Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri Minta Pemda Optimalkan APBD, Perkuat Daya Beli Masyarakat Jelang Lebaran 2025

    Mendagri Minta Pemda Optimalkan APBD, Perkuat Daya Beli Masyarakat Jelang Lebaran 2025

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar memperkuat daya beli masyarakat menjelang perayaan hari raya Idulfitri 1446 Hijriah.

    Upaya memperkuat dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun non-tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat,” kata Tito dalam keterangannya, Senin 24 Maret, disitat Antara.

    Guna memperkuat daya beli masyarakat, Mendagri juga meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan rapat internal untuk mengoptimalkan target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dengan demikian, nantinya pemda dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat daya beli masyarakat.

    “Agar target pendapatan betul-betul bisa optimal dan tolong jangan disimpan [anggarannya], belanjakan agar ada uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat memicu juga swasta dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran relatif terkendali. Terlebih, saat ini mendekati panen raya beras dan jagung. Hal ini tentunya akan membuat ketersediaan pangan tercukupi.

    “Intinya bahwa jelang Lebaran ini kesiapan pangan kita cukup,” tambah Tito.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu diperhatikan berbagai pihak terkait. Hal ini seperti adanya kenaikan harga minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia.

    Selain itu, Tito juga menyoroti persoalan bawang putih. Dia berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat segera mengatasi persoalan tersebut. Dirinya juga mendorong agar gerakan menanam digalakkan untuk mendukung produksi cabai rawit.

  • Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat

    Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat

    Mendagri Minta Pemda Gelontorkan Bansos Jelang Idul Fitri, agar Daya Beli Masyarakat Meningkat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri RI
    Tito Karnavian
    meminta pemerintah daerah (Pemda) menggelontorkan
    bantuan sosial
    jelang hari raya
    Idul Fitri
    1446 Hijriah/2025 Masehi.
    Tito mengatakan, penggelontoran bansos ini penting dilakukan untuk memperkuat
    daya beli masyarakat
    .
    “Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat,” kata Tito, dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).
    Tito mengatakan, bansos yang bisa digelontorkan dapat berupa tunai maupun non-tunai untuk masyarakat yang membutuhkan.
    Selain itu, mantan Kapolri ini juga meminta agar para kepala daerah di seluruh Indonesia melakukan rapat internal untuk optimalisasi pendapatan daerah.
    Dengan optimalisasi tersebut, Pemda dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat daya beli masyarakat.
    “Agar target pendapatan betul-betul bisa optimal dan tolong jangan disimpan (anggarannya), belanjakan agar ada uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat memicu juga swasta dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujar dia.
    Mendagri juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran relatif terkendali.
    Terlebih, saat ini mendekati panen raya beras dan jagung. Hal ini tentunya akan membuat
    ketersediaan pangan
    tercukupi.
    “Intinya bahwa jelang Lebaran ini kesiapan pangan kita cukup,” ujar dia.
    Tito juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu diperhatikan berbagai pihak terkait.
    Hal ini seperti adanya kenaikan harga minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian, Mendagri juga menyoroti persoalan bawang putih.
    Dia berharap, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat segera mengatasi persoalan tersebut.
    Dirinya juga mendorong agar gerakan menanam digalakkan untuk mendukung produksi cabai rawit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tito Karnavian: Ada 184 Daerah Usul Dirikan Sekolah Rakyat

    Tito Karnavian: Ada 184 Daerah Usul Dirikan Sekolah Rakyat

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemerintah daerah sangat antusias dengan program pembangunan Sekolah Rakyat.

    Saat ini, dia melanjutkan sebanyak 184 daerah telah mengajukan usulan pembangunan Sekolah Rakyat dengan kesiapan lahan yang sudah tersedia.

    Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas terkait dengan pengembangan program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh daerah bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/3/2025)

    “Kalau yang 184 sudah siap [lahannya], justru itu usulan daerah-daerah,” ucap Tito kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo.

    Oleh sebab itu, dia menyebut bahwa Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

    “Sekolah Rakyat dibangunkan oleh Bapak Presiden, kemudian kita juga akan membantu mengenai masalah guru, rekrutmen gurunya, kemudian kita mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah, sudah ada 53, terus ada lagi yang udah usul 184,” pungkas Tito.

  • Prabowo panggil menteri bahas persiapan sekolah rakyat tiap kabupaten

    Prabowo panggil menteri bahas persiapan sekolah rakyat tiap kabupaten

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas persiapan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten.

    Sejumlah menteri, seperti Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar

    “Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik, sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada,” kata Menko PM Muhaimin Iskandar dalam wawancara cegat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    Muhaimin atau akrab disapa Gus Imin menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah yang nantinya akan menyediakan lahan maupun bangunan untuk direnovasi menjadi Sekolah Rakyat.

    Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan para kepala daerah juga telah mengajukan lokasi untuk dijadikan Sekolah Rakyat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa sejumlah hal yang akan dilaporkan pada Presiden Prabowo, yakni kesiapan sarana dan prasarana, hingga rekrutmen guru dan siswa.

    Saifullah mengatakan bahwa usulan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota terus meningkat dan hingga kini terdapat lebih dari 200 sekolah.

    “Baik itu berupa bangunan, maupun berupa lahan kosong. Yang sekarang terus kita assesment dari semua yang sudah kita catat, itu ada 53 (sekolah) yang siap ya. Yang sebagian besar memang asetnya Kementerian Sosial,” kata Saifullah.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (21/3), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama pada tahun 2025 yang diperuntukkan jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fokus utama membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Prabowo menambahkan bahwa sebanyak 53 sekolah diantaranya akan segera diresmikan dalam tiga bulan ke depan.

    Kepala Negara mengatakan Kementerian Sosial telah memiliki gedung dan lahan yang siap digunakan sehingga hanya memerlukan renovasi kecil. Sementara itu, 147 sekolah sisanya akan menyusul dalam waktu dekat.

    Presiden menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat setiap tahun sehingga dalam lima tahun ke depan, setiap kabupaten di Indonesia akan memiliki minimal satu sekolah rakyat berasrama.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri imbau pemda perkuat daya beli masyarakat jelang Idul Fitri

    Mendagri imbau pemda perkuat daya beli masyarakat jelang Idul Fitri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) agar memperkuat daya beli masyarakat menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, diantaranya dapat dilakukan dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun non-tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Guna memperkuat daya beli masyarakat, Mendagri juga meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan rapat internal untuk mengoptimalkan target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dengan demikian, nantinya pemda dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat daya beli masyarakat.

    “Agar target pendapatan betul-betul bisa optimal dan tolong jangan disimpan [anggarannya], belanjakan agar ada uang yang beredar di masyarakat, sehingga dapat memicu juga swasta dan memperkuat daya beli masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya juga memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan menjelang Lebaran relatif terkendali. Terlebih, saat ini mendekati panen raya beras dan jagung. Hal ini tentunya akan membuat ketersediaan pangan tercukupi.

    “Intinya bahwa jelang Lebaran ini kesiapan pangan kita cukup,” tambah Tito.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyoroti sejumlah komoditas yang perlu diperhatikan berbagai pihak terkait. Hal ini seperti adanya kenaikan harga minyak goreng di beberapa wilayah di Indonesia.

    Selain itu, Tito juga menyoroti persoalan bawang putih. Dia berharap Kementerian Perdagangan (Kemendag) dapat segera mengatasi persoalan tersebut. Dirinya juga mendorong agar gerakan menanam digalakkan untuk mendukung produksi cabai rawit.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Pemda yang gelar PSU perkuat koordinasi dan intensifkan persiapan

    Mendagri: Pemda yang gelar PSU perkuat koordinasi dan intensifkan persiapan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 untuk menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi terus memperkuat koordinasi dan mengintensifkan persiapan.

    “Para pihak meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri diminta untuk berkoordinasi guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi telah berjalan dengan baik,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan berkaitan dengan hasil putusan MK mengenai pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas utama, di antaranya memastikan kesiapan anggaran melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan mendorong situasi keamanan dan politik yang stabil.

    Dalam konteks itu, Kemendagri mengajak para pihak terkait, termasuk penyelenggara dan aparat keamanan, untuk mengoptimalkan tugas tersebut.

    “Kami kira sudah kami laksanakan termasuk melakukan monitoring, evaluasi. Kami juga ada desk di sini ya kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah,” ujarnya.

    Selain itu, Mendagri mengajak para pihak untuk membangun kesamaan visi dalam menghadapi seluruh tahapan PSU Pilkada 2024.

    Kemudian, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga perlu diatensi serius oleh aparat keamanan karena di sejumlah daerah diketahui masih ada polarisasi yang belum mereda.

    Tito juga meminta Bawaslu untuk mengawasi potensi kecurangan yang terjadi selama PSU. Kecurangan itu, terutama mengenai politik uang yang berpeluang terjadi selama berlangsungnya gelaran tersebut.

    Meskipun kebutuhan anggaran NPHD secara umum telah dipersiapkan dengan baik, ia mengimbau daerah untuk mengecek kembali dan memastikan sepenuhnya siap.

    Mendagri mengimbau kepada jajaran TNI dan Polri untuk memastikan situasi berlangsung aman, lancar, dan damai.

    “Tolong TNI, Polri, BIN betul-betul juga menjaga keamanan, situasinya, supaya semua berlangsung aman, lancar, tidak ada masalah,” imbuhnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan direktur utama Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk membahas mengenai keuangan inklusif di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    “Mungkin mengenai keuangan inklusif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai topik pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) tersebut.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dirinya akan melaporkan ke Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

    “Ada dua yang memang kami mau laporkan, pertama tentang sekolah rakyat dan yang kedua tentang penyaluran bansos,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, selain Airlangga dan Gus Ipul, sejumlah menteri yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, terdapat sejumlah pejabat yang turut hadir, di antaranya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Negara Nixon LP Napitupulu.

    elanjutnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Mahendra Siregar.

    Diketahui, pada Jumat sore, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Sidang kabinet yang digelar dalam suasana bulan puasa ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempererat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sidang kabinet dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah Jaga Arus Mudik dan Stabilitas Harga Pangan – Page 3

    Liputan6.com, Surabaya – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi “Ketupat-2025” dalam Rangka Pengamanan Idulfitri 1446 H di Lapangan Upacara Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (20/3/2025). Usai apel, Mendagri menegaskan kepada awak media pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan kelancaran arus mudik serta menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari raya Idulfitri.

    Mendagri menjelaskan, sejak bulan lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelar rapat koordinasi secara daring dengan seluruh kepala daerah. Fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah memastikan arus mudik dan arus balik berjalan lancar dan aman. Kemendagri juga berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut Mendagri, kelancaran arus mudik sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan. Oleh karena itu, ia meminta kepala daerah segera memperbaiki jalan yang rusak guna menghindari perlambatan perjalanan.

    “Sehingga dari bulan lalu kami minta untuk semua diperbaiki, jalan-jalan berlubang, banjir, supaya tidak terjadi slow down atau melamban perjalanannya,” ujar Mendagri.

    Selain infrastruktur jalan, Mendagri juga menyoroti penataan pasar tumpah yang kerap menjadi penyebab kemacetan di jalur utama mudik. Ia mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang telah mengambil kebijakan strategis dalam pengelolaan transportasi, seperti di Jawa Barat yang menata pangkalan delman selama puncak arus mudik dan balik.

    Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengawasan di pelabuhan dan bandara, terutama yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ia menekankan agar standar operasional prosedur (SOP) di pelabuhan diperketat guna mencegah kelebihan kapasitas yang dapat memicu kecelakaan.

    “Kita sudah meminta juga untuk masalah SOP-nya [untuk diterapkan dengan ketat], jangan sampai overload, terbalik nanti kapal seperti peristiwa [di] Danau Toba, kemudian [perlu] juga menyiapkan pelampung,” tegasnya.

     

    Di samping kelancaran mudik, Mendagri juga menekankan pentingnya stabilitas harga pangan. Ia menjelaskan, Kemendagri secara rutin mengadakan rapat koordinasi guna memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman serta mengendalikan laju inflasi.

    “Saat ini saya kira untuk masalah pangan cukup [terkendali]. Inflasi kita juga sangat rendah, harga makanan dan minuman relatif terkendali,” jelas Mendagri.

    Ia mengungkapkan, stok beras nasional dalam kondisi aman karena saat ini memasuki puncak panen yang berlangsung hingga April 2025. Ketersediaan jagung juga mencukupi, sehingga harga daging ayam dan telur tetap stabil. Meski demikian, Mendagri meminta kepala daerah tetap waspada dan aktif turun ke lapangan untuk mengecek langsung harga di pasar.

    “Ini adalah ujian pertama [bagi kepala daerah], jadi tolong berkenaan kepada kepala daerah, ujian pertama ini betul-betul kerja keras dengan semua pihak, agar daerah masing-masing terlaksana kegiatan liburan, Lebaran di tahun 2025 ini,” pungkasnya.

    Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat-2025 ini melibatkan berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Operasi ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelancaran selama periode mudik dan perayaan Idulfitri.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian/Lembaga dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Timur.

     

    (*)

  • Video: Menjaga Daya Beli Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

    Video: Menjaga Daya Beli Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD 2025. Kebijakan ini mengatur pembatasan belanja kegiatan dan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Lantas bagaimana daerah menjaga daya beli di tengah efisiensi anggaran saat ini?

    Bupati Musi Rawas Devi Suhartoni menuturkan dalam membuat anggaran berdasarkan prioritas, di antaranya ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pendidikan dan keamanan daerah.

    Selengkapnya saksikan dialog Shania Alatas bersama Bupati Musi Rawas Devi Suhartoni di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/03/2025).

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Perhatikan Jalan Rusak yang Ganggu Pemudik 2025

    Mendagri Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Perhatikan Jalan Rusak yang Ganggu Pemudik 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Mendagri Tito Karnavian meminta agar seluruh kepala daerah memperhatikan titik jalan rusak yang berpotensi menghambat dan membahayakan pemudik. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat upacara Apel operasi Ketupat Semeru 2025 di lapangan Gedung Negara Grahadi, Kamis (20/03/2025).

    Dalam kesempatan itu, Tito menyampaikan ada 3 hal yang penting diperhatikan oleh pemda untuk kelancaran arus lalu lintas mudik 2025. Pertama,  kelancaran arus mudik bergantung pada kondisi jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

    Sehingga, ia meminta agar jalan berlubang segera diperbaiki agar tidak membahayakan pemudik. Lali, ia juga meminta agar pemerintah daerah mengantisipasi daerah rawan banjir agar tidak menghambat arus kendaraan. Sementara poin terakhir adalah keberadaan pasar tumpah yang kerap menjadi penyebab kemacetan saat arus mudik. Ia menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengatur lalu lintas di sekitar pasar dan menyiapkan jalur alternatif guna menghindari kepadatan.

    “Jangan sampai pergerakan masyarakat terganggu atau terhambat karena kondisi jalan yang buruk dan adanya pasar tumpah,” kata Tito.

    Tito memberikan contoh kebijakan Pemda Jawa Tengah yang meniadakan pangkalan delman seminggu sebelum dan sesudah hari raya Idul Fitri dengan kompensasi. Hal ini diapresiasi lantaran bisa mengantisipasi kemacetan saat mudik.

    “Keputusan ini bertujuan untuk mengurangi potensi kemacetan di jalur-jalur utama. Pemerintah daerah juga akan memberikan kompensasi bagi para kusir delman yang terdampak agar kebijakan ini tidak merugikan mereka,” tuturnya.

    Tito juga menyoroti kesiapan pelabuhan dan bandara dalam waktu mudik mendatang. Ia mengingatkan agar tidak terjadi kelebihan kapasitas penumpang yang bisa membahayakan keselamatan pemudik. Ia pun berharap nantinya mudik 2025 bisa dilaksanakan dengan aman dan nyaman. “Kita belajar dari insiden Danau Toba, sehingga langkah antisipasi seperti penyediaan pelampung harus dilakukan untuk memastikan keamanan penumpang,” pungkasnya. (ang/kun)