Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri Pelototi Efisiensi Pemda, Ada Anggaran Konsumsi Miliaran Padahal Bisa Rp100 Juta

    Mendagri Pelototi Efisiensi Pemda, Ada Anggaran Konsumsi Miliaran Padahal Bisa Rp100 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan efisiensi anggaran pada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota. Dia mengungkap sejumlah temuan inefisiensi daerah hingga miliaran rupiah. 

    Pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Tito menyebut banyak daerah yang sukses menyelenggarakan efisiensi belanja sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025. 

    Sebagaimana diketahui, instruksi yang diterbitkan pertama kali oleh Presiden Prabowo Subianto itu ditujukan ke kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah (pemda). Bagi pemda, Tito telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah inefisiensi anggaran. 

    Salah satu yang dicontohkan olehnya yakni anggaran perjalanan dinas yang terlalu banyak, maupun anggaran rapat hingga konsumsi sampai miliaran rupiah. 

    “Rapat-rapat cukup dua kali dibikin 20 kali, makanan minuman sampai bermiliar-miliar. Banyak daerah yang bisa hanya Rp100 juta cukup tapi dibuat bermiliar-miliar,” jelasnya di hadapan Presiden Prabowo pada acara tersebut. 

    Bahkan, mantan Kapolri itu turut mengungkap temuan adanya pemda yang melakukan penggelembungan anggaran (mark-up). 

    “Perawatan gedung dan lain-lain, mohon maaf, di-mark-up, Bapak,” ujarnya. 

    Dia menyebut cerita keberhasilan efisiensi salah satunya berasal dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang dipimpin oleh Bupati Bursah Zarnubi. Bursah juga menjabat sebagai Ketua Umum Apkasi. 

    Tito menyebut efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Bursah di Kabupaten Lahat mencapai Rp462 miliar. Hasil efisiensi itu bisa dialokasikan untuk program irigasi guna mendukung pengairan sawah seluas 80 hektare. 

    Pada kesempatan yang sama, Bursah sempat bercerita terkait dengan sulitnya untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten untuk mendukung kemandirian fiskal daerah. Misalnya, penaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) sulit dilakukan karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

    Bursah memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan.

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah.

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

    APBN untuk Daerah Dipangkas Menkeu, Menteri Tito Ungkap Nasib 350 Kabupaten

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabupaten dan kota yang bergantung dari transfer daerah dari APBN dalam penyelenggaraan wilayahnya diminta untuk mencari sumber pemasukan untuk menopang pemerintahan tanpa memberatkan masyarakat. 

    Seperti diketahui, dalam rencana anggaran 2026 pemerintah akan memangkas dana transfer pusat ke daerah (TKD) menjadi Rp650 triliun. Nominal itu turun 24,8% dari proyeksi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. 

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap saat ini sebagian besar pemerintah kabupaten masih bergantung kepada dana transfer ke daerah (TKD). Hal itu karena pendapatan asli daerah (PAD) yang masih rendah, terutama kabupaten pemekaran. 

    “Dari 416 kabupaten mungkin 350 itu sangat tergantung pada pemerintah pusat,” ujarnya saat menghadiri acara Pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Kamis (28/8/2025).  

    Saat tingkat kabupaten masih dalam kesulitan membiayai pemerintahan, Tito menjelaskan provinsi relatif lebih stabil. Pasalnya hampir dua per tiga dari pemerintah provinsi memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik karena PAD yang cukup tinggi. Dia mencontohkan Banten memiliki PAD hingga 70% dari APBD, dan bahkan Maluku Utara mencapai 90% dari APBD berasal dari pemasukan asli. 

    “Jadi ada apa-apa goncangan fiskal di pusat, enggak banyak berpengaruh,” kata mantan Kapolri itu. 

    Untuk itu, Tito menyampaikan kepada pemerintah kabupaten untuk mencari sumber PAD lain namun yang tidak memberatkan masyarakat, khususnya untuk yang berpenghasilan rendah. 

    Dia juga berpesan agar kepala daerah menangkap peluang dari program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat serta berbagai program pangan. 

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama Ketua Umum Apkasi Bursah Zanubi sempat bercerita terkait dengan sulitnya menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) di daerah, karena penolakan masyarakat seperti halnya yang terjadi di Pati, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. 

    Bursah, yang merupakan Bupati Lahat, memahami bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama 20 tahun lebih tidak terlepas dari tantangan fiskal. Sebagian besar daerah utamanya kabupaten masih bergantung pada anggaran transfer ke daerah (TKD) dari pusat untuk menjalankan pembangunan. 

    Sementara itu, timpalnya, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD) sendiri dengan menaikkan pajak. Salah satunya yakni pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), yang baru-baru ini mencuat akibat penolakan masyarakat Pati, Jawa Tengah. 

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” terangnya seperti dikutip dari YouTube Apkasi Otonomi Expo 2025.

  • Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

    Ketum Apkasi Minta Prabowo Pertahankan Otonomi Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zanubi menyampaikan di depan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan dampak positif dari otonomi daerah, kendati juga adanya tantangan fiskal.

    Pada acara Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Kamis (28/8/2025), Bursah yang juga Bupati Lahat menyampaikan apresiasinya kepada Prabowo yang telah mendorong pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia. Dia juga menyebut otonomi daerah yang sudah berjalan dua dekade lebih ini membawa banyak dampak positif di level provinsi hingga kabupaten/kota. 

    “Otonomi daerah yang telah berjalan lebih dari dua dekade ini sesungguhnya telah melahirkan banyak inovasi dan praktik baik dari kabupaten-kabupaten, dari pelayanan publik yang lebih cepat, digitalisasi pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal hingga program-program sosial yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya sebagaimana dikutip dari YouTube Apkasi Official. 

    Pengalaman otonomi daerah selama dua dekade lebih itu, kata Bursah, memberikan keyakinan bahwa semakin luas ruang kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah, maka semakin besar pula ruang kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. 

    Mulai dari layanan kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan ekonomi rakyat hingga di level kabupaten.

    “Karena pada hakikatnya daerah adalah pihak yang paling dekat dalam memahami denyut nadi dan jantung masyarakat,” ujarnya. 

    Kendati demikian, dia memahami bahwa otonomi daerah selama ini juga sejalan dengan tantangan fiskal. Bursah mengakui bahwa sebagian besar kabupaten masih bergantung kepada transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. 

    Sementara itu, pemerintah daerah masih menemukan tantangan berupa penolakan publik saat ingin menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB). Hal ini berkaca juga dari demo masyarakat Pati, Jawa Tengah, yang menolak kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% oleh Bupati Sudewo. 

    “Sedangkan ruang fiskal untuk menggali pendapatan asli daerah masih terbatas bahkan upaya penyesuaian tarif pajak bumi dan bangunan di sejumlah daerah terkadang menimbulkan sensitivitas sosial di masyarakat,” ungkapnya. 

    Oleh sebab itu, Bupati Lahat 2025-2030 itu menyebut para kepala daerah percaya kebijakan fiskal yang semakin berkeadilan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Serta peluang yang lebih luas bagi daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan secara mandiri maka tujuan ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan semakin nyata,” tuturnya. 

    Adapun acara itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara lain seperti di antaranya beberapa menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

  • Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Prabowo puji Bupati Lahat menghemat sampai Rp462 miliar karena efisiensi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memuji Bupati Lahat Bursah Zarnubi, yang merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), karena dia berhasil menghemat APBD hingga Rp462 miliar dengan kebijakan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah.

    “Saya terkesan ketua kalian, Ketua Apkasi, Saudara Bursah melaporkan dalam kabupaten beliau tahun ini, beliau sudah menghemat 462 miliar rupiah. Untuk (satu) kabupaten, luar biasa ini!” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025 di ICE, BSD, Tangerang, Kamis.

    Oleh karena itu, di hadapan para bupati se-Indonesia dan pejabat negara lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah, Presiden Prabowo menekankan pentingnya untuk selalu menggunakan anggaran dengan cara-cara yang efisien. Artinya, kegiatan-kegiatan yang tidak substantif, dan tidak berdampak, tidak perlu dianggarkan kembali.

    “Kurangilah perjalanan dinas, kurangilah rapat-rapat, kurangilah seminar-seminar, kurangilah kunjungan-kunjungan kerja. Untuk apa lagi kunjungan kerja? Yang penting kerja, bukan kunjungan-kunjungan kerjanya,” kata Presiden Prabowo.

    Di atas panggung acara pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memuji hasil efisiensi yang diperoleh oleh Kabupaten Lahat, yang kemudian diperuntukkan untuk membangun irigasi untuk 80.000 hektare sawah.

    “Banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi. Salah satu contohnya, Lahat, (yang) berhasil untuk mengefisiensikan sebanyak Rp462 miliar dari kegiatan-kegiatan yang tadi, dan kemudian Pak Bursah membuat irigasi untuk mendukung program swasembada pangan yang menjadi program unggulan Bapak,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut melaporkan pencapaian jajaran kepala daerah di hadapan Presiden Prabowo.

    Dalam acara pembukaan AOE 2025, Presiden Prabowo berbicara mengenai beragam isu, di antaranya terkait tata kelola pemerintahan yang bersih, dampak dari efisiensi, perkembangan dari pelaksanaan program-program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG), kasus korupsi yang menjerat salah satu eks anggota Kabinet Merah Putih, dan juga soal Danantara.

    Di lokasi acara, Presiden Prabowo turut didampingi oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

    Kemudian ada pula Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana, kemudian Gubernur Banten Andra Soni, dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid selaku tuan rumah.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda di Sultra Hidupkan UMKM dan Sektor Swasta Demi Perkuat PAD

    Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda di Sultra Hidupkan UMKM dan Sektor Swasta Demi Perkuat PAD

    Tito menjelaskan, capaian PAD yang mampu melampaui transfer pusat akan menjadi tanda kemajuan besar bagi Sultra. Sebaliknya, rendahnya PAD menunjukkan sektor swasta belum berkembang dan perlu digerakkan. Karena itu, Pemda perlu aktif menjalin komunikasi dengan Kadin, mendengar kebutuhan para pelaku usaha, serta berdiskusi mengenai potensi daerah yang bisa dikembangkan.

    “Kuncinya adalah menghidupkan swasta. Nah, untuk menghidupkan swasta ini, menurut saya, para pengusaha mereka punya insting bisnis, sudah ada salurannya, ada organisasinya, Kadin. Manfaatkan Kadin semaksimal mungkin, harus berikan kemudahan pada mereka buat dialog,” imbuhnya.

    Ia menekankan pentingnya Pemda mendengar ide-ide dari para pengusaha yang tergabung dalam Kadin. Selain itu juga melihat berbagai potensi yang dimiliki Sultra, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun jasa, perlu dihidupkan. Selanjutnya, hal ini harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang memberi ruang tumbuh bagi dunia usaha.

    “Nah, kemudian itu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah sebagai pemegang kebijakan, pengambil kebijakan. Entah insentif, entah namanya kemudahan izin secepat mungkin, apa pun juga yang diminta pengusaha itu, sepanjang sesuai aturan koridor, cepat berikan. Kuncinya di situ, swastanya hidup,” tandasnya.

  • Mendagri: Jangan Jadikan Masyarakat Target Pendapatan Daerah Regional 27 Agustus 2025

    Mendagri: Jangan Jadikan Masyarakat Target Pendapatan Daerah Regional 27 Agustus 2025

    Mendagri: Jangan Jadikan Masyarakat Target Pendapatan Daerah
    Tim Redaksi
     
    KENDARI, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan masyarakat sebagai target dalam mengejar pendapatan asli daerah (PAD).
    Tito menjelaskan, kunci penguatan fiskal justru ada pada keberanian kepala daerah membuka ruang usaha yang sehat dan ramah investasi.
    Hal itu disampaikan saat membuka Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2025 di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).
    “Saya mohonlah dengan segala hormat, hidupkan dunia usaha, mulai dari perizinannya. Jangan dipersulit. Kalau usaha tumbuh, PAD juga ikut naik,” tegas Tito.
    Tito menegaskan, hidupnya sektor swasta akan menciptakan perputaran uang di daerah sekaligus menyerap tenaga kerja.
    Kepala Daerah Harus Kreatif
    Menurut Tito, seorang kepala daerah tidak cukup hanya mengandalkan pola kerja birokratis, tetapi harus memiliki kreativitas dan kepemimpinan yang visioner untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
    “Harus tahu bagaimana caranya mencari pendapatan yang lebih besar daripada belanja. Tapi pendapatan itu jangan sampai membebani masyarakat,” ujarnya.
    Tito bahkan mengibaratkan kepala daerah seperti seorang ibu rumah tangga.
    “Harus tahu bagaimana caranya mencari pendapatan yang lebih besar daripada belanja. Tapi pendapatan itu jangan sampai membebani masyarakat,” ujarnya.
    Dalam forum tersebut, Tito juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dengan pelaku usaha, khususnya yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Ia mengatakan, sektor swasta dan ekonomi kreatif adalah dua motor utama dalam mencetak PAD yang berkelanjutan.
    “Hidupkan swasta, hidupkan ekonomi kreatif. Dua senjata ini cara elegan mendapatkan PAD. Jangan sekali-kali mengambil langkah instan yang justru memberatkan rakyat,” tegasnya lagi.
    Mendagri menambahkan, pesan tersebut sejalan dengan sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan kebijakan pembangunan harus berpihak kepada rakyat.
    Ia meminta setiap kepala daerah peka terhadap aspirasi publik dan piawai berkomunikasi agar kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan resistansi.
    “Intinya, kepala daerah juga harus punya jiwa entrepreneurship. Bisa membaca peluang, kreatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutup Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri minta pemda jaga inflasi lewat stabilitas harga pangan

    Mendagri minta pemda jaga inflasi lewat stabilitas harga pangan

    Inflasi harus dijaga antara 1,5 persen sampai 3,5 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah aktif menjaga stabilitas harga pangan sebagai salah satu upaya menekan laju inflasi.

    “Kalau ada kenaikan Rp2.000–Rp4.000 per kilo, segera rapat dengan BPS, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, dan Kadin. Kepala daerah punya banyak instrumen, baik kebijakan maupun anggaran,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Tito meminta kepala daerah rutin turun ke pasar setiap dua pekan sekali guna mengecek komoditas yang mengalami lonjakan harga.

    Mendagri juga mendorong pemda membentuk grup WhatsApp khusus untuk memantau harga pangan.

    Menurut Tito, harga beras adalah faktor paling krusial dalam mengendalikan inflasi. Jika inflasi menembus lebih dari 3 persen, harga kebutuhan pokok akan melonjak dan berpotensi memicu ketidakpuasan masyarakat.

    Selain beras, ia menegaskan perlunya pengendalian harga air minum, listrik, dan BBM karena kenaikan harga komoditas harian bisa memicu gejolak serius di masyarakat.

    Sebagai langkah konkret, Tito menyebut Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan pemda menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. Anggaran ini sebelumnya hanya digunakan untuk bencana atau keadaan darurat.

    “Saya sudah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung agar penggunaan BTT untuk mengendalikan inflasi tidak dipermasalahkan secara hukum. Jadi, pemda bisa lebih leluasa membantu masyarakat,” ujarnya.

    Tito juga mengapresiasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang berhasil menekan harga beras di berbagai daerah. Dari 233 daerah yang sebelumnya mengalami kenaikan harga, kini menyisakan sekitar 201 daerah.

    “Bulog saat ini punya stok 4 juta ton beras dan 3,3 juta ton di antaranya siap produksi. Saya minta Bulog mengeluarkan 7.000 ton per hari, terutama di daerah yang harga berasnya masih tinggi,” ujar Tito.

    Harga beras program SPHP dipatok Rp12.000–Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 untuk kemasan lima kilogram. Penyaluran beras itu dilakukan TNI, Polri, pemda, hingga BUMN pangan, termasuk BNN dan ID Food.

    Mendagri Tito mengatakan program swasembada pangan dan kebijakan harga pangan yang dijalankan Presiden Prabowo bertujuan agar biaya hidup masyarakat tetap terkendali.

    Tito menekankan persoalan biaya hidup dan pengangguran merupakan keresahan utama masyarakat. Karena itu, intervensi pemerintah dalam menjaga harga beras agar tetap terjangkau sangat penting.

    Ia menargetkan inflasi bisa ditekan di kisaran 2,5 persen sebagai titik ideal yang menguntungkan produsen sekaligus terjangkau bagi konsumen.

    “Inflasi harus dijaga antara 1,5 persen sampai 3,5 persen. Kalau terlalu rendah, konsumen senang tetapi produsen rugi. Kalau terlalu tinggi, produsen untung tetapi masyarakat keberatan. Jadi, 2,5 persen itu titik seimbang,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Menteri minta daerah bentuk dinas ekraf guna kembangkan potensi daerah

    Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan.

    Kendari (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya meminta daerah-daerah di Indonesia untuk membentuk dinas ekraf guna mengembangkan potensi daerah, khususnya di bidang ekonomi kreatif.

    Teuku Riefky Harsya saat ditemui di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu, mengatakan bahwa dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah, pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait panduan untuk penguatan kelembagaan ekraf di daerah.

    “Dan sifatnya ini memang imbauan, ketika kalau seorang kepala daerah melihat bahwa potensi ekrafnya bisa dikembangkan,” kata Teuku Riefky saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) Tahun 2025, di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sultra.

    Dia menyebutkan pembentukan dinas ekraf tersebut tidak hanya untuk membantu perkembangan industri kreatif, tetapi juga apabila industri kreatif di daerah dianggap bisa membuka lapangan kerja, investasi, hingga berdampak pada peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB.

    “Dan membantu visi kepala daerah tersebut, di situ tentu ada will, ada niat untuk pembentukan dinas ekraf di daerah masing-masing,” ujarnya pula.

    Teuku Riefky juga sepakat dengan pendapat dari Mendagri Tito Karnavian jika pembentukan dinas ekraf harus melihat kondisi keuangan dan kesiapan dari daerah tersebut. Sehingga, pihaknya telah menyiapkan mekanisme dengan dua opsi, yakni pembentukan dinas ekraf sendiri atau dinas ekraf gabungan dengan beberapa dinas lainnya.

    “Misalnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif, dan seterusnya,” ujar Teuku Riefky.

    Dia menjelaskan pascadikeluarkan SKB tersebut, pada semester kedua tahun 2024 ini telah banyak para kepala daerah yang tengah menyiapkan peraturan daerah (perda) dan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) terkait ekraf.

    Berdasarkan data, untuk pemerintah provinsi di Indonesia telah dilakukan pendampingan oleh Kementerian Ekraf sebanyak 20 daerah. Sedangkan delapan provinsi sudah mempunyai dinas ekraf.

    “Yang sudah ada akan menjadi 28 atau 75 persen dari jumlah provinsi di Indonesia,” katanya pula.

    Kemudian untuk pemerintah kabupaten/kota, saat ini telah terdapat sekitar 70-an daerah yang telah dilakukan pendampingan untuk membentuk dinas ekraf gabungan.

    Teuku Riefky menambahkan, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra saat ini pihaknya masih mendiskusikan bersama dengan Gubernur Andi Sumangerukka terkait pembentukan atau gabungan dinas ekraf.

    Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta Produk Hukum Daerah beri kemudahan investasi

    Mendagri minta Produk Hukum Daerah beri kemudahan investasi

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah maupun DPRD agar membuka seluas-seluasnya kemudahan untuk berinventasi dan pemantapan Asta Cita dalam rancangan ataupun pembentukan Produk Hukum Daerah (PHD). Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PHD Tahun 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8). (Saharudin/Chairul Fajri/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 259 Ribu Ton Beras SPHP Tersalurkan, Harga Beras Turun di 196 Kota – Page 3

    259 Ribu Ton Beras SPHP Tersalurkan, Harga Beras Turun di 196 Kota – Page 3

    Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir, stabilitas harga beras menjadi perhatian utama pemerintah. Melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) terus disalurkan agar harga beras di pasar tetap terkendali.

    Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa penyaluran beras SPHP secara masif membantu menekan kenaikan harga berbagai jenis beras.

    “Harga beras relatif stabil. Tapi tadi banyak menyampaikan salah satu yang membuat harga stabil karena ada intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog,” ujar Tito di Pasar Induk Rau, dalam keterangannya, Jumat (22/8/2025).

    Beras SPHP di pasar tersebut dijual Rp 12.500 per kilogram. Dengan kemasan 5 kilogram, harga per paket menjadi Rp 62.500. Bulog sendiri menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP sepanjang Juli–Desember 2025.