Tag: Tito Karnavian

  • Sosiolog Sambut Baik Rencana Mendagri dan Mensos Integrasi Puskesos-Posyandu

    Sosiolog Sambut Baik Rencana Mendagri dan Mensos Integrasi Puskesos-Posyandu

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di desa dan kelurahan.

    Integrasi ini ditujukan untuk menghadirkan layanan sosial yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat.

    Puskesos selama ini menjadi pintu solusi sosial bagi warga, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga administrasi kependudukan.

    Namun, operasional Puskesos di banyak daerah terhenti akibat ketiadaan operator desa yang mengelola dan memperbarui data sosial. Karena itu, Mensos meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah (pemda) memfasilitasi kebutuhan pengaktifan kembali Puskesos.

    “Keberadaan Posyandu di tingkat desa sesungguhnya memiliki beragam fungsi. Tugas Posyandu mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

    Dia menilai integrasi Puskesos ke dalam Posyandu merupakan langkah strategis. Terlebih, Posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata. Ia pun mendorong agar layanan sosial di Posyandu diperkuat.

    Sosiolog dari Universitas Terbuka Agus Mauluddin yang telah lama meneliti fungsi Puskesos menyambut baik rencana integrasi ini. Ia menyebut penyatuan Puskesos dan Posyandu menjadi langkah tepat untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat pembaruan data dan layanan.

    “Integrasi ini strategis karena meminimalkan ego sektoral yang sering membuat Puskesos mandek. Hasil penelitian terkait evaluasi program yang dilakukan lima tahun terakhir menunjukkan ego sektoral dan komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan kebijakan/program terutama masalah integrasi data tetap menjadi persoalan. Karena itu, langkah Kemensos dan Kemendagri perlu diperkuat di level pelaksanaan,” ujar Agus saat dihubungi wartawan yang disampaikan melalui keterangan tertulis, melansir Antara, Sabtu (22/11/2025).

     

    Aksi Kocak Pak Bhabin Nyanyi dan Joget Bareng Mbah-mbah di Posyandu Lansia

  • Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Isu Politik-Hukum: Penetapan Besaran UMP 2026 Tunggu Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait disebut akan menjadi dasar penetapan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Tema tersebut menjadi salah satu isu politik-hukum terkini Beritasatu.com, Jumat (21/11/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi kepastian tersebut. Ia juga menyatakan, saat ini pembahasan masih berlangsung dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

    Isu lainnya, seputar penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Penyelidikan itu diungkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Selain itu, soal munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. 

    Isu Poltik-Hukum

    1. Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit
    Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    2. Polda Metro Ungkap Modus Jalur Tikus Penyelundupan Balpres Rp 4,2 M
    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap perkembangan penyelidikan kasus penyelundupan pakaian bekas impor (balpres) yang masuk ke Indonesia melalui sejumlah jalur tikus. Ia menyebut jalur ilegal tersebut masih menjadi modus utama jaringan pelaku untuk memasukkan barang ke dalam negeri.

    “Banyak barang-barang seperti ini yang masuk melalui jalur tikus, dan itu memang menjadi salah satu modus operandi. Kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk Bea Cukai dan kepolisian daerah yang wilayahnya diduga menjadi jalur masuk,” ujarnya di depan lobby gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat (21/11/2025).

    Budi menjelaskan, penyidik masih melakukan pendalaman untuk menelusuri jalur masuk pakaian bekas tersebut. Salah satu terduga pelaku mengarahkan ke seseorang berinisial A di Surabaya, tetapi polisi masih mengembangkan temuan tersebut.

    3. Menag Janji Tertib Tangani Kasus Perundungan di Madrasah
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah, dalam memperbaiki penanganan kasus perundungan alias bullying di lingkungan madrasah. Ia mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) terus membenahi mekanisme respons dan pencegahan, agar insiden serupa dapat ditangani secara lebih cepat dan terpadu.

    “Insyaallah kami akan semakin rapi dalam penanganan. Kami akan terus berupaya menuntaskan setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang tua maupun masyarakat,” kata Nasaruddin di Sumedang, Jumat (21/11/2025).

    Ia menambahkan, Kemenag ingin menjadi lembaga yang semakin dipercaya oleh masyarakat, khususnya dalam membangun suasana pendidikan yang aman serta menumbuhkan budaya saling menghormati. Maka dari itu, madrasah harus menjadi ruang yang mencerminkan nilai-nilai kesantunan sosial dan lingkungan belajar yang sehat.

    “Kami ingin menjadi teladan dalam menciptakan tata kehidupan publik yang lebih santun,” tutupnya singkat.

    4. Rekrutmen Kelompok Teror via Gim Daring Bikin Ketar-ketir Kapolri
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti munculnya modus baru kelompok teror dalam merekrut anggota, yang kini menyasar anak-anak melalui platform gim daring. Ia meminta orang tua, keluarga hingga masyarakat terlibat dalam upaya pencegahan salah satunya dengan pengawasan terhadap aktivitas digital anak.

    Menurutnya, metode penyusupan ini begitu berbahaya karena dilakukan secara halus dan memanfaatkan minat anak-anak terhadap permainan digital.

    “Tentunya, keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama juga dari awal dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan ataupun seluruh stakeholder yang ada tentunya menjadi sangat penting sehingga anak-anak kita harus terus kita jaga,” ujar Listyo Sigit pada awak media di markas Polda DIY, Jumat (21/11/2025).

    5. Kejagung Endus Keterkaitan Riza Chalid dalam Kasus Petral
    Kejaksaan Agung (Kejagung) mengendus dugaan keterkaitan pengusaha Mohammad Riza Chalid dengan kasus pengadaan minyak mentah di Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Namun, belum diketahui sejauh mana keterkaitannya tersebut.

    “Sepertinya ya, sepertinya. Nanti kita lihat,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna di kantornya, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Anang menyampaikan, kasus tersebut adalah pengembangan dari perkara tata kelola minyak mentah yang juga menjerat Riza Chalid. Sudah ada sejumlah terdakwa dalam kasus itu yang digali keterangannya dalam kapasitas sebagai saksi pada pengembangan kasus Petral.

  • Jelang Nataru, Mendagri-Menhub bahas persiapan-pengendalian inflasi

    Jelang Nataru, Mendagri-Menhub bahas persiapan-pengendalian inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membahas berbagai persiapan menghadapi perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), mulai dari aspek transportasi, keselamatan, cuaca ekstrem, hingga pengendalian inflasi.

    Mendagri menjelaskan, Nataru identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat sebab selain berkaitan dengan perayaan, momen Nataru juga kerap dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk berlibur.

    “Sehingga destinasi utamanya, selain pulang kampung ya liburan, ke daerah-daerah tempat liburan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Pertemuan tersebut berlangsung dalam pertemuan kedua menteri di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat.

    Tito menegaskan kondisi tersebut harus disikapi dengan melakukan berbagai persiapan agar mobilitas masyarakat berjalan lancar.

    Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah (Pemda) dan aparat keamanan untuk mengantisipasi kerawanan di pusat-pusat keramaian, destinasi wisata dan jalur transportasi utama.

    Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya menjaga inflasi menjelang Nataru karena dalam periode ini, tingkat konsumsi masyarakat juga diperkirakan meningkat.

    Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memastikan stok dan harga komoditas pangan tetap terkendali.

    Mendagri juga menekankan perlunya mengendalikan tarif transportasi udara selama momen Nataru agar jangan sampai tarif transportasi yang tak terkendali, mengerek inflasi.

    “Dan pada Desember tahun lalu, itu juga sempat turun (inflasinya) bagus karena kebijakannya Pak Dudy menurunkan tarif angkutan,” ujarnya.

    Siapkan skema

    Sementara itu, Menhub Dudy mengungkapkan berbagai langkah kesiapan sektor transportasi, terutama pada jalur penyeberangan, perkeretaapian, dan pelayaran di daerah-daerah rawan.

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat serta penguatan keselamatan transportasi.

    Selain itu, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap angkutan laut di daerah yang volume penumpangnya tinggi selama Nataru.

    Ia menekankan bahwa pada periode Nataru, penumpang sering memaksakan diri untuk naik meski melebihi kapasitas, sehingga perlu diwaspadai.

    Menhub memastikan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menambah distribusi pelampung serta mengingatkan operator kapal agar menjaga keselamatan di tengah potensi cuaca ekstrem.

    “Nah, ini yang kami mengingatkan kembali. Dan juga kita membagikan ‘life vest’ tambahan di sana, Pak. Salah satu ‘concern’ itu adalah cuaca,” kata Dudy.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri Minta BPBD-Damkar Se-RI Waspadai Banjir hingga Longsor

    Kemendagri Minta BPBD-Damkar Se-RI Waspadai Banjir hingga Longsor

    Jakarta

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat virtual membahas potensi cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. Rapat diikuti Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP hingga Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan seluruh Indonesia.

    Rapat digelar hari ini dan dipimpin Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tentang kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

    Dalam arahannya, Safrizal menegaskan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia saat ini berada pada tingkat risiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kondisi cuaca ekstrem, curah hujan yang meningkat, serta tingginya kerentanan wilayah menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan langkah kesiapsiagaan yang terukur dan terpadu.

    “Pemerintah daerah harus meningkatkan kewaspadaan dan memastikan seluruh unsur di daerah berada dalam kondisi siap. Ini penting agar kita tidak gagap ketika bencana terjadi,” kata Safrizal dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (21//11/2025).

    Safrizal memerintahkan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di wilayah masing-masing. Apel tersebut diinstruksikan untuk melibatkan BPBD, Satpol PP, Damkar, unsur TNI/Polri, relawan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

    “Daerah perlu memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik dalam menghadapi bencana. Apel kesiapsiagaan menjadi sarana penting untuk memeriksa dan memastikan seluruh unsur tersebut benar-benar siap,” pungkas Safrizal.

    (ygs/jbr)

  • Saat Sains, Tradisi, dan Negara Bersua di Tengah Cuaca Ekstrem

    Saat Sains, Tradisi, dan Negara Bersua di Tengah Cuaca Ekstrem

    Jakarta, Beritasatu.com – Hujan turun lebih awal di banyak wilayah Indonesia tahun ini. Dari Sumatera hingga Papua, awan menggulung seolah menyampaikan satu pesan yang sama tentang kewaspadaan.

    Di tengah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, wacana mitigasi kini tak lagi berbicara soal alat deteksi semata. Ia merembet ke ranah yang lebih luas yakni narasi masyarakat, cerita turun-temurun, bahasa lokal, dan kebijaksanaan yang lama hidup di antara desa-desa rawan bencana.

    Integrasi Sains dan Kearifan Lokal dalam Mitigasi Bencana

    Di Jakarta, akhir Oktober 2025 lalu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar sebuah webinar yang membicarakan isu ini secara terang-terangan. Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN, Herry Jogaswara, membuka diskusi dengan pernyataan yang terasa seperti menandai babak baru dalam riset kebencanaan Indonesia. “Dikotomi tradisi dan sains sudah seharusnya berakhir,” katanya dilansir laman BRIN yang dikutip Beritasatu.com, Jumat (21/11/2025).

    Menurutnya, bencana di Indonesia tak mungkin dibaca hanya dari sudut satelit atau peta geologi. Narasi masyarakat yang hidup bertahun-tahun di kawasan rawan harus ikut duduk di meja pembahasan. Tradisi, katanya, bukan lawan dari sains, tetapi pintu masuk.

    Ia menunjuk contoh klasik tetapi tetap relevan yakni smong di Aceh. Cerita lisan tentang air besar yang tiba-tiba datang setelah gempa bukan sekadar mitos penyintas. Tradisi itu terbukti menjadi alarm sosial yang menyelamatkan ribuan orang saat tsunami 2004.

    Para peneliti geoteknologi yang bekerja bersama timnya memadukan narasi tersebut dengan pembacaan geologi. Hasilnya bukan hanya penjelasan ilmiah, tetapi pemahaman utuh tentang hubungan masyarakat dengan alam.

    “Kita tidak bisa mengandalkan laboratorium tanpa memahami pengalaman warga yang hidup berdampingan dengan risiko,” ucap Herry.

    Peran BRIN dalam Riset Kebencanaan Terpadu

    Pernyataan itu mengalir ke rencana aksi yang lebih konkret. BRIN bersiap membuka call for collaboration pada 2026 dengan tema ekologi dan lingkungan. Intinya riset kebencanaan ke depan harus lintas disiplin. Bahasa, geologi, antropologi, klimatologi, sampai tradisi lisan harus saling bekerja dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

    Fondasi Budaya Lokal dalam Pemahaman Risiko

    Kepala Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan BRIN Sastri Sunarti melanjutkan gagasan tersebut. Indonesia, katanya, negara yang fondasi kebencanaan dan budaya lokalnya sama-sama kuat. Pada satu sisi, ada ancaman patahan megathrust Mentawai yang terus dikaji para seismolog. Pada sisi lain, masyarakat di pesisir Sumatera punya memori kolektif yang terekam dalam pantun, cerita pelaut, atau simbol alam seperti surutnya air secara tiba-tiba.

    “Edukasi yang menggabungkan keduanya justru membuat masyarakat tenang dan sigap,” ucapnya.

    Pendekatan BMKG: Teknologi dan Bahasa Lokal

    Sementara itu, BMKG punya gagasan serupa yang sudah lama hidup dalam praktik. Ketua Tim Kerja Mitigasi Tsunami Hindia Pasifik BMKG Suci Dewi Anugrah menegaskan, alat prediksi tanpa kepekaan budaya sering mandek di lapangan. Ia mengenang beberapa kasus ketika peringatan dini tak ditanggapi karena masyarakat tak merasa dekat dengan bahasa teknis yang digunakan.

    “Kalimat sederhana dalam bahasa daerah sering lebih ampuh,” katanya dilansir dari laman BRIN.

    Suci menambahkan, tokoh adat dan pemuka komunitas memainkan peran besar sebagai jembatan ilmu dan tindakan. Tanpa itu, sirine bisa berbunyi, tetapi warga bisa saja tidak bergerak.

    Arsitektur Tradisional dan Adaptasi Lingkungan

    Peneliti BRIN Asep Supriadi menekankan pentingnya menjadikan kearifan lokal lebih dari sekadar ornamen riset. Arsitektur tradisional yang terbukti tahan gempa, misalnya, harus kembali dipertimbangkan dalam perencanaan permukiman. Rumah-rumah panggung di banyak daerah bukan hasil estetika belaka, melainkan respon adaptif terhadap tanah labil, banjir, atau gempa.

    “Pemerintah dan masyarakat perlu menjaga keberlanjutan kearifan seperti ini,” ujarnya. Ia mengingatkan tradisi tak boleh diperlakukan sebagai nostalgia, tetapi sebagai strategi bertahan hidup.

    Cuaca Ekstrem dan Respons Pemerintah

    Sementara BRIN dan BMKG menguatkan dimensi pengetahuan dan budaya, ancaman nyata datang dari lapangan. Pada pertengahan November, tanah di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Cilacap, bergerak dan meruntuhkan permukiman. Longsor itu menelan korban, memaksa operasi pencarian berlangsung hari demi hari.

    Kesiapsiagaan Pemerintah dan Instruksi Mitigasi

    Di lokasi itulah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin apel kesiapsiagaan. Lumpur masih basah, garis polisi membentang, dan suara mesin ekskavator terus bekerja. Tito berkata operasi SAR akan diperpanjang jika korban belum semua ditemukan. “Ini hari ketujuh. Kalau belum, kita tambah tiga hari,” ujarnya dilansir dari Antara, Rabu (19/11/2025).

    Tito membawa pesan yang lebih luas dari sekadar kondisi Cilacap. Ia menyebut laporan BMKG yang menunjukkan potensi hujan lebat di hampir seluruh wilayah Indonesia, yakni Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku Selatan, hingga Papua Selatan.

    “Ini harus jadi perhatian semua daerah,” katanya.

    Pulau Jawa, yang penduduknya padat dan topografinya beragam, disebut paling rentan. Setiap tahun, daerah-daerah seperti Banjarnegara, Purworejo, hingga Cilacap menghadapi siklus yang nyaris sama yakni lereng menjadi licin ketika hujan deras datang berturut-turut.

    Ia meminta pemerintah daerah segera memetakan titik rawan dan mempertimbangkan relokasi bagi permukiman di zona merah. Pernyataan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah memanfaatkan data BMKG mengenai wilayah rawan banjir dan longsor dalam penyusunan kebijakan mitigasi.

    “Daerah harus siap logistik, siap apel siaga, dan siap bergerak cepat,” ujar Tito.

    Sebaran kejadian bencana alam periode 1 Januari – 15 Oktober 2025. – (Humas BNPB/Pusdatin BNPB)Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam Penanganan Darurat

    Sementara itu, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan operasi yang sedang dijalankan lembaganya yakni Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Operasi ini berlangsung 16-22 November 2025 dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung, bekerja sama dengan BNPB dan menggunakan dua pesawat.

    Tujuannya bukan menghentikan hujan, tetapi meredistribusi curah hujan agar intensitasnya di wilayah rawan berkurang.

    “Kami menargetkan pengurangan intensitas 30 sampai 50%,” kata Faisal.

    OMC dimaksudkan untuk mengurangi hambatan proses pencarian korban dan mencegah longsor susulan, terutama karena prakiraan menunjukkan hujan sedang hingga lebat masih mungkin terjadi di Cilacap pada 19-22 November 2025. Di tengah medan yang rentan, sedikit pengurangan curah hujan bisa berarti waktu tambahan bagi tim penyelamat.

    Selain itu, BMKG tetap memperbarui data atmosfer harian sebagai dasar keputusan instansi terkait. Data ini menjadi pegangan pemerintah daerah untuk menentukan apakah warga harus diungsikan, alat berat dipindahkan, atau jalur evakuasi ditutup sementara.

  • Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit

    Penetapan Besaran UMP 2026 Masih Menunggu Hasil Rapat Tripartit

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah belum mengumumkan angka resmi upah minimum provinsi (UMP) 2026 karena masih menunggu hasil rapat tripartit lintas kementerian dan lembaga terkait. Pembahasannya masih berlangsung dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penetapan UMP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut banyak pihak, termasuk pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.

    “Rapatnya itu melibatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian nanti ada menko PMK, kemudian juga nanti ada dari Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perekonomian,” kata Tito kepada Beritasatu.com seusai menghadiri acara Beritasatu Malam Apresiasi di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Tito menuturkan UMP sangat berkaitan dengan kondisi daerah, sehingga Kemendagri turut dilibatkan untuk memberikan pandangan soal kemampuan fiskal daerah, kondisi sosial, serta disparitas ekonomi di masing-masing wilayah. 

    Tito menilai pendekatan berbasis data dari daerah penting agar keputusan tidak memberatkan pengusaha, tetapi tetap melindungi pekerja.

    Menurutnya, pembahasan UMP akan melibatkan juga kalangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan serikat pekerja.

    Tito menegaskan hingga kini pemerintah masih dalam tahap penggodokan dan belum ada keputusan final. Ia memastikan keputusan akhir tetap berada di Kementerian Ketenagakerjaan setelah mendapatkan masukan dari seluruh pihak.

    “UMP itu nanti diumumkannya dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kami akan memberikan masukan-masukan,” tutupnya.

  • Datangi Longsor Cilacap, Mendagri Perintahkan Pemda Gencarkan Mitigasi Bencana

    Datangi Longsor Cilacap, Mendagri Perintahkan Pemda Gencarkan Mitigasi Bencana

    JAKARTA  – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana usai terjadinya bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

    “Saya datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan penanganan berjalan maksimal. Ini juga menjadi peringatan bagi pemda lain agar segera memperkuat mitigasi bencana,” kata Tito dalam keterangan dilansir ANTARA, Kamis, 20 November.

    Hal itu disampaikan Tito usai meninjau lokasi bencana di Kabupaten Cilacap. Dalam kunjungannya, Tito menemui para korban terdampak serta memberikan penguatan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian.

    Ia juga meminta seluruh unsur tim evakuasi yang terdiri dari unsur Basarnas, BNPB, TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan relawan, untuk bekerja solid dan cepat, guna mengurangi kegelisahan keluarga korban.

    Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kemendagri untuk memperkuat koordinasi dengan pemda dalam memetakan daerah rawan bencana, terlebih intensitas curah hujan diprediksi masih tinggi.

    “Curah hujan tinggi berisiko, khususnya di Jawa yang padat penduduk. Kalau longsor terjadi di lahan kosong, dampaknya minim. Tapi, jika menimpa permukiman, bisa menimbulkan korban. Karena itu, pemda harus inventarisasi titik rawan dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujarnya.

    Tito juga mempersilakan pemda merelokasi warga dari wilayah rawan bencana, serta memanfaatkan dana belanja tidak terduga jika menghadapi keterbatasan anggaran.

    Pada kesempatan terpisah, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengapresiasi kedatangan Mendagri Tito Karnavian yang meninjau langsung lokasi longsor di Desa Cibeunying.

    Menurutnya, kehadiran Mendagri menjadi bukti bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian dalam menghadapi bencana.

    “Kehadiran Pak Mendagri Tito Karnavian ke lokasi longsor sangat berarti bagi kami. Beliau meninjau dapur umum, memberikan arahan atas langkah-langkah yang telah dilakukan, dan memimpin langsung apel kesiapsiagaan serta pencarian korban. Ini memberi semangat besar bagi kami,” kata Syamsul.

    Selain meninjau dapur umum dan tim SAR, Tito juga mengingatkan bahwa longsor di Cibeunying harus menjadi kewaspadaan bagi pemerintah daerah (pemda) lain dalam memitigasi potensi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang meningkat beberapa waktu terakhir.

    “Mendagri menyampaikan ini menjadi pembelajaran bersama agar lebih siap siaga, apalagi jika sudah ada peringatan dini dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) terkait potensi bencana alam,” ujar Syamsul.

    Bupati mengatakan, Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan kesiapannya mendukung rencana Pemkab Cilacap untuk merelokasi warga selamat ke Desa Jenang, sekitar 2 kilometer dari titik longsor.

    Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait kemungkinan program perumahan bagi warga relokasi.

    “Lahan seluas 3,9 hektare telah siap. Prosesnya melalui tahapan. Kepala daerah menetapkan jumlah warga yang direlokasi, kemudian diusulkan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk hunian sementara, baru setelah itu hunian tetap,” jelas Syamsul.

    Sementara itu, pencarian korban longsor Cibeunying resmi diperpanjang tiga hari setelah tim SAR gabungan dan keluarga korban sepakat melanjutkan operasi.

    “Keluarga berharap operasi dilanjutkan. Atas dasar kemanusiaan, operasi SAR resmi diperpanjang tiga hari,” kata Kepala Kantor SAR Cilacap, Muhammad Abdullah.

  • Mendagri instruksikan pemda se-Indonesia perkuat mitigasi bencana

    Mendagri instruksikan pemda se-Indonesia perkuat mitigasi bencana

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana usai terjadinya bencana tanah longsor yang menelan korban jiwa di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

    “Saya datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan penanganan berjalan maksimal. Ini juga menjadi peringatan bagi pemda lain agar segera memperkuat mitigasi bencana,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Tito usai meninjau lokasi bencana di Kabupaten Cilacap. Dalam kunjungannya, Tito menemui para korban terdampak serta memberikan penguatan kepada keluarga yang masih menunggu hasil pencarian.

    Ia juga meminta seluruh unsur tim evakuasi yang terdiri dari unsur Basarnas, BNPB, TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan relawan, untuk bekerja solid dan cepat, guna mengurangi kegelisahan keluarga korban.

    Tito mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kemendagri untuk memperkuat koordinasi dengan pemda dalam memetakan daerah rawan bencana, terlebih intensitas curah hujan diprediksi masih tinggi.

    “Curah hujan tinggi berisiko, khususnya di Jawa yang padat penduduk. Kalau longsor terjadi di lahan kosong, dampaknya minim. Tapi, jika menimpa permukiman, bisa menimbulkan korban. Karena itu, pemda harus inventarisasi titik rawan dan menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujarnya.

    Tito juga mempersilakan pemda merelokasi warga dari wilayah rawan bencana, serta memanfaatkan dana belanja tidak terduga jika menghadapi keterbatasan anggaran.

    Pada kesempatan terpisah, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman mengapresiasi kedatangan Mendagri Tito Karnavian yang meninjau langsung lokasi longsor di Desa Cibeunying.

    Menurutnya, kehadiran Mendagri menjadi bukti bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak membiarkan pemerintah daerah bekerja sendirian dalam menghadapi bencana.

    “Kehadiran Pak Mendagri Tito Karnavian ke lokasi longsor sangat berarti bagi kami. Beliau meninjau dapur umum, memberikan arahan atas langkah-langkah yang telah dilakukan, dan memimpin langsung apel kesiapsiagaan serta pencarian korban. Ini memberi semangat besar bagi kami,” kata Syamsul.

    Selain meninjau dapur umum dan tim SAR, Tito juga mengingatkan bahwa longsor di Cibeunying harus menjadi kewaspadaan bagi pemerintah daerah (pemda) lain dalam memitigasi potensi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang meningkat beberapa waktu terakhir.

    “Mendagri menyampaikan ini menjadi pembelajaran bersama agar lebih siap siaga, apalagi jika sudah ada peringatan dini dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) terkait potensi bencana alam,” ujar Syamsul.

    Bupati menambahkan, Mendagri Tito Karnavian juga menyatakan kesiapannya mendukung rencana Pemkab Cilacap untuk merelokasi warga selamat ke Desa Jenang, sekitar 2 kilometer dari titik longsor.

    Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait kemungkinan program perumahan bagi warga relokasi.

    “Lahan seluas 3,9 hektare telah siap. Prosesnya melalui tahapan. Kepala daerah menetapkan jumlah warga yang direlokasi, kemudian diusulkan kepada BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk hunian sementara, baru setelah itu hunian tetap,” jelas Syamsul.

    Sementara itu, pencarian korban longsor Cibeunying resmi diperpanjang tiga hari setelah tim SAR gabungan dan keluarga korban sepakat melanjutkan operasi.

    “Keluarga berharap operasi dilanjutkan. Atas dasar kemanusiaan, operasi SAR resmi diperpanjang tiga hari,” kata Kepala Kantor SAR Cilacap, Muhammad Abdullah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Presiden Prabowo Apresiasi Seluruh Pihak yang Terlibat dalam Penanganan Longsor di Cilacap

    Mendagri: Presiden Prabowo Apresiasi Seluruh Pihak yang Terlibat dalam Penanganan Longsor di Cilacap

    Mendagri: Presiden Prabowo Apresiasi Seluruh Pihak yang Terlibat dalam Penanganan Longsor di Cilacap
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tenga.
    “Atas nama pemerintah, Bapak Presiden menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu bekerja keras dari mulai peristiwa sampai dengan hari ini dan sampai ke depan nanti,” ujarnya dalam Apel Kesiapsiagaan di Desa Cibeunying, Cilacap, Rabu (19/11/2025), seperti dalam siaran persnya.
    Pada kesempatan itu, Tito menegaskan, pemerintah pusat dan daerah akan terus bergerak bersama membantu masyarakat terdampak.
    Tito menekankan, penanganan bencana tidak berhenti pada tahap tanggap darurat. Pemerintah pusat dan daerah juga menyiapkan langkah lanjutan, termasuk relokasi warga yang terdampak. 
    “Akan ada upaya-upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak, di antaranya adalah melakukan relokasi,” katanya.
    Dia menegaskan, pemerintah kabupaten, provinsi, serta kementerian dan lembaga pusat telah menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh. Hal ini selaras dengan arahan Presiden. 
    “Presiden pasti tidak akan tinggal diam untuk membantu,” tegasnya.
    Tito menjelaskan, apel tersebut digelar untuk memastikan kesiapan tim sekaligus memberikan dukungan moral kepada para petugas yang bekerja di medan sulit. 
    Ia memastikan, pemerintah akan terus memberikan pendampingan hingga tuntas, mulai dari dukungan kepada keluarga korban hingga penyiapan hunian bagi warga yang membutuhkan. 
    Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu juga mengingatkan pentingnya langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak menimbulkan dampak lebih besar di wilayah lain.
    “Kami masih terus bekerja sampai maksimal dan kita akan mendukung, bantu keluarga korban sambil kita memitigasi, mengantisipasi mudah-mudahan tidak terjadi di tempat lain,” ujarnya.
    Selain memimpin apel, Tito juga meninjau dapur umum yang dioperasikan relawan dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Cilacap untuk memastikan kebutuhan pangan warga terdampak tetap terpenuhi. 
    Setelah itu, dia memimpin rapat koordinasi singkat bersama jajaran terkait guna memutakhirkan informasi kondisi di lapangan.
    Pada kesempatan itu, Tito menyerahkan bantuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupa pakaian, vitamin, dan kebutuhan dasar lainnya bagi para korban. 
    Tidak hanya itu, dukungan tambahan berupa empat tenda juga turut disalurkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri sebagai sarana penunjang penanganan bencana.
    Kunjungan
    Mendagri
    turut dihadiri Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cilacap, serta unsur terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: Dukung Ketahanan Pangan, Pemda Harus Buat Kebijakan Lindungi Persawahan

    Mendagri: Dukung Ketahanan Pangan, Pemda Harus Buat Kebijakan Lindungi Persawahan

    Mendagri: Dukung Ketahanan Pangan, Pemda Harus Buat Kebijakan Lindungi Persawahan
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) harus membuat kebijakan untuk melindungi persawahan di wilayah masing-masing.
    Ia menyampaikan bahwa
    pelindungan lahan sawah
    merupakan syarat utama dalam mendukung
    ketahanan pangan nasional
    . Hal pertama yang harus dipastikan adalah luas lahan tidak berkurang, sehingga ditetapkan konsep lahan sawah yang dilindungi (LSD).
    Hal itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pembahasan Penataan Ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Alih Fungsi Lahan, Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), serta mitigasi bencana hidrometeorologi tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang digelar secara
    hybrid
    dari Ruang Sidang Utama, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
    “Inti dasar rapat ini adalah penataan ulang rencana tata ruang wilayah yang terkait dengan lahan baku sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Intinya itu. Tindak lanjutnya adalah daerah harus membuat kebijakan untuk melindungi persawahan yang sudah ada,” kata Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
    Ia menjelaskan bahwa salah satu visi utama Presiden RI Prabowo Subianto adalah mewujudkan swasembada pangan.
    Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa kemerdekaan sebuah negara tidak hanya diukur dari lepasnya kolonialisme, tetapi juga dari kemampuannya memberi makan rakyat tanpa bergantung pada impor.
    Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mendorong produksi pangan terus dilakukan, mulai dari penguatan lahan, irigasi, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).
    Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa penguatan sektor lahan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada dan membuka sawah baru di wilayah yang sebelumnya bukan persawahan.
    Optimalisasi ini menjadi fokus penting dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri, sejalan dengan arahan Presiden agar pasokan pangan nasional tetap aman. Dalam konteks tersebut, penataan tata ruang menjadi langkah krusial untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
    “Kita harus betul-betul memahami hal ini. Ada tindak lanjut yang perlu dilakukan, di antaranya revisi RTRW. Kami mengapresiasi daerah yang sudah melakukan revisi tersebut,” ujar Tito.
    Ia meminta pemda memastikan luas lahan sawah tidak berkurang akibat alih fungsi yang tidak terkendali.
    Lahan yang sudah ada harus dipertahankan dan tidak dikonversi menjadi kawasan komersial atau industri. Karena itu, revisi RTRW harus memberikan porsi yang jelas bagi KP2B, termasuk memastikan LBS tervalidasi dengan baik melalui data lapangan maupun citra satelit.
    “Citra satelit dapat digunakan untuk membuat peta yang bisa diperbesar secara detail. Peran Badan Informasi Geospasial (BIG) sangat penting untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data, tidak hanya mengandalkan survei lapangan atau peta yang dibuat berdasarkan data daratan,” jelas Tito.
    Untuk mempercepat proses tersebut, Kemendagri bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), BIG, dan instansi terkait akan membentuk satuan tugas (satgas) gabungan untuk mengawal revisi tata ruang daerah.
    Tito juga mendorong terciptanya iklim kompetitif antardaerah. Pemerintah pusat akan memberikan penghargaan dan insentif bagi daerah yang cepat menyelesaikan revisi tata ruang dan menunjukkan komitmen terhadap pelindungan lahan sawah.
    “Daerah yang belum melakukan revisi pasti akan kami kejar. Kami juga akan menciptakan iklim kompetitif, misalnya awal tahun depan kami memberi penghargaan kepada daerah yang cepat melakukan revisi atau provinsi yang paling banyak menyelesaikannya,” tegasnya.
    Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono; Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani; Kepala BIG Muh Aris Marfai; serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.