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

    Pemungutan suara ulang dan lanjutan akan digelar di Cimahi.

    Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi perhatian khusus karena Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klaster PSU dengan tenggat waktu 60 hari dan melaksanakan PSU seluruh wilayah.

    Pelaksanaan PSU di Tasikmalaya akan menjadi barometer bagi daerah-daerah lain yang juga akan menggelar PSU dalam waktu dekat.

    Kesiapan KPU Kabupaten Tasikmalaya, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengamanan dari aparat keamanan akan menjadi faktor penentu keberhasilan PSU di daerah ini.

    Hasil PSU di Tasikmalaya juga akan memberikan gambaran mengenai dinamika politik pasca putusan MK dan preferensi pemilih setelah adanya temuan pelanggaran pada pemilihan sebelumnya.

    Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia.

    PSU menjadi momentum koreksi terhadap proses pemilihan yang dinilai cacat hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan legitimasi hasil pemilihan dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

    Dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, diharapkan seluruh proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepala daerah yang benar-benar mendapatkan mandat yang sah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News