Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Hubungan Korupsi Kepala Daerah dan OTT KPK

    Hubungan Korupsi Kepala Daerah dan OTT KPK

    JAKARTA – Sejak KPK bertugas, ada sekitar 120 kepala daerah yang ditetapkan jadi tersangka dalam tindak pidana korupsi, seperti suap pengadaan, perizinan, maupun pencucian uang.

    Angka ini diangap biasa oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga mantan Kapolri. Baginya, menangkap ratusan kepala daerah yang menyalahgunakan wewenang lewat operasi tangkap tangan (OTT) bukan sebuah prestasi yang bisa dibanggakan.

    “Bagi saya yang mantan penegak hukum, OTT kepala daerah bukan prestasi yang hebat,” kata Tito di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November.

    Dia bilang itu karena pilkada langsung memakan biaya yang tinggi, termasuk teknis dan nonteknis seperti biaya kampanye atau saksi. Kebutuhan yang tinggi tersebut membuat kepala daerah berpotensi melakukan korupsi saat terpilih.

    “Untuk jadi kepala daerah, untuk jadi bupati kalau enggak punya Rp30 M, enggak berani. Gubernur lebih lagi. Kalau ada yang mengatakan enggak bayar, nol persen, saya pengin ketemu orangnya,” kata Tito.

    “Jadi kita sudah menciptakan sistem yang membuat kepala daerah itu tetap korupsi,” tambah dia yang ingin mengevaluasi pilkada. 

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah sepakat operasi senyap KPK yang bikin banyak kepala daerah jadi tersangka, mengindikasikan ada yang tidak beres dalam sistem demokrasi kita.

    Ketika KPK tak melakukan penindakan terhadap kepala daerah yang korup, katanya, bakal banyak pihak yang tak peduli dengan dana politik saat pilkada. 

    “Jika tidak ada pengungkapan kasus korupsi di daerah seperti ini, bukan tidak mungkin, banyak pihak yang akan berpikir kondisi (negeri) sedang baik-baik saja,” kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin malam, 18 November.

    KPK sebenarnya tak hanya mengandalkan penindakan tapi juga melakukan pencegahan korupsi. Program pencegahan itu diawali dari menggagas koordinasi dan supervisi pencegahan di seluruh daerah, usulan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) hingga pencegahan di sektor politik termasuk terkait pendanaan politik. 

    “Pencegahan itu dilakukan, selain agar risiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah,” ungkap Febri.

    “Selain itu, yang terpenting adalah agar biaya proses demokrasi yang tidak murah ini tidak justru menghasilkan korupsi yang akibatnya bisa jauh lebih buruk pada masyarakat,” imbuhnya.

    KPK, lanjut Febri, tak akan tinggal diam bila suatu kejahatan itu telah terjadi. Apalagi, kejahatan ini terkait dengan kasus korupsi. 

    “Jika kejahatan telah terjadi dan buktinya cukup, penegak hukum tidak boleh kompromi apalagi membiarkan kejahatan terjadi, apalagi tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa,” tegasnya.

    Lebih jauh, KPK mengajak Kemendagri untuk jadi mitra dalam mengatasi tindak korupsi yang marak terjadi di lingkungan kepala daerah. Karena, ini bukan saja jadi tugas KPK tapi juga tugas Kemendagri dan instansi terkait.

    “Kami harap, Kemendagri nanti juga secara serius dapat menjadi partner yang kuat untuk mencegah korupsi di daerah. Tiga hal pokok upaya pencegahan yang digagas KPK tersebut sangat membutuhkan kontribusi kongkret dari Kemendagri dan instansi terkait lainnya,” kata dia.

  • Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Mensos: Anggaran Sekolah Rakyat Rp1,1 T, terbesar laptop dan seragam

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyebut anggaran yang dialokasikan untuk Sekolah Rakyat dari APBN pada tahun 2025 sebesar Rp1,1 triliun dengan penggunaan terbesar ada pada pengadaan laptop dan seragam untuk 15.000 siswa lebih di 159 Sekolah Rakyat.

    Walaupun demikian, Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, menyebut hingga saat ini penyerapannya masih belum terlalu banyak, mengingat Sekolah Rakyat baru diluncurkan pada 14 Juli 2025.

    “Untuk tahun ini (anggaran Sekolah Rakyat dari APBN, red.) Rp1,1 triliun, untuk 159 (Sekolah Rakyat),” kata Menteri Sosial Saifullah menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam, setelah rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Program Sekolah Rakyat yang diluncurkan pertama kali pada 14 Juli 2025, merupakan sekolah berbasis asrama (boarding school) untuk jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Pembangunan dan operasional Sekolah Rakyat dikerjakan oleh sejumlah kementerian/lembaga terkait, dipimpin oleh Kementerian Sosial.

    Untuk tahap pertama hingga akhir Juli 2025, Kementerian Sosial menargetkan ada 100 Sekolah Rakyat yang beroperasi di berbagai daerah, yaitu di Pulau Sumatera (22 sekolah), Pulau Jawa (48 sekolah), Pulau Kalimantan (4 sekolah), Pulau Sulawesi (15 sekolah), Kepulauan Maluku (4 sekolah), Papua (3 sekolah), Bali (1 sekolah), Nusa Tenggara Barat (2 sekolah), dan Nusa Tenggara Timur (1 sekolah). Namun, target itu bertambah menjadi 159 sekolah dengan kapasitas hingga lebih dari 15.000 siswa.

    Presiden Prabowo menargetkan hingga akhir 2025 ada 200 Sekolah Rakyat di berbagai daerah Indonesia.

    “Ya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat kondisinya. Yang jelas ini menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana. Untuk 159 titik itu, Insyaallah bisa menampung lebih dari 15.000 siswa. Nanti, pada akhirnya,” ujar Gus Ipul.

    Terkait detail realisasi anggaran untuk Sekolah Rakyat, Saifullah belum dapat memberi keterangan lebih banyak.

    “Saya belum update ya, tetapi ya belum banyak Insyaallah. Yang paling besar itu nanti untuk pengadaan laptop, dan untuk seragam. Selebihnya ya untuk permakanan, dan lain-lainnya,” sambung Saifullah.

    Dalam kesempatan yang sama, Saifullah juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran negara untuk Sekolah Rakyat.

    “Kita kawal sekarang ini pelaksanaannya, mulai dari pengadaan-pengadaan barang yang harus sesuai ketentuan, jangan ada yang menyimpang, karena ini memang dari awal pesan dan arahan dari Bapak Presiden, bahwa keseluruhan tata kelola dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini harus sesuai ketentuan dan tidak ada penyimpangan,” kata Mensos Saifullah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Eka Arifa Rusqiyati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Mendikdasmen: Sekolah Rakyat berjalan sesuai kurikulum yang disiapkan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut Sekolah Rakyat yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan sesuai dengan kurikulum yang disiapkan oleh pemerintah.

    Abdul Mu’ti pun berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang berbasis asrama (boarding school), dapat berjalan lancar ke depannya.

    “Secara akademik pelaksanaan Sekolah Rakyat ini sudah berjalan sesuai dengan kurikulum yang kami siapkan, termasuk juga modul-modul pembelajaran yang dipakai di Sekolah Rakyat,” kata Abdul Mu’ti saat jumpa pers bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai rapat terbatas Sekolah Rakyat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (29/7) malam.

    Kemudian untuk pelaksanaannya, lanjut dia, pihaknya terus bersinergi, sehingga pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat berjalan dengan lancar.

    “Mudah-mudahan untuk selanjutnya dapat terus kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah pada 14 Juli 2025 itu menggunakan kurikulum dengan pendekatan individu, yang artinya menyesuaikan dengan kondisi dan capaian masing-masing siswa. Para siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu awal tahun ajaran, dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian belajar masing-masing.

    Kurikulum Sekolah Rakyat terdiri atas tiga pilar utama, yaitu Kurikulum Karakter dan Asrama, yang disusun oleh Kementerian Sosial, kemudian Kurikulum Formal yang disusun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kurikulum Pendidikan Agama yang disusun oleh Kementerian Agama.

    Sekolah Rakyat saat ini terbuka untuk jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, hingga kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara. Program Sekolah Rakyat, yang ditetapkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

    Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah dalam rangka memuliakan keluarga miskin dan prasejahtera, serta memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi paling bawah.

    Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, untuk rapat terbatas dengan agenda membahas Sekolah Rakyat.

    Beberapa menteri dan kepala lembaga yang ikut rapat dengan Presiden pada Selasa sore, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Dalam rapat itu, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sekolah Rakyat, Mendagri: Ratusan Pengajuan Pemda Terganjal Lahan

    Sekolah Rakyat, Mendagri: Ratusan Pengajuan Pemda Terganjal Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengklaim pemerintah pusat menerima banyak usulan dari pemerintah daerah (pemda) untuk mendirikan Sekolah Rakyat, bahkan melebihi 200 pengajuan.

    Namun, dia mengatakan bahwa tidak semuanya memenuhi syarat, terutama terkait luas lahan. Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi fokus utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sore ini, Selasa (29/7/2025).

    “Banyak sekali yang mengajukan, melebihi 200 [pengajuan]. Tapi ada yang lahannya hanya 2.000 meter, tidak sesuai kriteria. Syaratnya minimal 5 hektare supaya ada lapangan bola, asrama, laboratorium, dan fasilitas lainnya,” kata Tito kepada wartawan.

    Apalagi, dia menegaskan bahwa tujuan dari pendirian Sekolah Rakyat adalah untuk memberi kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan orang tuanya.

    Sejauh ini terkait status lahan, Tito menyebut ada yang berasal dari aset pemerintah pusat dan ada juga yang dimiliki pemda. Dia menilai program ini bisa mengoptimalkan aset-aset yang sebelumnya terbengkalai. 

    “Aset yang sebelumnya jadi beban tidak dipakai, itu dengan sekolah rakyat akan menjadi produktif. Dan jangan lupa disitu ada perputaran logistik karena untuk membuat bangunan, perlu ada bahan bangunan dan boardingnya pasti ada persiapan makan otomatis ada rantai pasok yang berputar. Ekonomi akan jalan,” pungkas Tito. 

    Menurut pantauan, rapat tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

  • Menlu: Presiden Prabowo dan PM Anwar diskusi hambatan dagang dua negara

    Menlu: Presiden Prabowo dan PM Anwar diskusi hambatan dagang dua negara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berdiskusi membahas soal hambatan dagang yang masih berlaku untuk dua negara, termasuk langkah-langkah menyelesaikan masalah itu.

    Isu mengenai hambatan dagang merupakan salah satu persoalan yang dibahas dua pemimpin negara saat keduanya bertemu dalam Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    “Jadi, kita tadi disampaikan dalam pertemuan bilateral itu bahwa diminta ada peningkatan angka dan nilai perdagangan, kemudian beberapa hal yang menjadi barrier (hambatan, red.) antara perdagangan kedua negara juga tadi diminta untuk diselesaikan sehingga ada interaksi yang lebih besar di sektor perdagangan,” kata Menlu Sugiono kepada wartawan saat ditemui selepas pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Menlu Sugiono meyakini Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun dan bertetangga, juga tergabung dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) perlu meningkatkan hubungan dagang, terutama di tengah kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga menyasar ke negara-negara anggota ASEAN.

    Sugiono menilai ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia sebagai negara pendiri perhimpunan, punya kekuatan untuk menghadapi berbagai tekanan dagang global.

    “Jadi, gini, kita itu sebenarnya kan punya inherent strength. Masyarakat ASEAN ini 680 juta, merupakan populasi yang besar kalau dilihat dari sisi produsen maupun sisi konsumen. Kenapa potensi yang sedemikian besar ini, di samping beberapa kelebihan lain yang kita miliki, tidak kita manfaatkan sama-sama. Jadi, ada suatu, ini juga sudah saya sampaikan pada saat AMM di Kuala Lumpur. Ada suatu kesadaran bersama bahwa kita punya suatu potensi yang besar secara ekonomi. Mari kita bekerja sama secara lebih erat untuk bisa eksploitasi ke potensi yang kita miliki,” ujar Sugiono.

    AMM atau ASEAN Foreign Ministerial Meeting merupakan pertemuan menteri luar negeri se-ASEAN yang digelar rutin tiap tahun dalam rangkaian KTT ASEAN. AMM Ke-58 berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 8–11 Juli 2025.

    Di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, Konsultasi Tahunan Ke-13 Indonesia dan Malaysia berlangsung dalam dua sesi, yaitu pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Malaysia Anwar Ibrahim di ruang kerja Presiden RI, kemudian dilanjutkan pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang dikemas dalam format makan siang bersama (working luncheon).

    Dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka hari ini, Presiden Prabowo didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra.

    Sementara itu, PM Anwar didampingi Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. Ada pula Kepala Negara Bagian Sarawak Abang Johari Openg dan petinggi negara bagian Sabah Hajiji Noor.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo terima kunjungan PM Anwar di Istana Merdeka

    Presiden Prabowo terima kunjungan PM Anwar di Istana Merdeka

    Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Presiden Prabowo terima kunjungan PM Anwar di Istana Merdeka
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 29 Juli 2025 – 13:40 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, untuk menghadiri acara Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia dan Malaysia.

    Iring-iringan kendaraan PM Anwar Ibrahim memasuki halaman Istana Merdeka, Jakarta, sekitar pukul 10.10 WIB.

    Presiden Prabowo pun menyambut langsung PM Anwar Ibrahim setelah turun dari kendaraan. Setelah bersalaman dan menyapa awak media yang tengah meliput, kedua pemimpin berjalan bersama memasuki Istana Merdeka.

    Sebelum memasuki Ruang Kredensial, Presiden Prabowo memperkenalkan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih yang mendampingi dalam pertemuan dengan PM Anwar, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BIN Muhammad Herindra dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sementara itu, PM Anwar didampingi jajaran menterinya, yaitu Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. Kemudian, ada pula Kepala Negara Bagian Sarawak Abang Johari Openg dan petinggi negara bagian Sabah Hajiji Noor.

    Setelah saling mengenalkan delegasi masing-masing, Presiden Prabowo kemudian mempersilakan PM Anwar Ibrahim memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama serta menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan kedua negara.

    Selanjutnya, kedua pemimpin melangsungkan pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo dan PM Anwar Ibrahim dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral yang dihadiri oleh delegasi dari kedua negara, serta diikuti dengan penandatanganan sejumlah kesepakatan.

    Sebagai informasi, Annual Consultation RI-Malaysia terakhir kali digelar pada 2017 di Kuching, Sarawak, Malaysia, sehingga pertemuan tahun ini menjadi yang pertama dalam tujuh tahun terakhir.

    Dalam kunjungan sebelumnya ke Jakarta pada 27 Juni lalu, PM Anwar mengungkapkan apresiasi atas sambutan hangat dari Presiden Prabowo.

    “Sekali lagi ucap terima kasih dan penghargaan atas sambutan yang luar biasa,” kata PM Anwar kala itu.

    Sumber : Antara

  • PM Anwar Tiba di Jakarta untuk Bertemu Prabowo Usai ‘Damaikan’ Thailand-Kamboja

    PM Anwar Tiba di Jakarta untuk Bertemu Prabowo Usai ‘Damaikan’ Thailand-Kamboja

    JAKARTA – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin malam, untuk mengawali rangkaian kunjungan kerjanya sampai dengan Selasa (29/7).

    Di Jakarta, Presiden Prabowo dan PM Anwar akan bertemu dalam acara Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia dan Malaysia, yang juga diisi dengan penandatanganan empat nota kesepahaman (MoU) kerja sama terkait perbatasan darat, dan kerja sama bidang kesehatan, teknologi, dan komunikasi.

    Kedatangan PM Anwar di Lanud Halim Perdanakusuma sekitar pukul 20.00 WIB disambut oleh dua menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Kemudian, ada pula Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno.

    Tepat di bawah anak tangga pesawat, PM Anwar langsung menyalami Mendagri Tito, dipandu oleh Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, kemudian Anwar lanjut menyalami Menlu Sugiono dan Wagub Rano Karno.

    Usai bersalam-salaman, Anwar Ibrahim menyusuri karpet biru, dan di sisi kanan-kirinya, pasukan jajar kehormatan memberikan penghormatan kepada PM Malaysia itu.

    Usai prosesi penyambutan, PM Anwar pun masuk kendaraan, tetapi sebelum itu dia sempat berbincang-bincang singkat dengan Mendagri Tito dan Menlu Sugiono.

    Kemudian, PM Anwar beserta iring-iringan voojrider meninggalkan Lanud Halim Perdanakusuma dan melanjutkan perjalanan.

    PM Anwar kemungkinan menuju kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan. Di Kertanegara, Presiden Prabowo akan menjamu PM Anwar makan malam.

    Agenda utama lawatan PM Anwar di Jakarta dijadwalkan berlangsung di Istana Merdeka pada Selasa pagi.

    Di Istana Merdeka, PM Anwar akan didampingi jajaran menterinya, yaitu Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Tengku Zafrul Aziz, dan Menteri Pendidikan Fadhlina Sidek. Kemudian, ada pula Kepala Negara Bagian Sarawak Abang Johari Openg dan petinggi negara bagian Sabah Hajiji Noor.

  • Tiba di Jakarta, Anwar Ibrahim Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

    Tiba di Jakarta, Anwar Ibrahim Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Jakarta, Senin (28/7/2025), untuk pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Pertemuan keduanya akan digelar hari ini, Senin (29/7/2025). 

    Anwar Ibrahim tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, semalam dalam rangka kunjungan kerja ke Indonesia. Kedatangannya itu tidak lama setelah kunjungan terakhirnya pada 27 Juni 2025 lalu. 

    Kedatangan Anwar di Halim disambut oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Duta Besar Malaysia untuk RI Dato’ Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, serta Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Erwin Sugiandi. 

    Tampak pula pasukan jajar kehormatan yang mengiringi PM Anwar sebelum menuju kendaraan resmi.

    Pada hari ini, Anwar dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta dengan agenda Annual Consultation RI-Malaysia yang telah menjadi tradisi sejak 2004. 

    “Pertemuan ini diharapkan memperkuat hubungan bilateral dan membahas isu strategis, termasuk kerja sama di berbagai bidang,” dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Presiden, Senin (28/7/2025). 

    Sebagai informasi, Annual Consultation RI-Malaysia terakhir kali digelar pada 2017 di Kuching, Sarawak, Malaysia, sehingga pertemuan tahun ini menjadi yang pertama dalam tujuh tahun terakhir. 

    Dalam kunjungan sebelumnya ke Jakarta pada 27 Juni lalu, PM Anwar mengungkapkan apresiasi atas sambutan hangat dari Presiden Prabowo. 

    “Sekali lagi ucap terima kasih dan penghargaan atas sambutan yang luar biasa,” ujar PM Anwar kala itu.

    Adapun pada pemberitaan lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak memerinci lebih lanjut apabila di antara pertemuan itu akan dibahas ihwal perkembangan negosiasi tarif impor kedua negara dengan Amerika Serikat (AS) serta dampaknya.

    Sebagaimana diketahui, Indonesia sudah menyepakati pengenaan tarif sebesar 19% terhadap produk dan barang yang dikirim ke AS. Tarif yang dikenakan sebelumnya adalah 32%. Sementara itu, pihak Malaysia masih dalam tahap negosiasi. 

    Juru Bicara Kemlu Rollyansyah Soemirat menuturkan, masalah tarif berpeluang dibahas jika isu tersebut menjadi perhatian bersama oleh Malaysia dan Indonesia. 

    “Apalagi annual consultation ini sebetulnya formatnya juga tidak jauh dari pertemuan pemimpin yang relatif ke tipe retreat, di mana informalitas itu sangat tinggi. Isu-isu yang tadinya mungkin tidak disiapkan untuk dibicarakan lebih lanjut bisa saja dibahas,” jelasnya. 

  • Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Mendagri lantik 1.110 Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXXII

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Senin, melantik 1.110 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII dalam upacara pelantikan di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    “Saya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia melantik Saudara-Saudari sebagai Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan XXXII tahun 2025. Saya percaya Saudara-Saudari dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” kata Tito di Kampus IPDN, Jawa Barat, Senin.

    Usai pembacaan pelantikan, Tito menyematkan tanda pangkat dan lencana pamong praja secara simbolis kepada tiga perwakilan pamong praja.

    Selanjutnya, Mendagri juga mengalungkan penghargaan Kartika Astha Brata kepada praja asal Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Suwandi, yang dinobatkan sebagai lulusan terbaik PPM IPDN Angkatan 32 Tahun 2025.

    Dalam amanatnya, Mendagri turut menyampaikan kiprah penting IPDN sebagai sekolah kedinasan terbesar di Indonesia. Sejak didirikan oleh Presiden Soekarno pada 1956, IPDN kini telah memiliki tiga fakultas dan delapan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Hingga kini, jumlah alumninya mencapai 41.332 orang, dengan 179 alumni program doktoral dan 2.214 alumni Magister Terapan Ilmu Pemerintahan.

    Di sisi lain, Mendagri menilai IPDN berperan sebagai kawah candradimuka. Oleh karena itu, ia berharap para pamong praja dapat menjadi penyelenggara pemerintahan yang profesional.

    Selain itu, mereka juga diminta mampu menjadi motor penggerak perubahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

    Tito mengatakan dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo kerap menyampaikan rahasia negara-negara yang mampu bertahan hingga 200 tahun.

    Setidaknya ada tiga unsur yang memengaruhi ketahanan tersebut, yaitu militer yang kuat, kepolisian dan intelijen yang andal, serta ASN yang profesional.

    “Dalam konteks ini IPDN sebagai salah satu motor penggerak ASN (aparatur sipil negara) memiliki peran yang sangat penting. Karena IPDN lulusannya diharapkan akan dapat menjadi motor penggerak sekaligus agen perubahan, untuk menciptakan para ASN yang profesional, untuk menjalankan administrasi pemerintahan negara yang besar ini,” tuturnya.

    Mendagri juga menyampaikan permohonan maaf karena sedianya pelantikan tersebut akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Presiden awalnya dijadwalkan memberikan pengarahan kepada para Pamong Praja Muda tersebut. Namun, karena adanya kegiatan kenegaraan yang mendesak, prosesi pelantikan dilimpahkan kepada Mendagri.

    “Kita mendapatkan kabar bahwa beliau akan mendapatkan kunjungan yang sangat penting, yaitu Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Anwar Ibrahim yang akan datang ke Indonesia,” ujarnya.

    Mendagri menyebut kedua kepala negara direncanakan akan membahas konflik yang tengah terjadi di Kamboja dan Thailand. Konflik tersebut dinilainya sebagai peristiwa yang jarang terjadi dan tergolong tidak biasa. Karena itu, pada momentum pelantikan ini, Presiden memberikan mandat kepada Mendagri untuk mewakili.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perkuat Kapasitas, Mendagri Dorong Alumni IPDN Lanjutkan Studi ke Luar Negeri – Page 3

    Perkuat Kapasitas, Mendagri Dorong Alumni IPDN Lanjutkan Studi ke Luar Negeri – Page 3

    Liputan6.com, Sumedang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan motivasi dan mendorong alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXII untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Ia ingin para alumni IPDN memperkuat kapasitas melalui pendidikan tinggi, mengingat mereka memiliki perjalanan karier yang panjang setelah lulus.

    Mendagri menyoroti IPDN telah bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan guna mengirimkan sebanyak-banyaknya lulusan IPDN untuk belajar ke luar negeri.

    “Di luar negeri akan dapat tiga (kelebihan), yaitu knowledge, ilmu pengetahuan, kemudian jaringan internasional, dan terjun langsung masuk ke dalam peradaban, kultur yang peradaban yang lebih maju. Peradaban negara-negara yang disiplin, antikorupsi, tepat waktu, dan lain-lain,” kata Mendagri saat memberikan amanat pada acara Pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan XXXII Tahun 2025 di Lapangan Parade, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (28/7/2025).

    Mendagri berharap, sepulangnya dari luar negeri, alumni penerima beasiswa LPDP dapat menjadi motor penggerak dan agen perubahan di lingkungan kerja masing-masing. Ia menyebutkan, sejak tahun 2021 hingga 2024, sudah ada 50 lulusan IPDN yang berangkat studi magister (S2) ke luar negeri. Pada tahun 2025 ini, sebanyak 27 alumni juga akan segera diberangkatkan.

    “Target tahun 2026, kita akan memberangkatkan minimal 100 lulusan IPDN untuk sekolah ke luar negeri dengan biaya LPDP,” imbuhnya.

    Mendagri mencontohkan negara-negara maju seperti Singapura dan Cina yang telah lama menerapkan strategi serupa. Singapura mengirimkan siswa terbaiknya ke luar negeri sejak lulus SMA, sedangkan Cina bahkan sejak tingkat SMP. Ribuan pelajar dikirim setiap tahun, dan saat mereka kembali, kontribusi mereka terbukti mendorong kemajuan pesat di berbagai bidang.

    “Membawa kultur yang baik sehingga akan dapat membuat revolusi mental, revolusi budaya, mempengaruhi ASN lain yang empat juta orang, dan empat juta orang bisa mempengaruhi 285 juta penduduk Indonesia. Itulah harapan kita, di situlah pesan kita kepada adik-adik semua,” tambahnya.