Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

    Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB

    Mendagri Tito Sebut Mualem Tak Tahu soal Surat Bantuan ke PBB
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sama sekali tidak mengetahui soal surat permohonan bantuan ke dua lembaga PBB, yakni UNDP dan UNICEF.
    Tito menjelaskan, ternyata, staf
    Mualem
    yang mengirim surat ke
    PBB
    , dengan berbekal tanda tangan elektronik milik Mualem. Ia mengakui keberadaan surat tersebut, yang mana ditembuskan ke Kemendagri juga.
    “Berkaitan dengan surat yang tadi disampaikan oleh Gubernur
    Aceh
    , kami sudah mengecek yang
    UNDP
    dan
    UNICEF
    , berkomunikasi dengan pemerintah Aceh bahwa surat itu sudah kami baca dan juga ada tembusan ke Kemendagri,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
    “Surat itu ditandatangani barcode, jadi tanda tangan (ttd) elektronik. Dan Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan di media bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi staf yang menyampaikan surat tersebut, kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” sambungnya.
    Meski begitu, Tito tetap mengecek bantuan berupa apa yang bisa diberikan UNDP dan UNICEF kepada korban banjir dan longsor di Aceh.
    Dia membeberkan, yang paling memungkinkan saat ini adalah bantuan konseling.
    “Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status bencana nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita. Nah ini yang akan kita bicarakan dalam bentuk konseling yang bentuknya seperti apa, sebanyak apa, sebesar apa. Itu yang akan kita pertimbangkan,” imbuh Tito.
    Sebelumnya,
    Gubernur Aceh Muzakir Manaf
    alias Mualem memberikan klarifikasi terkait beredarnya surat permintaan bantuan kepada dua lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
    Kabar mengenai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan tersebut telah beredar sejak Senin (15/12/2025).
    Surat dimaksud ditujukan kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF).
    Melalui surat itu, Pemprov Aceh berharap UNDP dan UNICEF dapat membantu penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
    Mualem mengaku tidak mengetahui surat permintaan bantuan kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan banjir bandang dan tanah longsor di daerahnya.
    Ia menjelaskan bahwa maksud surat tersebut sebenarnya keliru. Surat sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Aceh, bukan PBB.
    “Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Selasa (16/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jawaban Mendagri Tito Karnavian soal Pengibaran Bendera Putih di Aceh

    Jawaban Mendagri Tito Karnavian soal Pengibaran Bendera Putih di Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menanggapi pengibaran bendera putih di Aceh. Menurutnya pengibaran tersebut bentuk aspirasi masyarakat atas terjadinya bencana.

    Hal itu disampaikan saat konferensi pers tanggap bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025). Tito mengatakan bahwa pemerintah mendengar setiap kritik dari masyarakat.

    “Menurut kami wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik masukan dan sikap masyarakat dan upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatra,” kata Tito.

    Dia memahami bahwa kondisi pemerintah masih memiliki kekurangan dalam menangani peristiwa alam yang telah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terus membantu masyarakat Indonesia atas urunan tangan dan usaha gotong royong yang dilakukan,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga mengibarkan bendera putih di depan rumah mereka yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Desa Lawet, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat, Aceh

    Pengibaran bendera putih tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan seruan masyarakat kepada pemerintah pusat agar menetapkan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra sebagai bencana nasional. 

    Warga menilai penetapan status tersebut diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana secara lebih maksimal.

    Masyarakat berharap dengan ditetapkannya status bencana nasional, bantuan dari negara-negara internasional dapat segera masuk guna mempercepat proses evakuasi, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana.

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data korban jiwa menjadi 1.068, hilang 190 orang, dan 537.185 jiwa pengungsi per Kamis (18/12/2025).

    Kepada Pusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan terdapat penambahan 9 korban jiwa, di mana hari sebelumnya Rabu (17/12/2025), korban jiwa sebanyak 1.059. Penambahan korban jiwa ditemukan di beberapa titik lokasi bencana.

    “3 di Aceh Utara, 2 di Aceh Timur, 1 di Tapanuli Selatan, 1 Langkat, 1 di Agam, dan 1 di Pariaman,” kata Abdul dalam konferensi pers, dikutip dari akun YouTube @BNPB Indonesia.

    Dari data yang dipaparkan, operasi SAR masih terus berlangsung di sejumlah titik dan sedangkan di 4 sektor di Sumatra Utara akan berakhir pada 22 Desember 2025. 

  • Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar

    Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar

    Bantuan Prabowo ke Pemda Terdampak Banjir Sumatera Sudah Cair, Total Rp 268 Miliar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan bahwa bantuan berupa anggaran belanja tidak terduga untuk pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah daerah (pemda) yang terdampak banjir-longsor di Sumatera sudah cair.
    Tito memastikan 52 kabupaten/kota dan 3 provinsi telah menerima
    bantuan anggaran
    tersebut, yang totalnya mencapai Rp 268 miliar.
    “Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten/kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan sebanyak Rp 268 miliar. Kami cek sudah diterima semua oleh 3 provinsi, masing-masing Rp 20 miliar, kabupaten/kota Rp 4 miliar, 52 kabupaten/kota,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
    Tito menyebut anggaran tersebut akan digunakan oleh daerah masing-masing sesuai arahan yang telah disampaikan.
    Tito lantas berterima kasih kepada Prabowo hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena telah bekerja cepat.
    “Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Presiden, Bapak Mensesneg, dan Pak Menseskab yang bekerja sangat cepat, serta Menteri Keuangan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua

    Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua

    Pimpinan Komisi X Desak Perbaikan Distribusi Guru dan Sarana Pendidikan di Papua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendesak adanya kebijakan afirmatif, perbaikan distribusi guru, hingga peningkatan sarana serta prasarana pendidikan di Papua.
    Desakan tersebut disampaikannya setelah Presiden
    Prabowo Subianto
    menaruh perhatian soal informasi mengenai 700.000 anak di
    Papua
    tidak bersekolah.

    Komisi X
    tentu mendesak pemerintah untuk menjadikan temuan ini sebagai momentum memperkuat kebijakan afirmatif, memperbaiki distribusi guru, sarana prasarana, serta memperkuat sinergi pusat-daerah agar hak
    pendidikan
    anak Papua benar-benar terpenuhi,” ujar Lalu kepada Kompas.com, Kamis (18/12/2025).
    Di samping itu, ia meminta pemerintah memverifikasi kebenaran informasi tersebut untuk menyusun kebijakan
    pendidikan di Papua
    .
    Verifikasi dapat melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pemerintah daerah.
    “Data tersebut memang perlu dicermati dan diverifikasi secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Lalu.
    “Proses c
    ross-check
    ini penting dilakukan dengan melibatkan Kemendikdasmen, pemerintah daerah, serta BPS agar diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” sambungnya.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap laporan yang menyebutkan sekitar 700.000 anak di Papua tidak bersekolah.
    Informasi tersebut disampaikan dalam rapat percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    )
    Tito Karnavian
    menjelaskan, data tersebut berasal dari laporan Bupati Manokwari Hermus Indou, yang disampaikan dalam rapat pengarahan Prabowo kepada kepala daerah se-Papua.
    “Mengenai masalah informasi 700.000 tadi, anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi,” ujar Tito usai rapat.
    Menanggapi laporan itu, Prabowo meminta agar data tersebut segera diverifikasi. Tito mengatakan, pemerintah akan memastikan keakuratan informasi tersebut.
    “Nah kita harus
    cross-check
    dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita
    cross-check
    dulu benar nggak,” ucapnya.
    Tito menegaskan, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak Papua memperoleh akses pendidikan.
    Apabila ditemukan anak-anak yang belum bersekolah, pemerintah akan berupaya membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka dapat mengenyam pendidikan.
    “Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi enggak tahu angkanya harus kita cross-check dulu,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kesibukan Prabowo di Agam: Menghibur yang Duka hingga Cek Jembatan

    Kesibukan Prabowo di Agam: Menghibur yang Duka hingga Cek Jembatan

    Kesibukan Prabowo di Agam: Menghibur yang Duka hingga Cek Jembatan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengunjungi daerah terdampak banjir dan longsor besar di Sumatera.
    Secara khusus, Prabowo fokus meninjau beberapa titik di
    Sumatera Barat
    pada Kamis (18/12/2025).
    Titik pertama yang didatanginya di Sumatera Barat adalah
    Posko Pengungsian
    SD 05 Pasak Palembayan, Agam, Sumatera Barat, pada Kamis (18/12/2025).
    Meski sedang berduka, para pengungsi di lokasi tetap antusias menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia.
    Saat Prabowo sedang menyapa dan menyalami warga di posko pengungsian, tiba-tiba tangisan seorang pria paruh baya pecah di hadapan Prabowo.
    Bapak yang memakai kaus berkerah warna abu-abu itu juga mencurahkan kondisinya kepada Prabowo.
    Sambil mengusap air mata, bapak tersebut berkata bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi.
    “Tinggal sendiri saya, Pak, tinggal sendiri,” curhat bapak itu kepada Prabowo sambil menangis, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
    Dengan penuh kesabaran, Prabowo mendengarkan curhat bapak tersebut.
    Sesekali, ia menguatkannya dengan memberi gestur menepuk halus bahu pria paruh baya itu.
    Dalam kunjungannya ini, beberapa warga lain juga ada yang menangis menceritakan kisahnya kepada Prabowo.
    Prabowo pun memberi semangat dan menyapa para warga, termasuk ibu-ibu dan anak-anak di lokasi pengungsian.
    Setelahnya, Prabowo juga masuk ke tenda posko trauma healing yang ada di area pengungsian.
    Di tenda itu, banyak anak-anak berkumpul untuk mendapatkan pendampingan dan penghiburan.
    Ketika Prabowo masuk ke dalam tenda, Presiden RI disambut nyanyian selamat datang dari anak-anak di lokasi.
    “Selamat datang, Bapak, selamat datang kami ucapkan,” nyanyi anak-anak sambil tepuk tangan.
    Selama berada di tenda itu, Prabowo mengajak anak-anak berinteraksi.
    Ada momen Prabowo membungkukkan badan untuk bicara dengan anak-anak di lokasi.
    Ada juga anak-anak yang menunjukkan karya hasil mewarnai di dalam tenda acara.
    Selepas dari situ, Prabowo kembali berkeliling mengecek kondisi di pengungsian.
    Beberapa kali, ia juga sempat menyalami dan mengajak bicara petugas Basarnas, TNI, dan Polri yang bertugas di lokasi.
    Dari posko trauma healing, Prabowo melanjutkan ke area tenda dapur umum yang didirikan TNI.
    Sejumlah prajurit TNI kemudian menyuguhkan Prabowo sepiring nasi goreng dan telur.
    Prabowo kemudian turut menyantap hidangan tersebut sambil berkelakar kepada para prajurit.
    “Ini nasi goreng karena saya datang ya,” kelakar Prabowo sambil tertawa di hadapan para prajurit di tenda itu.
    Adapun nasi goreng dan telur adalah salah satu makanan favorit Prabowo.
    Ia menambahkan bahwa dirinya juga belum makan.
    “Tahu saja kamu saya belum sarapan,” kata Prabowo lagi sambil tertawa.
    Prabowo makan dengan lahap di tenda sambil berdiri.
    Ia tampak menikmati setiap suapan nasi goreng yang masuk ke mulutnya.
    Sepiring nasi goreng dan telur itu pun habis tanpa sisa.
    Prabowo bahkan memuji masakan di dapur umum yang lumayan enak.
    “Lumayan, enak,” ujar Prabowo.
    Di hadapan warga yang mengungsi, Presiden RI mengaku terharu dengan penyambutan warga terdampak bencana yang mengungsi di Posko Pengungsian SD 05 Pasak Palembayan itu.
    Sebab, meski warga di lokasi sedang susah, mereka tetap menyambut kedatangan Prabowo dengan baik.
    “Dan saya terima kasih, saya lihat Ibu-ibu dalam keadaan susah masih bisa menyambut saya dengan baik, anak-anaknya juga tetap gembira,” kata Prabowo di hadapan para warga.
    Ia menyebut kondisi pascabencana di Kabupaten Agam sudah mulai membaik.
    Meski begitu, Prabowo merasa prihatin dengan kondisi yang ada dan berjanji pemerintah akan bekerja keras memulihkan keadaan.
    “Saya bersyukur keadaan sudah membaik. Walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan,” ungkapnya.
    Menurut dia, kondisi bencana di Sumatera merupakan musibah dan cobaan bagi bangsa Indonesia.
    Tetapi, Prabowo melanjutkan, cobaan ini dapat diatasi secara bersama-sama.
    “Ini keadaan musibah, cobaan bagi kita. Tapi, kita ternyata mampu mengatasinya semua bersama-sama,” ucap Prabowo.
    Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun rumah hunian sementara yang layak bagi warga terdampak bencana di Agam.
    Ia menyebut, pembangunan hunian sementara (huntara) telah mulai berjalan dan ditargetkan rampung dalam waktu satu bulan.
    “Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan, supaya ibu-ibu dan bapak-bapak semua tidak perlu tinggal di tenda,” ujar Prabowo.
    Setelah hunian sementara jadi, Prabowo juga berjanji akan membangun rumah hunian tetap untuk para warga.
    Ia memastikan hunian tetap itu dibuat dari bahan dengan kualitas bagus.
    “Setelah itu kita bangun hunian tetap. Saya lihat cukup bagus kualitasnya, luasnya hunian tetap lumayan besar ya, 70 meter ya, 70 meter persegi,” beber Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan, warga yang terdampak bencana di Sumatera tidak sendirian.
    Menurut Prabowo, pemerintah setiap hari selalu memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan pascabencana di Sumatera.
    “Saudara-saudara tidak sendiri. Kita semua memikirkan tiap hari bagaimana kita bisa memperbaiki keadaan saudara-saudara,” tegas Prabowo.
    Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta warga bersabar.
    Ia mengatakan, semua pihak akan mengatasi ini bersama-sama.
    Tak lupa, ia mengapresiasi semua pihak yang sudah bekerja keras membantu rakyat.
    “TNI, Polri, dan semua pejabat yang bekerja keras. Kita lihat Basarnas, kita lihat banyak sekali yang semuanya turun untuk bahu-membahu kita perbaiki keadaan,” kata Prabowo.
    Masih di pengungsian, Prabowo turut mengenalkan para menteri yang ikut datang mendampinginya.
    Saat sedang mengenalkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, ada momen unik yang terjadi, yakni Prabowo meminta Sjafrie memberi petunjuk ke seorang anak.
    Awalnya, Prabowo menanyakan apakah warga setempat mengetahui nama dari Menteri Pertahanan.
    Kemudian, ada seorang anak laki-laki yang menjawab dengan benar.
    Prabowo pun memintanya maju ke depan.
    “Kau masih sekolah? Kelas berapa?” tanya Prabowo kepada anak itu.
    “Kelas 2 SMA,” jawab dia.
    “Kelas 2 SMA? Pinter juga kau ya. Kalau kenal nama semua pejabat ini,” ungkap Prabowo.
    Setelahnya, anak itu mengatakan punya cita-cita menjadi tentara.
    “Mau jadi tentara? Pantesan hafal nama Menteri Pertahanan,” ujar Prabowo.
    Prabowo kemudian menunjuk ke arah Sjafrie dan mengarahkan anak tersebut untuk meminta petunjuk.
    “Minta petunjuk sama beliau (Sjafrie),” kata Prabowo.
    Di situ, Prabowo juga meminta Sjafrie memberikan petunjuk kepada anak tersebut.
    “Kau ngerti kan kasih petunjuk? Petunjuk, kasih dong, petunjuk,” lanjut Prabowo kepada Sjafrie.
    Setelahnya, Prabowo kembali mengenalkan menteri lainnya.
    Selain Menhan, beberapa pejabat yang mendampingi Prabowo adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indra Wijaya.
    Usai bercengkrama dan menyapa para warga Agam, Prabowo melanjutkan perjalanan untuk mengecek perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
    Salah satu yang ditinjaunya adalah proses pembangunan jembatan bailey yang terdampak
    bencana banjir
    dan longsor di Padang Pariaman.
    Prabowo dan rombongan juga berjalan di atas jembatan bailey yang sudah bisa dilalui oleh masyarakat sekaligus mengecek kondisinya.
    Bahkan, Prabowo sempat menghentakkan kakinya beberapa kali untuk menguji kekuatan jembatan bailey itu.
    Dari atas jembatan, kepala negara pun melambaikan tangan kepada masyarakat yang datang di lokasi.
    Setelah selesai menyusuri jembatan, Prabowo menghampiri warga yang sudah berkumpul untuk bertemu dengannya.
    Ia berbincang dan menyempatkan menyalami sejumlah warga, termasuk anak-anak.
    Dari Padang Pariaman, Prabowo melanjutkan kegiatan untuk mengecek perbaikan jalan yang putus di Lembah Anai, Tanah Datar.
    Setibanya di lokasi, Prabowo langsung diberi penjelasan soal jalanan yang putus oleh petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
    Sejumlah alat berat ekskavator juga ada di sekitar lokasi sedang mengeruk tanah bekas banjir di sekitar jalan.
    Prabowo juga melihat kondisi jalan yang terdampak banjir dan longsor sambil mendapat penjelasan dari stakeholder terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri kirim 101.000 lembar pakaian untuk korban bencana di Aceh

    Kemendagri kirim 101.000 lembar pakaian untuk korban bencana di Aceh

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberangkatkan bantuan berupa pakaian sebanyak 101.000 lembar untuk masyarakat terdampak bencana pada beberapa kabupaten di Provinsi Aceh.

    “Direncanakan Bapak Mendagri akan menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat korban bencana di Aceh pada akhir pekan ini,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Kastorius menyampaikan bahwa proses pengeluaran barang tengah berlangsung dari kawasan industri di Sukabumi, Jawa Barat; dan Brebes, Jawa Tengah. Selain Kemendagri, penyaluran bantuan ini juga melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat.

    Ia menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 15 Desember 2025, yang menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terkait penyaluran bantuan pakaian dari PT Daihan Global (DHG) kepada korban bencana di wilayah Sumatra.

    Menindaklanjuti arahan tersebut, Kemendagri segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, kementerian koordinator terkait, serta PT DHG, selaku pihak penyumbang.

    “Rakor dilakukan tanggal 16 Desember 2025 dipimpin oleh Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan dihadiri pejabat Kemendagri termasuk Stafsus Mendagri dan disepakati langkah, prosedur, dan persyaratan dokumen pengeluaran barang sumbangan,” ujar Kastorius.

    Ia menambahkan, pada Rabu (17/12) sore, Ditjen Bea dan Cukai telah melakukan pelepasan bantuan pakaian tersebut. Selanjutnya, pada malam hari bantuan diangkut menggunakan truk wing menuju Provinsi Aceh. Untuk tahap awal, sekitar empat truk wing telah diberangkatkan lebih dulu.

    Bantuan pakaian baru yang disalurkan berupa celana, baju, dan jaket. Menurut Kastorius, bantuan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana, mengingat banyak warga yang secara praktis tidak lagi memiliki pakaian layak akibat rumah dan perabot, termasuk lemari pakaian, tertelan lumpur serta banjir bandang.

    Atas nama Kemendagri, Kastorius menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran dan kecepatan proses pengiriman bantuan, khususnya Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta PT DHG.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat: Kebijakan perbaikan rumah mendagri efektif kurangi pengungsi

    Pengamat: Kebijakan perbaikan rumah mendagri efektif kurangi pengungsi

    “Perbaikan rumah rusak ringan harus dipercepat. Ini langkah realistis untuk mengurangi pengungsi secara signifikan, terutama di daerah terdampak banjir di Sumatera, seperti Aceh,”

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat kebijakan publik menilai langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mendorong percepatan perbaikan rumah rusak ringan di wilayah terdampak bencana Sumatera sebagai kebijakan yang tepat dan strategis untuk mengurangi jumlah pengungsi.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mengatakan kebijakan tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah dalam mengurai persoalan mendasar yang dihadapi korban bencana, khususnya pengungsi yang masih bertahan di lokasi penampungan.

    “Perbaikan rumah rusak ringan harus dipercepat. Ini langkah realistis untuk mengurangi pengungsi secara signifikan, terutama di daerah terdampak banjir di Sumatera, seperti Aceh,” kata Iwan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Menurut Iwan, kebijakan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak langsung pada aspek sosial dan psikologis korban bencana. Dengan rumah yang segera diperbaiki, warga dapat kembali tinggal secara lebih layak dan tidak berlarut-larut berada di pengungsian.

    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kebijakan perbaikan rumah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

    Dalam usulannya, Tito menyampaikan bahwa percepatan perbaikan rumah rusak ringan berpotensi menurunkan jumlah pengungsi hingga sekitar 30 hingga 40 persen.

    Usulan tersebut mendapat persetujuan Presiden Prabowo dengan catatan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap rumah kategori rusak ringan.

    Presiden juga menginstruksikan pelibatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam proses pendataan dan verifikasi.

    Keterlibatan lintas kementerian dan pemerintah daerah tersebut menjadi kunci agar kebijakan berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

    “Basis data yang akurat sangat penting. Kalau sampai salah sasaran, bisa memicu kecemburuan sosial di antara korban bencana. Karena itu, standar kerusakan rumah harus ditetapkan secara jelas,” kata Iwan.

    Namun, Ia mengingatkan perbaikan rumah rusak ringan harus tetap berjalan seiring dengan penanganan rumah rusak berat dan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.

    “Setelah pengungsi berkurang, pemerintah bisa lebih fokus pada penanganan kerusakan berat dan pembangunan hunian tetap. Tentu harus berjalan semua,” ujarnya.

    Sementara itu, Pakar Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Handy Lubis, menekankan pentingnya keseimbangan dalam penanganan pengungsi pascabencana.

    Ia menilai, selain perbaikan rumah rusak ringan, pemerintah juga perlu memberi perhatian pada pembangunan huntara sebagai tahapan awal, sebelum dilanjutkan dengan penyediaan hunian tetap.

    Menurutnya, keberadaan huntara menjadi kebutuhan penting bagi pengungsi agar memiliki tempat tinggal yang lebih layak selama proses pemulihan berlangsung. “Itu dibutuhkan oleh para pengungsi,” ujar Rissalwan saat dihubungi, Kamis (18/12).

    Sebagai informasi, Mendagri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dijadwalkan meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Aceh Tamiang dan Tapanuli Selatan pada Sabtu (20/12). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memulai tahap awal perbaikan rumah korban bencana serta pembangunan hunian sementara.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Temui Gubernur Sumbar, Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana

    Temui Gubernur Sumbar, Mendagri Tito Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana

    Liputan6.com, Padang Pariaman – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah di VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (17/12/2025).

    Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap masyarakat Sumbar yang terdampak bencana. Mendagri mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari Kemendagri sebagai wujud solidaritas dan dukungan kepada warga yang tengah menghadapi musibah.

    “Kami dari Kemendagri memberikan dukungan bantuan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Bantuan ini antara lain berupa peralatan masak, popok bayi, makanan bayi, dan kebutuhan lainnya,” ujar Mendagri.

    Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan apresiasi atas kecepatan dan respons Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam menangani bencana. “Saya memahami bahwa Buya (Gubernur Sumbar-red) dan seluruh tim kerja sangat responsif dan cepat dalam penanganan awal bencana. Bantuan ini adalah bentuk solidaritas dari Kemendagri,” katanya.

    Mendagri juga menyebut, pihaknya akan menyalurkan bantuan tambahan bagi masyarakat yang terdampak. “Besok akan ada tambahan bantuan berupa kain sarung untuk warga terdampak. Mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan beban dan mempercepat pemulihan,” ucapnya.

    Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi atau akrab disapa Buya, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Kemendagri kepada masyarakat Sumbar.

    “Terima kasih Pak Menteri. Bantuan ini kami terima dan sangat bermanfaat bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.

    Adapun bantuan yang diserahkan mencakup kebutuhan pokok dan logistik pangan, di antaranya beras, mi instan, dan telur. Kemudian perlengkapan bayi, di antaranya susu bayi, bubur, dan popok, serta perlengkapan dapur seperti wajan, piring, sendok, dan pisau.

  • Papua dalam Radar Prabowo: Anak Tak Sekolah hingga Kelaparan

    Papua dalam Radar Prabowo: Anak Tak Sekolah hingga Kelaparan

    Papua dalam Radar Prabowo: Anak Tak Sekolah hingga Kelaparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian sangat besar terhadap percepatan pembangunan di Tanah Papua.
    Kepala negara bahkan mengumpulkan para kepala daerah serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan pengarahan sekaligus mendengarkan masukan dan keluhan para kepala daerah se-Papua.
    Memulai rapat di Istana, Prabowo didampingi wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, langsung berkeliling ruangan untuk menyalami enam gubernur serta 42 bupati dan wali kota yang hadir langsung di lokasi.
    Dalam pengarahannya, Prabowo menegaskan tidak boleh ada daerah di Indonesia yang tertinggal.
    “Tidak boleh ada bagian dari negara kita yang tertinggal,” tegas Prabowo dalam pengarahannya.
    Menurut Prabowo, setiap daerah di Indonesia harus diperlakukan sama.
    “Setiap daerah, setiap provinsi, setiap kabupaten, setiap kota harus kita bangun dan kita berikan segala yang diperlukan untuk transformasi bangsa kita,” ujar Prabowo.

    Di tengah cobaan yang ada di Tanah Air, kata Prabowo, pembangunan dan transformasi bangsa tidak boleh berhenti. Ia berharap, Indonesia bisa menjadi negara modern, maju, dan makmur.
    “Tapi yang terutama adalah juga proses pembangunan, proses transformasi bangsa tidak boleh terhenti, tidak boleh terpengaruh di tengah cobaan, di tengah rintangan, di tengah hambatan,” lanjut dia.
    Masih dalam rapat yang sama, Prabowo menyebut masih ada masyarakat Indonesia yang hidup dalam kesulitan hingga kelaparan.
    “Kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa masih ada rakyat kita yang hidup dalam keadaan kesulitan, kekurangan, apalagi kelaparan,” ujarnya.
    Ia pun menyoroti bahwa pemerataan di Indonesia masih menjadi masalah. Oleh karenanya, Prabowo mendorong jajaran pemerintahan, termasuk kepala daerah, untuk bisa mengelola kekayaan alam secara bijak.
    “Masalahnya adalah pemerataan, masalahnya adalah pemerintahan kita, pengelolaan kita, manajemen kita sebagai bangsa,” ucap Prabowo.
    “Bahwa kita harus memanage mengelola kekayaan kita dengan searif-arifnya, sepandai-pandainya, dan sejujur-jujurnya sehingga sumber daya kita yang sangat besar bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” imbuh dia.
    Terkait
    pembangunan Papua
    , Presiden RI meminta pengerjaan jalan Trans Papua harus dituntaskan demi membuka akses ke daerah-daerah terpencil di Papua.
    Dengan dibukanya akses jalan Trans Papua, tentu akan berdampak mengurangi harga logistik.
    “Jalan Trans Papua juga harus kita tuntaskan supaya akses ke semua bagian dari Papua lebih baik, membuka daerah-daerah yang terisolasi juga agar harga logistik bisa kita potong, kita kurangi,” terangnya.
    Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mendorong agar pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, serta
    food estate
    di Papua harus diprioritaskan.
    “Pembangunan fasilitas umum, ketahanan pangan, food estate ini menjadi prioritas,” kata Prabowo.
    Selain itu, Prabowo berharap Papua bisa
    swasembada pangan
    dan energi.
    Bukan sekadar swasembada pangan, ia ingin swasembada pangan dilakukan di setiap provinsi, di tingkat bahkan kabupaten/kota.
    “Ini adalah pelajaran nenek moyang kita. Tanyakanlah kepada kakek-kakek kita dulu, ada lumbung desa. Kita harus ada lumbung desa sekarang, harus ada lumbung kecamatan, harus ada lumbung kabupaten, harus ada lumbung provinsi, dan harus ada lumbung-lumbung nasional,” imbuh dia.
    Begitu juga dengan energi, Prabowo meminta setiap daerah bisa mandiri terkait energi.
    Diharapkan dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Papua, bisa swasembada energi dan swasembada pangan.
    Orang nomor satu di Indonesia ini berharap, Papua turut ditanami sawit agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.
    “Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit,” kata Prabowo.
    Selain sawit, Papua juga perlu ditanam tebu hingga singkong agar bisa memproduksi etanol.
    “Juga tebu menghasilkan etanol, singkong cassava juga untuk menghasilkan etanol sehingga kita rencanakan dalam 5 tahun semua daerah bisa berdiri di atas kakinya sendiri swasembada pangan dan swasembada energi,” ucap Prabowo.
    Selanjutnya, Prabowo juga ingin pemanfaatan tenaga surya atau tenaga air dioptimalkan di Papua. Ia menambahkan, teknologi tenaga surya dan tenaga air sudah semakin murah dan bisa menjangkau daerah-daerah terpencil.
    “Ini semua adalah supaya ada kemandirian tiap daerah. Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” ujar Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo juga menaruh perhatian besar untuk anak-anak asli Papua.
    Prabowo menargetkan 2.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua beroperasi semua pada 17 Agustus 2026.
    Sebab, saat ini baru ada 179 SPPG yang sudah beroperasi di Bumi Cendrawasih dengan total penerima manfaatnya kurang lebih 750.000 orang.
    “Saya kira yang jelas kita berharap Agustus, kita berharap 17 Agustus 2026 untuk Papua semua 2.500 SPPG sudah berfungsi. Anda kepala BGN punya rencana Maret sangat bagus, tapi kita berharap 17 Agustus semua SPPG untuk Papua harus sudah bekerja dan sudah berproduksi,” lanjut Prabowo.
    Dok. Kemendagri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan KEPP-OKP di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
    Di sektor pendidikan, Presiden RI meminta agar kabar ada 700.000 anak Papua tidak bersekolah segera dicek.
    Adapun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap kabar itu disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, saat rapat berlangsung.
    “Mengenai masalah informasi 700.000 tadi, anak Papua yang katanya belum bersekolah atau tidak sekolah, itu informasi dari Bupati Manokwari ya, menurut salah satu kepala daerah, menurut salah satu sumber informasi,” ujar Tito usai mengikuti rapat.
    Setelahnya, Prabowo memberikan arahan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
    “Nah kita harus cross-check dulu. Tadi Pak Presiden menyampaikan ini, kita data ini harus kita cross-check dulu benar nggak,” ucap Tito.
    Jika ada anak asal Papua yang tidak sekolah, pemerintah akan mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan.
    “Tapi prinsip dasarnya adalah kalau ada yang tidak bersekolah akan diupayakan untuk bersekolah. Diberikan kesempatan akses sekolah seluas-luasnya. Tapi enggak tahu angkanya harus kita cross-check dulu,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiba di Sumbar, Prabowo langsung ratas dengan menteri hingga Kapolri

    Tiba di Sumbar, Prabowo langsung ratas dengan menteri hingga Kapolri

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri hingga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang digelar tertutup di Markas Komando Daerah Militer Sumatera Barat, Rabu malam.

    Rapat tersebut diketahui lewat unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu malam.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, pada Rabu, sekitar pukul 18.30 WIB, dan langsung menuju lokasi rapat.

    “Presiden tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kab. Padang Pariaman, pada Rabu, 17 Desember 2025, pukul 18.30 WIB, dan langsung mengadakan rapat terbatas di Markas Komando Daerah Militer Sumatra Barat,” kata Seskab Teddy saat dikonfirmasi ANTARA.

    Kedatangan tersebut berlangsung tiga hari setelah Presiden mengunjungi Aceh untuk ketiga kalinya dan Sumatra Utara untuk kedua kalinya, sekaligus menjadi kunjungan kedua ke Sumatra Barat dalam dua pekan terakhir.

    Rapat terbatas tersebut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Tonny Harjono.

    Teddy mengatakan setelah bermalam di Padang, pada keesokan harinya Presiden dijadwalkan berkunjung ke tiga kabupaten terdampak bencana, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar.

    Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana, termasuk titik pembangunan hunian sementara, lokasi pengungsian, serta pembangunan jembatan, guna memastikan percepatan pemulihan seluruh infrastruktur.

    “Dalam kunjungan ini, Kepala Negara diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana, baik titik pembangunan hunian sementara, titik pengungsian, titik pembangunan jembatan sekaligus memastikan percepatan pemulihan semua infrastruktur,” ucap Seskab Teddy.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.