Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Prabowo Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal Bareng JK hingga Puan Nasional 6 Juni 2025

    Prabowo Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal Bareng JK hingga Puan Nasional 6 Juni 2025

    Prabowo Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal Bareng JK hingga Puan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menjalankan
    shalat Idul Adha
    di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Presiden memasuki area
    Masjid Istiqlal
    sekitar pukul 06.40 WIB.
    Prabowo tampak hadir memakai baju koko warna putih dan peci hitam.
    Saat Prabowo masuk area tempat shalat di Masjid Istiqlal, ia didampingi oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI,
    Jusuf Kalla
    (JK).
    Tampak juga ada Menteri Koordinator PMK Pratikno serta Ketua DPR RI Puan Maharani.
    Di lokasi hadir juga jajaran Kabinet Merah Putih.
    Shalat Idul Adha
    dimulai sekitar pukul 07.00 WIB tepat.
    Kepala Negara tampak duduk bersebelahan dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Hadir pula di lokasi sejumlah menteri, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Jaminan Produk Halal Haikal Hassan.
    Lalu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria.
    Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, KSAL Laksamana Muhammad Ali, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, hingga Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga hadir di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Sebut Prabowo Beri Lampu Hijau Pemda Rapat di Hotel, PHRI Sulsel: Kita Bersyukur

    Mendagri Sebut Prabowo Beri Lampu Hijau Pemda Rapat di Hotel, PHRI Sulsel: Kita Bersyukur

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) sudah bisa rapat di hotel. Itu disambut baik pengusaha hotel.

    Ketua Pengusaha Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Anggiat Sinaga mengaku bersyukur. Atas kebijakan tersebut,

    “Kita bersyukur atas kebijakan pemerintah yang sudah mulia buka kegiatan-kegiatan pemerintah digelar di hotel atau resto,” kata Anggiat kepada fajar.co.id, Kamis (5/6/2025).

    Kebijakan itu, menurut Anggiat bisa mendongkrak tingkat hunian. Mengingat belakangan ini menurun drastis akibat efisiensi anggaran oleh pemerintah.

    “Agar bisa membantu mendongkrak tingkat huni dan aktivitas di meeting room, karena ketika tidak ada kegiatan pemerintahan hotel-hotel se Indonesia babak belur hingga banyak mengeluarkan karyawan,” jelasnya.

    Ia berharap, kebijakan tersebut menjadi sinyal baik. Menyongsong semester II tahun ini.

    “Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik memasuki semester ke 2 di tahun 2025,” harapnya.

    Adapun hal itu disampaikan langsung Tito Karnavian pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu, 4 Juni 2025.

    “Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” ujar Tito.

    Keputusan mengizinkan pemda menggelar acara atau rapat di hotel dan restoran, tegasnya, bukan semata demi kenyamanan birokrasi. Pelaksanaan kegiatan pemerintah di hotel dan restoran sebagai bentuk dukungan nyata terhadap industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), khususnya sektor perhotelan dan restoran yang selama ini terdampak pembatasan anggaran.

  • Mendagri Izinkan Pemda Gelar Kegiatan di Hotel dan Restoran, Dorong Sektor Hospitality Bangkit

    Mendagri Izinkan Pemda Gelar Kegiatan di Hotel dan Restoran, Dorong Sektor Hospitality Bangkit

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) tetap diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel dan restoran, meskipun kebijakan efisiensi anggaran tengah diberlakukan. Kebijakan ini, menurut Tito, bertujuan untuk menjaga keberlangsungan sektor hospitality yang terdampak tekanan ekonomi.

    “Kita harus memikirkan juga hotel-hotel, restoran. Mereka juga punya karyawan, mereka juga punya rantai pasokan makanan segala macam yang kita makan sekarang ini,” ujar Tito dalam keterangannya.

    Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan langsung agar sektor perhotelan dan restoran tetap diberi ruang untuk bergerak. Oleh karena itu, Tito mengingatkan bahwa pelaksanaan rapat atau pertemuan di luar kantor tetap dimungkinkan sepanjang tidak dilakukan secara berlebihan dan memberikan manfaat nyata.

    “Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali enggak ada alokasi anggarannya,” kata Tito. Ia menambahkan, Pemda bisa menargetkan hotel dan restoran yang nyaris kolaps sebagai lokasi kegiatan, agar pelaku usaha tetap bisa bertahan.

    Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga peredaran uang di masyarakat dan menggerakkan ekonomi swasta.

    “Kalau swastanya tidak hidup, jangan harap akan bisa melompat [perekonomiannya],” tegasnya.

    Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi belanja pemerintah dan keberlangsungan pelaku usaha di sektor jasa, khususnya hotel dan restoran, yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. [hen/beq]

  • Politik kemarin, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri diganti

    Politik kemarin, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri diganti

    Jakarta (ANTARA) – Pewarta ANTARA telah melaporkan beragam peristiwa politik pada Rabu (4/6), dan berikut lima berita pilihan untuk Anda baca kembali pada pagi ini, yakni mulai dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian memperbolehkan pemda untuk rapat di hotel dan restoran hingga Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab isu penggantian Kapolri.

    1. Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Anggota DPR: Tidak ada kompromi untuk tambang nikel di Raja Ampat

    Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, telah melanggar regulasi dan mengancam salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia yang selama ini menjadi andalan Indonesia di sektor pariwisata dan konservasi.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Dasco sebut pertemuan Prabowo-Megawati buat suasana bangsa jadi adem

    Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada momen peringatan Hari Lahir Pancasila membuat suasana bangsa menjadi adem.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Seskab Teddy bantah rumor Kapolri akan diganti

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membantah rumor yang menyebutkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo akan diganti.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. MPR: Belum ada rapim bahas pemakzulan Wapres

    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan bahwa belum ada rapat pimpinan (rapim) MPR RI untuk membahas dan menindaklanjuti surat usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat

    Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat

    “Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,”

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung banyak daerah yang tergantung terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat lantaran pendapatan asli daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

    “Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengungkapkan sebanyak 450 daerah di Indonesia masih menengadahkan tangan meminta dana dari pemerintah pusat, seperti Papua Pegunungan yang hanya memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 8,47 persen dan sisanya 89,29 persen adalah pendapatan transfer pusat.

    Selain itu ada juga Aceh yang hanya memiliki pendapatan asli daerah sebesar 26,48 persen dengan ketergantungan dana pusat sebanyak 73,50 persen. Kemudian, Gorontalo yang hanya menghasilkan pendapatan asli daerah sebanyak 22,95 persen dengan porsi ketergantungan terhadap dana pusat mencapai 77,02 persen.

    Pemekaran wilayah melalui pemberian otonomi dan kewenangan, imbuhnya, diharapkan bisa membuat daerah menjadi kreatif untuk menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin lama semakin menghilang.

    “Pemekaran artinya bagi-bagi uang pusat ke daerah. Pemerintah pusat berat,” kata Tito.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemekaran wilayah ditambah banyak daerah masih bergantung terhadap dana transfer pusat memusingkan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi dana transfer ke daerah.

    Setiap pemekaran wilayah membutuhkan kantor pemerintah daerah, butuh sarana prasarana perumahan, penambahan aparatur sipil negara, hingga penambahan dinas. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan penambahan sumber daya manusia di daerah yang dimekarkan tidak murah.

    “Papua yang dimekarkan empat provinsi sekarang gedungnya belum ada yang selesai, baru mau dibangun,” pungkas Tito.

    Mantan Kapolri itu mengimbau seluruh pemerintah daerah yang masih bergantung dana pusat agar kreatif mencari sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, seperti pariwisata dan kemudahan menanamkan investasi.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mendagri usul tambah pajak retribusi untuk dongkrak ekonomi NTB

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan penambahan pajak retribusi untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang minus di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan pertama tahun 2025.

    “Kalau gubernur mau paksakan, tambah pajak retribusi, tetapi itu memberatkan rakyat,” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengatakan pertumbuhan ekonomi daerah yang minus dapat memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    Pada triwulan pertama tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi nasional secara tahunan atau year on year berada pada angka 4,87 persen.

    Dari 38 provinsi di seluruh Indonesia, hanya ada dua provinsi yang mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi negatif, yakni Nusa Tenggara Barat yang mencatat minus 1,47 persen dan Papua Tengah minus 25,53 persen.

    Mendagri menyoroti dominasi tambang dalam postur pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan pelarangan ekspor konsentrat hasil tambang ke luar negeri telah memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada periode Januari sampai Maret 2025.

    “NTB minus 1,47 persen rupanya karena ketergantungan terhadap pertambangan sangat tinggi untuk mendapatkan royalti dan lain-lain,” kata Tito.

    Mendagri menyampaikan apabila fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Kabupaten Sumbawa Barat beroperasi dan ekspor produk hasil olahan tambang berjalan maka kebijakan tambahan pajak retribusi yang dipungut harus segera dihentikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Tito mengungkapkan bahwa pada Kamis (5/6) akan berdiskusi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar Nusa Tenggara Barat mendapatkan relaksasi ekspor konsentrat tambang.

    “Ketika smelter jalan, sudah stop (tambahan pajak retribusi). Kira-kira begitu kalau ingin menyelamatkan NTB dalam waktu singkat,” ujarnya.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, pemda boleh rapat di hotel hingga isu Kapolri diganti

    Mendagri izinkan pemerintah daerah gelar rapat di hotel dan restoran

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

    “Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo),” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

    Menurutnya, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman. Kegiatan rapat di hotel dan restoran dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran.

    “Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup,” kata Mendagri.

    Ia menyampaikan bahwa peluang paling besar untuk menggelar kegiatan dan rapat di hotel atau restoran hanya ada di daerah sebab pemerintah pusat hanya memotong anggaran sebesar Rp50 triliun untuk 552 daerah di Indonesia.

    Angka pemotongan anggaran Rp50 triliun itu tidak terlalu signifikan jumlahnya sehingga alokasi anggaran lain tidak terganggu.

    “Jadi, daerah biarkan saja untuk (rapat) ke hotel dan restoran, tidak apa-apa. Perjalanan dinas, fine. Tolong pakai perasaan kalau seandainya rapat cukup tiga sampai empat kali, jangan dibikin 10 kali rapat,” ujar Tito.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadapi Kemarau, Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Pompanisasi dan Irigasi

    Hadapi Kemarau, Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Pompanisasi dan Irigasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pelaksanaan program pompanisasi dan irigasi. Hal ini dilakukan untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dalam beberapa waktu mendatang.

    “Karena ini berhubungan dengan masalah kesediaan air di bulan Juni, Juli, Agustus, September yang dianggap kritikal, karena beberapa daerah akan menghadapi musim kemarau, sehingga kita terus mendorong produksi agar tidak jauh berkurang,” kata Tito.

    Hal ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    “Kepala Dinas Pertanian provinsi, kabupaten, kota, tolong cek kondisi persawahan daerah masing-masing yang membutuhkan air, cek. Kepala Dinas PU seluruh provinsi, kabupaten, kota, cek mengenai kesediaan air termasuk irigasi di daerah masing-masing. Nanti akan ada rapat khusus mengenai ini,” seru Tito.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas tingkatan pemerintahan dalam memperkuat jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Hal ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

    “Ini harus kita keroyok rame-rame istilahnya. Inpres ini memberikan [kewenangan], dulu dibagi-bagi, pusat hanya irigasi primer, provinsi sekunder, kemudian kabupaten/kota tersier, nah, tapi tidak ada yang sinkron karena 552 daerah, dari pusat juga enggak bisa mengover semua,” tegasnya.

    Inpres tersebut memberikan payung hukum agar pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurut Mendagri, kolaborasi ini tidak hanya mendukung program nasional, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di masing-masing daerah. Karena itu, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di seluruh daerah diminta untuk aktif terlibat.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo yang hadir secara virtual menyampaikan, saat ini sejumlah daerah masih mengalami hujan deras, sesuai prediksi anomali cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menghadapi ketidakpastian iklim tersebut, Kementerian PU menyatakan kesiapan mendukung program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai langkah strategis.

    “Saya sudah menginstruksikan untuk fokus di kemarau dengan pengadaan pompa dan seterusnya,” tandasnya.

    Dia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan perbaikan di berbagai titik irigasi sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau. Kementerian PU memfokuskan pekerjaan pada pemasangan pompa air dalam dengan kedalaman lebih dari 50 meter.

    “Kita tidak bermain di air permukaan, tapi di air dalam. Karena kita khawatir kalau kita bermain di air permukaan nanti penurunan muka air, penurunan tanah bisa terjadi. Jadi, itu juga dilihat dari sisi lingkungannya,” kata Dody. [hen/ian]

  • Pemerintah Bakal Pindahkan Lapas di Tengah Kota ke Daerah

    Pemerintah Bakal Pindahkan Lapas di Tengah Kota ke Daerah

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri ingin memindahkan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang berada di tengah kota ke wilayah pinggiran atau ke luar perkotaan.

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menjelaskan alasan dirinya ingin memindahkan lapas dari kota ke desa yaitu karena kondisi lapas di perkotaan saat ini sudah tidak layak, karena dikelilingi oleh pemukiman padat penduduk.

    Maka dari itu, menurut Tito, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk membuat lapas di daerah.

    “Kondisi beberapa lapas yang sudah tidak layak karena dikelilingi permukiman padat penduduk,” tuturnya di Jakarta, Senin (2/6).

    Tidak hanya itu, kerja sama antara pihak Kemendagri dan Kementerian Imipas juga akan ditambah dengan membangun Kantor Wilayah (Kanwil) Imipas di setiap daerah.

    Tito mengimbau agar semua kepala daerah mendukung rencana tersebut dengan cara menyediakan lahan untuk membangun Kanwil Imipas di setiap daerah.

    “Jadi akan dibuatkan surat edaran antara Kemendagri bersama Kementerian Imipas terkait kebutuhan gedung untuk kanwil di daerah,” katanya.

    Menurut Tito, pihaknya dan Menteri Imipas Agus Andrianto juga membahas kerja sama dengan pihak Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengelola lintas batas negara.

    “Termasuk di dalamnya pengembangan dan pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” ujarnya.

  • Kalau Pak Prabowo Betul-betul Ingin Mengendalikan Polri

    Kalau Pak Prabowo Betul-betul Ingin Mengendalikan Polri

    GELORA.CO –  Rumor pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat dalam dua hari terakhir sehingga memicu spekulasi di kalangan pengamat politik dan masyarakat luas.

    Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Listyo Sigit akan digeser dari jabatannya, dengan dua kemungkinan posisi pengganti, masuk ke dalam kabinet atau menjadi duta besar, kemungkinan besar untuk Malaysia.

    “Kalau duta besar, kira-kira ditempatkan di mana? Berdasarkan pengalaman para pendahulunya, mantan Kapolri biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia,” ujar analis politik senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin 1 Juni 2025.

    Listyo Sigit sendiri diketahui telah menjabat sebagai Kapolri sejak 27 Januari 2021. Masa jabatannya saat ini telah mencapai hampir empat setengah tahun, lebih panjang dari pendahulunya, Tito Karnavian, yang menjabat selama tiga tahun tiga bulan.

    “Kalau melihat usia jabatannya, wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, yakni tanggal 5 Mei 2027,” kata Hersubeno.

    Namun lebih dari sekadar masa jabatan, Listyo Sigit kerap dikaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Joko Widodo.

    Ia dianggap sebagai bagian dari “Geng Solo”, sekelompok perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Kota Solo saat Jokowi menjabat sebagai wali kota.

    “Geng Solo ini terdiri dari orang-orang yang kariernya melejit seiring dengan naiknya Jokowi menjadi Presiden dua periode,” ujar Hersubeno.

    Menurutnya, selain Kapolri, posisi Panglima TNI dan Jaksa Agung juga patut dipertimbangkan untuk diganti, mengingat kedekatan mereka dengan pemerintahan sebelumnya dan masa jabatan yang sudah cukup panjang.

    “Kalau Pak Prabowo betul-betul ingin bisa mengendalikan sepenuhnya institusi Polri, maka pergantian ini menjadi sebuah keharusan,” tegasnya.

    Yang cukup mengejutkan dari kabar ini adalah nama yang disebut sebagai calon pengganti, yakni Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adi Nugroho. Saat ini, Rudi Herianto menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebuah posisi yang berada di luar struktur Polri.

    “Walaupun masih perwira tinggi Polri aktif, dia saat ini sudah berada di luar struktur institusi Polri. Saya tidak tahu bagaimana aturannya,” kata Hersubeno. “Apakah seperti di TNI? Harusnya kalau dia berada di luar struktur, berarti sudah pensiun. Tapi ternyata dia belum pensiun,”