Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri Sebut Penghargaan Kepala Daerah untuk Membangun Iklim Kompetitif

    Mendagri Sebut Penghargaan Kepala Daerah untuk Membangun Iklim Kompetitif

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyebut pemberian penghargaan kepada kepala daerah merupakan langkah penting untuk membangun iklim kompetitif.

    Tito menyampaikan penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sarana motivasi bagi kepala daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

    “Dan ini semua minta untuk bertanding, berkompetisi, berkompetisi yang sehat,” kata Tito di Jakarta, Selasa, 12 November 2025

    Tito menjelaskan hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
     

    Dia mengapresiasi berbagai kategori penghargaan yang diberikan dalam ajang tersebut, misalnya kategori Cita Daerah Damai dan Inklusif. Menurutnya kategori ini menarik lantaran menekankan nilai-nilai toleransi di negara Indonesia yang plural.

    “Damai artinya satu sama lain saling berhubungan baik di tengah banyaknya perbedaan. Dan sekaligus inklusif [artinya] tidak diskriminatif, pembangunan tidak untuk sekelompok orang, tapi bagi semuanya,” jelas Tito.

    Tito menyampaikan ucapan selamat kepada daerah yang berhasil meraih penghargaan, serta berharap daerah yang belum memperoleh penghargaan terdorong untuk meningkatkan kinerja agar ke depan juga dapat meraih apresiasi serupa.

    Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyebut pemberian penghargaan kepada kepala daerah merupakan langkah penting untuk membangun iklim kompetitif.
     
    Tito menyampaikan penghargaan tidak hanya menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga sarana motivasi bagi kepala daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

    “Dan ini semua minta untuk bertanding, berkompetisi, berkompetisi yang sehat,” kata Tito di Jakarta, Selasa, 12 November 2025

    Tito menjelaskan hal ini penting mengingat Indonesia merupakan negara besar yang memiliki banyak kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota.
     

    Dia mengapresiasi berbagai kategori penghargaan yang diberikan dalam ajang tersebut, misalnya kategori Cita Daerah Damai dan Inklusif. Menurutnya kategori ini menarik lantaran menekankan nilai-nilai toleransi di negara Indonesia yang plural.

    “Damai artinya satu sama lain saling berhubungan baik di tengah banyaknya perbedaan. Dan sekaligus inklusif [artinya] tidak diskriminatif, pembangunan tidak untuk sekelompok orang, tapi bagi semuanya,” jelas Tito.

    Tito menyampaikan ucapan selamat kepada daerah yang berhasil meraih penghargaan, serta berharap daerah yang belum memperoleh penghargaan terdorong untuk meningkatkan kinerja agar ke depan juga dapat meraih apresiasi serupa.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Kala Prabowo Perintahkan Mensesneg Kawal Penyerapan APBD

    Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk memeriksa penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah menimbulkan berbagai pertanyaan. 

    Untuk diketahui, Prabowo menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Selasa (11/11/2025), sebelum bertolak ke Australia. Salah satu materi pembahasan adalah percepatan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah jelang akhir tahun.

    Kendati membahas soal penyerapan anggaran, rapat khusus yang diselenggarakan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu tidak dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

    Padahal, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut Presiden sampai menunda penerbangannya selama dua jam untuk menggelar rapat tertutup itu. 

    “Presiden Prabowo Subianto menunda jadwal penerbangan selama dua jam untuk memimpin rapat khusus di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 11 November 2025,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), Selasa (11/11/2025). 

    Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun. 

    “Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini,” terangnya. 

    Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

    “Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat,” demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy. 

    Adapun rapat itu dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Tepatkah Penunjukkan Mensesneg?

    Ketidakhadiran Purbaya menjadi pertanyaan lantaran Menkeu adalah pejabat yang diberikan kekuasaan oleh Presiden, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, untuk mengelola fiskal. Hal ini menjadi amanat Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara. 

    Direktur dan Pendiri Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, penunjukkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Dia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

    Namun, Bhima menduga belakangan kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati itu. Hal itu tidak hanya terlihat dari peranan koordinator belanja pemerintah yang tidak diinstruksikan kepada Purbaya.  

    “Contohnya adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Soal serapan anggaran yang diserahkan ke Mensesneg juga menjadi pertanyaan, kenapa bukan Purbaya?,” ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (11/11/2025). 

    Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo untuk mengoordinasikan percepatan belanja pemerintah jelang akhir tahun mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik. 

    Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak serta-merta menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah. 

    Dalam konteks historis, lanjutnya, serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun menunjukkan kelemahan koordinasi antarlembaga dan perencanaan proyek. Oleh sebab itu, intervensi politik di level Presiden menjadi logis untuk mendorong pelaksanaan program yang stagnan.

    Kendati demikian, penugasan Mensesneg dinilai berisiko tumpang tindih dengan kewenangan Kemenkeu dan Bappenas. Risiko itu utamanya bisa terjadi apabila tidak disertai pembagian fungsi yang tegas antara koordinasi birokratis dan otoritas fiskal.

    “Keputusan ini menunjukkan pola kepemimpinan Prabowo yang berorientasi pada hasil dan kontrol sentral. Dengan menugaskan Mensesneg, Presiden memperluas lingkup koordinasi ke ranah administratif-implementatif untuk mengurangi bottleneck birokrasi yang kerap menghambat belanja pemerintah,” terang Rizal kepada Bisnis.

  • Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Mendagri: Tugas pembina pemerintah daerah punya kompleksitas tinggi 

    Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan tugas sebagai pembina pemerintah daerah bukanlah hal mudah, mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi.

    “Negara kita adalah salah satu yang paling kompleks di dunia. Kepulauan terbesar di dunia, dengan 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Belum lagi urusan DPRD, jadi ini cukup kompleks,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Tito mengatakan perbedaan karakter dan kapasitas antar daerah menyebabkan kualitas tata kelola pemerintahan juga bervariasi. Ada daerah yang sudah memiliki sistem pemerintahan yang baik, ada pula yang masih perlu banyak pembinaan.

    “Ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Tetapi, ini adalah tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan agar pemerintahan di daerah bisa berjalan secara optimal,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Mendagri, Tito menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Terlebih, keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah.

    “Satu daerah itu sangat menentukan keberhasilan Indonesia. Karena itu, pembinaan terhadap Pemda menjadi tugas penting Kemendagri,” tegasnya.

    Oleh karena itu, pembinaan, sinergi, dan pengawasan terhadap pemerintah daerah harus terus diperkuat agar seluruh wilayah mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

    Kerja keras Tito dalam membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mendapat pengakuan dalam bentuk penghargaan kategori Distinguished Leadership in Home Affairs dalam ajang bergengsi “Indonesia Kita Award”.

    Penghargaan yang diberikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan itu, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Ajang “Indonesia Kita Award” merupakan bentuk penghargaan bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa.

    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat Lex Specialis (peraturan khusus) untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan pangan nasional hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

    Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa, mengatakan draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.

    Rizal menjelaskan Perpres tersebut disusun paralel dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek strategis ini berjalan cepat dan terukur di seluruh Indonesia.

    “Kami secara paralel ini bekerja. Ini selain SKB Tiga Menteri, kami juga lagi ngejar draf untuk Perpresnya. Nah Perpresnya nanti ini sebagai dasar untuk percepatan. Jadi ini Perpresnya Lex Specialis istilahnya, karena harus diminta secepatnya dibangun,” kata Rizal.

    Pemerintah menargetkan sebagian besar gudang dapat beroperasi sebelum panen raya 2026, sehingga hasil gabah dan jagung dari petani dapat langsung terserap tanpa kendala penyimpanan di lapangan.

    Dikatakan langkah itu menjadi respons atas peningkatan produksi pertanian nasional yang dilaporkan Kementerian Pertanian, di mana kapasitas gudang Bulog saat ini masih terbatas dan perlu segera ditingkatkan.

    Apalagi Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras secara nasional mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.

    Rizal menegaskan pembangunan akan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan faktor cuaca dan kondisi geografis, terutama di wilayah 3T yang memerlukan logistik tambahan dan tantangan medan berat.

    Pembangunan gudang juga diarahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar fasilitas baru difokuskan pada kabupaten dan kota yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan pangan memadai.

    Bulog turut memprioritaskan daerah kepulauan seperti Nias Selatan dan Morotai yang rawan terisolasi saat musim barat, sehingga gudang berfungsi vital menjaga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.

    Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

    Setiap gudang memiliki kapasitas bervariasi antara 1.000 hingga 7.000 ton, tergantung potensi lumbung pangan daerahnya, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun.

    Zulhas menambahkan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Bakal Bangun 100 Gudang Bulog, Tampung Hasil Panen Petani

    Bulog Bakal Bangun 100 Gudang Bulog, Tampung Hasil Panen Petani

    Liputan6.com, Jakarta Perum Bulog segera bisa membangun 100 gudang untuk menampung hasil panen padi maupun jagung. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan bersama (SKB).

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, langkah ini menjadi jawaban terhadap keresahan petani. Utamanya, kekhawatiran atas lokasi penampungan hasil panen.

    “Ini merupakan jawaban dari keluhan petani. Keluhan masyarakat akan percepatan penyerapan gabah, gabah beras atau jagung dari petani sehingga tidak ada hambatan lagi,” kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Informasi, SKB itu mengatur tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. SKB ini sekaligus memandatkan pembangunan 100 gudang penyimpanan. Sekitar Rp 5 triliun anggaran negara dialokasikan untuk membangun gudang itu.

    SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Heru Pambudi. Penandatanganan SKB disaksikan langsung Menko Pangan, Zulkifli Hasan.

    “Nah sekarang akan dibangun secepat-cepatnya 100 gudang. Jadi intinya ini adalah jawaban dari keluhan para petani,” tandas Zulkifli.

     

  • Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah serta menjadi solusi konkret atas keluhan petani terkait keterbatasan fasilitas penyimpanan.

    “Hari ini kita akan menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok,” kata Zulhas sela-sela menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Jakarta, Selasa.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun. Pembangunan dilakukan secara bertahap untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

    Dijelaskan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Tahapan tersebut kini tengah diurus secara paralel agar proses penugasan dapat berjalan sesuai aturan tanpa menghambat pelaksanaan program strategis di lapangan. Mekanisme itu juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi percepatan pembangunan infrastruktur pangan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

    “Oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” tuturnya.

    Dengan dukungan kebijakan yang jelas dan respons cepat dari pemerintah, pembangunan 100 gudang itu diharapkan mampu memperlancar rantai pasok, meningkatkan daya serap hasil panen, dan menyejahterakan petani di seluruh Indonesia.

    “Karena nanti tahun depan akan lebih banyak lagi produksi kita, belum lahan baru, irigasi, bibit unggul, belum sekarang pupuk dapat diskon 20 persen. Jadi ini persiapan, kemarin (gudang Bulog) kurang, belum cukup sih, (pembangunan) 100 gudang Bulog ini minimal bertahap,” kata Zulhas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Pangan: Mentan Amran berkinerja terbaik sesuai indikator

    Menko Pangan: Mentan Amran berkinerja terbaik sesuai indikator

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman atas capaian kinerja yang dinilai terbaik berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia.

    Dalam hasil survei, Mentan Amran mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi di antara seluruh pejabat tinggi negara, yakni sebesar 84,9 persen.

    “Selamat Pak Mentan rankingnya nomor satu. Karena yang diukur kinerja bukan pencitraan. Pokoknya Mentan nomor satu, nah ini timnya Menteri Koordinator Bidang Pangan,” kata Zulhas di sela-sela menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) percepatan pembangunan gudang Bulog di Jakarta, Selasa.

    Adapun Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) itu dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, dan perwakilan Menteri Keuangan.

    Zulhas menilai, kepemimpinan Mentan Amran yang tegas, cepat tanggap, dan berpihak pada petani menjadi faktor utama tingginya tingkat kepuasan publik.

    “Saya senang kinerjanya Mentan paling bagus sekarang. Berarti kan pangan sukses alhamdulillah ya. Saya senang, ini kan (Mentan) leader-nya tim Kemenko Pangan,” ucapnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Zulhas mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pangan Indonesia berada di jalur yang tepat. Menurutnya, hasil survei itu menjadi bukti bahwa kerja nyata Kementerian Pertanian (Kementan) benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.

    “Tim pangan ini luar biasa, terutama timnya Pak Mentan. Produksi kita diproyeksikan 34,77 juta ton (gabah setara beras), bahkan Bulog mengeluhkan gudangnya kurang. Karena itu, kita langsung respon cepat, kita akan bangun 100 gudang baru agar petani yang sedang semangat menanam padi dan jagung tidak kecewa karena hasilnya tidak terserap,” terang Zulhas.

    Ia menambahkan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan gudang baru yang akan tersebar di berbagai daerah sentra produksi. Langkah ini sekaligus menjadi upaya strategis menjaga stabilitas pasokan pangan dan harga di tingkat petani.

    “Tahun depan produksi akan meningkat lagi karena baru mulai masuk irigasi dan bibit unggul. Sekarang pupuk juga dapat diskon 20 persen. Jadi ini semua persiapan yang kita jalankan bertahap,” jelasnya.

    Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dipimpin Prof. Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati peringkat pertama tingkat kepuasan publik dengan skor 84,9 persen.

    Survei tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pejabat tinggi negara setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung manfaat kebijakan Kementerian Pertanian.

    “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” katanya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas: Pembangunan 100 gudang Bulog perkuat penyerapan padi

    Zulhas: Pembangunan 100 gudang Bulog perkuat penyerapan padi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pembangunan 100 gudang Perum Bulog sebagai komitmen pemerintah memperkuat penyerapan hasil panen padi dan jagung petani di seluruh Indonesia.

    “Dengan respons cepat pemerintah, maka akan dibangun segera 100 gudang-gudang yang tersebar nanti di sentra-sentra produksi badi dan gabah yang kemarin sulit atau terkendala karena tidak punya gudang,” kata Zulhas saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan itu usai menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, dan Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

    “Hari ini kita menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok, soal pangan tidak ada tawar-menawar,” ujar Zulhas.

    Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

    “Ini kerja keras tim, terutama Pak Mentan (Menteri Pertanian), itu produksi kita luar biasa, dari 30 juta ton menurut BPS menjadi 34,77 juta ton berarti kenaikannya 13 persen. Nah, tentu pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung,” tegasnya.

    Ia menuturkan pula bahwa tidak boleh masyarakat dan petani dirugikan karena ketidakmampuan penyerapan gabah maupun jagung milik petani dalam negeri.

    “Karena dulu gudang Bulog itu bukan bertambah tapi berkurang, oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” bebernya.

    Adapun pembangunan gudang tersebut akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

    “Ini jawaban terhadap kebutuhan petani padi dan gabah,” kata Zulhas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards

    Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards

    Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meraih penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs dalam ajang Indonesia Kita Awards berkat keberhasilannya menjaga stabilitas nasional melalui sinergi pemerintahan pusat dan daerah.
    Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Garuda TV Fahmi Muhamad Anwari kepada Tito di Yudistira Grand Ballroom Patra Jasa Office Tower, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Ajang tersebut digelar dalam rangka memberikan apresiasi kepada individu maupun lembaga yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa di berbagai bidang, mulai dari kebijakan publik, korporasi, hingga profesional lintas sektor.
    Dalam sambutannya, Tito mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut. Ia menyadari bahwa tantangan dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah tidaklah mudah, mengingat Indonesia merupakan negara besar dan kompleks.
    Selain menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki 38 provinsi yang perlu dikelola secara optimal.
    “Ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Tapi, ya ini salah satu tugas kami, Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pembinaan dan agar pemerintahan di daerah bisa berjalan (secara optimal),” ujar Tito dalam keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).
    Ia menegaskan bahwa peran pemerintah daerah (pemda) sangat krusial bagi bangsa. Keberadaannya merupakan penentu keberhasilan Indonesia di masa depan.
    Oleh karena itu, Tito menyampaikan terima kasih kepada Garuda TV atas inisiatifnya dalam menggelar ajang
    Indonesia Kita Awards
    .
    Menurutnya, gelaran yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional itu menjadi momentum tepat bagi daerah untuk melakukan perubahan positif.
    Tito menilai, upaya tersebut sejalan dengan semangat para pahlawan dalam berkontribusi bagi bangsa.
    Ia pun mendorong agar
    sinergi
    pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan untuk mewujudkan Indonesia Maju demi masyarakat yang lebih sejahtera.
    “Penghargaan ini akan memberikan motivasi, mendorong semangat. Mereka akan lebih bersemangat untuk membangun daerah masing-masing dan juga kepada yang lain, tokoh-tokoh dari pemerintah pusat, swasta, semuanya akan bangkit,” ucap Tito.
    Ia berharap, pemda akan lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan sekaligus mengimbau agar daerah tidak melakukan kerja-kerja seperti biasa (
    business as usual
    ). Dengan demikian, perubahan positif dapat dirasakan oleh masyarakat.
    “Kuncinya itu optimistis dan kita harus kreatif, inovatif. Setiap warga negara Indonesia semua harus memberikan kontribusi yang positif ke negara, untuk itu jangan berhenti untuk belajar, bekerja,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs di Ajang Indonesia Kita Awards

    Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs di Ajang Indonesia Kita Awards

    Ia menambahkan, peran pemerintah daerah (Pemda) sangat krusial bagi bangsa. Keberadaannya sangat menentukan keberhasilan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada Garuda TV atas inisiasinya dalam menggelar ajang tersebut.

    Menurutnya, gelaran yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional itu menjadi momentum tepat bagi daerah untuk melakukan perubahan positif. Mendagri menilai, upaya tersebut sejalan dengan semangat para pahlawan dalam berkontribusi bagi bangsa. Ia mendorong agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan guna mewujudkan Indonesia Maju. Dengan langkah itu, masyarakat akan lebih sejahtera.

    “Penghargaan ini akan memberikan motivasi, mendorong semangat. Mereka akan lebih bersemangat untuk membangun daerah masing-masing dan juga kepada yang lain, tokoh-tokoh dari pemerintah pusat, swasta, semuanya akan bangkit,” imbuhnya.

    Mendagri berharap, Pemda akan lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ia mewanti-wanti agar daerah tidak melakukan kerja-kerja seperti biasa (business as usual). Dengan demikian, perubahan positif dapat dirasakan oleh masyarakat.

    “Kuncinya itu optimis dan kita harus kreatif, inovatif. Setiap warga negara Indonesia semua harus memberikan kontribusi yang positif ke negara, untuk itu jangan berhenti untuk belajar, bekerja,” tandasnya.