Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Jelang reshuffle, para menteri tiba di Istana dengan jas dan dasi biru

    Jelang reshuffle, para menteri tiba di Istana dengan jas dan dasi biru

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang, dengan mengenakan jas hitam, peci hitam dan dasi biru, menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri oleh Presiden Prabowo Subianto.

    ‎Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu sekitar pukul 13.32 WIB. Usai turun dari mobil, Tito terlihat mengenakan peci hitam melengkapi aturan seragam yang biasa dikenakam para menteri saat pelantikan anggota kabinet di Istana Negara, Jakarta.

    ‎Tito pun membenarkan informasi mengenai pelantikan, termasuk Menko Polkam.

    ‎”Saya dengar ada (pelantikan) Menko Polkam, sebagai mendagri saya kan di bawah koordinasi,” kata Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan tanpa menyebutkan nama Menko Polkam pilihan Presiden RI.

    ‎Setelah Tito, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto juga tiba di Istana dengan setelan jas hitam dan dasi biru.

    ‎”Rapat…rapat,” katanya singkat.

    ‎Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    ‎Sejumlah tokoh yang dikabarkan akan dilantik, antara lain Afriansyah Noor dan Rohmat Marzuki.

    ‎Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru sekitar pukul 15.00 WIB.

    ‎Informasi lainnya yang beredar, tetapi belum terkonfirmasi secara resmi, Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago dikabarkan bakal dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu itu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    ‎Djamari dikabarkan akan dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai menko polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dito Aryotedjo unggah momen bareng Erick Thohir saat isu reshuffle

    Dito Aryotedjo unggah momen bareng Erick Thohir saat isu reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryotedjo mengunggah foto kebersamaannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih, Rabu siang.

    Dari akun pribadi Instagram strory @ditoarytedjo, di Jakarta, Dito yang lengser sejak reshuffle jilid kedua, Senin (8/9), mengunggah dua frame foto yang menampilkan kebersamaannya dengan Erick.

    Pada foto pertama, Dito dan Erick sama-sama mengenakan kemeja gelap berdiri berdampingan di balik tirai putih tipis, menatap ke arah luar jendela kaca besar yang menghadap taman hijau.

    Keduanya berdiri nyaris rapat, seolah tengah berbincang atau berbagi pandangan dalam suasana akrab.

    Sedangkan pada foto kedua, tampak Dito sedang menyambut kedatangan Erick Thohir yang keluar kendaraannya seraya bertukar obrolan. Belum diketahui kapan dan di mana kedua momen itu berlangsung.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru dalam perombakan Kabinet Merah Putih jilid ke-3 di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan adanya pelantikan tersebut ketika ditemui di Istana Kepresidenan.

    “Saya dengar ada (pelantikan) Menko Polkam, sebagai mendagri saya kan di bawah koordinasi,” ujarnya kepada wartawan tanpa menyebut nama kandidat.

    Pelantikan para pejabat baru dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. Di kalangan wartawan Istana beredar kabar bahwa Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago akan dilantik sebagai Menko Polkam, menggantikan posisi yang sementara diisi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Selain Menko Polkam, Presiden Prabowo juga dikabarkan akan melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), serta Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI.

    Namun, nama-nama tersebut masih menunggu pengumuman resmi dari pihak Istana.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo dijadwalkan lantik menko polkam di Istana Rabu siang

    Presiden Prabowo dijadwalkan lantik menko polkam di Istana Rabu siang

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-3 Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, membenarkan informasi mengenai pelantikan tersebut.

    “Saya dengar ada (pelantikan) Menko Polkam, sebagai mendagri saya kan di bawah koordinasi,” kata Mendagri Tito Karnavian menjawab pertanyaan wartawan tanpa menyebutkan nama Menko Polkam pilihan Presiden RI.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah pejabat baru sekitar pukul 14.00 WIB.

    Informasi lainnya yang beredar, tetapi belum terkonfirmasi secara resmi, Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago dikabarkan bakal dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu itu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dikabarkan akan dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai menko polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), dan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI.

    Djamari Chaniago merupakan purnawirawan TNI dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 8 Maret 2000—16 Maret 2004. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 9 November 1999—1 Maret 2000, kemudian Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Ke-24 pada 23 Mei 1998—24 November 1999, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi pada 1997—1998. Djamari merupakan arbituren Akabri tahun 1971, yang merupakan senior Presiden Prabowo, yang merupakan arbituren Akabri pada tahun 1974.

    Selepas purna bakti sebagai prajurit TNI, Djamari pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang, dan saat ini, Djamari juga menjabat anggota Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan periode 2025—2030.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama, Listyo Sigit Termasuk?

    Daftar Kapolri dengan Masa Jabatan Terlama, Listyo Sigit Termasuk?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) merupakan jabatan strategis dalam memimpin keamanan dan ketertiban di Tanah Air.

    Pasca kemerdekaan RI, setidaknya sudah 25 orang yang sudah menjabat sebagai orang nomor satu di institusi Polri. Tercatat, jabatan Kapolri ini rata-rata dijabat selama 3-4 tahun. Sosok jenderal paling lama menjabat menjadi Kapolri yakni Raden Said Soekanto.

    Raden mencetak rekor sebagai menjabat Kapolri selama 14 tahun dua bulan setelah Indonesia merdeka. Kemudian, sosok jenderal paling singkat menjabat sebagai Kapolri adalah Jenderal Polisi, Roesdihardjo selama 8 bulan pada 2000.

    Sementara itu, untuk rekor Kapolri paling lama menjabat pasca reformasi dipegang oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sigit dilantik pada 2021 dan sampai saat ini masih memegang jabatan tersebut.

    Nah, berikut ini daftar Kapolri sepanjang massa :

    1. Komisaris Jenderal Polisi, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo periode 29 September 1945-14 Desember 1959 (14 tahun).

    2. Komisaris Jenderal Polisi, Soekarno Djojonegoro periode 14 Desember 1959-30 Desember 1963 (4 tahun).

    3. Jenderal Polisi, Soetjipto Danoekoesoemo periode 30 Desember 1963-8 Mei 1965 (2 tahun)

    4. Jenderal Polisi, Soetjipto Joedodihardjo periode 9 Mei 1965-15 Mei 1968 (2 tahun).

    5. Jenderal Polisi, Hoegeng Imam Santoso periode 15 Mei 1968-2 Oktober 1971 (3 tahun).

    6. Jenderal Polisi, Mohamad Hasan periode 3 Oktober 1971-24 Juni 1974 (3 tahun).

    7. Jenderal Polisi, Widodo Budidarmo periode 26 Juni 1974-25 September 1978 (4 tahun).

    8. Jenderal Polisi, Awaluddin Djamin periode 26 September 1978-3 Desember 1982 (4 tahun).

    9. Jenderal Polisi, Anton Soedjarwo periode 4 Desember 1982-6 Juni 1986 (4 tahun).

    10. Jenderal Polisi, Mochammad Sanoesi periode 7 Juni 1986-19 Februari 1991 (5 tahun).

    11. Jenderal Polisi, Kunarto periode 20 Februari 1991-05 April 1993 (2 tahun).

    12. Jenderal Polisi, Banurusman Astrosemitro periode 6 April 1993-14 Maret 1996 (3 tahun).

    13. Jenderal Polisi, Dibyo Widodo periode 15 Maret 1996-28 Juni 1998 (2 tahun).

    14. Jenderal Polisi, Roesmanhadi periode 29 Juni 1998-3 Januari 2000 (2 tahun).

    15. Jenderal Polisi, Roesdihardjo periode 4 Januari 2000-22 September 2000 (8 bulan).

    16. Jenderal Polisi, Surojo Bimantoro periode 23 September 2000-21 Juli 2001 (10 bulan).

    17. Jenderal Polisi, Da’i Bachtiar periode 29 November 2001-7 Juli 2005 (4 tahun).

    18. Jenderal Polisi, Sutanto periode 8 Juli 2005-30 September 2008 (3 tahun).

    19. Jenderal Polisi, Bambang Hendarso Danuri periode 1 Oktober 2008-22 Oktober 2010 (2 tahun).

    20. Jenderal Polisi, Timur Pradopo periode 22 Oktober 2010-25 Oktober 2013 (3 tahun).

    21. Jenderal Polisi, Sutarman periode 25 Oktober 2013-16 Januari 2015 (2 tahun).

    22. Jenderal Polisi, Badrodin Haiti periode 17 April 2015-14 Juli 2016 (1 tahun).

    23. Jenderal Polisi, Tito Karnavian periode 14 Juli 2016-23 Oktober 2019 (3 tahun).

    24. Jenderal Polisi, Idham Aziz periode 1 November 2019-27 Januari 2021 (2 tahun).

    25. Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo periode 27 Januari 2021- sampai sekarang.

  • HUT ke-15 BNPP, Mendagri: Terus Jaga Komitmen Kelola Perbatasan Negara

    HUT ke-15 BNPP, Mendagri: Terus Jaga Komitmen Kelola Perbatasan Negara

    Jakarta –

    Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar bakti sosial dalam rangka memperingati HUT ke-15. Mendagri Tito Karnavian berharap momen HUT ini menjadi pengingat agar BNPP terus memperkuat penjagaan kawasan perbatasan serta mendorong percepatan pembangunan.

    “Peringatan 15 tahun BNPP RI ini menjadi pengingat untuk terus menjaga komitmen dalam mengelola perbatasan negara. Sekaligus mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

    Kegiatan bakti sosial ini menyalurkan 2.000 paket sembako. Penyerahan paket sembako dipusatkan di Gedung RPTRA Pulo Gundul kepada warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Tito memimpin langsung pembagian paket sembako itu didampingi Sekretaris BNPP RI Komjen Makhruzi Rahman.

    Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran pejabat BNPP RI, dan Pemerintah Provinsi Jakarta yang juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan bakti sosial tersebut.

    Kegiatan penyaluran paket sembako tersebut juga melibatkan koordinasi dengan pihak Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Koramil 08/Johar Baru, serta Polsek Metro Johar Baru.

    Sebagai lembaga non-struktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, BNPP RI memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan dan pengawasan batas wilayah negara, baik di darat maupun di laut.

    Selain menjaga kedaulatan, BNPP RI juga berperan dalam pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat perbatasan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan.

    Hingga saat ini, BNPP RI telah membangun 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi wajah baru perbatasan Indonesia. Keberadaan PLBN tidak hanya menjadi pintu gerbang negara, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di kawasan perbatasan.

    (eva/lir)

  • Mendagri & CIO Danantara Bahas Penguatan Pendidikan-Pengelolaan Sampah

    Mendagri & CIO Danantara Bahas Penguatan Pendidikan-Pengelolaan Sampah

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Patria Sjahrir di Kantor Kementerian Dalam Negeri, hari ini. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu mulai dari penguatan sektor pendidikan hingga optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan.

    Terkait penguatan sektor pendidikan, Tito menjelaskan Indonesia dapat meniru langkah China dan Singapura. Kedua negara tersebut telah memperkuat pendidikan generasi mudanya sejak SMP hingga perguruan tinggi. Para siswa didorong untuk terus berprestasi dan dipacu agar mampu meraih pendidikan terbaik di luar negeri.

    “Disekolahkan anak dari fresh graduate SMA sampai S2. Kembali ribuan orang. Setelah itu terjadi express career development,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).

    Lebih lanjut, keduanya membahas kebijakan pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Tito menegaskan persoalan sampah merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan ekstra. Ia mengaku bakal terus mendukung penanganan sampah secara komprehensif melalui inovasi teknologi berkelanjutan.

    Sementara itu, Pandu mengatakan persoalan sampah berdampak langsung bagi masyarakat dan pemerintah daerah (Pemda). Di sejumlah daerah, diketahui pernah terjadi bencana akibat sampah, salah satunya kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Bali beberapa waktu lalu. Agar tidak terjadi kasus serupa, penanganan melalui teknologi tepat guna dinilai perlu diterapkan.

    Pandu mengungkapkan pengelolaan sampah melalui inovasi teknologi telah diterapkan di China. Adapun sampah dikelola menggunakan mesin insinerator yang mampu menekan emisi, bahkan menjadikannya sebagai sumber energi.

    “Kemarin dibahas di Financial Times, Pak. Baru kemarin saya baca. Itu sampah yang dibakar sama kapasitasnya, sama yang dihasilkan setiap hari, udah gedean kapasitasnya sedikit,” jelas Pandu.

    Pandu berharap dukungan dari Kemendagri untuk mendorong langkah serupa dapat dijalankan di daerah. Menurutnya, upaya tersebut sejalan dengan program yang terus digalakkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Tito pada pertemuan tersebut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA.

    (prf/ega)

  • Mendagri: Penyaluran beras SPHP sukses kendalikan harga beras

    Mendagri: Penyaluran beras SPHP sukses kendalikan harga beras

    “Keberhasilan ini tak lepas dari operasi pasar yang digelar secara masif di berbagai wilayah Indonesia,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) mulai menunjukkan hasil positif.

    “Keberhasilan ini tak lepas dari operasi pasar yang digelar secara masif di berbagai wilayah Indonesia,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Tito menjelaskan operasi pasar besar-besaran yang digelar Bulog bersama kementerian terkait berhasil menekan harga beras secara signifikan di berbagai daerah.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pekan terakhir Agustus 2025, kenaikan harga beras masih tercatat di 214 kabupaten/kota. Namun, pada pekan pertama September 2025, jumlahnya menurun drastis menjadi hanya 100 kabupaten/kota. Sebaliknya, daerah yang mengalami penurunan harga meningkat dari 58 menjadi 105 kabupaten/kota.

    Pada periode Juli–Desember 2025, pemerintah menargetkan penyaluran sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP ke pasar.

    Terkait hal itu, akademisi Universitas Nusa Cendana Ricky Ekaputra Foeh menilai, strategi pemerintah patut diapresiasi. Kolaborasi Bulog, Kementan, dan Kemendagri dengan mengguyur pasar menggunakan beras SPHP terbukti mampu menekan harga beras di lapangan, menjaga daya beli masyarakat, dan mencegah inflasi pangan semakin meluas

    “Intervensi pemerintah melalui beras SPHP sukses meredam gejolak harga dalam jangka pendek,” kata Ricky.

    Meski begitu, Ricky menilai, pemerintah perlu menyiapkan strategi lanjutan agar tidak bergantung pada pola intervensi jangka pendek.

    Menurutnya, stabilisasi harga pangan harus ditopang oleh peningkatan produktivitas pertanian, modernisasi rantai pasok, efisiensi distribusi antar wilayah, penguatan cadangan beras pemerintah,
    dukungan bagi petani lewat pupuk, benih unggul, dan teknologi, serta perluasan ke Komoditas Pangan Lain

    Ricky menambahkan, keberhasilan menstabilkan harga beras perlu diperluas ke komoditas strategis lain seperti daging, minyak goreng, bawang putih, dan tepung terigu.

    Fluktuasi harga pada komoditas tersebut dapat berdampak langsung pada UMKM kuliner, industri makanan, hingga konsumsi rumah tangga.

    Selain itu, tata niaga dan distribusi pangan juga harus diperbaiki. Menurut Ricky, harga pangan tinggi bukan hanya karena faktor produksi, tetapi juga akibat biaya distribusi yang mahal dan rantai perantara yang panjang.

    “Reformasi rantai pasok sangat penting untuk menekan biaya logistik, memperkuat transportasi antarwilayah, dan memangkas rantai distribusi agar harga di tingkat konsumen lebih stabil,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Bebas Bersyarat, Lapas Sukamiskin: Berkelakuan Baik

    Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Bebas Bersyarat, Lapas Sukamiskin: Berkelakuan Baik

    Buntut keterlibatan dalam kasus korupsi Bandung Smart City, Kemendagri akhirnya memberhentikan Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana secara tidak hormat.

    Putusan dari Kemendagri itu dibacakan sebelum Penjabat (Pj). Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik enam pj. wali kota dan pj. bupati di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu 20 September 2023.

    “Memberhentikan dengan tidak hormat saudara H Yana Mulyana dari jabatannya sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018—2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 4, 6, 11, dan 20 September 2023. Ditandangani Tito Karnavian (Mendagri),” kata pelantik saat membacakan putusan Kemendagri.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan ikut menanggapi putusan Mendagri terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.

    “Itu ada proses hukum, ya, yang dilewati, jadi Kementerian Dalam Negeri hanya mengikuti proses hukum,” kata Benni.

    Benni Irwan yang saat ini menjabat sebagai Pj. Bupati Purwakarta mengatakan bahwa keterlibatan Yana Mulyana pada kasus hukum itulah yang menjadikan dasar putusan dari Kemendagri untuk memberhentikan jabatan tersebut secara tidak hormat.

    “Berdasarkan keputusan dari pengadilan, itulah yang menjadi rujukan, menjadi pegangan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya sehingga keluarlah SK pemberhentiannya,” kata dia.

  • Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Wahyu Bintoni Hari Bawono mengapresiasi kondusivitas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada demo yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Demo yang terjadi di Sumut, tidak anarkis dan tidak menimbulkan penjarahan. Hal itu terungkap pada pertemuan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, bersama Tim Kemendagri pada acara Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Aksi Unjuk Rasa di Beberapa Daerah, yang diselenggarakan di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Jumat (12/9/2025).

    “Kita sadari dengan kejadian kemarin, terjadi aksi-aksi anarkis dan penjarahan. Di sini kami memastikan bagaimana situasi di setiap daerah. Kami mengapresiasi Sumut yang telah menetapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi demo kemarin, sehingga Sumut kondusif,” ucap Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri, Wahyu Bintoni Hari Bawono.

    Pada pertemuan itu, Wahyu menyebutkan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat kabinet, telah menyampaikan 9 langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya demo. Salah satunya dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk menjaga lingkungan masing-masing.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berupaya agar aksi yang terjadi beberapa waktu lalu berjalan dengan kondusif.

    Bobby menyampaikan, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan doa bersama, menemui dan mengajak berdialog para pendemo, menampung aspirasi para buruh, menyalurkan beras SPHP kepada pengemudi ojek online atau Ojol, memberikan pengobatan kepada mereka yang terdampak (luka-luka) demo, melaksanakan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Sumut, dan lainnya.

    Unsur Forkopimda, kata Bobby, juga melakukan hal sama dengan menemui para pendemo, mengajak berdialog, dan menyalurkan sejumlah bantuan.

    “Alhamdulillah, di Sumut sudah lebih tertib, khususnya dalam menyampaikan aspirasi dari pertama aksi,” ucapnya.

     

  • Mendagri-Menteri PKP bantu rumah kepada empat korban demo Makassar

    Mendagri-Menteri PKP bantu rumah kepada empat korban demo Makassar

    meski bantuan tersebut tidak dapat menggantikan nyawa yang telah hilang, negara tetap berkewajiban memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan bantuan rumah subsidi gratis kepada keluarga dari empat korban meninggal saat peristiwa unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk kepedulian negara dalam memberikan perhatian kepada korban dan keluarganya. Sebelumnya, rumah serupa juga telah diberikan kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang menjadi korban di Jakarta.

    “Untuk korban-korban, baik yang wafat maupun yang luka, memang kewajiban kita semua negara untuk memberikan bantuan dan perhatian,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan, pemerintah hadir tidak hanya dalam upaya penanganan pasca-unjuk rasa, tetapi juga memastikan adanya pemulihan, baik terhadap fasilitas umum maupun masyarakat yang terdampak.

    Tito mengungkapkan, peristiwa unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk Makassar, menimbulkan kerusakan fasilitas dan menelan korban jiwa. Dari catatan pemerintah, terdapat 10 orang meninggal dunia, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengemudi ojek daring.

    Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah segera mengambil langkah pemulihan, baik melalui dialog untuk meredam situasi maupun rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan rumah subsidi diberikan kepada empat keluarga korban, yakni keluarga almarhum Saiful Akbar, Rusdamdiansyah, Muhammad Akbar Basri, dan Sarinawati.

    Mendagri menegaskan, meski bantuan tersebut tidak dapat menggantikan nyawa yang telah hilang, negara tetap berkewajiban memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak.

    “Memang kita tidak bisa menggantikan sesuatu atau nyawa yang sudah hilang, yang sudah kembali kepada Allah SWT. Tapi apa yang terjadi, kita percaya, adalah takdir dari Allah SWT. Inilah bentuk kepedulian negara kepada korban,” ujarnya.

    Mendagri berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang di daerah mana pun. Menurutnya, pengalaman ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menjaga situasi kondusif.

    “Harapan kita dengan adanya acara ini adalah bentuk tanggung jawab negara, solidaritas negara, dan juga kita harapkan bisa memberikan bekal kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menjadi pengingat kepada kita supaya hal yang sama tidak terulang kembali,” pungkas Mendagri.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya penyerahan rumah subsidi ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian PKP berkomitmen menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, termasuk korban unjuk rasa belum lama ini.

    “Dan Bapak Presiden menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Dan semoga diberikan ketabahan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.