Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri Minta Pemda Jawab Kritik Rakyat dengan Dialog Bukan Konfrontasi – Page 3

    Mendagri Minta Pemda Jawab Kritik Rakyat dengan Dialog Bukan Konfrontasi – Page 3

    Tito Karnavian juga meminta pemerintah daerah untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) serta mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat Desa/Kelurahan. Perintah itu tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025.

    Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Safrizal Zakaria Ali mengatakan, pengaktifan kembali siskamling sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

    “Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban daerah dan domisili masing-masing” kata Safrizal, dilansir Antara.

    Sementara Satlinmas harus berperan aktif, tidak hanya pada saat pemilu atau bencana, tetapi juga dalam aktivitas keseharian menjaga trantibumlinmas (ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat).

  • Mendagri minta pemda jawab kritik masyarakat dengan empati

    Mendagri minta pemda jawab kritik masyarakat dengan empati

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menghadapi kritik masyarakat dengan pendekatan dialog dan komunikasi yang menenangkan.

    Tito menegaskan pentingnya peran dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial di tengah dinamika situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang terus berkembang.

    “Pendekatan tersebut, diharapkan tidak hanya meredam potensi konflik, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Tito dalam keteranganya yang diterima di Jakarta, Senin (8/9).

    Penegasan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional bersama seluruh kepala daerah secara daring, yang diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

    Dalam arahannya, Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk mengedepankan pendekatan kolaboratif dan humanis.

    Beberapa poin penting yang menjadi sorotan antara lain, pertama, kepala daerah diminta menyambangi tokoh-tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi langsung dan terbuka.

    Kedua, menggelar doa lintas agama sebagai sarana memperkuat harmoni sosial. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun dan meredakan ketegangan saat berbicara kepada publik.

    Arahan Mendagri itu mendapat respons positif dari sejumlah kepala daerah yang langsung bergerak cepat dengan berbagai inisiatif berbasis dialog dan kedekatan sosial.

    Sebagai contoh, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat daerah, menggelar pertemuan terbuka di Balai Kota untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat.

    Sedangjan Wali Kota Medan Rico Waas mengadakan doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan yang dihadiri tokoh masyarakat lintas agama, guna menjaga keamanan dan memperkuat kerukunan.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, menekankan pentingnya keterlibatan RT dan RW dalam proses pemulihan pasca-kericuhan.

    Ia mengatakan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi kunci ketahanan sosial.

    Beberapa kepala daerah juga langsung meluncurkan program prorakyat yang konkret. Di antaranya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menginstruksikan BUMD menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai strategi menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat kecil.

    Kemudian Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid yang menjalin kerja sama dengan Bulog melalui penandatanganan MoU dengan pemerintah desa agar kantor desa menjadi titik distribusi beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), serta mengusulkan reaktivasi program Raskin untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dengan mengedepankan pendekatan humanis dan ruang dialog, menurut Tito, pemerintah daerah tidak hanya menghindari eskalasi sosial, tetapi juga memperkuat pondasi jangka panjang untuk ketahanan sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai, respons daerah yang cepat menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya mampu mengarahkan perubahan sosial, asalkan memahami psikologi publik dan dinamika masyarakat.

    “Instruksi Mendagri itu menyentuh langsung fitrah seorang pemimpin. Makanya, responsnya cepat dan konkret di berbagai daerah. Negara kita saat ini memang butuh kolaborasi kuat antara pemimpin dan rakyatnya dalam menghadapi ketidakpastian global,” kata Iwan.

    Namun demikian, Iwan mengingatkan agar keterbukaan kepala daerah terhadap aspirasi publik tidak berhenti di level simbolik atau seremonial. Ia menekankan perlunya keberlanjutan dalam bentuk kebijakan nyata yang menyentuh kebutuhan rakyat.

    “Respons yang terbuka harus bermuara pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat,” ujar dia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri instruksikan kepala daerah aktifkan siskamling

    Kemendagri instruksikan kepala daerah aktifkan siskamling

    Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) serta mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tingkat Desa/Kelurahan.

    Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal Safrizal Zakaria Ali mengatakan pihak Kemendagri telah menerbitkan surat edaran terkait instruksi tersebut. Surat edaran ini ditujukan kepada Gubernur serta Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia.

    “Melalui surat edaran ini, kami mengingatkan kembali kepala daerah untuk menggerakkan Satlinmas agar benar-benar berperan aktif, tidak hanya pada saat pemilu atau bencana, tetapi juga dalam aktivitas keseharian menjaga trantibumlinmas (ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat),” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Mantan Gubernur Kalimantan Selatan ini mengatakan pengaktifan kembali siskamling sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

    Siskamling tersebut digelar pada berbagai tingkatan hingga ronda di tingkat RT/RW, serta melaporkan segala kegiatan melalui sistem manajemen yang terintegrasi yaitu SIM LINMAS.

    “Sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban daerah dan domisili masing-masing” ujarnya.

    Dengan edaran ini, Kemendagri menegaskan Satlinmas bersama Satpol PP tetap menjadi ujung tombak dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan penegakan aturan berlangsung dengan cara yang berkeadilan dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK pada 3 September 2025. Sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, surat tersebut menekankan pentingnya meningkatkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga kondusifitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah (Trantibumlinmas).

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pejabat Daerah Kena Warning, Dilarang Pesta-Pesta dan Flexing

    Pejabat Daerah Kena Warning, Dilarang Pesta-Pesta dan Flexing

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah dan pejabat publik untuk menjaga sikap sederhana di tengah situasi sosial yang memanas belakangan ini. Ia menegaskan, tindakan pamer kekayaan atau flexing justru bisa memicu sentimen negatif masyarakat dan memperkeruh keadaan.

    “Kami juga sudah menyampaikan, (untuk) menunda semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan. Apalagi dengan musik-musik seperti pesta,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantornya, Jakarta, Selasa lalu dikutip Minggu (7/9/2025).

    Menurut Tito, kegiatan seremonial pemerintah daerah sebaiknya digelar sederhana. Ia mencontohkan cukup dengan tumpengan atau pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

    “Di tengah situasi seperti ini sangat sensitif. Jadi baik HUT, hari ulang tahun daerah, ataupun kegiatan seremonial kedinasan lainnya, itu dilakukan dengan cara yang sederhana. Tumpengan, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, kepada masyarakat yang kurang mampu,” ujarnya.

    Tito menekankan, pesta dengan musik dan kemewahan justru bisa menimbulkan masalah baru.

    “Itu jauh di tengah situasi ini lebih bermanfaat. Nanti kalau pesta-pesta, ada musik-musiknya, dipotong, dibuat TikTok, dan lain-lain. Kemudian dibandingkan dengan masyarakat yang lagi menuntut sikap low profile para pejabat, dibandingkan nanti akan menimbulkan amunisi baru yang bisa digoreng oleh siapapun yang ingin situasi nggak baik. Kemudian juga termasuk flexing. Jangan sampai ada flexing kemewahan,” tegas dia.

    Imbauan itu tak hanya ditujukan kepada pejabat, melainkan juga kepada keluarga dari pejabat itu. “Baik pejabat maupun keluarganya. Tolong ingatkan keluarga masing-masing. Terutama cara berpakaian, kemudian penggunaan cincin, jam tangan, perhiasan, kendaraan, hati-hati,” tutur Tito.

    Wanti-wanti Acara Pribadi dan Media Sosial

    Tito juga mengingatkan agar pejabat berhati-hati dalam menggelar acara pribadi seperti pernikahan atau ulang tahun. “Ini situasinya sangat tidak bagus, sensitif. Termasuk juga acara-acara pribadi. Saya paham mungkin ada resepsi pernikahan, ulang tahun, yang ingin dirayakan, lebih baik dirayakan dengan cara-cara yang sederhana,” ucapnya.

    Ia menambahkan, di era media sosial, terutama TikTok, masyarakat mudah terprovokasi oleh potongan video. “Karena, sekali lagi, situasi yang tidak bagus, sensitif, nanti akan dipotong, dibuat tulisan gambar, video, yang kemudian gampang sekali masyarakat terprovokasi. Saat ini kita lihat bahwa banyak pergerakan-pergerakan ini menggunakan media sosial. Terutama TikTok. Jadi hati-hati. Menjarah juga ada live. Live-nya pakai TikTok,” katanya.

    Larangan Bepergian ke Luar Negeri

    Selain itu, Tito turut meminta seluruh pejabat menunda perjalanan dinas maupun pribadi ke luar negeri hingga kondisi kembali kondusif.

    “Kemudian kami juga sudah menyampaikan untuk menunda semua keberangkatan ke luar negeri. Di Kemendagri ini juga, kami lihat juga, kalau ada permintaan untuk izin keberangkatan ke luar negeri, mohon maaf, kami sekarang tunda dulu. Sampai situasinya nanti kondusif,” ujar Tito.

    Ia menegaskan, kepala daerah harus berada di wilayahnya masing-masing untuk memastikan pengendalian situasi berjalan baik.

    “Kemudian yang berikutnya, mohon untuk semua kepada era, dalam kondisi yang rawan, harus di daerahnya masing-masing. Jangan tinggalkan. Kendalikan situasi bersama Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Karena kalau kepala daerahnya nggak ada, nanti akan kehilangan induk. Siapa yang mengendalikan? Teman-teman kepolisian, dan kemudian TNI, juga mengharapkan kepala daerahnya hadir, ada di situ,” pungkasnya.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memastikan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terdistribusi dengan baik. Selain itu, beras SPHP juga dipastikan dapat diperoleh masyarakat dengan harga terjangkau.

    Hal itu ia sampaikan saat meninjau ketersediaan dan harga pangan bersama Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di Pasar Palimo, Kota Palembang.

    “Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog, atas perintah Bapak Presiden, Pak Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

    Tito menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara spontan. Ia ingin memantau kondisi lapangan secara langsung tanpa persiapan khusus, sehingga bisa memperoleh gambaran nyata dari situasi yang ada.

    “Kita ini spontan datang ya. Tidak kita rencanakan mau datang ke sini, tidak. Kita spontan, random saja. Jadi apa adanya,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa Perum Bulog terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. Dari hasil tinjauan, diketahui bahwa distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

    “Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing. Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai, pekarangan, pot, sebetulnya gampang. Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab lho, tetap dilakukan (intervensi),” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Tito menyinggung kondisi inflasi nasional yang menunjukkan tren positif. Secara month-to-month, Indonesia pada Agustus 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

    “Harga pangan yang lain, harga-harga lain relatif stabil. Memang yang kami, dengan Bapak Mentan, Kabulog fokus yaitu adalah masalah beras, karena beras ini kan komoditas rakyat,” pungkasnya.

    (prf/ega)

  • Mendagri minta Pemda stablikan harga pangan untuk kendalikan inflasi

    Mendagri minta Pemda stablikan harga pangan untuk kendalikan inflasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga stabilitas harga pangan guna menekan laju inflasi agar tidak melebihi angka 3,5 persen.

    “Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat

    Instruksi tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 Daerah, yang dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta seluruh jajaran pejabat daerah di Indonesia.

    Tito menjelaskan, tingkat inflasi tahunan dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen sementara dari Juli hingga Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan, yaitu sebesar -0,08 persen atau deflasi.

    Untuk menjaga stabilitas harga beras, Tito meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua minggu sekali. Operasi ini dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang didistribusikan oleh Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

    Program penyaluran beras SPHP untuk periode Juli hingga Desember 2025 direncanakan mencapai 1,3 juta ton.

    Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan tiga zona wilayah:

    Zona 1: Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, dan NTB — Rp12.500/kg

    Zona 2: Sumatera, NTT, dan Kalimantan — Rp13.100/kg

    Zona 3: Maluku dan Papua — Rp13.500/kg

    Tito juga meminta agar beras SPHP diprioritaskan untuk masyarakat miskin, terutama di 214 daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras. Ia mendorong pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Bulog untuk menyalurkan beras melalui skema kontinjensi, yaitu pembayaran dilakukan setelah beras terjual di masyarakat.

    “Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin,” ujarnya.

    Tito menyampaikan bahwa upaya penyaluran beras SPHP mulai menunjukkan hasil positif. Pada minggu keempat Agustus, harga beras menurun di 58 kabupaten/kota.

    Namun, ia tetap mengingatkan Pemda untuk waspada terhadap komoditas pangan lain yang harganya masih tinggi, seperti, cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kolom Agama KTP Kembali Digugat ke MK, Usai Dianggap Mengancam Nyawa Nasional 4 September 2025

    Kolom Agama KTP Kembali Digugat ke MK, Usai Dianggap Mengancam Nyawa Nasional 4 September 2025

    Kolom Agama KTP Kembali Digugat ke MK, Usai Dianggap Mengancam Nyawa
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polemik identitas keagamaan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) kembali bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).
    Kali ini, pemohon datang dari dua orang penyintas konflik SARA yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 2000 silam, yakni Taufik Umar dan Timbul G. Simarmata.
    Mereka berdua mendalilkan peristiwa yang pernah mereka alami untuk meminta MK menghapus kolom agama dalam KTP.
    Kuasa hukum para pemohon, Teguh Sugiharto mengatakan, dalil utama gugatan uji materi Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini adalah peristiwa
    sweeping
    KTP yang pernah terjadi saat kerusuhan di Poso.
    Konflik agama di Poso yang saat itu terjadi antara pemeluk agama Islam dan Kristen menyebabkan ancaman nyawa serius, terutama saat aksi sweeping berlangsung.
    “Oleh karena itu, saudara pemohon untuk mengajukan peninjauan, yaitu agar pasal yang dimaksud (Pasal 61 dan 64 UU Administrasi Kependudukan) dinyatakan sebagai pertentangan secara bersyarat, yaitu sepanjang kolom agama dianggap tidak ada,” kata Teguh dalam sidang perkara 155/PUU-XXIII/2025 yang digelar Rabu (3/9/2025).
    Dalam dalilnya, pemohon menyebut pernah beberapa kali menemukan aksi sweeping yang terjadi saat melakukan perjalanan dari Poso ke Kota Palu.
    Sweeping yang dilakukan spesifik meminta bukti KTP orang-orang yang melintas.
    Beruntung saat itu pemohon Taufik hanya mendapat sweeping dari kelompok agama yang sama dengan yang ia peluk, sehingga lolos dari ancaman kekerasan.
    Selain dari pengalaman pribadi, para pemohon juga mendalilkan posita mereka dengan buku yang ditulis mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian.
    Berdasarkan penelusuran
    Kompas.com
    dalam dokumen permohonan, yang dimaksud buku tulisan Tito Karnavian tersebut berjudul
    Indonesia Top Secret: Membongkar Konflik Poso Operasi Investigasi dan Penindakan Pelaku Kekerasan di Sulawesi Tengah
    yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada 2008.
    Dalam halaman 59, disebutkan ada aksi sweeping kepada dua orang beragama Kristen yang terkena sweeping KTP, kemudian mereka dibunuh karena adanya keterangan kolom agama di identitas mereka.
    Pada halaman 61 juga disebutkan secara detail, pada 19 Mei 2000, massa Kristen yang ada di Taripa melakukan sweeping terhadap mobil yang melintas di kawasan itu.
    Peristiwanya sama yakni pembunuhan dan kekerasan, meskipun tidak ada jumlah korban tewas yang disebutkan dalam buku tersebut.
    Pada halaman 140 tertulis “Menjelang Maghrib, sebuah mobil dihentikan dan setelah diperiksa KTP dan diinterview penumpangnya ternyata Pendeta Tentena bernama Oranye Tadjoja dan keponakannya Yohanes Tadjoja. Keduanya bermaksud ke desa Tangkura untuk melakukan Misa. Kedua korban langsung diseret keluar mobil dan dikeroyok hingga meninggal dunia.”
    Pemohon menyebut, fakta yang sangat penting diungkap dalam buku yang ditulis tersebut menyatakan secara eksplisit kolom agama di KTP menjadi pemicu langsung pembunuhan saat konflik di Poso.
    “Oleh karena negara tidak bisa dipastikan menjamin keselamatan dalam situasi serupa yang mungkin terjadi lagi, oleh karena itu kami memohon agar tidak mengurangi risiko hilangnya hidup, tercabutnya hak hidup, dan juga penghinaan hanya karena dengan mudah mengidentifikasi agama kita,” kata kuasa hukum pemohon.
    Perkara serupa, yakni terkait kolom agama di identitas kependudukan pernah diputus MK dua kali.
    Pada 2017 lalu, MK pernah memutuskan penghayat kepercayaan boleh dicantumkan dalam kolom agama di KTP dan Kartu Keluarga.
    Dalam putusan 97/PUU-XIV/2016, MK berpendapat perbedaan pengaturan antarwarga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk tidak didasarkan pada alasan konstitusional.
    Tetapi lebih pada tertib administrasi dan mengakomodasi jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia yang sangat banyak dan beragam.
    “Pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai ‘penghayat kepercayaan’ tanpa merinci kepercayaan yang dianut di KK ataupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain,” kata Hakim MK Saldi Isra, Selasa (7/11/2017).
    Dalam gugatan lainnya, MK secara tegas menolak penghapusan kolom agama dalam pencatatan kependudukan dalam putusan 146/PUU-XXII/2024.
    Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut pembatasan kebebasan bagi warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara harus menyatakan memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keniscayaan sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan diamanatkan oleh Konstitusi.
    “Pembatasan yang demikian merupakan pembatasan yang proporsional dan tidak diterapkan secara opresif dan sewenang-wenang,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Jumat (3/1/2025).
    Arief mengatakan, setiap warga negara hanya diwajibkan menyebut agama dan kepercayaannya untuk kemudian dicatat dan dibubuhkan dalam data kependudukan tanpa adanya kewajiban hukum lain yang dibebankan oleh negara dalam kaitannya dengan agama atau kepercayaan yang dipilih, selain kewajiban untuk menghormati pembatasan sebagaimana dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelombang demonstrasi momentum para pemimpin berkontemplasi

    Gelombang demonstrasi momentum para pemimpin berkontemplasi

    Kita belajar dari sejarah, jangan biarkan bangsa ini kembali terluka karena pemimpin abai mendengar. Seharusnya pemimpin hadir sebelum rakyat menjerit, bukan setelahnya

    Kuala Lumpur (ANTARA) – Gelombang demonstrasi yang melanda Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia harus menjadi bahan renungan nasional bagi para pemimpin di Indonesia.

    Para pemimpin bangsa selayaknya menjadikan momen ini sebagai teguran moral untuk berkontemplasi dan berbenah, dan cita-cita kemerdekaan harus kembali dijadikan kompas dalam setiap langkah politik.

    Demonstrasi yang melanda Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia belakangan ini berawal dari kekecewaan rakyat atas wacana kenaikan tunjangan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dinilai sudah tidak wajar.

    Kekecewaan publik memuncak saat sejumlah anggota legislatif merespons kenaikan tunjangan tersebut dengan perbuatan dan pernyataan yang dianggap tidak mewakili rakyat, seperti berjoget-joget.

    Tindakan dan pernyataan tersebut memicu protes massa dari berbagai macam kalangan dan berujung pada turunnya mahasiswa, buruh, hingga elemen masyarakat sipil ke jalan untuk menyuarakan keresahannya.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan, aksi terjadi di 107 titik pada 32 provinsi dengan sebagian berlangsung secara damai dan kondusif.

    Namun, terdapat juga aksi di beberapa daerah yang berakhir rusuh hingga menimbulkan kerusakan, penjarahan, dan korban jiwa.

    Fenomena aksi penjarahan dan vandalisme yang merebak di berbagai daerah bagaimanapun tidak boleh dibenarkan terjadi.

    Di lain sisi, hal tersebut adalah tanda bahaya yang seharusnya menjadi bahan kontemplasi bagi para pemimpin bangsa.

    Vandalisme yang merugikan masyarakat luas itu tidak bisa kita justifikasi. Munculnya fenomena ini adalah teguran keras: ada aspirasi rakyat yang mungkin tidak tersampaikan melalui jalur resmi. Itu peringatan keras bagi kita semua untuk membuka telinga lebih lebar.

    Indonesia perlu meniru beberapa negara lain yang berani mengambil langkah untuk berbenah setelah krisis kepercayaan publik terjadi.

    Korea Selatan, misalnya, setelah skandal politik besar pada tahun 2016, negara itu memperketat aturan transparansi parlemen yang hasilnya skor indeks persepsi korupsi mereka naik dari 40 pada tahun 2008 menjadi di atas 60 pada tahun 2020.

    Sementara itu Inggris, setelah terjadinya skandal pengeluaran parlemen pada tahun 2009, membentuk lembaga independen pengawas tunjangan (IPSA) yang hingga kini menjadi standar akuntabilitas baru di negara tersebut.

    Kedua contoh itu menunjukkan hal sederhana: rakyat kembali percaya ketika pemimpinnya berani berkaca dan memperbaiki diri.

    Perlu diingat bahwa keberanian tertinggi seorang pemimpin bukan hanya mengambil keputusan besar, tapi juga berani mengoreksi diri sendiri.

    Sejarah Indonesia telah mencatat momen ketika keresahan rakyat berubah menjadi peristiwa tragis besar.

    Pada tahun 1998, krisis moneter melanda Indonesia disertai dengan demo besar-besaran yang pada akhirnya mengguncang sendi politik nasional. Walau menghasilkan reformasi, dampak sosial dan ekonomi yang ditinggalkan sangat berat bagi masyarakat kecil.

    Kita belajar dari sejarah, jangan biarkan bangsa ini kembali terluka karena pemimpin abai mendengar. Seharusnya pemimpin hadir sebelum rakyat menjerit, bukan setelahnya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Isu Ijazah Mulyono dan Pemakzulan Fufufa Ditenggelamkan Gelombang Demo

    Isu Ijazah Mulyono dan Pemakzulan Fufufa Ditenggelamkan Gelombang Demo

    GELORA.CO – Gelombang unjuk rasa yang berujung kericuhan dan penjarahan di Jakarta dan sejumlah kota di Tanah Air sepekan kemarin telah menenggelamkan isu ijazah palsu yang menghantam Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Mulyono.

    Demikian dikatakan politikus PDIP Mohamad Guntur Romli dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu 3 September 2025.

    Selain soal ijazah palsu, maraknya unjuk rasa massa juga sukses menghilangkan isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    “Ribut demo ada 2 isu yg hilang: ijazah palsu Mulyono & Pemakzulan Fufufafa. Jadi siapa yg punya kepentingan dari pengalihan isu demo ini?” tulis Guntur Romli.

    Aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia berujung ricuh. Selain fasilitas umum yang rusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, aksi itu juga membawa duka mendalam karena menimbulkan korban jiwa.

    Demo yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di sekitar Gedung DPR  itu bermula menuntut pembatalan kenaikan tunjangan dan transparansi gaji DPR. Kemudian demo berlanjut pada Kamis 28 Agustus 2025 yang menuntut tolak upah murah, hapus outsourcing dan kenaikan upah minimum nasional.

    Ketegangan meningkat pada Kamis malam, 28 Agustus 2025 usai seorang driver ojek online Affan Kurniawan terlindas Rantis Brimob hingga meninggal dunia dan memicu kemarahan publik. Hal itu membuat gelombang demo berlanjut di berbagai daerah antara lain Surabaya hingga Makassar.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, aksi demo pada 25-28 Agustus 2025 berlangsung di 107 titik pada 32 provinsi yang sebagian berlangsung damai. Akan tetapi, tidak sedikit pula berakhir rusuh sehingga menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

    “Yang berujung kerusuhan tercatat terjadi di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat,” kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Selasa 2 September 2025, dikutip Rabu 3 September 2025.

  • Harga Beras di 214 Daerah Melonjak Lampaui HET, Ini Datanya

    Harga Beras di 214 Daerah Melonjak Lampaui HET, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Harga beras 214 kabupaten/kota mengalami kenaikan hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) pada pekan terakhir Agustus 2025.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa tingkat inflasi beras pada bulan kedelapan tahun ini sebesar 0,73% dibandingkan bulan sebelumnya.

    “Ini pun tingkat inflasi berasnya sudah relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi di bulan Juli. Artinya, tekanan inflasi dari komoditas-komoditas ini sudah relatif menurun,” kata Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).

    Menilik presentasi BPS, harga beras di zona 1 tercatat naik 1,05% secara bulanan per Agustus 2025. Perinciannya, harga beras medium yang memiliki HET Rp13.500 per kg berada pada level Rp13.998 per kg, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp13.853 per kg.

    Sementara itu, harga beras premium tercatat sebesar Rp15.432 per kg, naik dari Rp15.310 per kg. HET beras premium saat ini sebesar Rp14.900 per kg.

    Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan 214 kabupaten/kota tersebut menjadi fokus sasaran penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Dia mengungkapkan bahwa stabilisasi harga beras akan dilakukan utamanya melalui program gerakan pangan murah yang telah dimulai secara serentak pada pekan lalu.

    “Kita akan lakukan gerakan bersama di 214 daerah ini serta di daerah yang terjadi penurunan. Artinya gerakannya bagus, dari 51 ke 58 daerah kabupaten/kota juga menurun harganya,” ujar Tito dalam kesempatan yang sama.

    Di samping itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan bahwa realisasi penyaluran beras SPHP baru mencapai 303.187 ton selama periode 1 Januari—1 September 2025.

    Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis menyampaikan bahwa realisasi tersebut setara dengan 20,21% dari target penyaluran 1,5 juta ton pada tahun ini.

    “Penyaluran Beras SPHP tahun 2025 sampai dengan tanggal 1 September dengan total penyaluran sebesar 303.187 ton atau setara 20,21%,” kata Nita.