Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Kemendagri komitmen kawal pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Kemendagri komitmen kawal pembangunan 2.200 rumah di Papua Pegunungan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal program pembangunan 2.200 rumah di Provinsi Papua Pegunungan, yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari Kementerian Dalam Negeri ada Pak Direktur (Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) yang selalu ditugaskan Bapak Menteri juga untuk mengawal semua proses pembangunan yang ada di daerah,” ujar Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Persiapan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung di Gedung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu (20/8).

    Ribka menjelaskan hasil rapat tersebut bakal dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait. Selanjutnya, hasil tersebut juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Oleh karena itu, Ribka menekankan pentingnya meningkatkan aspek teknis kesiapan realisasi program tersebut.

    Ribka menambahkan salah satu hal yang perlu diperhatikan, yakni pencatatan terhadap berbagai tahapan yang telah dilakukan oleh tim, baik di Kemendagri maupun Kementerian PKP.

    “Bagaimana kita menggambarkan proses yang sudah kami lakukan di Wamena. Nah, tahapan yang sudah kita kerjakan, itu juga semua di-record. Itu akan menjadi gambaran proses setelah Pak Menteri mendapat arahan dari Pak Presiden, itu langsung kerja apa,” tegasnya.

    Dalam forum tersebut, Ribka menjelaskan ihwal persiapan yang terus digodok Kemendagri, baik dari sisi regulasi maupun administrasi. Selain itu, aspek lain seperti roadmap, tipe rumah, dan besaran biaya yang dibutuhkan juga terus dimatangkan.

    “Nanti teknisnya teman-teman (Kementerian PKP) di sini. Kita Kemendagri hanya mendampingi. Dan apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi, kita koordinasi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

    Prabowo Rapat di Hambalang: Bahas Kawasan Hutan, Tambang Ilegal, hingga Investasi

    Bisnbbis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu (20/8/2025). 

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama lebih dari empat jam. Menurut Seskab Teddy, agenda pertemuan membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

    “Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari empat jam tersebut Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujar Teddy melalui rilisnya, Kamis (21/8/2025).

    Teddy pun menegaskan bahwa arah pembahasan di Hambalang tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Ke-8 RI yang sebelumnya sudah disampaikan dalam Pidato Kenegaraan saat HUT ke-80 RI. 

    Saat itu, kata Teddy, Prabowo menekankan komitmennya untuk menindak siapa pun yang melanggar hukum, tanpa memandang status maupun kekuatan ekonomi.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting pemerintahan dan aparat penegak hukum. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

    Selain para menteri, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

  • Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun

    Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PCO: Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah memasok beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga ketersediaan beras di pasar, dengan target penyaluran stok cadangan beras pemerintah (CBP) sejak Juli hingga akhir tahun ini mencapai 1,3 juta ton.

    Demikian disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Prita Laura, saat menjumpai sejumlah pedagang beras di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Rabu.

    “Ini adalah bagian dari proses bagaimana Presiden membenahi sistem dari hulu sampai hilir. Intinya bagaimana beras ada tersedia bagi masyarakat, karena itu bagian terpenting dari ketahanan pangan,” kata Prita dalam keterangan PCO di Jakarta.

    Ia menyatakan Pemerintah selalu berupaya merapikan sistem distribusi beras, seperti penggunaan aplikasi SPHP bagi pedagang untuk mendapatkan jatah beras CBP.

    Pemerintah juga terus melakukan pengawasan di lapangan agar jangan sampai ada yang mengganggu distribusi beras yang dapat berdampak pada kelangkaan.

    “Ada yang nakal-nakal pasti akan dibereskan. Aplikasi SPHP ini juga bagian untuk memudahkan pengawasan,” katanya.

    Lebih lanjut, ia meyakinkan selama ini tidak ada kelangkaan beras. Apabila terjadi gejolak harga di pasar, itu lebih dikarenakan pengaruh perapian sistem, termasuk mekanisme suplai beras SPHP yang diusahakan sepenuhnya menggunakan aplikasi.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bukan hanya ketersediaan, harga beras pun relatif stabil.

    “Harga beras relatif stabil. Tapi tadi mereka (pedagang, red) menyampaikan salah satu yang membuat stabil, adanya intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog,” katanya.

    Ia menjelaskan harga beras SPHP, baik di pasar maupun minimarket, dijual Rp12.000 per kilogram atau Rp60.000 per paket 5 kilogram. Itu di bawah harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk wilayah Banten, yakni Rp12.500 per kilogram.

    Mendagri juga mengapresiasi Bapanas dan Bulog yang bergerak cepat dalam menjaga pasokan.

    Ia mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar ketersediaan beras di masyarakat harus benar-benar terjamin.

    Untuk itulah, Pemerintah menyiapkan pasokan sekitar empat juta ton beras, dengan 1,3 juta ton di antaranya yang dikirim secara bertahap ke pasar untuk menjaga pasokan.

    Hal senada diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, yang mengatakan penurunan harga beras merupakan sinyal positif dari masifnya intervensi SPHP.

    “Intervensi beras SPHP di pasaran terbukti efektif menjaga stabilitas. Sinergi pemerintah pusat, daerah, hingga jaringan distribusi, harga beras mulai turun di berbagai wilayah,” ujarnya.

    Ia menyampaikan penyaluran harian beras SPHP terus mengalami peningkatan.

    Hingga Selasa (19/8), realisasi penyaluran harian SPHP secara nasional lebih dari 6.000 ton. Sejak awal pendistribusian Juli 2025, beras SPHP telah tersalurkan 45 ribu ton di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, sebagai ujung tombak penyaluran beras SPHP, Perum Bulog berkomitmen mendukung program stabilisasi pangan nasional ini.

    “Kami berterima kasih atas support luar biasa dari berbagai pihak, terutama para pedagang, yang terus masif menyalurkan beras,” kata Arief.

    Sumber : Antara

  • Beras SPHP Dinilai Jadi Solusi Terjangkau di Tengah Lonjakan Harga

    Beras SPHP Dinilai Jadi Solusi Terjangkau di Tengah Lonjakan Harga

    Banten: Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Beras SPHP dinilai jadi solusi terjangkau di tengah lonjakan harga.

    “Harga beras relatif stabil. Salah satu faktor penentunya adalah intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog. Dengan harga Rp12.500 per kilogram, atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram, konsumen dapat membeli beras dengan kualitas baik dan harga terjangkau,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengunjungi Pasar Induk Rau, Serang, Rabu 20 Agustus 2025.

    Kunjungan ini dilakukan bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ketiganya memantau langsung harga dan ketersediaan beras di tengah lonjakan harga beras premium yang mencapai 33% dalam beberapa waktu terakhir.

    Target 1,3 Juta Ton Beras SPHP

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025.

    “Tanggung jawab kami adalah menyalurkan 1,3 juta ton beras. Stok masih sangat mencukupi, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan menyalurkan maksimal demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.

    Rizal menambahkan, saat ini Bulog memiliki stok beras mencapai 4,2 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta ton dialokasikan untuk program SPHP dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan lainnya.

    Program SPHP telah didistribusikan melalui berbagai jalur, mulai dari pedagang pasar tradisional, koperasi desa, TNI-Polri, hingga retail modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart. Proses distribusi dipantau melalui aplikasi Klik SPHP sehingga penyaluran di tingkat pengecer lebih transparan dan terkontrol.

    Sinergi Lintas Instansi Jaga Stabilitas Harga

    Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa stabilitas harga beras terjaga berkat sinergi antara Bulog, Bapanas, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendistribusikan beras SPHP.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog dan semua pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga beras di Banten,” ujarnya.

    Tito menambahkan, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 mencapai 2,37%. Angka ini masih dalam rentang target inflasi 1,5%-3,5% yang ditetapkan pemerintah.

    “Meskipun beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras berkontribusi terhadap inflasi Juli, namun secara keseluruhan masih terkendali,” jelasnya.

    Pemantauan Komoditas Lainnya

    Tito yang didampingi Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Gubernur Banten Andra Soni juga meninjau harga kebutuhan pokok lainnya, seperti daging ayam, bawang, tomat, dan minyak goreng. Hasil tinjauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan masih relatif stabil dengan angka inflasi nasional masih dalam rentang aman di angka 2,37%.

    “Saya mempersilahkan masyarakat untuk membeli beras SPHP. Kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan tersedia di banyak titik distribusi,” kata Tito.

    Kemendagri bersama Bapanas dan Bulog akan terus memantau perkembangan harga pangan di seluruh Indonesia melalui sistem monitoring yang terintegrasi. Program SPHP akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.

    Banten: Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog dinilai berhasil menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen. Beras SPHP dinilai jadi solusi terjangkau di tengah lonjakan harga.
     
    “Harga beras relatif stabil. Salah satu faktor penentunya adalah intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog. Dengan harga Rp12.500 per kilogram, atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram, konsumen dapat membeli beras dengan kualitas baik dan harga terjangkau,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengunjungi Pasar Induk Rau, Serang, Rabu 20 Agustus 2025.
     
    Kunjungan ini dilakukan bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ketiganya memantau langsung harga dan ketersediaan beras di tengah lonjakan harga beras premium yang mencapai 33% dalam beberapa waktu terakhir.

    Target 1,3 Juta Ton Beras SPHP
     
    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025.
     
    “Tanggung jawab kami adalah menyalurkan 1,3 juta ton beras. Stok masih sangat mencukupi, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan menyalurkan maksimal demi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
     
    Rizal menambahkan, saat ini Bulog memiliki stok beras mencapai 4,2 juta ton. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta ton dialokasikan untuk program SPHP dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan lainnya.
     
    Program SPHP telah didistribusikan melalui berbagai jalur, mulai dari pedagang pasar tradisional, koperasi desa, TNI-Polri, hingga retail modern seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart. Proses distribusi dipantau melalui aplikasi Klik SPHP sehingga penyaluran di tingkat pengecer lebih transparan dan terkontrol.
     
    Sinergi Lintas Instansi Jaga Stabilitas Harga
     
    Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa stabilitas harga beras terjaga berkat sinergi antara Bulog, Bapanas, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendistribusikan beras SPHP.
     
    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog dan semua pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga beras di Banten,” ujarnya.
     
    Tito menambahkan, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 mencapai 2,37%. Angka ini masih dalam rentang target inflasi 1,5%-3,5% yang ditetapkan pemerintah.
     
    “Meskipun beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras berkontribusi terhadap inflasi Juli, namun secara keseluruhan masih terkendali,” jelasnya.
     
    Pemantauan Komoditas Lainnya
     
    Tito yang didampingi Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Gubernur Banten Andra Soni juga meninjau harga kebutuhan pokok lainnya, seperti daging ayam, bawang, tomat, dan minyak goreng. Hasil tinjauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan masih relatif stabil dengan angka inflasi nasional masih dalam rentang aman di angka 2,37%.
     
    “Saya mempersilahkan masyarakat untuk membeli beras SPHP. Kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan tersedia di banyak titik distribusi,” kata Tito.
     
    Kemendagri bersama Bapanas dan Bulog akan terus memantau perkembangan harga pangan di seluruh Indonesia melalui sistem monitoring yang terintegrasi. Program SPHP akan terus dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (FZN)

  • Prabowo panggil kabinet ke Hambalang bahas hutan dan tambang ilegal

    Prabowo panggil kabinet ke Hambalang bahas hutan dan tambang ilegal

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8/2025), untuk membahas permasalahan hutan dan tambang ilagal. (ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet)

    Prabowo panggil kabinet ke Hambalang bahas hutan dan tambang ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 19:12 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat Selasa (19/8) malam.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan di media sosialnya, Rabu, menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung selama lebih dari 4 jam itu membahas topik mengenai penertiban kawasan hutan dan aktivitas pertambangan ilegal.

    “Dalam pertemuan tertutup selama lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update perkembangan beberapa persoalan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” katanya.

    Dikatakan Teddy, langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (15/8), yang menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam.

    Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekayaan atau kekuasaan. Ia menekankan, negara hadir untuk melindungi kepentingan rakyat dan lingkungan hidup.

    Teddy mengatakan, Presiden ingin memastikan koordinasi lintas kementerian dan lembaga berjalan efektif, sehingga langkah penertiban dapat dilakukan secara tegas, terukur, dan berkelanjutan.

    Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Menko Pangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima TNI.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo berkomitmen menyelamatkan potensi kekayaan negara senilai Rp300 triliun dengan menertibkan 1.063 titik tambang ilegal yang tersebar di Indonesia.

    Dalam pidato kenegaraannya, Kepala Negara meminta dukungan MPR, DPR, dan partai politik untuk mendukung langkah tegas pemerintah.

    Ia juga mengingatkan kader partai, termasuk Partai Gerindra, agar tidak terlibat dalam praktik tambang ilegal. Presiden menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada siapapun, termasuk elite partai maupun aparat.

    Ia bahkan memperingatkan oknum jenderal TNI-Polri yang terbukti melindungi tambang ilegal bahwa pemerintah akan bertindak tegas atas nama rakyat.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

    Kemendagri: 104 Daerah Naikkan PBB P2, 20 di Antaranya di Atas 100%

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri mencatat sebanyak 104 daerah membuat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100%.

    “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya dikutip dari Antara, Rabu (20/8/2025). 

    Dia mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

    Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

    “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.

    Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.

  • Gelar Ratas Dadakan di Hambalang, Prabowo Bahas Penertiban Tambang Ilegal

    Gelar Ratas Dadakan di Hambalang, Prabowo Bahas Penertiban Tambang Ilegal

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dadakan di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat Selasa malam (19/8). Penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal jadi pembahasan utama dalam rapat tersebut.

    “Pada Selasa malam kemarin, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto secara mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor,” tulis keterangan dalam unggahan resmi @sekretariat.kabinet, Rabu (20/8/2025).

    “Dalam pertemuan tertutup sekitar lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” bunyi keterangan itu lebih lanjut.

    Sayangnya sejauh ini belum ada informasi merinci soal apa yang dibahas dalam rapat tersebut.

    Yang jelas, beberapa menteri yang dipanggil Prabowo mulai dari Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Prabowo juga mengundang Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Agus Subiyanto dalam rapat yang sama.

    [Gambas:Instagram]

    Tonton juga video “Komisi XII Soal Prabowo Peringatkan Jenderal Terlibat Tambang Ilegal” di sini:

    (acd/acd)

  • Prabowo Panggil Zulhas-Bahlil di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang Ilegal

    Prabowo Panggil Zulhas-Bahlil di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang Ilegal

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mendadak memanggil sejumlah menteri di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk menggelar rapat terbatas. Prabowo membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

    Rapat terbatas itu digelar di Hambalang, Bogor, Selasa (19/8) malam. Rapat digelar tertutup. Momen rapat itu diuggah di akun Instagram Sekretariat Kabinet.

    “Tadi malam, Selasa, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam akun instagramnya, Rabu (20/8/2025).

    Teddy menyebut pertemuan tertutup itu berlangsung selama 4 jam. Prabowo membahas persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

    “Dalam pertemuan tertutup sekitar lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” ujarnya.

    Adapun menteri yang terlihat hadir yakni Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    (eva/imk)

  • Sidak Pasar Rau, Mendagri sebut harga bahan pokok di Serang stabil

    Sidak Pasar Rau, Mendagri sebut harga bahan pokok di Serang stabil

    Serang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan harga sejumlah bahan pokok (bapok) di Kota Serang, Banten, relatif stabil dan terkendali setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Rau.

    “Kita pagi ini melaksanakan kunjungan mendadak untuk mengecek harga-harga di Pasar Rau, yang merupakan salah satu barometer harga di Kota Serang,” kata Mendagri Tito Karnavian di Serang, Banten, Rabu.

    Berdasarkan hasil pantauannya, harga komoditas yang sebelumnya kerap menjadi pemicu inflasi seperti bawang merah kini stabil di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga berbagai jenis cabai yang rata-rata berada di angka Rp35.000 per kilogram.

    “Dulu bawang merah pernah sampai Rp60.000-Rp70.000, cabai juga dulu pernah Rp100.000, sekarang stabil,” ujarnya.

    Tito juga menyoroti stabilitas harga beras yang menurutnya sangat terbantu oleh intervensi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Beras SPHP yang dijual Rp12.000 per kilogram dinilai efektif menahan kenaikan harga di pasaran.

    “Ini yang membuat harganya stabil. Jadi, saya terima kasih banyak kepada Badan Pangan Nasional dengan Bulog, kerjanya hebat,” puji Mendagri.

    Meskipun sebagian besar harga komoditas stabil, Tito menemukan keluhan dari pedagang mengenai kurangnya pasokan minyak goreng kemasan rakyat, Minyakita.

    “Harga Minyakita stabil, tapi keluhannya adalah suplai kepada mereka jumlahnya kurang,” jelasnya.

    Terkait temuan tersebut, Mendagri menegaskan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan yang berwenang mengatur kuota Kewajiban Pasar Domestik (DMO) dan distribusi minyak goreng nasional.

    Sementara itu, harga daging ayam juga terpantau relatif stabil, sedangkan harga tomat mengalami penurunan dari Rp20.000 menjadi sekitar Rp10.000 per kilogram.

    Pewarta: Desi Purnama Sari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

    Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Kenaikan PBB P2

    Bisnis.com, JAKARTA- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan kementerian telah menerbitkan surat edaran agar Pemerintah Daerah (Pemda) meninjau kembali kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    Dia mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

    “Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran mengimbau untuk melakukan evaluasi lagi,” kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Bima mengatakan imbauan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Lebih lanjut Bima mengungkapkan bahwa ada 104 daerah yang menaikkan PBB P2 dan 20 daerah di antaranya menaikkan PBB P2 di atas 100 persen.

    “Kami yakin ada proses evaluasi menyeluruh agar pemerintah daerah itu betul-betul tidak mengeluarkan kebijakan yang bisa memberatkan rakyat dan kemudian juga menghitung kembali potensi-potensi pendapatan fiskalnya,” ujarnya.

    Surat edaran tersebut diketahui dikeluarkan sebagai buntut unjuk rasa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, untuk menolak kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen oleh Bupati Pati Sudewo.

    Wamendagri juga menambahkan bahwa Mendagri juga telah memberikan surat teguran kepada Bupati Pati terkait kebijakannya.

    “Teguran sudah diberikan oleh Pak Menteri, tentu itu yang kemudian antara lain ya apa namanya menyebabkan perubahan kebijakan di sana, Pak Bupati kan kemudian mengubah kebijakan itu, meralat ya,” kata Bima.

    Aksi unjuk rasa masyarakat di Pati tersebut berlangsung pada 13 Agustus 2025, massa aksi menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

    Adapun saat ini beredar sejumlah unggahan di media sosial terkait rencana adanya aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati pada 25 Agustus mendatang.