Tag: Tito Karnavian

  • Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    Jerry Massie Yakin Jokowi Jadi Matahari Kembar, Ini Tesisnya

    GELORA.CO – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Public and Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai bahwa tudingan bahwa ada matahari kembar di Republik Indonesia benar adanya.

    “Saya kira tudingan ada marahari kembar ada benarnya,” kata Jerry kepada Holopis.com, Rabu (23/4/2025).

    Hal ini disampaikan setelah dirinya melakukan pengamanan yang cukup mendalam terhadap bagaimana sepak terjang Jokowi pasca dinyatakan lengser dari jabatannya sebagai Presiden ke 7 Indonesia yang kemudian digantikan oleh Presiden ke 8 Prabowo Subianto.

    Bahkan ruang gerak Jokowi termasuk yang umum di dalam pemberitaan pun tetap dipantau oleh Jerry Massie, sehingga muncul kesimpulan dirinya bahwa Jokowi masih ingin menjadi matahari.

    “Kalau kita belajar filsafat atau philo sophia yang berarti cinta akan kebenaran gerak-gerik Jokowi, orang awam pun bisa baca,” ujarnya.

    Sejumlah tesis yang ia dapat gunakan sebagai argumentasi mengapa Jokowi dianggapnya sebagai matahari yang ingin tetap bersinar sekalipun sudah ada Prabowo sebagai Presiden, salah satunya adalah kunjugan sejumlah menteri bekas kepemimpinannya dahulu. Beberapa di antaranya adalah Bahlil Lahadalia hingga Sakti Wahyu Trenggono. Mereka dianggap publik sebagai orang titipan Jokowi di Kabinet Merah Putih kepemimpinan Prabowo Subianto.

    “Contoh premis pertama, sejumlah menteri berkunjung ke Jokowi di antaranya Menteri KKP Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri ESDM Bahlil Lahaladia dan sejumlah menterinya Jokowi di kabinet Prabowo,” terang Jerry.

    Bahkan yang paling kentara adalah ketika ada menteri titipan Jokowi menyebut bahwa mereka telah menghadap bos saat berada di kediaman pribadi Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat, 11 April 2025. Sebut saja mereka antara lain ; Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Wihaji, Budi Arie Setiadi, Sri Mulyani Indrawati, Pratikno, Sakti Wahyu Trenggono, dan Budi Gunadi Sadikin yang diklaim dalam rangka silaturrahmi Hari Raya Idulfitri 1446 H / 2025.

    Terlebih kunjungan mereka dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja untuk melakukan lawatan ke luar negeri antara tanggal 9 – 15 April 2025 lalu.

    “Premis kedua, Wahyu Trenggono dan Budi Sadikin memanggil Jokowi ‘Bos’. Itu berarti mereka dalam kendali Jokowi,” sambungnya.

    Menurut Jerry, bukti bahwa sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju tersebut menunjukkan bahwa mereka memang jelas masih tunduk pada Jokowi. Sementara mereka pun cukup banyak berada di kabinet Merah Putih.

    “Tak ada yang bisa mengabdi pada dua tuannya. Saya kira mereka bermain dua kaki. Orang-orang pilhan Jokowi di kabinet Prabowo paling sekitar 60-70 persen lebih condong ke Jokowi ketimbang Prabowo,” tukasnya.

    Selanjutnya adalah premis ketiga yang disampaikan Jerry, bahwa Jokowi yang sudah pensiun sebagai pejabat negara seharusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat-rapat khusus dan melakukan pencitraan yang sangat masif sehingga menempatkan khusus wartawan untuk meliput setiap ruang gerak ayah kandung Gibran Rakabuming Raka itu.

    “Jokowi sudah retired alias pensiun harusnya tak banyak melibatkan diri dengan rapat segala dan gencar melakukan pencitraan di kediamannya dia,” lanjut Jerry.

    Di sisi lain, kunjungan sejumlah peserta didik Sespimmen Polri pada hari Kamis, 17 April 2025 juga ikut menjadi sorotan Jerry Massie. Menurutnya, kedatangan mereka ke rumah Jokowi justru tidak inline dengan pendidikan yang mereka tempuh. Terlebih kunjungan sejumlah perwira Polri tersebut jelas tampak mengenakan seragam kedinasan.

    “Contoh pertemua sejumlah Perwira menengah Sespim Mabes Polri ke kediamannya dia. Ini aneh. Lebih baik para calon Sespim ini sowan ke sejumlah mantan Kapolri seperti Tito Karnavian, Da’i Bachtiar, Sutarman, Idam Aziz, Badrodin Haiti dan lainya. Mereka lebih kompeten menjawab soal seluk-beluk Polri,” tuturnya.

    Jokowi Narsistik

    Oleh sebab itu, Jerry Massie pun menyebut bahwa Jokowi adalah sosok bekas pejabat yang terlalu narsistik. Ia merasa bahwa Jokowi masih ingin selalu tampak terlihat ke publik pasca menjabat sebagai Presiden selama 2 (dua) periode.

    “Jokowi manusia narsis setiap saat setiap waktu wawancara bersama wartawan dan membuka rumahnya bagi warga. Pertanyaan saya apa tujuannya? Selain itu Jokowi kerap menggangu dan memecah konsentrasi Prabowo dalam mengurus bangsa,” kata Jerry.

    Memahami konteks jiwa narsistik Jokowi yang dinilainya cukup mengganggu instabilitas nasional, Jerry pun menyarankan agar bekas Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu belajar kepada seniornya, sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih pandai menempatkan diri pasca purna tugas sebagai Presiden.

    “Jokowi harus belajar pada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono nanti kalau diminta Presiden Prabowo tukar pikiran atau dialog baru beliau muncul ke publik. Seperti beberapa waktu lalu. Jadi SBY banyak memberikan saran dan sumbangsih pemikiran pada Prabowo soal tarif dagang Trump yang tembus 47 persen,” tuturnya.

    Jika pun Jokowi tidak ingin disebut sebagai Matahari Kembar, Jerry pun menyarankan agar ayah kandung Kaesang Pangarep tersebut benar-benar memahami posisi diri dan tidak terlalu narsistik.

    “Kalau Jokowi tak mau disebut matahari kembar, maka dia harus menghentikan kegiatan setiap hari di sosmed dan juga pencitraannya dan wawancara di media-media, bahkan mengundang para menteri Prabowo ke kediamannya,” pungkasnya.

    Jokowi Bantah Jadi Matahari Kembar

    Terkait dengan tudingan bahwa Jokowi menjadi matahari kembar, suami Iriana tersebut menegaskan, bahwa tidak ada istilah matahari kembar dalam kepemimpinan nasional. Menurutnya, hanya ada satu pemimpin, yakni presiden terpilih Prabowo Subianto yang saat ini tengah menjabat.

    “Mengenai matahari kembar, enggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah itu jelas,” kata Jokowi saat ditemui awak media di kediamannya, Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (21/4/2025).

    Jokowi menegaskan bahwa kedatangan para menteri ke kediamannya hanyalah bentuk silaturahmi semata dalam rangka Halal Bihalal hari Raya Idulfitri 1446 H. Bahkan ia juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak mengandung muatan politik.

    “Silaturahmi di hari Lebaran itu hal yang baik. Apa yang salah dengan bersilaturahmi? Kepada siapa pun boleh,” tuturnya.

    Saat ditanya apakah dalam pertemuan tersebut para pejabat meminta saran atau masukan, Jokowi menjawab bahwa kunjungan mereka murni untuk menjalin silaturahmi. Termasuk juga sebutan mantan bos dan bos yang sempat diucapkan oleh Sakti Wahyu Trenggono usai kunjungan ke Solo.

    “Mereka hanya menyebut saya mantan bos, karena dahulunya memang saya presiden mereka. Jadi ini silaturahmi biasa, dan itu sangat baik,” tambahnya.

    Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.

  • Kualitas Beras Lokal Lebih Rendah dari Impor, Bulog Minta Bantuan Menteri Tito

    Kualitas Beras Lokal Lebih Rendah dari Impor, Bulog Minta Bantuan Menteri Tito

    PIKIRAN RAKYAT – Perum Bulog mencatat rekor baru dalam penyerapan beras domestik tahun 2025. Namun, di tengah keberhasilan itu, perusahaan pelat merah ini menghadapi tantangan terkait perbedaan kualitas beras lokal dibandingkan beras impor yang sebelumnya umum digunakan.

    Untuk itu, Bulog meminta dukungan dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, agar pemerintah daerah turut aktif menyosialisasikan perubahan ini kepada masyarakat.

    Rekor Pengadaan Beras Domestik

    Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Epi Sulandari menjelaskan bahwa penyerapan beras sepanjang Maret 2025 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Bulog.

    Sampai akhir Maret 2025, pengadaan beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah mencapai 725 ribu ton. Angka itu terus meningkat hingga mencapai 1,27 juta ton pada 20 April 2025.

    “Ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Epi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin 21 April 2025.

    Sebagian besar dari beras yang diserap tersebut berasal langsung dari petani dalam bentuk gabah kering panen (GKP). Jika dikonversikan, sekitar 53 persen dari total volume pengadaan telah menjadi beras siap distribusi.

    Dengan capaian tersebut, stok CBP yang saat ini dikelola Bulog mencapai 2.775.389 ton. Di luar itu, Bulog juga memiliki stok beras komersial sebanyak 40.628 ton. Totalnya, lebih dari 2,8 juta ton beras sudah tersebar di berbagai gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia.

    Perbedaan Kualitas Beras: Lokal vs Impor

    Di balik keberhasilan pengadaan, Epi mengingatkan bahwa kualitas beras lokal berbeda dengan beras impor yang sebelumnya biasa disalurkan Bulog, terutama untuk program bantuan pangan dan stabilisasi harga melalui program SPHP.

    “Yang sebelumnya kita menggunakan stok eks impor dengan broken 5%. Sementara untuk pengadaan CBP dari dalam negeri kita menggunakan broken 25%,” ujarnya.

    Kadar patahan (broken) beras menjadi penanda kualitas yang cukup mencolok. Beras dengan patahan 5% cenderung lebih utuh dan penampilannya seragam, sebagaimana yang umum ditemukan dalam beras impor.

    Sementara beras lokal, terutama hasil penggilingan dari GKP yang diserap langsung dari petani, memiliki kadar patahan lebih tinggi, yakni mencapai 25%.

    Epi mengakui bahwa perbedaan ini mungkin akan memicu kebingungan di kalangan penerima bantuan atau masyarakat umum. Oleh karena itu, ia secara khusus meminta peran aktif pemerintah daerah.

    “Mohon bantuan kepada Bapak Mendagri dan Bapak/Ibu Gubernur dan Walikota, untuk mensosialisasikan atas perbedaan kualitas stok CBP,” ucapnya.

    Penugasan Resmi Berdasarkan Inpres

    Bulog tidak serta-merta beralih ke beras lokal tanpa dasar. Perubahan strategi ini dilandasi oleh penugasan resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), yang mengamanatkan penyerapan hingga 3 juta ton gabah dan beras dari dalam negeri sepanjang 2025.

    Penugasan tersebut diperkuat oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah dan beras dalam negeri. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mengutamakan hasil produksi petani lokal.

    Antisipasi Persepsi Masyarakat

    Meskipun beras lokal memiliki kadar patahan yang lebih tinggi, Epi memastikan bahwa kualitas dan nilai gizinya tetap memenuhi standar konsumsi. Namun, secara visual, beras lokal memang terlihat kurang menarik dibandingkan beras impor.

    Bulog berharap dukungan pemerintah daerah dapat meredam persepsi negatif dan mendorong pemahaman bahwa perbedaan tampilan tidak berarti penurunan mutu. Sosialisasi yang masif dinilai penting agar distribusi bantuan dan program stabilisasi harga berjalan lancar tanpa gangguan dari persepsi konsumen.

    Dengan stok yang melimpah dan dukungan kebijakan nasional, langkah Bulog menyerap produksi dalam negeri sekaligus memperkuat cadangan beras nasional diharapkan dapat menjaga stabilitas pangan di tengah tantangan inflasi dan gejolak cuaca yang kian tak menentu.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Subianto Telepon Cak Imin, Minta Menteri-menterinya Rapatkan Barisan: Respons Isu Matahari Kembar?

    Prabowo Subianto Telepon Cak Imin, Minta Menteri-menterinya Rapatkan Barisan: Respons Isu Matahari Kembar?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menghubungi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan meminta para menterinya untuk merapatkan barisan di tengah isu hangat yang beredar terkait arah loyalitas Kabinet Merah Putih.

    Permintaan ini disampaikan dalam sambungan telepon yang berlangsung saat acara halalbihalal di rumah dinas Cak Imin, Minggu malam, 20 April 2025.

    Prabowo Telepon Cak Imin: Instruksi Rapatkan Barisan

    Cak Imin mengungkap bahwa Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus mengingatkan pentingnya soliditas antarkabinet dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Tadi Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” ujar Cak Imin kepada awak media, Minggu 20 April 2025.

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo sebenarnya diundang untuk hadir secara langsung dalam acara tersebut. Namun, melalui telepon, Prabowo tetap menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan halalbihalal sebagai bentuk penguatan kebersamaan.

    Halalbihalal Kabinet: Bahas Isu Umum dan Kerja Kolektif

    Dalam pertemuan informal itu, sejumlah menteri hadir untuk mempererat koordinasi, meski Cak Imin menegaskan bahwa pembicaraan hanya berkutat pada isu-isu umum.

    “Umum semua ya. Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang dapat meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” ujarnya.

    Beberapa tokoh penting yang terlihat hadir di antaranya:

    Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya Menteri PAN-RB Rini Widyantini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Menteri Sosial Saifullah Yusuf Isu Matahari Kembar dan Kunjungan Menteri ke Rumah Jokowi

    Dalam waktu hampir bersamaan, muncul sorotan publik mengenai kunjungan sejumlah menteri ke rumah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo selama masa Lebaran. Fenomena ini memicu isu “matahari kembar”, seolah mengisyaratkan adanya dua pusat kekuasaan dalam pemerintahan saat ini.

    Beberapa menteri yang diketahui hadir di Solo antara lain:

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Menko Pangan Zulkifli Hasan Menteri Kependudukan Wihaji Menko PMK Pratikno Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Menteri Keuangan Sri Mulyani Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koperasi Budi Arie Wakil Mendagri Bima Arya

    Kunjungan ini dinilai sebagian pihak sebagai manuver politik, terlebih dilakukan di tengah transisi dan konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Wapres Ma’ruf Amin: Jangan Curigaan, Ini Silaturahmi

    Menanggapi isu tersebut, Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, mengimbau agar publik tidak berspekulasi terlalu jauh. Dia menilai kunjungan tersebut sebagai bagian dari silaturahmi biasa antara pejabat dan mantan presiden.

    “Saya kira itu bagian dari yang harus diartikan sebagai silaturahmi dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, dan dengan yang lain-lain,” ujar Ma’ruf Amin di rumah dinas Cak Imin, Minggu malam.

    Ma’ruf juga mengingatkan bahwa selama niat para pejabat tulus, tidak ada yang perlu dicemaskan dari segi loyalitas terhadap Presiden saat ini.

    “Ya, kalau hatinya bersih semua, tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dahulu,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ditelepon Presiden Prabowo saat Gelar Halalbihalal, Cak Imin: Minta Menteri Rapatkan Barisan

    Ditelepon Presiden Prabowo saat Gelar Halalbihalal, Cak Imin: Minta Menteri Rapatkan Barisan

    loading…

    Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar memberikan keterangan kepada media saat menggelar acara Halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara halalbihalal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam. Menurutnya, presiden menitipkan pesan agar menteri Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin usai halalbihalal.

    Dalam acara yang turut dihadiri sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih itu, Cak Imin mengaku, pembicaraan dalam acara halalbihalal bersifat umum. Ia menerangkan, acara itu juga ditujukan untuk meningkatkan kerja sama antarmenteri.

    “Intinya dengan halalbihalal ini para menteri yang datang meningkatkan pola kerja bersama yang hadir di antara anggota Kabinet Merah Putih ini,” ujarnya.

    Seperti diketahui, dalam acara itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Terlihat, Dasco duduk semeja dengan Cak Imin dan mantan Menaker yang juga menduduki jabatan anggota Komisi VI DPR Ida Fahziyah dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Terlihat pula Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin bersama sang istri Wury Estu Handayani; Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif dan Pemuda Raffi Ahmad, Mendagri Tito Karnavian hingga Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Hadir pula sejumlah elite partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus seperti elite Partai Demokrat Renanda Bachtar, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno, hingga Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo.

    (abd)

  • Prabowo Telepon Minta Semua Menteri Terus Rapatkan Barisan

    Prabowo Telepon Minta Semua Menteri Terus Rapatkan Barisan

    Jakarta

    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap sempat ditelepon Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin mengatakan Prabowo mengucapkan halal bihalal dan meminta semua menteri untuk merapatkan barisan.

    “Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama Menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).

    Cak Imin menerangkan Prabowo diundang ikut acara halal bihalal di kediamannya. Namun, kata Cak Imin, Prabowo berhalangan hadir.

    “Cuma mengucapkan selamat acara malam hari ini. Iya. Beliau (Prabowo) tidak bisa hadir,” tuturnya.

    Acara halal bihalal itu digelar di kediaman Cak Imin di Widya Chandra, Jakarta Selatan. Wakil Presiden periode 2019-2024 Ma’ruf Amin terlihat hadir di lokasi.

    Terlihat Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga hadir di lokasi. Ada juga Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Politisi Gerindra Ahmad Dhani dan Mulan Jameela di lokasi.

    (whn/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pesan Ma'ruf Amin ke Menteri Prabowo: Situasi Tidak Baik-baik Saja
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 April 2025

    Pesan Ma'ruf Amin ke Menteri Prabowo: Situasi Tidak Baik-baik Saja Nasional 20 April 2025

    Pesan Maruf Amin ke Menteri Prabowo: Situasi Tidak Baik-baik Saja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) ke-13
    Ma’ruf Amin
    memberi wejangan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju bahwa situasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
    Hal tersebut disampaikan Ma’ruf usai menghadiri acara halal bihalal di rumah Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Minggu (20/4/2025) malam.
    “Saya kira kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja,” ujar Ma’ruf.
    Oleh karena itu, ia berpesan agar para menteri bekerja keras dan mengambil keputusan-keputusan terbaik.
    Ma’ruf juga berharap agar anak buah Presiden Prabowo Subianto itu memahami prioritas.
    “Karena itu harus bekerja keras, harus bersatu, harus mengambil langkah-langkah yang terbaik. Lebih mengutamakan mana yang diprioritaskan terdahulu. Saya kira gitu,” kata Ma’ruf.
    Selain itu, Ma’ruf juga mengomentari isu matahari kembar yang muncul setelah menteri-
    menteri Prabowo
    bertamu ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
    Menurut dia, pertemuan itu adalah hal wajar di tengah suasana Idul Fitri.
    Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu pun berpesan agar pertemuan itu tidak dispekulasikan lebih jauh.
    “Ya kalau hatinya bersih semua tidak ada ancaman (buat Prabowo). Hatinya dibersihkan dulu,” ujar Ma’ruf.
    Selain tuan rumah acara halalbihalal ini dihadiri oleh menteri dan pejabat Kabinet Indonesia Maju, antara lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
    Kemudian, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, hingga Utusan Presiden Raffi Ahmad.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pilkada di 24 Daerah, Tasikmalaya Hari Ini 19 April 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah melalui serangkaian sengketa hasil pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga penjaga konstitusi tersebut memutuskan untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah yang tersebar di berbagai penjuru Tanah Air.

    Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai temuan pelanggaran dan kecurangan yang dinilai dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah menyusun jadwal simulasi PSU berdasarkan tenggat waktu yang ditetapkan oleh MK, dengan pembagian pelaksanaan dalam beberapa klaster waktu yang berbeda.

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi hari krusial bagi salah satu daerah, yaitu Kabupaten Tasikmalaya, yang dijadwalkan menggelar PSU seluruh wilayah.

    Berikut ini jadwal lengkap PSU di 24 daerah tersebut, implikasi hukum dan politiknya, serta persiapan yang dilakukan oleh KPU dan pemerintah daerah terkait.

    Pembagian Klaster Waktu PSU

    Menindaklanjuti putusan MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bergerak cepat untuk menyusun jadwal pelaksanaan PSU di 24 daerah yang diperintahkan.

    Mengingat tenggat waktu yang berbeda-beda yang diberikan oleh MK untuk setiap kasus, KPU menerapkan strategi pembagian pelaksanaan PSU dalam beberapa klaster waktu.

    Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses PSU dapat diselenggarakan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dan tidak mengganggu tahapan pilkada di daerah lain yang tidak mengalami sengketa.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengumumkan secara resmi daftar 24 daerah yang akan menggelar PSU, yang terdiri dari 1 provinsi, 20 kabupaten, dan 3 kota.

    Pembagian jadwal PSU berdasarkan tenggat waktu dari putusan MK adalah sebagai berikut:

    Tenggat Waktu 30 Hari (Batas Akhir 22 Maret 2025)

    Klaster pertama ini meliputi daerah-daerah yang mendapatkan tenggat waktu paling singkat dari MK, yaitu 30 hari sejak putusan dibacakan. Daerah-daerah yang termasuk dalam klaster ini dan melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Barito Utara

    Kabupaten Magetan

    Kabupaten Bangka Barat

    Kabupaten Siak Selain itu, Kabupaten Puncak Jaya juga masuk dalam klaster ini dengan agenda rekapitulasi ulang hasil suara.

    Tenggat Waktu 45 Hari (Batas Akhir 5 April 2025)

    Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan di TPS 5 Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Minggu (1/12/2024).* Herlan Heryadie/PR

    Klaster kedua memiliki waktu persiapan yang sedikit lebih panjang, yaitu 45 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Bengkulu Selatan

    Sementara itu, daerah-daerah yang melaksanakan PSU sebagian wilayah adalah:

    Kabupaten Buru

    Kota Sabang

    Kabupaten Kepulauan Talaud

    Kabupaten Banggai

    Kabupaten Bungo

    Kabupaten Pulau Taliabu

    Tenggat Waktu 60 Hari (Batas Akhir 19 April 2025)

    Klaster ketiga memiliki waktu persiapan 60 hari, dan hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi tanggal penting bagi daerah-daerah dalam klaster ini yang melaksanakan PSU seluruh wilayah:

    Kota Banjarbaru

    Kabupaten Pasaman

    Kabupaten Tasikmalaya

    Kabupaten Empat Lawang

    Kabupaten Serang

    Kabupaten Kutai Kartanegara

    Kabupaten Gorontalo Utara

    Kabupaten Parigi Moutong

    Tenggat Waktu 90 Hari (Batas Akhir 25 Mei 2025)

    Klaster keempat memiliki waktu persiapan yang lebih lama, yaitu 90 hari. Daerah-daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Mahakam Ulu

    Kabupaten Pesawaran

    Kota Palopo

    Tenggat Waktu 180 Hari (Batas Akhir 6 Agustus 2025)

    Klaster terakhir memiliki waktu persiapan paling lama, yaitu 180 hari. Daerah yang menggelar PSU seluruh wilayah dalam klaster ini adalah:

    Kabupaten Boven Digoel

    Provinsi Papua (PSU seluruh provinsi menunjukkan skala pelanggaran yang sangat signifikan)

    Menjelang pelaksanaan PSU, KPU di tingkat daerah yang bersangkutan melakukan berbagai persiapan teknis dan logistik.

    Hal ini meliputi pemutakhiran data pemilih, pencetakan surat suara baru, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), serta pelatihan kembali bagi petugas penyelenggara pemilu di tingkat TPS.

    KPU juga harus memastikan bahwa seluruh tahapan PSU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

    Pemungutan suara ulang dan lanjutan akan digelar di Cimahi.

    Pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya

    Hari ini, Sabtu, 19 April 2025, menjadi perhatian khusus karena Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klaster PSU dengan tenggat waktu 60 hari dan melaksanakan PSU seluruh wilayah.

    Pelaksanaan PSU di Tasikmalaya akan menjadi barometer bagi daerah-daerah lain yang juga akan menggelar PSU dalam waktu dekat.

    Kesiapan KPU Kabupaten Tasikmalaya, partisipasi aktif dari masyarakat, serta pengamanan dari aparat keamanan akan menjadi faktor penentu keberhasilan PSU di daerah ini.

    Hasil PSU di Tasikmalaya juga akan memberikan gambaran mengenai dinamika politik pasca putusan MK dan preferensi pemilih setelah adanya temuan pelanggaran pada pemilihan sebelumnya.

    Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia.

    PSU menjadi momentum koreksi terhadap proses pemilihan yang dinilai cacat hukum, dengan tujuan untuk mengembalikan legitimasi hasil pemilihan dan memastikan kedaulatan rakyat benar-benar terwujud.

    Dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, diharapkan seluruh proses PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepala daerah yang benar-benar mendapatkan mandat yang sah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tito Sebut 2 Penjabat Gubernur Bakal Dilantik Prabowo Setelah Pulang dari Luar Negeri

    Tito Sebut 2 Penjabat Gubernur Bakal Dilantik Prabowo Setelah Pulang dari Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pelantikan Pejabat Gubernur Bangka Belitung dan Papua Pegunungan akan segera dilakukan setelah pejabat terpilih kembali dari luar negeri.

    Keduanya sebelumnya sempat digugat, tetapi gugatan tersebut ditolak karena proses pengangkatan telah melalui mekanisme resmi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi masing-masing.

    “Bangka Belitung dan Papua Pegunungan ya, yang dulu sempat digugat dan kemudian ditolak gugatannya karena diproses. Sudah diajukan oleh KPUD kemudian DPRD provinsi masing-masing, Babel dan Papua Pegunungan, dan hari ini disiapkan untuk pelantikan setelah beliau kembali dari luar negeri,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (17/4/2025).

    Terkait pelantikan kepala daerah lainnya, Tito menegaskan bahwa pelantikan bupati dan wali kota tetap dilakukan oleh gubernur masing-masing. Dia menambahkan bahwa pelantikan serentak hanya dilakukan sekali, yakni pada 20 Februari 2025 silam.

     “Enggak, bupati wali kota oleh gubernur masing-masing. Jadi pelantikan serentak hanya sekali ya, yang tanggal 20 Februari,” jelasnya.

    Retreat Gelombang Kedua dan PSU Papua 

    Menanggapi persiapan retreat gelombang kedua bagi kepala daerah, Tito mengatakan pihaknya telah menyusun skenario pelaksanaan dan akan menyesuaikannya dengan kehadiran dua penjabat gubernur yang baru tersebut.

    “Nanti ini akan ditambah yang dua ini, jadi sudah kita buat skenario, nanti kita tambah yang dua ini. Nanti kita sampaikan,” ucapnya.

    Namun, Tito belum merinci lokasi pelaksanaan retreat dan menyebut masih ada beberapa skenario yang sedang dipertimbangkan.

    “Nanti akan ada beberapa skenario,” katanya.

    Sementara itu, terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada, Tito menyebut satu provinsi masih belum menyelesaikan prosesnya, yakni Papua. PSU di tingkat gubernur dijadwalkan pada 6 Agustus 2025, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ya ini ada yang belum selesai satu ya, yaitu di Papua yaitu provinsi Papua tinggal satu saja untuk tingkat gubernur yang tanggal 6 Agustus sesuai putusan MK, tanggal 6 Agustus untuk dilaksanakan pemilihan suara ulang,” imbuhnya.

    Lebih lanjut  menambahkan setelah proses PSU tersebut, akan dilihat apakah masih ada potensi gugatan lebih lanjut yang muncul.

    “Kemudian setelah itu kita tahu apakah nanti ada gugatan lain atau tidak,” pungkas Tito.

  • Pemeriksaan Lucky Hakim Soal Pelesiran ke Luar Negeri Tanpa Izin Masih Berlanjut
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        16 April 2025

    Pemeriksaan Lucky Hakim Soal Pelesiran ke Luar Negeri Tanpa Izin Masih Berlanjut Nasional 16 April 2025

    Pemeriksaan Lucky Hakim Soal Pelesiran ke Luar Negeri Tanpa Izin Masih Berlanjut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemeriksaan
    Bupati Indramayu
    oleh Inspektorat Kementerian Dalam Negeri RI masih berlanjut.
    Pemeriksaan itu dilakukan imbas aktivitas Lucky berlibur ke luar negeri bersama keluarganya tanpa mengajukan izin kepada
    Kemendagri
    .
    “Saat ini proses pemeriksaan masih berlanjut. Dari hasil pemeriksaan, tentunya akan diketahui kadar atau tingkat kesalahannya, yang akan menjadi dasar atau pertimbangan dalam memberikan sanksi,” ujar sumber internal Kemendagri kepada
    Kompas.com
    , Rabu (16/4/2025).
    Sumber itu juga membenarkan, salah satu alternatif sanksi yang akan dijatuhkan ke
    Lucky Hakim
    adalah magang 2 bulan di Kemendagri.
    Hal ini senada dengan yang disebutkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditanya awak media terkait sanksi untuk Lucky Hakim.
    “Namun, hingga saat ini belum sampai pada atau menjadi satu keputusan,” ucap sumber internal Kemendagri.
    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa ada opsi sanksi untuk Lucky Hakim, yang diketahui berlibur ke luar negeri tanpa izin.
    Tito menyatakan bahwa salah satu bentuk pembinaan yang sedang dipertimbangkan adalah mewajibkan Lucky untuk mengikuti program magang selama dua bulan di Kemendagri.
    “Kalau memang dia benar-benar tidak tahu bahwa kepala daerah tidak boleh cuti meskipun di tanggal cuti bersama, kita bisa pertimbangkan sanksi yang lebih ringan seperti pembinaan,” ujar Tito saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta, pada Senin (14/4/2025), seperti dilansir dari Tribunnews.com.
    Liburan Bupati Indramayu ke Jepang ini terungkap melalui foto-foto yang beredar di media sosial, menunjukkan Lucky berada di Jepang dengan tagging akun @japantour.id.
    Foto-foto tersebut bahkan diunggah di akun TikTok pribadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, yang memberikan ucapan selamat berlibur kepada Lucky.
    Lucky juga menjelaskan bahwa pada hari Lebaran, ia menggelar open house di Pendopo Kantor Bupati Indramayu dan melanjutkan dengan patroli jalanan.
    “Lalu di hari H+2 saya berangkat ke Jepang sampai tanggal 7 dan tanggal 8 sudah mulai kerja kembali seperti biasa, ada agenda ke desa korban rob di Eretan,” tutup Lucky.
    Lucky juga sudah meminta maaf kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat Indramayu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Juniarsih Mas-Gamalis Resmi Pimpin Berau, Fokus Selesaikan Program Tertunda
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        15 April 2025

    Sri Juniarsih Mas-Gamalis Resmi Pimpin Berau, Fokus Selesaikan Program Tertunda Regional 15 April 2025

    Sri Juniarsih Mas-Gamalis Resmi Pimpin Berau, Fokus Selesaikan Program Tertunda
    Tim Redaksi
    SAMARINDA, KOMPAS.com –
    Pasangan
    Sri Juniarsih Mas
    dan Gamalis resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati
    Berau
    untuk periode 2025-2030.
    Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di Pendopo Odah Etam, Kompleks Gubernuran Kaltim, Selasa (15/4/2025). Keduanya dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-221/2025.
    “Saya percaya bila saudara dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” kata Rudy Mas’ud, menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam prosesi pelantikan.
    Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan pengukuhan Tim Penggerak PKK, Dekranasda, Bunda PAUD, dan Posyandu Kabupaten Berau. Pelantikan dipimpin oleh Bunda PAUD Kalimantan Timur, Sarifah Suraidah Harum, yang juga merupakan istri Gubernur.
    Dalam keterangannya kepada wartawan, Sri Juniarsih menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sejumlah program prioritas yang sempat tertunda di periode sebelumnya.
    “Semuanya menjadi program prioritas yang akan kami selesaikan dalam jangka lima tahun ke depan,” ujar Sri.
    Program prioritas yang dimaksud mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan sektor pariwisata. Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pos perjalanan dinas dan bukan untuk pembangunan.
    “Pembangunan tidak mengalami efisiensi anggaran. Yang kami efisiensikan hanya perjalanan dinas ke luar kota,” tambahnya.
    Menanggapi persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah, Sri meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan.
    Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
    “Banjir adalah problematika bersama. Kami tidak akan mungkin bisa menyelesaikannya tanpa kerja sama dari seluruh pihak, terutama masyarakat Kabupaten Berau,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.