Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Legislator Nilai Perlu Terobosan Percepatan Pembangunan di 4 DOB Papua

    Legislator Nilai Perlu Terobosan Percepatan Pembangunan di 4 DOB Papua

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, meminta pembangunan di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua untuk ditingkatkan. Menurutnya, negara harus memastikan setiap kebijakan yang diambil menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

    Hal itu disampaikan Romy dalam rapat evaluasi 4 DOB antara Mendagri dengan Komisi II DPR RI, Rabu (2/7/2025). Romy mengatakan pembangunan papua berbicara rasa keadilan, kemanusiaan, dan komitmen kebangsaan.

    “Ini bukan sekadar soal data atau angka. Ini soal panggilan jiwa sebagai bangsa. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap rupiah yang dianggarkan untuk Papua, mencerminkan rasa keadilan dan empati yang tulus,” kata Romy.

    Romy mendorong Kementerian Keuangan dan Bappenas, untuk memperluas cara pandang. Penyusunan kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan untuk Papua disebut tak cukup hanya berdasar pada efisiensi fiskal.

    “Diperlukan terobosan konkret dan kebijakan afirmatif yang lebih berani. Tanpa itu, percepatan pembangunan di DOB Papua tidak akan maksimal, dan manfaatnya tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

    Evaluasi 4 DOB

    Mendagri, Tito Karnavian, menjabarkan evaluasi daerah otonom baru (DOB) 4 provinsi di Papua. Ia menyebut ada perbedaan secara pendapatan dan belanja antara provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

    “Papua Tengah itu tidak buruk sangat bagus sekali pendapatannya 48%, 48,7% nomor 2 se-Indonesia, baru diikuti yang lain DKI dan seterusnya. Idealnya Di 27 Juni itu semua daerah sudah di atas 40% yang warna-warna hijau,” kata Tito dalam rapat.

    Tito mengatakan target pendapatan Papua Pegunungan baru di angka 14%, sedangkan Papua Barat 17%. Tito mengungkap Papua Selatan untuk pendapatan berada di angka 23%.

    Kendati demikian, Tito juga menyoroti belanja dari masing-masing DOB. Ia mengatakan meski anggaran pendapatan Papua Tengah tinggi sebesar 48%, tetapi belanjanya masih di angka 15%.

    “Papua Tengah ini 48% Pak anggaran mereka, pendapatannya, tapi belanjanya baru 15%. Kami sudah menyampaikan kepada gubernur mengecek masalahnya di mana,” ujar Tito.

    “Bagus dalam menyerap anggaran dari pusat, tapi pembelanjaannya kurang. Ini masalahnya adalah rencana pergantian dari kepala-kepala dinas sehingga uangnya mohon maaf dengan segala hormat ditahan di tingkat provinsi Pak Gubernur,” kata Tito.

    Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Gubenur Papua Tengah. Adapun untuk Papua Pengunungan pendapatan ada di angka 14%, sementara belanjanya mencapai 20%.

    “Nah kemudian Papua Pegunungan Ini yang memprihatinkan kita karena pendapatannya yang mengandalkan pusat baru terserap 14% di bulan Juni, belanjaannya sudah 20%. Artinya terjadinya defisit di Papua Pegunungan,” imbuhnya.

    (dwr/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemendagri bentuk tim pencepat serapan anggaran untuk tiga DOB Papua

    Kemendagri bentuk tim pencepat serapan anggaran untuk tiga DOB Papua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggandeng Kementerian Keuangan untuk membentuk tim khusus guna mengakselerasi penyerapan anggaran di daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Mendagri mengatakan Provinsi Papua Tengah berhasil menyerap anggaran hingga 48 persen, sedangkan tiga provinsi lainnya baru bisa menyerap anggaran di bawah 18 persen.

    “Kami sudah diskusikan dengan Wakil Menteri Keuangan, kami akan bentuk tim dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk datangi daerah-daerah ini. Tiga ini yang rendah penyerapannya sampai 27 Juni ini ya, harusnya 40 persen ke atas,” kata Tito di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

    Tito mengatakan pihaknya menggandeng Kementerian Keuangan karena kendala yang dihadapi tiga provinsi baru di Papua tersebut berkaitan dengan persyaratan untuk penyaluran anggaran yang merupakan bidang yang ditangani Kemenkeu.

    “Padahal, mereka dananya dari pusat. Nah kenapa? Karena syarat salurnya yang disyaratkan Kementerian Keuangan belum dipenuhi. Nah ini menyangkut masalah teknis, oleh karena itu, ya mungkin masalah kompetensi yang menanganinya ya,” ujarnya.

    Tim khusus tersebut juga akan memberikan bimbingan teknis kepada tiga jajaran pemerintahan provinsi tersebut sehingga realisasi anggaran yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat tersebut bisa segera diwujudkan.

    “Kami akan berikan bimbingan tenis kepada mereka supaya penyalurannya lebih mudah dan gampang,” tuturnya.

    Kemendagri bersama Kementerian Keuangan pada Rabu ini menggelar rapat evaluasi dengan Komisi II DPR RI soal Panitia Kerja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Empat Provinsi di Tanah Papua. Empat provinsi tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Rapat Panitia Kerja Evaluasi DOB Empat Provinsi di Papua ini membahas transfer dana otonomi khusus hingga anggaran infrastruktur, sarana dan prasarana di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Rapat evaluasi tersebut dilakukan setelah tahun ketiga atau tahun terakhir bagi pemerintah pusat melakukan pembinaan dan fasilitasi guna mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah empat provinsi tersebut sejak diresmikan, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang pembentukan keempat provinsi tersebut.

    Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR: Besaran dana transfer tak sebanding harga integrasi Papua

    Komisi II DPR: Besaran dana transfer tak sebanding harga integrasi Papua

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui dana transfer untuk membangun infrastruktur pemerintahan di empat daerah otonomi baru di Papua tidak sebanding dengan harga integrasi Papua.

    “Ini semua harus kita lakukan dalam rangka mempertahankan integrasi Papua. Satu pilihan kita berbangsa, di mana tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang merasa dianaktirikan di Republik Indonesia tercinta. Cost (biaya) rupiah yang harus kita keluarkan itu tidak sebanding apa pun dengan harga integrasi Papua,” kata Rifqi di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rifqi menyampaikan hal itu saat memimpin rapat Panitia Kerja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Empat Provinsi di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    “Membangun infrastruktur perkantoran, membangun pemerintahan di empat daerah otonomi baru di Papua, yang angkanya sebetulnya sangat kecil kalau kita lihat dalam konteks kebutuhan infrastruktur bangsa yang lebih besar ini, itu harganya harus kita nilai bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun integrasi bangsa,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa dana transfer pusat ke daerah, khususnya dana otonomi khusus (otsus) ke Papua, memang dibutuhkan untuk menghapus kesenjangan Papua dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

    “Kita menyadari bahwa saudara-saudara kita di Papua memang membutuhkan perhatian khusus agar kesenjangan antara Papua dengan luar Papua, terutama Jawa, misalnya, Sumatera, atau kampung saya, Kalimantan, itu memang harus kemudian segera kita carikan solusi dan percepatan. Kita juga memberikan otonomi khusus karena kita menghargai kekhasan dengan lokalitas Papua,” tuturnya.

    Untuk itu, Rifqi menekankan upaya untuk memperbesar transfer keuangan pusat ke Papua hanya persoalan teknis dalam rangka mempertahankan prinsip dasar untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Jauh dari itu, kita sekarang sedang mempersiapkan peradaban bangsa yang lebih baik ke depan,” ucapnya.

    Ia juga berharap penyelesaian pembangunan kantor gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di empat DOB di Tanah Papua dapat rampung sebelum tahun 2028.

    “Kalau bisa lebih cepat, mungkin jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita harus menunggu,” tambahnya.

    Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan, di antaranya Komisi II DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk mempercepat dana transfer ke daerah (TKD), baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana tambahan infrastruktur (DTI), maupun dana otonomi khusus (otsus) dengan formulasi yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada empat DOB di Tanah Papua.

    Kemudian, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan infrastruktur di empat DOB di Tanah Papua melalui alokasi DIPA Kementerian Pekerjaan Umum hingga serapannya minimal 80 persen untuk APBN tahun 2025.

    Selanjutnya, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penyelesaian pembangunan kantor gubernur, DPR Papua, dan MRP di empat DOB di Tanah Papua paling lambat tahun 2028, sebagai prasyarat mutlak untuk menjamin efektivitas birokrasi, kesinambungan pelayanan publik, dan legitimasi pemerintahan di daerah otonomi baru.

    Berikutnya, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi hingga selesai dan tuntas untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di empat provinsi baru di Tanah Papua.

    Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perayaan HUT ke-45 Dekranas Jadi Gerbang Baru Perajin Lokal Menuju Pasar Global

    Perayaan HUT ke-45 Dekranas Jadi Gerbang Baru Perajin Lokal Menuju Pasar Global

    Jakarta: Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang akan diselenggarakan pada 9–11 Juli 2025 di Balikpapan, Kalimantan Timur akan menjadi momentum untuk membuka akses pasar global bagi perajin lokal dari berbagai daerah di Indonesia.

    Mengusung tema “Perajin Berdaya Mendunia”, Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa perajin nasional memiliki potensi besar untuk menembus pasar global, namun memerlukan dukungan penuh untuk mengatasi kendala masuk ke pasar internasional. 

    “Kita tahu potensi perajin nasional ini luar biasa. Hanya saja memang ada satu kendala, mereka sulit menembus pasar internasional. Oleh sebab itu dengan tema ini kita membantu bagaimana mereka bisa menembusnya dengan syarat mereka pun harus memenuhi kualitas dan syarat penting untuk bisa mendapatkan pasar internasional,” jelas Tri.

    Perayaan HUT ke-45 ini merupakan kelanjutan tradisi Dekranas untuk membawa semangat kerajinan ke berbagai daerah, setelah Medan pada tahun 2023 dan Surakarta pada tahun 2024. Pemilihan Balikpapan sebagai tuan rumah tahun ini bertujuan mendorong kemajuan industri kerajinan di daerah.

    Selain itu, pemilihan Balikpapan juga karena memanfaatkan posisinya sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara ini akan menampilkan pameran kerajinan UMKM, bazar kuliner, serta side event yang memberikan wawasan tentang kiat menembus pasar internasional kepada perajin.

    Sementara itu, Wakil Ketua Harian III Dekranas Liza Thohir menambahkan bahwa kerajinan yang dipamerkan adalah produk inovatif dan kreatif yang telah melewati serangkaian proses kurasi. Pemilihan tersebut didasarkan pada potensi untuk bisa lebih maju, lebih inovatif, lebih kreatif, dan dapat dipasarkan tidak hanya di pasar lokal, juga menuju ke pasar internasional.

    Dekranas juga mendorong perajin untuk menghasilkan karya yang lebih kekinian agar menarik minat generasi muda. Acara ini diharapkan Dekranas menjadi batu loncatan bagi produk kerajinan Nusantara agar mampu bersaing di kancah global.

    Sebagai contoh nyata, 40 produk pemenang Dekranas Award telah dipamerkan di World Expo Osaka sejak April hingga Oktober 2025. Tri Tito Karnavian memprediksi perputaran uang dan transaksi minimal akan mencapai Rp20 miliar di Balikpapan, membawa banyak manfaat bagi masyarakat setempat.

    Sementara itu Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menegaskan pentingnya momen HUT ke-45 ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor kerajinan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

    Indri menegaskan bahwa acara ini mewujudkan komitmen negara untuk memastikan perajin tidak hanya bertahan, juga mampu bersaing di pasar global. Indri mengajak seluruh lapisan masyarakat, komunitas kreatif, pelaku bisnis, dan media untuk bersama-sama menyukseskan perayaan ini dan memperkuat kecintaan terhadap produk kerajinan lokal.

    Pameran ini akan diramaikan oleh 161 peserta dari 38 provinsi dan 118 peserta dari kabupaten/kota. Turut hadir dalam konferensi pers adalah Ketua Panitia HUT ke-45 Dekranas Muhaimin, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur Sarifa Surayda Rudi, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni, dan Ketua Dekranasda Kota Balikpapan Nurlena Rahmat.

    Jakarta: Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang akan diselenggarakan pada 9–11 Juli 2025 di Balikpapan, Kalimantan Timur akan menjadi momentum untuk membuka akses pasar global bagi perajin lokal dari berbagai daerah di Indonesia.
     
    Mengusung tema “Perajin Berdaya Mendunia”, Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menegaskan bahwa perajin nasional memiliki potensi besar untuk menembus pasar global, namun memerlukan dukungan penuh untuk mengatasi kendala masuk ke pasar internasional. 
     
    “Kita tahu potensi perajin nasional ini luar biasa. Hanya saja memang ada satu kendala, mereka sulit menembus pasar internasional. Oleh sebab itu dengan tema ini kita membantu bagaimana mereka bisa menembusnya dengan syarat mereka pun harus memenuhi kualitas dan syarat penting untuk bisa mendapatkan pasar internasional,” jelas Tri.

    Perayaan HUT ke-45 ini merupakan kelanjutan tradisi Dekranas untuk membawa semangat kerajinan ke berbagai daerah, setelah Medan pada tahun 2023 dan Surakarta pada tahun 2024. Pemilihan Balikpapan sebagai tuan rumah tahun ini bertujuan mendorong kemajuan industri kerajinan di daerah.
     
    Selain itu, pemilihan Balikpapan juga karena memanfaatkan posisinya sebagai pintu gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara ini akan menampilkan pameran kerajinan UMKM, bazar kuliner, serta side event yang memberikan wawasan tentang kiat menembus pasar internasional kepada perajin.
     
    Sementara itu, Wakil Ketua Harian III Dekranas Liza Thohir menambahkan bahwa kerajinan yang dipamerkan adalah produk inovatif dan kreatif yang telah melewati serangkaian proses kurasi. Pemilihan tersebut didasarkan pada potensi untuk bisa lebih maju, lebih inovatif, lebih kreatif, dan dapat dipasarkan tidak hanya di pasar lokal, juga menuju ke pasar internasional.
     
    Dekranas juga mendorong perajin untuk menghasilkan karya yang lebih kekinian agar menarik minat generasi muda. Acara ini diharapkan Dekranas menjadi batu loncatan bagi produk kerajinan Nusantara agar mampu bersaing di kancah global.
     
    Sebagai contoh nyata, 40 produk pemenang Dekranas Award telah dipamerkan di World Expo Osaka sejak April hingga Oktober 2025. Tri Tito Karnavian memprediksi perputaran uang dan transaksi minimal akan mencapai Rp20 miliar di Balikpapan, membawa banyak manfaat bagi masyarakat setempat.
     
    Sementara itu Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menegaskan pentingnya momen HUT ke-45 ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor kerajinan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
     
    Indri menegaskan bahwa acara ini mewujudkan komitmen negara untuk memastikan perajin tidak hanya bertahan, juga mampu bersaing di pasar global. Indri mengajak seluruh lapisan masyarakat, komunitas kreatif, pelaku bisnis, dan media untuk bersama-sama menyukseskan perayaan ini dan memperkuat kecintaan terhadap produk kerajinan lokal.
     
    Pameran ini akan diramaikan oleh 161 peserta dari 38 provinsi dan 118 peserta dari kabupaten/kota. Turut hadir dalam konferensi pers adalah Ketua Panitia HUT ke-45 Dekranas Muhaimin, Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Timur Sarifa Surayda Rudi, Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Sri Wahyuni, dan Ketua Dekranasda Kota Balikpapan Nurlena Rahmat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (MMI)

  • Komisi II rapat dengan pimpinan DPR bahas putusan MK terkait pemilu

    Komisi II rapat dengan pimpinan DPR bahas putusan MK terkait pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    “Komisi II ini adalah komisi yang memang mengurusi permasalahan-permasalahan KPU ya, termasuk juga pemilu. Tetapi karena keputusan MK ini bersifat final and binding, tadi kami sudah diundang rapat konsultasi dengan pimpinan DPR,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Dede menuturkan rapat tersebut turut dihadiri pula oleh pimpinan Komisi III DPR RI, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, hingga Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

    Dia menyebut rapat tersebut bahkan turut dihadiri oleh perwakilan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang mengajukan gugatan uji materi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah ke MK.

    Legislator itu menjelaskan bahwa rapat itu membahas putusan MK tersebut dari berbagai peninjauan, termasuk sumber-sumber gugatan yang diajukan oleh Perludem selaku koalisi masyarakat sipil.

    Dia mengaku rapat tersebut di dalamnya berlangsung perdebatan yang cukup panjang, misalnya terkait konsekuensi pemilu daerah untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah yang dipisah dengan pemilu nasional.

    Hal tersebut, lanjut dia, akan berdampak pada harus dilakukannya perpanjangan masa jabatan hingga perombakan sejumlah undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Otonomi Khusus, hingga Undang-Undang Partai Politik.

    “Kalau DPRD-nya dipisah berarti ada masa perpanjangan, baik kepala daerah maupun juga DPRD dalam jangka waktu dua tahun atau bahkan lebih 2,5 tahun. Nah, ini nanti korelasinya harus merubah berbagai undang-undang lainnya,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Tidak semudah itu. Artinya mungkin ada empat atau lima undang-undang lain yang akan terevisi dengan hal seperti ini. Ini pasti akan jadi satu concern yang amat besar terutama juga bagi para partai politik, bagi DPR, lembaga-lembaga lain, termasuk juga kementerian lainnya.”

    Untuk itu, dia mengatakan rapat itu menghasilkan kesepakatan bahwa masing-masing komisi terkait di DPR RI akan melakukan kajian akademik terlebih dahulu guna menindaklanjuti putusan MK yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah untuk diteruskan pada rapat selanjutnya dengan berbagai lembaga dan komisi di DPR RI.

    “Kami pada prinsipnya siap-siap saja ya (menindaklanjuti putusan MK), tetapi kita juga harus melihat dari berbagai undang-undang lain yang harus terevisi karena konteks keputusan yang terkait ini,” kata dia.

    Terpisah, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengkonfirmasi bahwa rapat tersebut dilangsungkan secara mendadak pada Senin pagi, sesaat sebelum Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan sejumlah mitra kerja.

    Rapat tersebut dilangsungkan antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini; Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh; Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik; hingga para kepala daerah yang mengikuti rapat secara daring.

    “Kami tadi mendadak harus menghadiri rapat pimpinan DPR terkait dengan beberapa isu strategis yang menjadi tugas konstitusional Komisi II DPR RI,” kata Rifqi saat membuka jalannya rapat.

    Sebelumnya, Kamis (26/6), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri cek langsung situasi keterisolasian pulau terluar Enggano

    Kemendagri cek langsung situasi keterisolasian pulau terluar Enggano

    Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI Brigjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono di Bengkulu, Jumat (27/6/2025). ANTARA/Boyke Ledy Watra

    Kemendagri cek langsung situasi keterisolasian pulau terluar Enggano
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Juni 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri mengecek langsung situasi keterisolasian pulau terluar Indonesia di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano yang telah kesulitan akses dalam empat bulan terakhir.

    “Maksud kedatangan kami ke sini adalah guna mengetahui progres pemulihan pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai dan juga terkait dengan isu kekurangan logistik di Pulau Enggano, itu yang berkembang isu di Jakarta,” kata Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI Brigjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono di Bengkulu, Jumat.

    Menurut dia, isu yang berkembang di nasional yakni Pulau Enggano dalam kondisi kekurangan logistik hingga muncul isu masyarakatnya mengalami kelaparan akibat terisolasi selama empat bulan terakhir.

    “Gubernur, bupati, hingga camat, kepala desa di Pulau Enggano, ada juga mahasiswa UGM dan Universitas Bengkulu yang sedang KKN di sana sudah menyampaikan langsung kondisi terkini,” kata dia.

    Menurut Brigjen Pol Wahyu laporan berbagai pihak hingga kepala desa dan bahkan mahasiswa kuliah kerja nyata di Pulau Enggano menyatakan isu kelaparan tersebut tidak benar.

    “Penyampaian pihak-pihak yang di sana itu memang isu kelaparan itu tidak benar, terhadap isu adanya kelaparan kekurangan logistik BBM dan lain-lain itu tidak benar. isu itu yang membuat kami datang kemari sesuai arahan Mendagri (Tito Karnavian), Mendagri ingin mengetahui langsung memastikan sebenarnya situasi terkini dan kendala-kendalanya,” ucapnya.

    Camat Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Susanto memastikan masyarakat di Enggano tidak kekurangan logistik dan komoditas pokok selama situasi terisolasi dari wilayah Bengkulu lainnya.

    “Bahan pokok cukup, BBM tersedia pasokannya hingga satu bulan ke depan, kami tidak kekurangan makanan. Hanya saja yang terisolasi itu, komoditas hasil pertanian kami tidak bisa dijual ke Kota Bengkulu karena pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu,” kata dia.

    Pendangkalan alur tersebut mengakibatkan masyarakat setempat tidak bisa menjual produk pertanian mereka yang akhirnya berdampak pada daya beli dan perekonomian masyarakat yang turun drastis. Dia berharap, kondisi pelabuhan kembali normal, aktivitas perekonomian dan distribusi barang serta orang ke Kota Bengkulu beroperasi seperti biasanya mengembalikan kemampuan dan kekuatan perekonomian warga.

    “Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah menerbitkan Instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan di Pulau Enggano, kami sangat berterima kasih,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Respons Pernyataan Ahmad Muzani soal Menteri Bebani Presiden, Efriza Sentil Tito Karnavian

    Respons Pernyataan Ahmad Muzani soal Menteri Bebani Presiden, Efriza Sentil Tito Karnavian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kinerja menteri dalam membantu Presiden Prabowo Subianto mulai mendapat sorotan dari MPR RI. Ada indikasi kebijakan menteri justru membebani presiden.

    Peneliti senior Citra Institute, Efriza menilai Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sedang membongkar karut-marut kerja menteri-menteri di kabinet Prabowo.

    Hal ini sebagai respons atas pernyataan Muzani yang mengingatkan para menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji lebih dalam setiap keputusan yang akan dikeluarkan.

    “Dia sedang membongkar karut-marut kerja menteri di kabinet Prabowo. Kinerja beberapa menterinya amat miris utamanya yang sudah punya pengalaman bekerja dengan Presiden sebelumnya,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Kamis (27/6).

    Dia meyakini publik kaget karena pernyataan Muzani itu tepat. “Artinya sebagai Ketua MPR sekaligus anggota DPR dan Sekjen Gerindra, wajib mengingatkan atau mengkritik dari kinerja para pembantu presiden untuk bekerja dengan baik dan benar,” lanjutnya.

    Dia menjelaskan pernyataan Muzani bertujuan membongkar perilaku dari beberapa orang menteri dengan cara kerja yang buruk, tetapi di sisi lain justru membebani presiden.

    “Kesadaran berkinerja buruk ini semestinya dibenahi oleh menteri-menteri terkait. Sebab kinerja mereka menegaskan ketidakpahaman si menteri dalam hal pembuatan keputusan atau kebijakan bahkan ia juga tidak punya pemahaman dalam upaya mengantisipasi permasalahan,” tuturnya.

    Efriza mencontohkan kecerobohan Mendagri, Tito Karnavian dalam menyelesaikan persoalan sengketa 4 pulau Aceh-Sumut tanpa mengumpulkan semua dokumen di kementeriannya.

  • Wakil Ketua Komisi II DPR Setuju Diadakan Retreat Sekda Seluruh Indonesia Nasional 26 Juni 2025

    Wakil Ketua Komisi II DPR Setuju Diadakan Retreat Sekda Seluruh Indonesia Nasional 26 Juni 2025

    Wakil Ketua Komisi II DPR Setuju Diadakan Retreat Sekda Seluruh Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua
    Komisi II DPR
    RI Dede Yusuf mengaku setuju dengan rencana retreat bagi seluruh sekretaris daerah (
    sekda
    ) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.
    Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, bakal ada retreat khusus sekda tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
    “Saya sih sepakat untuk me-retreat-kan, karena walaupun sekda berasal dari birokrat, tapi kadang-kadang sekda ini kan (pertimbangan)
    choice
    dari kepala daerahnya kan ada, karena ini kan menjadi tandemnya kepala daerah,” kata Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025), dikutip dari
    Antaranews
    .
    Menurut dia,
    retreat sekda
    diperlukan karena merupakan sosok perpanjangan tangan birokrasi kepala daerah. Kemudian, menitikberatkan pada pengimplementasian program-program prioritas pemerintah pusat serta pengelolaan keuangan daerah.
    Terkait pendanaan, Dede Yusuf mengatakan, bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga dana alokasi umum (DAU).
    “Apakah itu APBD, apakah DAK (dana alokasi Khusus), apakah DAU (dana alokasi umum) dan sebagainya, dikaitkan dengan program-program yang menjadi prioritas presiden dan lain-lain. Nah, siapa nanti yang akan menjadi ujung tombak? Ya sekda,” ujarnya.
    “Kalau sekda-nya tidak menguasai permasalahan maka yang ada akhirnya hanya ‘yes sir, yes sir’ saja, tetapi tidak menyelesaikan berbagai masalah yang ada,” kata Dede Yusuf lagi.
    Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada retret bagi seluruh sekda, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan lokasi di Magelang, Jawa Tengah.
    Mendagri mengatakan bahwa rencana
    retret sekda
    ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orang nomor satu di daerah dari kalangan birokrat
    “Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang.
    Sekda
    ini ‘kan merupakan ASN atau birokrat yang paling senior jadi itu yang akan diberikan kapasitas juga,” ujar Tito selepas Pembukaan Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat pada 23 Juni 2025.
    Tito menjelaskan bahwa ratusan sekda ini adalah aparatur sipil negara dan birokrat yang paling tinggi di daerah.
    Oleh karena tu,
    Kemendagri
    menilai perlu agar para ASN di puncak kariernya itu harus diberikan peningkatan kapasitas melalui retreat.
    “Itu yang kita akan berikan peningkatan kapasitas juga,” kata Mendagri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II setuju dengan rencana retret sekda seluruh Indonesia

    Komisi II setuju dengan rencana retret sekda seluruh Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengaku setuju dengan rencana retret bagi seluruh sekretaris daerah (sekda) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

    “Saya sih sepakat untuk meretretkan, karena walaupun sekda berasal dari birokrat, tapi kadang-kadang sekda ini kan (pertimbangan) choice dari kepala daerahnya kan ada, karena ini kan menjadi tandemnya kepala daerah,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia pun tak mempersoalkan penyelenggaraan retret selama beberapa hari yang diikuti oleh para sekda tersebut, yang dinilainya sebagai sosok perpanjangan tangan birokrasi kepala daerah.

    Menurut dia, retret para sekda tersebut akan menitikberatkan pada pengimplementasian program-program prioritas pemerintah pusat serta pengelolaan keuangan daerah.

    “Apakah itu APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), apakah DAK (dana alokasi khusus), apakah DAU (dana alokasi umum) dan sebagainya, dikaitkan dengan program-program yang menjadi prioritas presiden dan lain-lain. Nah, siapa nanti yang akan menjadi ujung tombak? Ya sekda,” tuturnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau sekda-nya tidak menguasai permasalahan maka yang ada akhirnya hanya ‘yes sir, yes sir’ saja, tetapi tidak menyelesaikan berbagai masalah yang ada.”

    Sebelumnya (23/6), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada retret bagi seluruh sekretaris daerah (sekda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan lokasi di Magelang, Jawa Tengah.

    Mendagri mengatakan bahwa rencana retret sekda ini berasal dari Presiden RI Prabowo Subianto yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orang nomor satu di daerah dari kalangan birokrat.

    “Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya retret untuk sekda provinsi dan kabupaten/kota di Magelang. Sekda ini ‘kan merupakan ASN atau birokrat yang paling senior jadi itu yang akan diberikan kapasitas juga,” ujar Tito selepas Pembukaan Retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN, Sumedang, Jawa Barat.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II: Presiden urus sengketa pulau, Mendagri tak harus dievaluasi

    Komisi II: Presiden urus sengketa pulau, Mendagri tak harus dievaluasi

    Jadi, mungkin Pak Mendagri bekerja hanya berdasarkan data yang ada.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tidak berarti mengharuskan adanya evaluasi terhadap kinerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Menurut saya, belumlah sampai pada mengevaluasi kinerja Mendagri sampai saat ini,” kata Dede Yusuf di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dikatakan bahwa ada nilai-nilai yang mesti diputuskan oleh Presiden selaku pimpinan tertinggi negara ketika sudah terkait dengan hal politis.

    “Ada isu-isu yang berkaitan dengan politik yang perlu kita jaga, perlu kita rawat dan sebagainya. Memang Presidenlah yang mengambil hak,” ujarnya.

    Dede Yusuf lantas berkata, “Jadi, bukan berarti Presiden mengambil alih, tetapi ada kebijakan-kebijakan terkait dengan Aceh, Papua, daerah tapal batas, menurut saya harus disampaikan kepada pimpinan karena itu adalah keputusan kebijakan negara.”

    Sebaliknya, dia tak menyalahkan Mendagri yang telah bekerja sesuai dengan data administrasi yang dimiliki kementeriannya dalam merespons sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumut.

    “Memang benar ada surat yang tahun berapa itu adalah wilayah Aceh. Tahun berapa lagi masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Baru kemudian pada tahun 1990 atau berapa itu diminta oleh Aceh kembali. Jadi, mungkin Pak Mendagri bekerja hanya berdasarkan data yang ada,” katanya.

    Untuk itu, dia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo untuk mengakhiri polemik batas administrasi antarwilayah tersebut dengan menetapkan keempat pulau itu masuk ke dalam Provinsi Aceh yang turut mengedepankan nilai historis di dalamnya.

    “Mengapresiasi apa yang dilakukan Presiden karena Presiden melihat historical background-nya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengingatkan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak membebani Presiden Prabowo Subianto dengan kemunculan berbagai polemik seperti yang sebelumnya terjadi, hingga menuai sorotan publik.

    Sebaiknya, kata dia, para menteri melakukan kajian yang lebih strategis ketika menangani sebuah persoalan.

    Muzani berharap persoalan-persoalan itu bisa selesai di tingkat kementerian tanpa menimbulkan polemik.

    “Padahal, persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kementerian apakah pulau atau masalah-masalah lain,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Pada hari Selasa (17/6), Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan empat pulau yang kena sengketa batas wilayah antarprovinsi di Sumatera masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

    Empat pulau yang disengketakan oleh Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.