Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri dan Wagub Kalbar tingkatkan sinergi wujudkan Indonesia Emas

    Mendagri dan Wagub Kalbar tingkatkan sinergi wujudkan Indonesia Emas

    Upacara peringatan Hari Otonomi Daerah yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Kalbar. ANTARA/Rendra Oxtora

    Mendagri dan Wagub Kalbar tingkatkan sinergi wujudkan Indonesia Emas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 April 2025 – 18:54 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

    “Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel,” kata Tito dalam sambutannya pada upacara peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXIX yang dibacakan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (25/4).

    Dalam sambutannya, Mendagri Tito menegaskan bahwa keunggulan Indonesia dalam hal luas wilayah dan keragaman potensi hanya akan berdampak signifikan jika dikelola melalui kerja sama yang solid dan harmonis antara pusat dan daerah.

    “Kehebatan kita sebagai bangsa tidak cukup hanya dengan sumber daya. Kita butuh sinergi dan kolaborasi konkret antara pusat dan daerah,” tuturnya.

    Senada dengan hal tersebut, Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan meminta seluruh OPD di lingkup Pemprov Kalbar untuk meningkatkan sinergi antarlembaga serta mendorong inovasi dalam menggali dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan di daerah.

    “Saya minta semua regulasi disiapkan, minimal sudah dalam bentuk draf. Kalau ada kendala, saya siap mendampingi langsung ke kementerian. Kita tidak boleh lagi pesimis,” kata Krisantus.

    Ia juga mengingatkan agar anggaran untuk program-program strategis yang berdampak langsung pada peningkatan PAD tidak mengalami pemangkasan. Sebaliknya, kegiatan produktif harus menjadi prioritas.

    Sebagai contoh, ia menyebutkan keberhasilan pengadaan kapal keruk yang dilakukan melalui skema investasi dan bagi hasil tanpa membebani APBD. Pola pembiayaan kreatif ini harus diadopsi lebih luas dalam pengelolaan proyek-proyek pembangunan.

    Ia mendorong seluruh OPD untuk meninggalkan pola pikir birokratis yang kaku dan mulai mengedepankan pendekatan lintas sektor yang solutif, dengan menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

    “Saya ingin kita semua sejahtera, tapi dengan cara-cara yang benar. Jangan jadi pelacur yang justru menggerogoti APBD,” katanya.

    Krisantus menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kehadiran seluruh OPD pada rapat lanjutan yang dijadwalkan tanggal 28 April 2025 untuk finalisasi regulasi pendukung peningkatan PAD dan menyusun strategi pembangunan daerah yang lebih efektif dan terarah.

    Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2025 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”

    “Tema ini mencerminkan komitmen bersama dalam menyelaraskan kebijakan lintas wilayah dan sektor guna mendukung pembangunan jangka panjang nasional,” kata Krisantus.

    Sumber : Antara

  • Mendagri: BPHTB-PBG Gratis Telah Berjalan di 93% Kabupaten/Kota

    Mendagri: BPHTB-PBG Gratis Telah Berjalan di 93% Kabupaten/Kota

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengeklaim penghapusan pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) telah berjalan di sekitar 93% Kabupaten/Kota di Indonesia.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menjelaskan hingga saat ini implementasi bebas BPHTB bagi MBR itu telah berlaku di 478 Kabupaten/Kota. 

    “Per hari ini itu dari 512 Kabupaten/Kota untuk pembebasan BPHTB sudah 478 Kabupaten/Kota, artinya lebih kurang 93%,” kata Tito di Kantor BPKP, Kamis (25/4/2025) malam. 

    Di samping itu, Tito juga mengungkap progres implementasi pembebasan biaya Perizinan Bangunan Gedung (PBG) yang diklaim telah berlaku di 433 Kabupaten/Kota atau telah mencapai 84%. 

    Meski telah berlaku cukup masih di seluruh Indonesia, Tito mengungkap pada awal implementasi program tersebut banyak mendapat layangan keberatan dari Pemerintah Daerah setempat. 

    Pasalnya, selama ini pembayaran PBG masyarakat masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga implementasi program itu dikhawatirkan bakal menurunkan pendapatan daerah.

    “Memang awalnya ada yang sedikit keberatan, karena ini berpengaruh pada PAD, narasi kita pertama, masa iya pemerintah mengambil pajak dari masyarakat rendah?,” tegasnya. 

    Untuk diketahui, pembebasan pengenaan BPHTB dan PBG tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Tiga Menteri yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dirilis pada 25 November 2025.

    Adapun, Keputusan 3 Menteri membebaskan pengenaan BPHTB hingga PBG itu dilakukan dalam rangka mendorong kemampuan masyarakat memiliki hunian yang bakal berdampak pada realisasi program 3 juta rumah. 

    Sementara itu, rencana penghapusan BPHTB dan PBG ini memang sudah santer digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya resmi terpilih menjadi orang nomor 1 di Indonesia.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo menyebut Prabowo secara total membebaskan pengenaan 16% pajak pada sektor hunian untuk MBR. 

    “BPHTB 5%, ya ini rekomendasi kita dari pemerintah untuk dihapus. Jadi sekitar 16% [insentif perumahan, bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya dikutip Senin (14/10/2024). 

  • Mendagri dorong kepala daerah susun program dukung bahasa Indonesia

    Mendagri dorong kepala daerah susun program dukung bahasa Indonesia

    Apabila program telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), daerah wajib merealisasikannya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan mendorong kepala daerah untuk menyusun program dukungan penggunaan bahasa Indonesia sebagai upaya melestarikan bahasa nasional tersebut sebagai identitas sekaligus bentuk kedaulatan bangsa.

    Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyatakan kesiapannya mendukung penggunaan bahasa Indonesia secara lebih luas di berbagai daerah.

    “Kami sepakat dengan topik ini. Dan otomatis kami akan sama-sama menyosialisasikan kepada pemegang otoritas yang ada di kewilayahan (kepala daerah),” kata Tito pada Peluncuran Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Pencanangan Komitmen Bersama Menjaga Kedaulatan Bahasa Indonesia di Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Jumat.

    Menurut Tito, saat ini masih terdapat masyarakat yang belum mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Bahkan, di sejumlah daerah tidak sedikit masyarakat yang hanya memahami bahasa daerah setempat.

    Mendagri mengatakan bahwa kondisi ini menjadi tantangan bagi kepala daerah untuk memberikan pemahaman agar masyarakat dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pihaknya akan membantu menyiapkan sistem penganggaran agar pemerintah daerah (pemda) dapat menyusun program dukungan tersebut.

    Apabila program telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Tito menegaskan bahwa daerah wajib merealisasikannya.

    Hal ini nantinya, lanjut dia, juga menjadi bagian dari pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Selain itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk menyusun petunjuk teknis dari program dukungan tersebut.

    Ia menilai upaya mendorong penggunaan bahasa Indonesia dapat berbasis pada pendekatan penghargaan. Oleh karena itu, beberapa program dukungan dapat berupa pelaksanaan berbagai lomba yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia.

    Tak hanya itu, Tito juga mengusulkan agar daerah yang berprestasi dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia diberi penghargaan.

    “Bila perlu ke Menteri Keuangan meminta insentif fiskal untuk daerah-daerah yang berprestasi untuk menjaga kelestarian dan mengintensifkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kedaulatan dan bahasa resmi,” ujarnya.

    Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, pimpinan Komite III DPD RI Jelita Donal, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo Subandi, Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin, serta pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Usul Daerah Istimewa Surakarta, Mendagri: Moratorium Itu untuk DOB Nasional 25 April 2025

    Soal Usul Daerah Istimewa Surakarta, Mendagri: Moratorium Itu untuk DOB Nasional 25 April 2025

    Soal Usul Daerah Istimewa Surakarta, Mendagri: Moratorium Itu untuk DOB
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (
    Mendagri
    )
    Tito Karnavian
    mengatakan, kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak berlaku untuk penetapan suatu wilayah sebagai
    daerah istimewa
    .
    “Moratorium itu untuk DOB, daerah otonomi baru. Jadi, tidak ada pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota baru. Akan tetapi, kalau masalah daerah istimewa, itu kan silakan saja usulannya diajukan,” kata Tito saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (25/4/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Hal itu dikatakan Tito Karnavian merespons adanya usulan agar Kota
    Surakarta
    di Jawa Tengah mendapatkan status daerah istimewa.
    Mendagri menjelaskan bahwa penetapan status daerah istimewa bukan hanya menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan juga memerlukan proses legislasi yang melibatkan DPR RI.
    Pasalnya, menurut Tito, penetapan daerah istimewa harus melalui perubahan undang-undang.
    “Kalau daerah istimewa itu, harus ada dasar hukumnya, mengubah undang-undang. Otomatis akan melibatkan DPR. Kami akan kaji alasannya apa untuk menjadikan daerah istimewa,” ujarnya.
    Lebih lanjut, Tito mengatakan, Kemendagri bersikap terbuka terhadap usulan keistimewaan dari daerah mana pun selama ada argumentasi dan kriteria yang jelas.
    Kemudian, setelah melalui proses kajian oleh Kemendagri, usulan itu bisa dibawa ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.
    “Kalau melihat kriterianya masuk, ya kami akan naikkan ke DPR RI. Karena itu kan pembentukan satu daerah, yang didasarkan pada undang-undang. Setiap daerah itu ada undang-undangnya,” kata Mendagri
    Kendati demikian, Tito menekankan bahwa prosesnya tidak bisa secara sepihak, tetapi melalui jalur konstitusional yang ketat.
    Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengungkapkan bahwa kementeriannya menerima 330 usul pembentukan DOB, enam usulan daerah istimewa, dan lima usulan daerah khusus.
    “Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR (pekerjaan rumah). Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Ada enam yang meminta daerah istimewa, juga ada lima yang meminta daerah khusus,” ujar Akmal dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada Kamis (24/4/2025).
    Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengungkapkan, Surakarta atau
    Solo
    menjadi salah satu yang mengusulkan untuk menjadi daerah istimewa.
    Usulan pemekaran tersebut muncul karena Solo dinilai sebagai daerah yang memiliki keunikan budaya dan sejarah khusus dalam melawan penjajahan.
    Namun, Aria mengatakan, harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Sebab, status daerah istimewa dapat menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah lain.
    “Karena pada prinsipnya negara kesatuan ini, kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antara daerah itu harus ada perasaan yang adil. Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain,” ujar Aria Bima.
    Sebagaimana diketahui, pemerintah memberlakukan moratorium DOB, yaitu penghentian sementara pemekaran wilayah sejak 2014.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: Moratorium DOB tak berlaku untuk usulkan daerah istimewa

    Mendagri: Moratorium DOB tak berlaku untuk usulkan daerah istimewa

    Kalau daerah istimewa itu, harus ada dasar hukumnya, mengubah undang-undang.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak berlaku untuk usulan menjadikan suatu wilayah sebagai daerah istimewa.

    “Moratorium itu untuk DOB, daerah otonomi baru. Jadi, tidak ada pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota baru. Akan tetapi, kalau masalah daerah istimewa, itu ‘kan silakan saja usulannya diajukan,” kata Tito saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat, ketika merespons usulan agar Kota Surakarta di Jawa Tengah mendapatkan status daerah istimewa.

    Mendagri mengatakan bahwa penetapan status daerah istimewa bukan hanya menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melainkan juga memerlukan proses legislasi yang melibatkan DPR RI karena harusmelalui perubahan undang-undang.

    “Kalau daerah istimewa itu, harus ada dasar hukumnya, mengubah undang-undang. Otomatis akan melibatkan DPR. Kami akan kaji alasannya apa untuk menjadikan daerah istimewa,” ujarnya.

    Tito menegaskan bahwa Kemendagri bersikap terbuka terhadap usulan dari daerah mana pun selama ada argumentasi dan kriteria yang jelas. Setelah dikajian oleh Kemendagri, usulan itu bisa dibawa ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut.

    “Kalau melihat kriterianya masuk, ya kami akan naikkan ke DPR RI. Karena itu ‘kan pembentukan satu daerah, yang didasarkan pada undang-undang. Setiap daerah itu ada undang-undangnya,” jelas Tito.

    Usulan agar Surakarta menjadi daerah istimewa sebelumnya mencuat dari sejumlah tokoh masyarakat dan politikus lokal dengan argumentasi historis dan budaya yang kuat.

    Kendati demikian, Tito menekankan bahwa prosesnya tidak bisa secara sepihak, tetapi melalui jalur konstitusional yang ketat.

    Sejak 2014, Pemerintah memberlakukan moratorium DOB, yaitu penghentian sementara pemekaran wilayah. Adapun tujuannya untuk mengendalikan anggaran dan mengevaluasi efektivitas daerah-daerah baru yang sudah terbentuk sebelumnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri Tito: 77% Pemda Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

    Mendagri Tito: 77% Pemda Masih Bergantung ke Pemerintah Pusat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah Maluku Utara tidak mengandalkan dana dari pemerintah pusat.

    Tito menyarankan agar pemerintah daerah Maluku Utara menghidupkan sektor swasta guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Tito, pertumbuhan sektor swasta di daerah Maluku Utara diyakini bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD.

    Tito membeberkan berdasarkan data milik Kementerian Dalam Negeri per 24 Maret 2025, PAD Provinsi Malut hanya berada pada angka 22,80 persen. 

    “Sebanyak 77% sisanya ya bahasa saya itu, menengadahkan tangan kepada pemerintah pusat dan bergantung pada pemerintah pusat,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/4).

    Tito menjelaskan Kemendagri kini membagi daerah dalam tiga kategori berdasarkan kapasitas fiskal, yakni daerah dengan fiskal kuat, sedang, dan lemah. 

    Menurutnya, daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat bisa dilihat dari jumlah PAD yang lebih tinggi dibandingkan dana transfer dari pemerintah pusat. 

    Sementara daerah dengan fiskal sedang memiliki proporsi PAD dan transfer pusat yang relatif seimbang. 

    “Adapun, daerah dengan kapasitas fiskal lemah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat,” katanya.

    Padahal, menurut Tito, ketergantungan dana pemerintah pusat bisa berdampak negatif terhadap daerah, apabila target pendapatan pemerintah pusat tidak tercapai. 

    Hal ini berbeda dengan daerah yang punya fiskal kuat dan tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi pendapatan pusat. Selain itu, daerah dengan fiskal kuat juga lebih leluasa dalam melakukan berbagai terobosan kreatif.

    “Mereka bisa buat program yang banyak sekali untuk rakyatnya, bukan hanya program yang wajib dari pemerintah pusat,” ujarnya.

  • Prabowo Curhat Ada Profesor Nyinyir Koperasi Desa Merah Putih Tak Berguna

    Prabowo Curhat Ada Profesor Nyinyir Koperasi Desa Merah Putih Tak Berguna

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa ada profesor yang menyebut bahwa program Koperasi Desa Merah Putih tidak berguna. Kendati begitu, dia tidak mengungkap siapa profesor yang dimaksud.

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Rabu (23/4/2025).

    “Ada profesor yang tanya enggak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi desa baru, kalau bisa 80.000, katanya tak ada gunanya,” ungkap Prabowo, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025).

    Namun, sebagai negara demokrasi, Prabowo mengatakan bahwa dia menghargai pendapat profesor tersebut. 

    “Saya khawatir darimana pribadi-pribadi semacam itu, tapi enggak apa-apa, kita demokrasi silakan,” ujarnya.

    Prabowo menuturkan, koperasi desa yang ada nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas yang dapat membantu masyarakat. Misalnya, untuk membantu petani, koperasi tersebut akan dilengkapi gudang dan kamar pendingin yang dapat menyimpan hasil panen para petani di desa itu.

    Selain itu, Kepala Negara juga berencana untuk menyediakan 1-2 truk guna memudahkan masyarakat desa memasarkan hasil panennya ke daerah lain.

    “Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintahan Prabowo berencana untuk membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70.000 desa. Dalam catatan Bisnis, Kopdes Merah Putih merupakan koperasi yang dibentuk sebagai upaya pemerintah memperkuat ekonomi desa serta menuntaskan sederet persoalan yang terjadi di pedesaan.  

    Keberadaan Kopdes Merah Putih bahkan diyakini dapat menjadi instrumen untuk memutus jeratan masyarakat dari pinjaman online (pinjol), rentenir, dan tengkulak.

    Koperasi tersebut akan melakukan pengelolaan pada outlet atau gerai sembako, gerai obat murah, apotek desa, kantor koperasi, gerai usaha simpan pinjam koperasi, gerai klinik desa, cold storage, serta distribusi logistik. 

    Pemerintah membutuhkan anggaran jumbo untuk merealisasikan program tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperkirakan, setidaknya butuh Rp5 miliar per koperasi untuk mengelola Kopdes Merah Putih. 

    “Kalau saya enggak salah, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar [per Kopdes],” kata Tito dalam keterangannya, mengutip YouTube Sekretariat Presiden, Senin (10/3/2025).

  • Dukcapil DKI raih nilai kinerja tertinggi tingkat nasional

    Dukcapil DKI raih nilai kinerja tertinggi tingkat nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih nilai 90 atau tertinggi tingkat nasional dalam penilaian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) provinsi se-Indonesia Semester II Tahun 2024.

    Penilaian ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil Tahun 2025 yang diadakan di Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, pada Rabu (23/4).

    “Keberhasilan ini harus membuat kita lebih baik lagi dalam melayani masyarakat,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Adapun posisi kedua ditempati Provinsi Lampung dengan nilai 89,38, disusul Aceh di posisi ketiga dengan nilai 88,75.

    Selanjutnya, berturut-turut di posisi berikutnya adalah Provinsi Jambi, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali dan Banten.

    Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin. (ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta)

    Budi mengatakan prestasi Dukcapil DKI Jakarta antara lain karena pelaksanaan penataan kependudukan sesuai domisili. Program ini terbukti memberikan dampak positif terhadap sejarah administrasi kependudukan, khususnya di wilayah Ibu Kota.

    “Untuk menjadi kota global, kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Jakarta dalam tertib administrasi kependudukan sangat penting karena berkaitan dengan keakuratan data,” ujar Budi.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi menyampaikan, Dukcapil merupakan basis data nasional dan jantung informasi kependudukan paling lengkap sehingga pemanfaatannya sangat besar untuk kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada Dukcapil agar lebih proaktif dan agresif dalam memberikan layanan publik.

    Ini karena masih terdapat 3.907.177 jiwa atau sekitar 1,92 persen dari total penduduk Indonesia yang belum melakukan perekaman data.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Tito Klaim Punya Perekam Data Canggih, Bisa Bongkar Jaringan Teroris!

    Menteri Tito Klaim Punya Perekam Data Canggih, Bisa Bongkar Jaringan Teroris!

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkap kecanggihan alat perekam data masyarakat yang dimiliki Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Ditjen Dukcapil Kemendagri.

    Tito menuturkan alat perekam data bisa merekam data berupa biometrik sidik jari, wajah hingga iris mata.

    “Data ini penting untuk mengetahui secara pasti tentang data spesifik yang dimiliki masyarakat,” tuturnya dikutip Kamis (24/4/2024).

    Bahkan, menurut Tito, alat perekam data masyarakat tersebut bisa mengidentifikasi pelaku kasus tindak pidana terorisme yang melakukan aksi bom bunuh diri beberapa waktu lalu di Indonesia.

    Tito menjelaskan alat perekam data itu bisa mengungkap identitas pelaku teror dengan cepat dan jaringan terorisme pelaku juga bisa terungkap dengan tepat.

    “Tentu hal ini tidak terlepas dari keunggulan perekaman data dukcapil yang menjangkau hingga perekaman wajah dan biometrik. Dengan demikian, jaringan pelaku dapat dilacak secara cepat,” katanya.

    Kendati memiliki teknologi yang canggih, sayangnya kata Tito, masih banyak warga yang belum melakukan perekaman data tersebut.

    Maka dari itu, Tito meminta Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi untuk jemput bola dan mendata masyarakat yang belum merekam data.

    “Hal ini agar mereka dapat memperoleh layanan administrasi dari pemerintah,” ujarnya.

    Di sisi lain, kata dia, keberadaan layanan Dukcapil juga menjadi langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

    Pasalnya, melalui penerapan single identity number dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), berbagai layanan pemerintah akan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

    “Kita sangat-sangat mendukung, seribu persen. Apalagi saya punya pengalaman pribadi yang paham betul, mengalami sendiri pentingnya e-government memudahkan masyarakat,” tuturnya.

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Dukcapil Perkuat Sistem Keamanan Data

    Mendagri Tito Karnavian Minta Dukcapil Perkuat Sistem Keamanan Data

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian minta Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memperkuat keamanan sibernya. 

    Pasalnya, kata Tito, Dukcapil merupakan jantung data penduduk Indonesia yang paling dasar dan lengkap. Maka dari itu, Tito menyarankan agar Ditjen Dukcapil meningkatkan kapasitas penyimpanan, penyimpanan cadangan, menambah server hingga memperlebar badwidth.

    “Kapasitas petugas yang berperan dalam menginput data kependudukan di daerah harus ditingkatkan karena peran mereka sangat penting dalam memperbarui data kependudukan, mulai dari data kematian, kelahiran, perpindahan alamat, hingga status pernikahan,” tuturnya di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    Dia juga menambahkan bahwa posisi dinas dukcapil di daerah bersifat semivertikal, di mana keberadaannya berada di bawah struktur pemerintahan daerah, namun pembinaan teknis serta pengangkatannya ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri. 

    Tito menjelaskan kebijakan memperkuat sistem digital ini bertujuan menjaga dinas dukcapil memiliki komunitas tersendiri yang solid. Hal ini tidak lepas dari peran penting dukcapil daerah dalam mengelola data kependudukan di daerah. 

    “Posisi itu perlu diisi oleh figur yang tidak hanya memahami keterampilan manajerial, tetapi juga teknis,” katanya.

    Tito juga mengimbau semua jajaran Ditjen Dukcapil untuk lebih maksimal lagi dalam mendorong peningkatan perekaman KTP-el. Langkah ini, kata Tito, agar data seluruh masyarakat dapat terekam dalam sistem dan memperoleh pelayanan administrasi dari negara.

    “Saya minta jajaran dukcapil, tolong Pak Teguh lebih proaktif, untuk lebih agresif mengejar masyarakat-masyarakat yang belum terdata dalam jajaran [layanan] dukcapil,” ujarnya.

    Adapun dalam Rakornas tersebut, Mendagri berkesempatan menyerahkan sertifikat ISO 27001:2013 secara simbolis kepada empat daerah, yakni Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Badung, Kota Banjar, dan Kota Tidore Kepulauan.

    Turut hadir pada kegiatan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal ZA, Dirjen Bina Pemdes La Ode Ahmad P. Bolombo, serta para pejabat terkait di lingkungan Kemendagri dan daerah.