ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah agar sesering mungkin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Ia menilai pelaksanaan GPM akan membawa pengaruh pada stabilisasi pasokan dan harga pangan yang menjadi faktor pengendalian inflasi. (Saharudin/Andi Bagasela/Rinto A Navis)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah agar sesering mungkin menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Ia menilai pelaksanaan GPM akan membawa pengaruh pada stabilisasi pasokan dan harga pangan yang menjadi faktor pengendalian inflasi. (Saharudin/Andi Bagasela/Rinto A Navis)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/08/26/68adaf65873e6.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif
Regional
26 Agustus 2025")
Delapan Gubernur Kompak Nyatakan Perang Lawan TBC, Bobby Nasution: Harus Cepat dan Masif
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Tuberkulosis (TBC) bukan lagi sekadar masalah kesehatan. Dengan status Indonesia sebagai negara peringkat kedua kasus TBC terbanyak di dunia, delapan gubernur dari provinsi dengan beban kasus tertinggi menyatakan perang.
Salah satunya Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, yang secara resmi menandatangani Komitmen Percepatan Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia.
Dia menegaskan, komitmen tersebut merupakan pekerjaan kolektif yang membutuhkan kerja sama cepat dan masif dari semua pihak, terutama bupati dan wali kota.
“Saya dengan tujuh gubernur lainnya berkomitmen kuat untuk mengeliminasi TBC,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (26/8/2025).
Bobby mengatakan itu usai menghadiri Forum Delapan Gubernur Penuntasan Tuberkulosis di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa.
Ada delapan komitmen yang ditandatangani delapan gubernur terkait pengendalian TBC, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden RI.
Poin pertama, memasukkan indikator TBC ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lalu mengoordinasikan kegiatan penanggulangan TBC, meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) TBC, menemukan kasus, melakukan pendataan, memberikan pengobatan dan pencegahan, hingga membuat kebijakan serta mencapai target indikator.
Bobby mengatakan, dari komitmen tersebut terdapat target indikator yang harus dicapai, seperti menemukan 90 persen kasus, SPM 100 persen, penanganan kasus sensitif obat, kasus resisten obat, hingga terapi pencegahan dan target lainnya.
“Ini bukan pekerjaan yang mudah. Jadi, ini harus kami kerjakan bersama, dengan teliti dan cepat,” kata menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu.
Adapun komitmen itu disepakati delapan gubernur, yakni dari Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, hingga Sulawesi Selatan.
Tindakan itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rata-rata kasus kematian TBC di Indonesia adalah dua orang dalam lima menit.
Oleh karena itu, tugas utama dalam penanganan TBC adalah menemukan orang yang terinfeksi secepatnya.
Budi mengatakan, seperti halnya Covid-19, pemerintah perlu menemukan kasus sedini mungkin dan memberikan penanganan yang tepat karena TBC adalah penyakit menular.
“Ini agar dia tidak nularin dulu, kemudian dilanjutkan dengan pengobatan enam bulan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan TBC di Indonesia.
“Kalau di delapan provinsi ini bisa kita tekan, angkanya (kasus TBC Indonesia) akan berkurang jauh. Jadi, siap-siap nanti akan kami tagih pada waktu pertemuan selanjutnya,” katanya.
Sebagai informasi, pertemuan itu juga dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala Staf Presiden AM Putranto, serta jajaran kementerian terkait.
Hadir pula kedelapan gubernur yang menandatangani komitmen bersama dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait secara virtual dari seluruh Indonesia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kendari (ANTARA) – Ribuan masyarakat menyerbu pasar murah yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Republik Indonesia (RI) Jendral Polisi (purn) Tito Karnavian di kawasan Eks MTQ, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Mendagri RI Tito Karnavian saat ditemui di Kendari, Selasa, mengapresiasi kegiatan pasar murah yang digelar atas kerjasama antara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Bulog, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Melakukan gerakan pasar murah dalam rangka untuk kita intervensi melakukan stabilisasi harga pangan kita tahu bahwa harus dijaga betul,” kata Tito Karnavian usai membuka kegiatan pasar murah tersebut.
Menurut dia, pasar murah itu merupakan salah satu cara pemerintah untuk melakukan intervensi dalam menstabilkan harga-harga bahan pangan di tengah-tengah masyarakat.
“Sehingga masyarakat kita diharapkan cukup kesediaan pangannya mereka, dan harganya terjangkau oleh mereka. Karena itu yang menjadi harapan mereka dan harapan presiden,” ujar dia.
Presiden RI Prabowo Subianto, kata Tito, telah menyatakan jika negara yang merdeka adalah negara yang bisa swasembada pangan untuk menghidupi rakyatnya sendiri. Sehingga dengan kegiatan tersebut masyarakat bisa menikmati berbagai bahan pangan dengan harga yang di bawah rata-rata.
“Produksi beras kita sangat tinggi, tapi ada mungkin beberapa daerah yang mengalami disparitas. Oleh karena itu kita melakukan intervensi oleh terutama Bulog, kemudian Badan Pangan yang diberi tugas (untuk menanganinya),” ujar dia.
Mendagri RI Jendral Poliri (purn) Tito Karnavian saat mengunjungi pasar murah di Kendari, Sulawesi Tenggara (26/8/2025). (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)
Tito Karnavian juga mengungkapkan dalam rangka menjaga stabilitas pangan pihaknya juga bersama-sama dengan pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga lembaga atau instansi nonpemerintah seperti para pengusaha dari Kadin untuk mendukung program-program tersebut.
“Saya baru sebetulnya minggu lalu diskusi dengan Mas Anindya, langsung beliau bergerak dan bersama-sama dengan badan pangan dan Pak Gubernur dan Ibu Walikota melaksanakan kegiatan ini (pasar murah),” kata Tito.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan dalam kegiatan pasar murah tersebut melibatkan sebanyak 28 vendor yang menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) seharga Rp11.600 per kilogram, lalu untuk beras premium Rp14.800 per kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, minyak premium Rp21 ribu per liter, gula pasir Rp17 ribu per kilogram, dan telur ayam seharga Rp26 ribu per rak.
Lalu, untuk bawang putih dijual seharga Rp40 ribu per kilogram, bawang merah Rp45 ribu per kilogram, cabe rawit merah Rp45 ribu per kilogram, cabe merah keriting Rp40 ribu per kilogram, daging ayam Rp30 ribu per kilogram, terigu Rp10 ribu per kilogram, dan aneka sayuran antara Rp5 ribu hingga Rp10 ribu per bungkus.
“Jadi, beras ini beras yang paling murah yang ada hari ini. Jadi, silahkan warga di sekitar lokasi bisa mendapatkan barang-barang strategis ini dengan harga yang sangat baik,” ujar Arief.
Ia berharap gerakan pangan murah tersebut dapat membantu masyarakat dan bisa mengendalikan inflasi, serta juga bisa menjaga stabilitas harga di Sulawesi Tenggara.
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
/data/photo/2025/08/26/68ad19e7114fa.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat
Nasional
26 Agustus 2025")
Hari Perumahan Nasional 2025, Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan atas Dukungan Program Perumahan Rakyat
Penulis
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan pada peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusinya dalam mendorong pembangunan perumahan serta kawasan permukiman bagi rakyat.
Tito dinilai berperan penting dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
Salah satu langkah konkret yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, Kemendagri juga mendorong agar MBR dibebaskan dari pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sebuah terobosan yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Indonesia.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan program perumahan lebih berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini, Tito berperan aktif menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di daerah.
Dukungan Tito juga ditunjukkan melalui keterlibatannya langsung di lapangan. Salah satunya dalam rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, yang merupakan perintah langsung Presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait.
Tito memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (12/8/2025).
Program tersebut mencakup 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat, sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.
“Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Dua ribu untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh masyarakat,” ujar Tito melalui siaran persnya, Selasa (26/8/2025).
Acara penghargaan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
Melalui penghargaan ini, sinergi antarlembaga diharapkan semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya tersebut diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penanganan sampah melalui skema hulu seperti TPS-3R dan TPST, serta hilir seperti Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF), dengan melibatkan pemerintah daerah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan kepada Kementerian Koordinator bidang Pangan untuk segera merampungkan seluruh program waste to energy paling lambat dalam 18 bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menjelaskan program ini bertujuan menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang mandek selama 10 tahun terakhir.
“Tadi, Presiden menegur kami, 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan,” katanya.
Pria yang karib disapa Zulhas itu menjelaskan, kontrak proyek telah selesai ditandatangani dan tinggal menunggu peraturan presiden (Perpres) yang diperkirakan turun dalam 1 hari hingga 2 hari ke depan.
Awalnya, kata Zulhas, administrasi diproyeksikan memakan waktu 6 bulan dan masa pengerjaan selama 18 bulan, namun Presiden mendorong percepatan agar keseluruhan proyek bisa selesai lebih cepat dari target awal dua tahun.
Dikatakan Zulhas, proyek ini sebelumnya melibatkan banyak pihak, termasuk bupati, gubernur, DPRD, kementerian, hingga PLN.
Untuk mengejar target penyelesaian, kata Zulhas, mekanismenya akan disederhanakan: Danantara akan langsung berkontrak dengan PLN, sementara izin proyek akan dikeluarkan oleh Kementerian ESDM.
Menurut Zulhas, perpres yang akan diterbitkan mengatur pemangkasan birokrasi panjang ini untuk mempercepat implementasi proyek.
Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Juni 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan penanganan sampah melalui skema hulu seperti TPS-3R dan TPST, serta hilir seperti Waste to Energy (WTE) dan Refuse-derived Fuel (RDF), dengan melibatkan pemerintah daerah sesuai UU Nomor 18 Tahun 2008.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan strategi telah disusun bersama, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut 33 TPA menjadi fokus konversi sampah menjadi energi.
Menteri Investasi Rosan Roeslani menambahkan, Danantara siap berinvestasi bersama swasta dalam proyek WTE, memperkuat kolaborasi pemerintah dan sektor swasta untuk penyelesaian persoalan sampah nasional.
Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantah soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah dipicu efisiensi anggaran pusat. Tercatat ada 104 wilayah yang menaikan PBB-P2.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, dari 104 wilayah tersebut hanya ada tiga daerah yang melakukan penyesuaian pada tahun 2025. Sementara sisanya dilakukan jauh sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Ia menegaskan kenaikan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, bukan karena efisisensi anggaran yang dilakukan pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jadi saya kira tidak tepat kalau kemudian mengaitkan dengan kebijakan efisiensi. Itu adalah inisiatif daerah yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bahkan cukup banyak kebijakan itu yang diambil oleh pejabat kepala daerah ketika masa-masa pilkada, maksudnya sebelum pemerintahan baru terbentuk,” terang Bima di Gedung DPR, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Menurut Bima selama hampir tiga dekade pajak masih menjadi primadona PAD di berbagai daerah. Namun, ia menilai saat ini momentum yang tepat untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif lagi dalam mencari PAD melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam pengelolaan aset daerah, memanfaatkan CSR dan Filantropi. Sehingga kata Bima PAD tidak hanya mengandalkan dari penerimaan pajak.
“Faktanya memang begitu selama 29 tahun jalannya seperti itu, sekarang saya kira momentum yang tepat untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan refleksi tadi. Tidak mudah tetapi kita akan bekerja keras bersama-sama komisi II agar kepala daerah itu inovatif,” ujar Bima.
Lebih lanjut, Bima juga menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menerbitkan surat edaran yang berisi imbauan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali kebijakan kenaikan PBB-P2.
Ia mengatakan beberapa daerah juga sudah membatalkan rencana untuk menaikkan PBB-P2.
“Kami sudah mencatat itu memang ada beberapa daerah yang di atas 100% yang tentu harus dikaji ulang dan bahkan kami menghitung untuk dibatalkan, beberapa daerah kami catat sudah membatalkan itu,” kata Bima.
(hns/hns)
Jakarta –
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kepala daerah telah menunda dan mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah kabupaten-kota di seluruh Indonesia.
Hal ini dilakukan menyusul gejolak warga Kabupaten Pati yang menolak kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Pati menaikkan PBB hingga 250%.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menjelaskan penolakan warga Pati terjadi karena Pemda sekitar belum pernah menaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sejak tahun 2011. Adapun NJOP merupakan salah satu komponen yang masuk dalam penjumlahan besaran kenaikan PBB.
“Nilai dari pada PBB-P2 itu adalah, tarif dikali dengan NJOP dikurangi dengan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Dan NJOPTK itu adalah paling rendah Rp 10 juta, ini yang sebenarnya pengaturannya dalam rangka menghitung nilai PBB-P2 itu, sehingga kalau daerah tentunya nanti menetapkan, katakanlah 2011 belum dilakukan penyesuaian, maka jangan sekaligus langsung dibuat kenaikannya sampai seperti 2025, jadi kenaikannya jadi 14 tahun. Sehingga memang kelihatan jadi 300%,” ujar Maurits dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Kemendagri menyarankan Pemda dapat menaikkan PBB sekali dalam tiga tahun. Bahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, kenaikan PBB dapat dilakukan setahun sekali dalam keadaan tertentu.
“Masalahnya ini juga langsung dinaikkan terlalu tinggi, hampir 300%. Maka masyarakat menolak. Harusnya kalau hitungnya sekali tiga tahun, jadi jangan terlalu besar, paling juga di bawah 15% kalau pun dinaikkan. Karena kan dia harusnya bertahap, dihitung, dan juga harus melalui pengkajian,” terangnya.
Maurits menegaskan, jika PBB memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, mesti diberikan pengurangan. Bahkan, jika kenaikan dilakukan secara masif, kebijakan dapat langsung ditunda bahkan dicabut oleh Pemda terkait.
“Setelah kami koordinasi dan cek di beberapa daerah sudah banyak yang menunda, bahkan mencabut Perkada-nya. Termasuk Bone, kemarin kita sudah juga berkoordinasi, sudah mencabut. Dan beberapa di daerah lain, Jombang juga saya kira sudah dan beberapa daerah lain,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan kenaikan PBB tidak masuk dalam lingkup pengaturan pihaknya. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, juga telah meminta untuk melakukan pemetaan ulang kenaikan PBB di daerah.
“Berdasarkan surat edaran Pak Menteri juga sebetulnya mengulangi apa yang kami sampaikan ke daerah, pertama di lakukan pemetaan terkait dengan kemampuan daerah untuk melakukan pembayaran dalam hal penyesuaian. Kemudian yang kedua juga sosialisasi yang maksimal, yang menyentuh semua stakeholders,” imbuhnya.
(kil/kil)
Untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah maka tiga dirjen langsung datang ke sini dan meninjau sendiri lokasi pembangunan rumah bantuan itu di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan
Wamena (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan akan dilaksanakan secepatnya.
“Secepatnya, kami akan melakukan pembangunan. Kami akan melaporkan secara lengkap kepada Bapak Presiden mengenai progres persiapan di lapangan supaya pembangunan 2.200 unit rumah dapat segera berjalan,” kata Menteri PKP dalam keterangannya di Wamena, Senin.
Menurut dia, keseriusan percepatan pembangunan 2.200 unit rumah sesuai permintaan langsung Presiden RI Prabowo Subianto untuk Papua Pegunungan dengan mengirimkan tiga direktur jenderal (dirjen) di Kementerian PKP RI langsung ke lokasi.
“Untuk mempercepat pembangunan 2.200 unit rumah maka tiga dirjen langsung datang ke sini dan meninjau sendiri lokasi pembangunan rumah bantuan itu di delapan kabupaten wilayah Papua Pegunungan,” ujarnya.
Dia menjelaskan secara teknis mekanisme di lapangan telah dibahas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo-Ones Pahabol serta delapan bupati.
“Hasil kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat koordinasi itulah yang akan dilanjutkan ke Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan 2.200 unit rumah di wilayah Papua Pegunungan. Secara mekanisme telah dijelaskan oleh pak Gubernur,” katanya.
Dia menambahkan bantuan 2.000 unit rumah tipe 45 bagi masyarakat asli Papua Pegunungan dan 200 unit rumah tipe 90 untuk kepala suku merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI), khususnya Papua Pegunungan.
“Bapak Presiden melalui bantuan rumah ini, menginginkan negara hadir, negara campur tangan untuk hal yang positif dengan pembangunan perumahan di Papua Pegunungan,” ujarnya.
Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). (ANTARA/Fathur Rochman)
Prabowo lantik Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Jerman
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Senin, 25 Agustus 2025 – 14:25 WIB
Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto melantik delapan tokoh sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI untuk negara-negara sahabat dan perwakilan RI di organisasi internasional, termasuk Dubes RI untuk Amerika Serikat (AS) dan Jerman, dalam upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Sebanyak delapan duta besar RI itu dilantik Presiden berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
Upacara pelantikan delapan duta besar tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI. Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo kemudian memimpin prosesi pengambilan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik.
“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.
Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para dubes baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berikut nama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI yang dilantik oleh Presiden Prabowo.
1. Toferry Primada Soetikno, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Savador, dan Republik Guatemala
2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat
3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federasi Brasil
4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Federal Jerman
5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Persatuan Emirat Arab
6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Ekuador
7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA)
8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di Jenewa
Beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Sumber : Antara