Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan

    Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan

    Hadiri Apel Operasi Ketupat 2025, Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    ) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi “Ketupat-2025” dalam Rangka Pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah (H)/2025 di Lapangan Upacara Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/3/2025). 
    Kepada awak media usai acara, Tito menegaskan pentingnya peran
    kepala daerah
    dalam memastikan kelancaran
    arus mudik
    dan menjaga
    stabilitas harga pangan
    menjelang Hari Raya Idul Fitri.
    Dia menjelaskan, sejak Februari, Kementerian Dalam Negeri (
    Kemendagri
    ) telah menggelar rapat koordinasi (rakor) secara daring dengan seluruh kepala daerah. 
    Fokus utama dalam rakor tersebut adalah memastikan arus mudik dan arus balik berjalan lancar dan aman. 
    Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
    Tito menilai, kelancaran arus mudik sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah segera memperbaiki jalan yang rusak guna menghindari perlambatan perjalanan.
    “Makanya, dari bulan lalu kami minta untuk semua jalan-jalan berlubang atau banjir diperbaiki supaya tidak terjadi
    slowdown
    atau melambatkan perjalanan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Kamis (20/3/2025).
    Selain infrastruktur jalan, Tito juga menyoroti penataan pasar tumpah yang kerap menjadi penyebab kemacetan di jalur utama mudik. 
    Ia mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang telah mengambil kebijakan strategis dalam pengelolaan transportasi, seperti menata pangkalan delman selama puncak arus mudik dan balik di Jawa Barat.
    Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengawasan di pelabuhan dan bandara, terutama yang dikelola oleh pemerintah daerah. 
    Tito menekankan agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan kapasitas yang dapat memicu kecelakaan.
    “Kami sudah meminta juga untuk masalah SOP-nya (untuk diterapkan dengan ketat). Jangan sampai
    overload
    , terbalik nanti kapal seperti peristiwa (di) Danau Toba, kemudian (perlu) juga menyiapkan pelampung,” tegasnya.
    Di samping kelancaran mudik, Tito juga menekankan pentingnya stabilitas harga pangan.
    Ia menjelaskan, Kemendagri secara rutin mengadakan rapat koordinasi guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman serta mengendalikan laju inflasi.
    “Saat ini, saya kira masalah pangan cukup [terkendali]. Inflasi juga sangat rendah, harga makanan dan minuman relatif terkendali,” katanya.
    Ia mengungkapkan, stok beras nasional dalam kondisi aman. Pasalnya saat ini memasuki puncak panen yang berlangsung hingga April 2025. 
    Ketersediaan jagung juga mencukupi sehingga harga daging ayam dan telur tetap stabil. 
    Meski demikian, Tito meminta kepala daerah tetap waspada dan aktif turun ke lapangan untuk mengecek langsung harga di pasar.
    “Ini adalah ujian pertama (bagi kepala daerah). Jadi, tolong kepada kepala daerah, ujian pertama ini betul-betul kerja keras dengan semua pihak. Ini agar kegiatan liburan di daerah masing-masing terlaksana, khususnya pada
    Lebaran
    2025,” pintanya.
    Adapun Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat-2025 tersebut melibatkan berbagai unsur, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. 
    Operasi tersebut bertujuan menjamin keamanan dan kelancaran selama periode mudik dan perayaan Idul Fitri.
    Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jatim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Resmikan Operasi Ketupat Semeru 2025 di Jawa Timur

    Kapolri Resmikan Operasi Ketupat Semeru 2025 di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meresmikan operasi Ketupat Semeru 2025 di Lapangan Upacara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/03/2025). Operasi ini ditujukan untuk pengamanan mudik lebaran 2025.

    Jenderal Listyo Sigit mengatakan, operasi pengamanan mudik lebaran 2025 ini akan melibatkan 164.298 personel gabungan dari TNI-Polri, Basarnas, BMKG, Kementerian Perhubungan, Pramuka, dan instasi lain.

    “Operasi akan dibagi menjadi dua tahap. Pertama dimulai hari ini untuk 8 Polda prioritas. Sementara pada 26 Maret mendatang apel akan dilakukan di 28 Polda lainnya,” kata Listyo.

    Listyo memprediksi nantinya puncak arus mudik akan terjadi pada 28-30 Maret 2025. Sementara arus balik diperkirakan akan terjadi sejak 5-7 April 2025. Untuk memastikan kegiatan mudik masyarakat aman dan nyaman, pihaknya sudah menyediakan 2.835 posko yang terdiri dari 1.738 pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu untuk mengamankan 126.736 objek pengamatan.

    “Durasi Operasi Ketupat Semeru 2025 bervariasi, antara 14 hingga 17 hari, bergantung pada kondisi di masing-masing Polda,” tuturnya.

    Berbagai rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan, termasuk pengaturan perjalanan kendaraan sumbu tiga, ganjil genap, contraflow, dan one way untuk mengantisipasi kepadatan.  Masyarakat dapat menghubungi hotline 110 untuk informasi dan pengaduan.

    “Nanti petugas akan selalu siap dan siaga dalam waktu 24 jam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini sebagai komitmen kami untuk pelayanan mudik lebih baik ke masyarakat,” pungkas Listyo. (ang/kun)

  • Mendagri minta daerah pastikan kelancaran mudik Lebaran 2025

    Mendagri minta daerah pastikan kelancaran mudik Lebaran 2025

    “Kami sudah meminta sejak bulan lalu agar jalan-jalan yang berlubang atau rawan banjir segera diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlambatan perjalanan,”

    Surabaya (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriyah.

    Tito usai apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2025 di Surabaya, Kamis menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Salah satu fokus utama adalah perbaikan infrastruktur jalan serta penanganan pasar tumpah yang berpotensi menghambat arus lalu lintas.

    “Kami sudah meminta sejak bulan lalu agar jalan-jalan yang berlubang atau rawan banjir segera diperbaiki. Hal ini bertujuan untuk menghindari perlambatan perjalanan,” ujar Tito.

    Ia mengapresiasi sejumlah kepala daerah di Jawa Barat yang telah mengambil langkah strategis, seperti menutup sementara pangkalan yang berpotensi menghambat lalu lintas selama puncak arus mudik.

    Menurutnya, kebijakan tersebut akan dikompensasi oleh pemerintah daerah untuk menjaga kesejahteraan para pekerja.

    Selain itu, Tito juga menyoroti kesiapan pelabuhan dan bandara, terutama di wilayah kepulauan dan Indonesia bagian timur.

    Pemerintah telah meminta agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan muatan yang berisiko membahayakan keselamatan penumpang.

    “Jangan sampai terjadi insiden seperti peristiwa Danau Toba. Ketersediaan alat keselamatan, termasuk pelampung, harus dipastikan,” katanya.

    Dalam rangka menjaga keamanan di tempat wisata selama libur Lebaran, Kemendagri telah berkoordinasi dengan Polri, TNI Angkatan Laut, serta tim pengamanan pantai guna mengantisipasi potensi kerumunan dan risiko kecelakaan di daerah rawan ombak besar.

    Sementara itu, terkait stabilitas pangan, Tito memastikan bahwa pasokan beras, jagung, serta daging ayam dan telur dalam kondisi aman. Namun, ia mencatat adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, seperti cabai, gula pasir, dan minyak goreng.

    “Kami berterima kasih kepada Satgas Pangan Polri serta Kementerian Pertanian dan Perdagangan yang telah menindak distributor minyak goreng yang menyalahi aturan,” ujarnya.

    Tito juga menegaskan bahwa Lebaran tahun ini menjadi ujian pertama bagi 503 kepala daerah yang baru dilantik pada 20 Februari 2025.

    Ia meminta mereka untuk bekerja keras guna memastikan kelancaran perayaan Lebaran di wilayah masing-masing.

    “Kepala daerah harus turun langsung ke lapangan untuk mengecek kesiapan infrastruktur, distribusi pangan, dan keamanan. Ini adalah momen penting untuk membuktikan kinerja mereka kepada masyarakat,” kata Tito.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, Presiden luncurkan GovTech hingga soal RUU TNI

    Politik kemarin, Presiden luncurkan GovTech hingga soal RUU TNI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Rabu (19/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Prabowo luncurkan GovTech 17 Agustus, wajibkan keluarga punya rekening

    Presiden Prabowo Subianto ditargetkan meluncurkan digitalisasi pemerintahan melalui integrasi Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang, yang dalam terobosannya mewajibkan setiap keluarga memiliki rekening bank agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

    Hal itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri rapat terbatas dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran DEN dan sejumlah menteri bidang ekonomi.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Komisi I DPR dan pemerintah gelar rapat Rabu petang sempurnakan RUU TNI

    Komisi I DPR RI bersama pemerintah melakukan rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu petang, untuk melakukan sejumlah penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI).

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa sejumlah perbaikan dalam rumusan draf RUU TNI pada kesempatan itu hanya menyangkut sejumlah penyempurnaan frasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. MenPANRB-Mendagri: PPK pusat-daerah percepat pengangkatan CASN 2024

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga/pemda.

    Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan percepatan pengangkatan CASN 2024.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Laksda TNI Edwin resmi dilantik jadi Wagub Lemhannas

    Laksamana Muda (Laksda) TNI Edwin Rajo Mangkuto resmi dilantik sebagai Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Dia dilantik setelah sebelumnya dinyatakan mendapatkan jabatan baru berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 Tanggal 14 Maret 2025.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Komisi I DPR sebut isu dwifungsi lewat RUU TNI sudah terbantahkan

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan isu bangkitnya dwifungsi di tubuh militer melalui revisi Undang-Undang (RUU) TNI sudah terbantahkan karena hal itu justru membatasi jumlah jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif.

    Dia mengatakan perubahan jumlah jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif memang ditambah dalam RUU TNI, tetapi hal itu hanya memasukkan ketentuan saat ini yang sudah terjadi. Adapun beberapa lembaga seperti Kejaksaan hingga BNPB, sebelumnya sudah memiliki undang-undang tersendiri dan memungkinkan diisi TNI.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Perumahan segera bentuk BP3 percepat bangun rumah rakyat

    Menteri Perumahan segera bentuk BP3 percepat bangun rumah rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

    Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam, mengatakan dia telah melaporkan proses pembentukan BP3 kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya juga laporkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, BP3,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden di Istana.

    Dia menjelaskan BP3 dibentuk untuk mengedepankan keberimbangan dalam kepemilikan rumah.

    “BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.

    Dia menyebut prinsip keadilan itu menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo dalam program pembangunan rumah rakyat.

    “Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan konstitusi, ada (asas) keadilan sosial. Jadi, BP3 ini akan segera kami bentuk supaya ini bisa berjalan asas keadilan,” kata Menteri Perumahan.

    Menteri Perumahan dalam pertemuannya dengan Presiden melaporkan sejumlah pencapaian kementeriannya terutama terkait program prioritas pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Maruarar kepada Presiden melaporkan pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

    Presiden kepada menterinya itu juga menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

    “Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

    Pemerintah menetapkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

    Kemudian, BPHTB yang semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • MenPANRB-Mendagri: PPK pusat-daerah percepat pengangkatan CASN 2024

    MenPANRB-Mendagri: PPK pusat-daerah percepat pengangkatan CASN 2024

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah untuk mempercepat pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024 sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga/pemda.

    Hal ini menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menetapkan percepatan pengangkatan CASN 2024.

    “K/L/pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Untuk melakukan pengangkatan CASN, setiap K/L/pemda harus menuntaskan sejumlah persyaratan. Pertama, telah melakukan proses seleksi bagi peserta yang telah mendaftar, mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus.

    Kedua, bagi CPNS, instansi telah mendapat persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai (NIP) dari Kepala BKN (proses pemberkasan). Ketiga, bagi PPPK, instansi telah mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan nomor induk PPPK/NI PPPK (proses pemberkasan).

    Keempat, instansi telah mendapatkan penerbitan NIP CPNS/NI PPPK diterima PPK. Kelima, peserta telah membuat surat pernyataan bersedia mengabdi dan tidak mengajukan pindah instansi.

    Keenam, instansi telah menyiapkan anggaran (tertuang dalam DIPA K/L/D), sarana dan prasarana untuk mengangkat CASN.

    Sesuai arahan Presiden, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) paling lambat Juni 2025 dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat Oktober 2025.

    “Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah siap segera dapat melakukan penyelesaian,” ujarnya.

    Kementerian PANRB dan BKN sesuai arahan Presiden mempersilakan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama K/L/pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan.

    Tidak lupa, Rini menuturkan bahwa Presiden menegaskan kepada seluruh K/L/pemda untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam manajemen ASN.

    Sejak tahun 2005 pemerintah telah memberikan banyak afirmasi untuk pengangkatan tenaga honorer / non- ASN untuk menjadi ASN. “Karenanya, terkait dengan proses penerimaan PPPK 2024, kebijakan ini diharapkan merupakan kebijakan afirmasi terakhir dan selesai di tahun ini,” tegas Rini.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada pemerintah daerah menekankan agar seluruh arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pengangkatan CASN harus segera ditindaklanjuti agar tidak berimbas pada proses administrasi dan anggaran.

    “Bapak Presiden memberikan petunjuk agar perlu segera dilakukan analisis dan simulasi. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota perlu segera melakukan rapat internal dengan BKPSDM/BKD dan seluruh OPD terkait, supaya simulasinya sesuai target di Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK, semakin cepat diselesaikan semakin baik,” tambah Tito.

    Dia juga menegaskan bahwa penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN.

    “Jadi amanat Undang-Undang (ASN) untuk tidak lagi mengangkat tenaga non-ASN harus diindahkan. Jadi saat ini kita selesaikan yang sudah ada (terdata dalam data base BKN), tidak boleh ada lagi pengangkatan honorer/tenaga non ASN ke depan,” jelasnya.

    Berdasarkan data per 28 Februari 2025, jumlah CASN TA. 2024 yang diperkirakan akan diangkat yaitu CPNS sebanyak 179.090, PPPK Tahap I sebanyak 677.638, dan PPPK Tahap II sebanyak 328.515.

    Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menuturkan pada tanggal 18 Maret BKN telah menerbitkan surat Nomor: 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah terkait Penetapan Nomor Induk ASN Kebutuhan Tahun Anggaran 2024.

    “Semua permohonan penetapan Nomor Induk yang sudah disiapkan oleh daerah agar segera dikirimkan dan instansi yang sudah menerima Pertek (Pertimbangan Teknis) tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya, karena Juni adalah batas akhir untuk CPNS dan Oktober untuk PPPK,” pungkas Zudan.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Karpet Merah APBN – Himbara untuk Koperasi Desa Merah Putih

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema pinjaman dari bank pelat merah atau Himbara dan APBN untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, puluhan ribu koperasi tersebut akan hadir paling lambat 6 bulan setelah instruksi presiden keluar.

    Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut bahwa hingga saat ini skema pinjaman dari bank Himbara tengah dibahas. Namun, dia memastikan bank pelat merah siap menggelontorkan pinjaman untuk membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih.

    “[Skema dari Himbara] lagi dibahas, masih dibahas. Kita siap,” ujar Tiko saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Tiko menjelaskan bahwa nantinya pinjaman tersebut akan diberikan melalui skema channeling maupun executing.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, bank pelat merah alias Himbara juga akan terlibat dalam pinjaman.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menjelaskan bahwa skema pendanaan akan dirumuskan dalam Inpres. “[Porsi APBN] nanti akan dirumuskan dalam Inpres,” terangnya.

    Adapun, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih ini akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres).

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa porsi APBN untuk pembentukan Kopdes Merah Putih tengah dibahas. Sayangnya, Bendahara Negara itu enggan berkomentar lebih jauh terkait besaran porsi APBN yang digunakan.

    “Kan nanti sedang dibahas, nanti saja, ya,” kata Menkeu Sri Mulyani singkat.

    Menteri Keuangan Sri MulyaniPerbesar

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan pinjaman senilai Rp5 miliar dengan biaya bunga rendah dari Himbara.

    Tito mengaku pemerintah tengah menyusun skema pembiayaan untuk mengimplementasikan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih yang akan meluncur pada 12 Juli 2025 atau bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.

    Dia menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dipastikan tidak akan mengganggu program desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

    Terlebih, kata dia, APBDesa juga telah disusun, yakni alokasinya sebanyak 70% untuk inisiatif kebutuhan desa dan sisanya untuk mendukung program pemerintah pusat.

    “Nah, yang 30% [alokasi dari APBDesa] ini bisa dipakai juga untuk program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih,” terang Tito seusai menggelar Rapat Koordinasi Menteri Koperasi bersama Menteri Dalam Negeri dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Kantor Kemenkop, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Dengan begitu, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak mengambil 100% alokasi dari APBDesa.

    Nantinya, akan ada dua mekanisme pengawasan yang berlaku dalam Undang-Undang Desa. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih akan diawasi secara menyeluruh atau dari bawah hingga ke atas, yakni melalui Badan Musyawarah Desa.

    Menteri Dalam Negeri Tito KarnavianPerbesar

    “Jadi desa itu kayak DPRD-nya desa. Mereka boleh mengawasi, kalau ada pelanggaran mereka bisa melaporkan, bahkan kalau kepala desa, mereka bisa makzulkan,” terangnya.

    Kedua, akan ada pejabat pembinaan yang akan diawasi oleh Mendagri melalui surat edaran (SE) saat Koperasi Desa Merah Putih ini terbentuk.

    “Ada dinas PMD dan Inspektoran. Dan itu ada sanksinya, sanksinya mulai dari sanksi tertulis, sampai pemberhentian tiga bulan, pemberhentian tetap, sampai kalau itu pidana, pidana,” pungkasnya.

    Respons perbankan ……

  • Prabowo Dukung Rencana PSSI Bentuk Klub Bola Amatir di Daerah

    Prabowo Dukung Rencana PSSI Bentuk Klub Bola Amatir di Daerah

    SIDOARJO – Presiden Prabowo Subianto mendukung rencana Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir yang ingin membentuk klub-klub amatir di daerah-daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

    Presiden meyakini majunya sepak bola suatu negara karena adanya komitmen kuat dari seluruh pihak, yang disertai semangat dan tekad.

    “Klub-klub amatir tadi kita dorong. Mudah-mudahan tiap sekolah nanti punya lapangan bola yang baik. Yang penting kehendak dulu, keinginan dulu. Berani dulu. Nanti, langkahnya akan tercapai,” kata Presiden Prabowo saat acara peresmian 17 stadion secara serentak dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 17 Maret dilansir ANTARA.

    Presiden juga menyatakan setuju dengan pandangan Ketum PSSI yang menyebut sepak bola merupakan lambang atau simbol dari harga diri sebuah bangsa.

    “Jadi, suatu bangsa yang kuat adalah bangsa yang kuat jiwanya, dan kuat fisiknya. Fisik kuat, jiwa kuat. Hanya dengan fisik dan jiwa yang kuat, bangsa bisa berdiri tegak dan bisa jadi negara yang hebat,” kata Presiden.

    Prabowo melanjutkan untuk menilai suatu bangsa punya semangat dan kehendak, tercermin salah satunya dari olahraga.

    “Olahraga adalah salah satu tolok ukur untuk menilai bangsa itu punya semangat atau tidak, punya kehendak atau tidak,” sambung Presiden.

    Presiden Prabowo mencontohkan banyak negara-negara berkembang, bahkan negara-negara yang pendapatannya rendah, tetapi prestasi sepak bolanya cemerlang. Bahkan, beberapa negara itu masuk dalam kompetisi Piala Dunia.

    “Bukan bangsa yang kaya saja yang sepak bolanya hebat. Tidak. Banyak negara miskin, negara-negara di Afrika mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Mereka nggak punya lapangan sebagus ini. Mereka jauh lebih miskin dari kita. Tetapi semangatnya tak mau kalah. Ini (kita) harus belajar,” kata Presiden.

    Dalam acara yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencananya membentuk klub-klub amatir. Dia menyebut rencananya itu didukung oleh sejumlah menteri, salah satunya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Kami akan bangun lagi klub-klub amatir di daerah, di provinsi, di kota-kota maupun desa-desa sebagai upaya kita punya tadi masyarakat yang punya daya juang, masyarakat yang punya kemauan besar untuk berubah, masyarakat yang mau kita juga tidak kalah dengan bangsa besar lain. Program ini sudah didorong. Mohon arahan dari Bapak,” kata Erick Thohir melapor kepada Presiden.

  • Ketum PSSI target klub-klub amatir bisa dihidupkan kembali tahun depan

    Ketum PSSI target klub-klub amatir bisa dihidupkan kembali tahun depan

    Diminta Bapak Presiden melalui Pak Mendagri, klub-klub amatir dibangkitkan lagi.

    Sidoarjo (ANTARA) – Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir menargetkan klub-klub amatir yang ada di tingkat desa/kecamatan, kabupaten, dan provinsi dapat dihidupkan kembali mulai 2026.

    Erick, saat ditemui selepas acara peresmian stadion di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, menjelaskan bahwa rencananya itu didukung pemerintah, salah satunya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    “Dahulu memang kami mendorong yang namanya perserikatan, Liga 3, Liga 4 itu di provinsi, kota, pemerintah daerah boleh support liga amatir. Akan tetapi, kalau sudah Liga 1, Liga 2, enggak boleh. Pemerintah daerah sudah enggak boleh. Kami membangunkan yang tadi (klub-klub amatir, red.),” kata Erick menjawab pertanyaan ANTARA.

    Ketum PSSI melanjutkan Presiden Prabowo Subianto telah merestui rencananya itu sehingga pihaknya optimistis klub-klub amatir dan liga-liga amatir dapat kembali aktif, dibiayai oleh APBD.

    “Diminta Bapak Presiden melalui Pak Mendagri, klub-klub amatir dibangkitkan lagi,” kata Erick.

    “Pertandingan antarkabupaten, antarkecamatan,” kata Mendagri menimpali.

    Tito menyebut anggaran daerah dapat dialokasikan untuk membangkitkan klub-klub dan liga-liga amatir.

    “Insyaallah pada tahun depan, ini transisi ‘kan, stadion-stadionnya baru mulai diserahkan,” kata Erick lagi.

    Erick mengungkap rencananya membangkitkan klub-klub amatir kepada Presiden Prabowo pada acara peresmian 17 stadion dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

    “Kami akan bangun lagi klub-klub amatir di daerah, di provinsi, di kota-kota, maupun desa-desa sebagai upaya kita punya tadi, masyarakat yang punya daya juang, masyarakat yang punya kemauan besar untuk berubah, masyarakat yang mau kita juga kita tidak kalah dengan bangsa besar lain. Program ini sudah didorong. Mohon arahan dari Bapak,” kata Erick kepada Presiden.

    Presiden setelah mendengar rencana Ketum PSSI menyatakan dukungannya.

    “Klub-klub amatir tadi kita dorong. Mudah-mudahan tiap sekolah nanti punya lapangan bola yang baik. Yang penting kehendak dulu, keinginan dulu. Berani dulu. Nanti, langkahnya akan tercapai,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden pada Senin sore meresmikan 17 stadion di berbagai daerah tanah air secara serentak dari Sidoarjo.

    Sebanyak 17 stadion yang diresmikan oleh Presiden Prabowo sore ini terdiri atas 16 stadion hasil renovasi dan satu stadion yang baru dibangun.

    Proyek renovasi dan pembangunan stadion itu dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) selama kurang lebih 12 bulan sepanjang periode 2023—2024 dengan total biaya untuk perbaikan 16 stadion dan pembangunan satu stadion baru sebesar Rp1,74 triliun.

    Dari Gelora Delta Sidoarjo, sebanyak 17 stadion yang diresmikan oleh Presiden pada hari ini mencakup Stadion Bumi Sriwijaya di Palembang, Stadion Indomilk Arena di Kabupaten Tangerang,
    Stadion Pakansari di Kabupaten Bogor, Stadion Wibawa Mukti di Kabupaten Bekasi, Stadion Patriot Candrabhaga di Kota Bekasi, Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kota Bandung.

    Berikutnya Stadion Maguwoharjo di Kabupaten Sleman, Stadion Jatidiri di Kota Semarang, Stadion Gelora Bumi Kartini di Kabupaten Jepara, Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Stadion Surajaya di Kabupaten Lamongan, Stadion Gelora Delta Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan di Kabupaten Pamekasan, Stadion Joko Samudro di Kabupaten Gresik, Stadion Demang Lehman di Kabupaten Banjar, Stadion Segiri di Kota Samarinda, dan Stadion B.J. Habibie di Kota Parepare.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri Gandeng Kementerian/Lembaga Selesaikan Persoalan RTRW & RDTR

    Kemendagri Gandeng Kementerian/Lembaga Selesaikan Persoalan RTRW & RDTR

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan lintas kementerian/lembaga (K/L). MoU ini memperkuat sinergi penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kepastian RTRW dan RDTR sangat penting, baik bagi pemerintah maupun dunia usaha. Menurutnya, sejumlah persoalan tata ruang yang belum terselesaikan akan menghambat investasi dan perencanaan pembangunan daerah.

    “Kita memerlukan kejelasan, kepastian, tidak hanya pemerintah, tapi juga dunia usaha, ada beberapa permasalahan belum selesai. Terutama yang menyangkut masalah tata ruang, RTRW, Rencana Tata Ruang Wilayah, yang dilanjutkan dengan RDTR, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (17/3/2025).

    Tito mengatakan, dari 38 provinsi di Indonesia, saat ini terdapat 19 provinsi yang telah menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) RTRW. Kemudian 7 provinsi sedang dalam proses peninjauan kembali/revisi, 4 provinsi menunggu persetujuan substansial, dan 1 provinsi dalam tahap evaluasi di Kemendagri.

    Lalu ada 3 provinsi masih dalam proses penetapan dan pengundangan dan 4 provinsi belum memiliki Perda RTRW, yaitu di Daerah Otonom Baru (DOB).

    Sementara itu, status penyelesaian RTRW di tingkat kabupaten/kota dari total 508 daerah, sebanyak 55 diantaranya memiliki Perda yang masih berlaku. Lalu 269 daerah masih dalam proses revisi, 179 daerah telah menyelesaikan Perda baru hasil revisi, dan 2 daerah belum memiliki Perda RTRW.

    Selain itu, ada pula 3 daerah yang RTRW nya ditetapkan melalui Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN.

    Tito menekankan, RTRW dan RDTR merupakan hal yang sangat krusial. Tanpa tata ruang yang jelas dunia usaha akan menghadapi ketidakpastian. Selain itu program pemerintah juga beresiko akan terhambat.

    Perda tersebut mengatur posisi ruang di daerah, baik itu ruang hijau, ruang permukiman, ruang komersial, hingga ruang yang dimanfaatkan untuk kepentingan nasional seperti program transmigrasi.

    Tito juga menyoroti peran BIG dalam penyusunan tata ruang berbasis data geospasial yang akurat.

    “Kita menggunakan basisnya adalah dari BIG, Badan Informasi Geospasial, terutama batas-batas wilayahnya. Kemudian, sama untuk pembangunan gedung, itu juga memerlukan tata ruang yang jelas, peta tata ruang yang jelas,” ujarnya.

    Ia mengingatkan, revisi RTRW dapat dilakukan setiap lima tahun, terutama untuk menyesuaikan perubahan geologi, geografi, dan dinamika pembangunan. Melalui kolaborasi ini diharapkan tata ruang nasional dapat tertata lebih baik, menciptakan kepastian hukum, mendukung investasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

    “Isi-isi MoU ini menjadi pegangan, pedoman dari Bapak/Ibu sekalian, untuk melakukan koordinasi di tingkat daerah masing-masing, dengan BIG, dengan BPN, di daerah masing-masing. Supaya Kementerian Kehutanan bisa menyusun segera RTRW yang belum selesai, dilanjutkan dengan detail tata ruang,” pungkasnya.

    Adapun beberapa ruang lingkup nota kesepahaman meliputi percepatan pendaftaran aset tanah di areal penggunaan lain, pencegahan dan penanganan permasalahan agraria/pertanahan dan tata ruang, dukungan terhadap pelaksanaan program strategis nasional, penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta percepatan penyelesaian rencana tata ruang.

    Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah nyata mempercepat penyelesaian tata ruang nasional, memberikan kepastian hukum, dan mendorong iklim investasi yang kondusif di seluruh daerah Indonesia.

    Sebagai informasi, selain ditandatangani langsung oleh Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, MoU ini turut ditandatangani langsung juga oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi M. Iftitah S. Suryanagara, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh. Aris Marfai, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu