Tag: Tito Karnavian

  • Pemerintah dan DPR koordinasikan PSU pilkada di 24 daerah Senin depan

    Pemerintah dan DPR koordinasikan PSU pilkada di 24 daerah Senin depan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal melakukan rapat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada di 24 daerah pada Senin depan yaitu 10 Maret 2025.

    Hal ini dikonfirmasi Tito saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, terkait koordinasi pemerintah dengan DPR untuk pelaksanaan PSU.

    “Kan Senin nanti akan rapat di DPR, saya akan jelaskan kita masih matangin terus setiap daerah,” kata Tito.

    Membahas persiapan PSU, Tito sempat mengungkapkan bahwa banyak pemerintah daerah yang ternyata sanggup untuk membiayai PSU dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah ditinjau ulang.

    Tito menjelaskan bahwa pihaknya telah membahas dengan 24 kepala daerah yang akan menyelenggarakan PSU untuk menggunakan APBD masing-masing, termasuk Provinsi Papua yang akhirnya sanggup menggunakan APBD murni untuk PSU.

    “Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD,” kata Tito saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Tito menilai bahwa sebelumnya banyak daerah yang mengajukan penggunaan APBN untuk PSU, namun setelah ditinjau kembali oleh pemerintah pusat, banyak daerah yang tidak efisien dalam penyusunan anggaran PSU.

    “Kan sama kita, kita korek daerah. Banyak daerah yang enggak efisien daerah itu. SPJ-nya. saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran untuk PSU,” kata dia.

    Tito menyebutkan bahwa dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU, 10 daerah di antaranya sudah sanggup untuk menggunakan APBD, sedangkan 14 daerah menyatakan tidak mampu.

    Kini dari 14 daerah tersebut, enam daerah di antaranya masih menghitung kembali kemampuan APBD mereka agar diupayakan tidak menggunakan APBN. Jika kabupaten tidak mampu, APBD dari pemerintah provinsi setempat akan menjadi pendukung untuk biaya PSU.

    Sebelumnya, pada Kamis (27/2), Komisi II DPR RI menyatakan menantikan dan menagih solusi pemerintah terkait kepastian pembiayaan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah apabila APBD terbatas.

    Komisi II DPR awalnya mengagendakan rapat lanjutan dengan pemerintah pada 7 Maret 2025.

    “10 hari dari sekarang tanggal 7 Maret,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf usai memimpin rapat kerja dengan lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Namun sepertinya rencana itu diundur menjadi Senin (10/3) sebagaimana keterangan terbaru yang disampaikan oleh Mendagri.

    Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkop ungkap Kop Des jadi OSS mencakup klinik, apotek, hingga gudang

    Menkop ungkap Kop Des jadi OSS mencakup klinik, apotek, hingga gudang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkap Koperasi Desa Merah Putih bakal menjadi layanan terpadu satu pintu (OSS) yang tidak hanya sebatas koperasi, tetapi juga ada gudang, cold storage, unit simpan pinjam, apotek, dan klinik.

    Menurutnya, desain pembangunan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih nantinya menyesuaikan dengan keunggulan desa dan kebutuhan desa.

    “Di Koperasi Desa Merah Putih nanti ada enam outlet: 1. Outlet gudang; 2. Cold storage; 3. Kantor koperasi; 4. Apotek desa; 5. Klinik desa; 6. Unit simpan pinjam desa. Nanti skemanya apa masih dihitung. Setiap desa kondisinya beda-beda, karena dari pemetaan sekarang ini ada desa pertanian, desa perikanan, dan desa/kelurahan yang sudah agak kota,” kata Menteri Koperasi saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Budi menambahkan “desa agak kota” itu merujuk pada daerah yang suasananya cenderung seperti perkotaan, tetapi statusnya masih desa. Dia kemudian menyebut 85 persen desa di Indonesia merupakan desa pertanian, dan 15 persen lainnya desa agro-maritim.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi memperkirakan pembangunan satu kawasan Kop Des Merah Putih kemungkinan menelan biaya hingga Rp5 miliar.

    “Rp5 miliar itu ada komponennya. Ada bangun gudangnya. Ada bangun cold storage-nya. Ada bangun gerainya, terus ada truk, paling enggak ada 2 truk. Truk dan bengkel. Jadi, setiap desa punya 2 truk. Truk desa itu buat angkut barang hasil desa, termasuk juga membawa barang-barang ke desa. Satu koperasi Rp5 miliar,” kata Budi Arie.

    Dia menyebut pemerintah masih terus menggodok rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, termasuk mengenai skema pembiayaan, prinsip-prinsip, dan detail-detail lainnya. Beberapa kementerian yang terlibat dalam program Koperasi Desa itu mencakup Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Desa.

    “Skema-skema pembiayaan nanti didetailkan. Tetapi, prinsip-prinsip ini dulu, prinsip-prinsip pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu. Nanti, yang detail-detail, biayanya, skema pembiayaannya, nanti berikutnya kami akan rumuskan, diskusikan, rapatkan selanjutnya,” kata Budi Arie.

    Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat pagi, memanggil beberapa menterinya, yaitu Menkop Budi Arie dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas tindak lanjut rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Di lokasi yang sama, Jumat siang, Presiden juga memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Ketua Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara Rosan P. Roeslani, dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas Danantara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri pastikan pelaksanaan PSU di 24 wilayah tak sentuh APBN

    Mendagri pastikan pelaksanaan PSU di 24 wilayah tak sentuh APBN

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jumat (7/3), memastikan pembiayaan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seluruhnya akan mengandalkan APBD baik kabupaten/kota maupun provinsi. Tito menyebut efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan cermat oleh setiap pemerintah daerah guna membiayai PSU di wilayah masing-masing. (Cahya Sari/Pradanna Putra Tampi/Soni Namura/Rinto A Navis)

  • Bertemu Prabowo, Tito-Budi Arie Bahas Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih

    Bertemu Prabowo, Tito-Budi Arie Bahas Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta

    Mendagri Tito Karnavian dan Menkop Budi Arie baru saja bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan keduanya melaporkan kelanjutan program Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih.

    “Pagi ini kami diundang rapat oleh Pak Presiden mengenai koperasi desa Merah Putih, termasuk juga bagaimana itu bisa disosialisasikan kepada seluruh desa-desa di seluruh Indonesia,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    “Yang pasti gini, keberadaan kooperasi desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di koperasi desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Tito menjelaskan Kopdes Merah Putih ini akan menggagas penyediaan pangan satu pintu atau one stop system. Koperasi itu akan menyerap hasil pangan desa untuk kemudian dijual.

    “Apa tugasnya kooperasi ini? Salah satunya di antaranya adalah mereka membeli. Ada cold storage-nya untuk menyimpan, ada gudang, gerai-gerai segala macam, apotek. Jadi one stop system ini, one stop solution. Ada kliniknya dan lain-lain. Sehingga diharapkan, di antaranya untuk masyarakat ketahanan pangan, dapat diserap oleh kooperasi-kooperasi desa ini,” kata Tito.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Dengan begitu, kata dia, harga hasil pangan rakyat tidak perlu dikhawatirkan akan anjlok karena sesuai pemerintah. “Sehingga tidak diambil, terjual murah karena harga turun, dengan harga yang sudah dipatok oleh pemerintah,” katanya.

    Lebih lanjut, Tito mengatakan pemerintah akan mendukung pendanaan Kopdes Merah Putih melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Angkanya, kata dia, sekitar Rp 5 miliar per desa.

    “Nah, koperasi ini perlu dibentuk di semua desa. Dan nanti kita akan sampaikan kepada desa. Dan juga akan kita sampaikan ada dukungan dari pemerintah nantinya. Di antaranya dari Bank Himbara. Kalau saya tidak salah sekitar Rp 5 miliaran dibutuhkan untuk kepentingan itu. Cold storage, gudang, dan lain-lain. Management, dan lain-lain,” ujar dia.

  • Tito sebut daerah sanggup biayai PSU dengan APBD usai ditinjau ulang

    Tito sebut daerah sanggup biayai PSU dengan APBD usai ditinjau ulang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa banyak pemerintah daerah yang ternyata sanggup untuk membiayai Pemilihan Suara Ulang (PSU) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah ditinjau ulang.

    Tito menjelaskan bahwa pihaknya telah membahas dengan 24 kepala daerah yang akan menyelenggarakan PSU untuk menggunakan APBD masing-masing, termasuk Provinsi Papua yang akhirnya sanggup menggunakan APBD murni untuk PSU.

    “Saya berusaha tidak dari APBN. Tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD,” kata Tito saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Tito menilai bahwa sebelumnya banyak daerah yang mengajukan penggunaan APBN untuk PSU.

    Namun setelah ditinjau kembali oleh pemerintah pusat, banyak daerah yang tidak efisien dalam penyusunan anggaran PSU, seperti perjalanan dinas hingga kegiatan yang tidak perlu.

    “Kan sama kita, kita korek daerah. Banyak daerah yang enggak efisien daerah itu. SPJ-nya. saya minta kurangin, untuk hal-hal yang enggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran untuk PSU,” kata dia.

    Tito menyebutkan bahwa dari 24 daerah yang akan melaksanakan PSU, 10 daerah di antaranya sudah sanggup untuk menggunakan APBD, sedangkan 14 daerah menyatakan tidak mampu.

    Kini dari 14 daerah tersebut, enam daerah di antaranya masih menghitung kembali kemampuan APBD mereka agar diupayakan tidak menggunakan APBN. Jika kabupaten tidak mampu, APBD dari pemerintah provinsi setempat akan menjadi pendukung untuk biaya PSU.

    “Kalau yang 14 (daerah) lagi dari semuanya itu, ada kira-kira enam (daerah) yang sedang menghitung lagi, yang lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototin. Kalau dia tidak mampu, kita lihat dulu, kalau dia udah nyerah, dari APBD provinsi mem-backup,” kata Tito.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Budi Arie sebut pertemuan Jokowi-Hashim tak bahas Partai Super Tbk

    Budi Arie sebut pertemuan Jokowi-Hashim tak bahas Partai Super Tbk

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut pertemuan Presiden ke-7 Joko Widodo dengan Hashim Djojohadikusumo di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat pagi, tidak membahas rencana Jokowi membentuk partai baru, Partai Super Tbk.

    Budi menilai pertemuan Jokowi dengan Hashim, yang merupakan adik Presiden Prabowo Subianto, merupakan pertemuan biasa, yang tak terkait politik.

    “Pak Hashim sama Pak (Jokowi) biasalah ini teman lama mau bertamu. Yang pasti buat kebaikan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Budi Arie kemudian menyebut pertemuan antara Jokowi dan Hashim di kediaman pribadi Jokowi di Surakarta berlangsung tertutup. Oleh karena itu, Budi meminta wartawan untuk menunggu pernyataan dari Jokowi mengenai isi pertemuan dengan Hashim.

    “Tertutup pertemuannya. Tunggu saja beliau,” kata Budi Arie.

    Sementara itu, saat ditanya mengenai informasi terbaru Partai Super Tbk, Budi Arie juga meminta wartawan untuk bertanya langsung ke Jokowi.

    “Tanya Pak Jokowi saja,” kata dia singkat.

    Wacana Jokowi hendak membentuk partai baru bergulir selama beberapa bulan terakhir, dan Budi Arie sempat menyebut di hadapan wartawan nama partai itu kemungkinan Partai Super Tbk.

    Jokowi, saat ditanya mengenai wacana Partai Super Tbk, Kamis (6/3) mengakui pernah punya gagasan membentuk partai yang terbuka, dan membicarakan gagasannya itu di hadapan para relawan. Jokowi juga menyebut gagasannya mengenai partai terbuka itu beberapa telah diakomodir oleh PSI.

    Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pagi memanggil beberapa menterinya, antara lain Menteri Koperasi Budi Arie dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih, kemudian Presiden juga memanggil Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, serta Menteri BUMN Erick Thohir untuk rapat membahas di antaranya Danantara.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahas Koperasi Desa, Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana

    Bahas Koperasi Desa, Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana

    Jakarta, Beritasatu.com – Membahas kelanjutan pembentukan Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas pada Jumat (7/3/2025).

    Informasi ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 09.17 WIB.

    “(Membahas) yang sebelumnya ya. Koperasi Desa,” kata Budi Arie, dikutip dari Antara.

    Budi Arie mengungkapkan, tujuan dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa dan menjadi pusat kegiatan perekonomian desa yang mencakup sejumlah outlet.

    “Koperasi Merah Putih ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat desa, ada outlet, ada apotek desa, ada gudang desa,” paparnya.

    Selain Budi Arie, turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid.

    “Bersama menteri koperasi, ada (menteri) komdigi. Jadi diundang saya kurang tahu apakah Koperasi Merah Putih atau hal-hal lain, menyangkut informasi saya belum tahu,” tutur Tito.

    Diketahui, Koperasi Desa Merah Putih rencananya akan dibentuk sebagai pusat kegiatan ekonomi di tiap desa. Tujuannya adalah untuk menyerap hasil pertanian lokal dan memotong rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah akan membangun Koperasi Desa Merah Putih di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Tanah Air.

    Ia membeberkan, pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih ini membutuhkan anggaran Rp 3 miliar-Rp 5 miliar per desa.

  • Pemungutan Suara Ulang Pilkada Papua Gunakan APBD

    Pemungutan Suara Ulang Pilkada Papua Gunakan APBD

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Mendagri meminta anggaran digunakan seefisien mungkin.

    Sebelumnya, pembengkakan anggaran PSU di Papua disorot publik karena terlalu besar. Awalnya, KPU Papua mengajukan anggaran sebanyak Rp168 miliar atau lebih besar dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp155 miliar.

    “Barusan saya bahas, sebagian besar oke dipenuhi APBD masing-masing. Kita kan sama kita correct daerah, banyak daerah yang nggak efisien daerah itu. SPJ-nya saya minta kurangin, untuk hal-hal yang nggak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran, untuk PSU,” kata Tito kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

    Tito mengatakan Pemerintah Papua mulanya tidak sanggup untuk membiayai PSU. “Saya berusaha tidak dari APBN, tadinya yang Papua mengajukan APBN tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup,” katanya.

    “Untuk melalui APBD, ada beberapa kabupaten tidak mampu, kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia sudah nyerah dari APBD Provinsi mem-backup,” katanya.

    Mendagri memastikan masih menghitung kembali dari 24 daerah yang akan mengadakan PSU dan sanggup untuk membiayai Pilkada ulang.

    “Ada bukan nggak mampu, masih menghitung kembali dari 14 PSU, seluruhnya ada 10 sebagian, sebagian dibayar APBD, kalau yang 14 lagi dari semuanya itu ada kira-kira 6 yang sedang menghitung lagi, yang lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototi,” katanya.

    (abd)

  • 10
                    
                        Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat, Baru Bayar Rp 2 Miliar dari Rp 13 Miliar
                        Nasional

    10 Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat, Baru Bayar Rp 2 Miliar dari Rp 13 Miliar Nasional

    Mendagri Belum Lunasi Biaya Retreat, Baru Bayar Rp 2 Miliar dari Rp 13 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn)
    Tito Karnavian
    mengungkapkan bahwa pemerintah baru membayar Rp 2 miliar dari Rp 13 miliar untuk
    retreat kepala daerah
    di
    Akademi Militer
    (Akmil), Magelang.
    Tito mengakui bahwa keseluruhan biaya dari pelaksanaan retreat kepala daerah ini belum dibayar sepenuhnya.
    “Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer sekitar lebih kurang Rp 13 miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp 2 miliar-an,” ujar Tito di Istana, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
    Dia mengaku harus memeriksa secara rinci setiap penggunaan dana retreat kepala daerah tersebut. Hal ini untuk memastikan kewajarannya.
    Sebab, kata dia, penunjukan langsung diperbolehkan asalkan penggunaannya tetap wajar.
    “Apa yang saya lakukan, saya betul-betul, irjen cek betul, detail semua penggunaannya, semua
    bill
    harus wajar. Penunjukan langsung boleh, tapi harus wajar penggunaannya. Ini kita cek detail dan kemudian setelah itu saya selesai dari irjen, mengecek panitia dari kabag SDM, habis itu saya undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran, dan lain-lain,” sambungnya.
    Tito menyatakan bahwa setelah dilakukan
    review,
    barulah rekomendasi berapa nominal yang dibayarkan ke penyelenggara ketahuan.
    Dia juga menegaskan tidak peduli terhadap siapa pemilik dari
    PT Lembah Tidar
    yang dibayar pemerintah untuk retreat ini.
    “Karena penyelenggara hanya satu, PT Lembah Tidar, itu kita enggak peduli siapa belakangnya. Sama halnya kita mau buat acara di Gedung Tribrata kebetulan kosong dan bagus, bukan berarti itu punya polisi, atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu, bukan. Karena kan kepentingan publik,” jelas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Budi Arie Sebut Bahas Koperasi Desa Merah Putih

    Prabowo Panggil Sejumlah Menteri ke Istana, Budi Arie Sebut Bahas Koperasi Desa Merah Putih

    loading…

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025). Salah satu agenda yang akan dibahas adalah terkait Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    Dari pantauan SindoNews di lokasi, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi pertama kali tiba, disusul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    Budi Arie mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo akan dibahas Koperasi Desa Merah Putih. “(Bahas) yang sebelumnya, Koperasi Desa ya. Koperasi Desa, ya Menteri Koperasi masa urusannya yang lain ya,” kata Budi Arie kepada awak media.

    Ia menjelaskan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih adalah sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Apalagi, pemerintah telah menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada 2026.

    “Jadi bagaimana Koperasi Desa Merah Putih ini satu bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem di desa, karena menurut data karena kemiskinan ekstrem ada di desa,” katanya.

    “Kedua, Koperasi Merah Putih ini memang ditujukan untuk kepentingan masyarakat Desa, ada outlet, ada apotek desa ada gudang desa itu dulu sementara,” kata Budi Arie.

    Sementara itu, Mendagri Tito mengatakan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid juga diundang dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo kali ini.

    “Saya jujur belum tahu agenda pagi ini apa, tapi bersama Menteri Koperasi ada Komdigi, saya mohon maaf lagi flu. Jadi diundang saya kurang tahu apakah Koperasi Merah Putih atau hal-hal lain, menyangkut informasi saya belum tahu,” katanya.

    (abd)