Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri Tito Sesumbar Harga Beras Turun sejak Akhir Agustus

    Mendagri Tito Sesumbar Harga Beras Turun sejak Akhir Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeklaim harga rata-rata beras di daerah mengalami penurunan sejak akhir Agustus lalu, atau setelah pemerintah menggencarkan gerakan pangan murah.

    Tito menyampaikan bahwa pada akhir Agustus, sebanyak 214 kabupaten/kota tercatat memiliki rerata harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET). Namun, jumlah itu berkurang menjadi 109 daerah pada pekan kedua September ini.

    “Tadinya di 214 kabupaten, kira-kira 3 minggu lalu ada kenaikan sedikit lah, tetapi kemudian kita melakukan operasi pasar dengan beras Bulog di seluruh kecamatan,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya, gerakan pangan murah yang antara lain dilakukan bersama dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu efektif mengendalikan harga beras.

    Tito lantas menjelaskan bahwa program tersebut akan berlanjut, terutama dalam bentuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog.

    Ketika ditanya perihal target penyaluran beras SPHP, dia mengeklaim bahwa pemerintah saat ini sanggup menyalurkan hingga 7.400 ton per hari. Gerakan pangan murah disebutnya akan berlanjut untuk mengerek distribusi beras murah tersebut.

    “Nanti minggu depan, Sabtu ini, kita akan operasi [pasar] besar di seluruh kecamatan di 105 kabupaten/kota, ya,” ujar mantan Kapolri ini.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sebanyak 109 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan kedua September 2025.

    “Yang perlu kita cermati bersama adalah beras, di mana jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dibandingkan minggu lalu naik sedikit menjadi 109 kabupaten/kota di mana minggu lalu ada 100 kabupaten/kota,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di YouTube Kemendagri, Selasa (16/9/2025).

    Berdasarkan data BPS, harga rata-rata beras baik medium maupun premium di semua zona mengalami kenaikan pada pekan kedua September ini.

    Harga beras medium di zona 1 mencapai Rp13.924 per kg, di atas HET Rp13.500. Zona 2 dan zona 3 mencatatkan rerata harga beras medium masing-masing Rp14.744 dan Rp18.939, di atas HET Rp14.000 dan Rp15.500.

    Sementara itu, rerata harga beras premium zona 1 berada di atas HET Rp14.900, yakni mencapai Rp15.634 per kg. Demikian pula dengan zona 2 dan zona 3 dengan rerata harga beras premium Rp16.497 dan Rp20.749.

  • Menteri Tito Sudah Lama Izinkan Pemda Rapat di Hotel, Ini Alasannya

    Menteri Tito Sudah Lama Izinkan Pemda Rapat di Hotel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak berlebihan menggelar rapat di hotel maupun restoran. Menurutnya, kegiatan tersebut diperbolehkan selama masih dalam batas kewajaran dan tetap berorientasi pada efisiensi.

    “Dari dulu juga boleh. Kan sebelumnya ada efisiensi. Iya setelah itu kan saya sudah menyampaikan boleh. Iya asal jangan berlebihan. Sudah lama saya perbolehkan, hampir 3-4 bulan, saya sudah sampaikan surat edaran, dan saya sudah sampaikan pengumuman. Untuk menghidupkan kembali hotel dan restoran, kasihan mereka,” kata Tito saat ditemui di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Tito menegaskan, meski kegiatan rapat di hotel diperbolehkan, Pemda tetap diminta bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai jumlah kegiatan rapat menjadi terlalu banyak dan menghabiskan anggaran daerah.

    “Jangan berlebihan lah, diskresi lah. Kalau seandainya rapatnya cukup 10 kali ya jangan dibikin 20 kali gitu kan. Tapi ya tetap saya sudah perbolehkan untuk rapat di hotel maupun restoran. Untuk menghidupkan sektor hospitality ya. Karena mereka juga ada tenaga kerja. Ada rantai supply juga loh jangan salah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, sektor perhotelan dan restoran memiliki efek ganda yang luas. Tidak hanya menyerap tenaga kerja langsung, tetapi juga melibatkan rantai pasok mulai dari katering, penyedia makanan, hingga petani.

    “Hotel itu kan punya.. mereka menyiapkan makanan, minuman. Katering atau apapun juga ya. Nah kalau seandainya jumlah pengunjungnya kurang, mau nggak mau nanti mempengaruhi supplier. Supplier-nya punya dari petani segala macam untuk menyerap,” terang Tito.

    Dengan demikian, kata Tito, kebijakan membuka ruang bagi Pemda untuk kembali menggelar rapat di hotel bukan semata-mata soal kenyamanan, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah membantu memulihkan sektor hospitality.

    “Nah jadi saya perbolehkan untuk di hotel, di restoran, kegiatan-kegiatan. Untuk menghidupkan juga,” pungkasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Mendagri beri pembekalan kepemimpinan kepada calon kepala kantor OJK

    Mendagri beri pembekalan kepemimpinan kepada calon kepala kantor OJK

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menjadi narasumber pada Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi terdapat dua jenis gaya kepemimpinan, yakni birokratis dan teknokratik.

    Kepemimpinan birokratis menekankan susunan hierarki yang menonjol, baik berdasarkan peraturan, kewenangan, maupun kewajiban pemegang jabatan. Sedangkan kepemimpinan teknokratik mengutamakan keahlian teknis yang tinggi dan penggunaan teknologi yang efektif.

    “Nah sekarang, apakah harus kita teknokratis penuh? Kalau pendapat saya tidak. Sangat bergantung dari tantangan yang ada. Situasi yang ada, yang dihadapi oleh organisasi,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam konteks itu, Mendagri mengatakan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

    Ia merinci umumnya gaya kepemimpinan birokratis diterapkan pada organisasi yang besar dan memiliki jangkauan luas. Sementara gaya teknokratik cenderung diterapkan pada organisasi dengan skala lebih terbatas, terutama di sektor komersial.

    Menurut pengamatannya, cukup jarang organisasi yang menerapkan salah satu gaya kepemimpinan tersebut secara menyeluruh karena kedua gaya kepemimpinan dibutuhkan dalam organisasi.

    Hal itu lantaran gaya birokratis penting untuk memastikan organisasi mematuhi aturan dan hierarki, sementara teknokratik dibutuhkan untuk mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang efektif.

    Ia menerangkan saat ini gaya kepemimpinan teknokratik cenderung menghadapi tantangan dari waktu ke waktu.

    Hal ini, kata Mendagri, telah dijelaskan Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave yang membagi gelombang revolusi manusia menjadi tiga tahapan, yakni agrikultur, revolusi industri, dan teknologi informasi.

    “Teknologi informasi sudah diprediksi oleh Toffler tahun 80 itu akan membuat perubahan peradaban manusia, dan kita merasakan sekarang,” ujarnya.

    Tito menyebut teknologi telah memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan umat manusia. Hal ini terlihat pada perkembangan di bidang komunikasi, keuangan, hingga layanan publik. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya transformasi pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien.

    Dalam hal itu, Mendagri mencontohkan bahwa banyak daerah telah mengadopsi dua gaya kepemimpinan tersebut, salah satunya ditandai dengan lahirnya kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP).

    Pemerintah daerah terbukti mampu memberikan layanan yang cepat dan efektif, namun tetap mengikuti rangkaian hierarki dan aturan yang ada. Misalnya, MPP di Kabupaten Badung, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, hingga Kota Makassar.

    “Nah ini adalah sebetulnya model mengubah, shifting, dari gaya yang birokrasi ke teknokrasi. Nah kemudian banyak juga ada upaya lain yang sedang dikerjakan dari tahun kemarin, yaitu kita juga ingin membuat e-government,” tuturnya.

    Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, jajaran pejabat OJK, serta Guru Besar Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muchlis Hamdi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BGN dan Kementerian PU Bakal Bangun Dapur MBG di 806 Titik

    BGN dan Kementerian PU Bakal Bangun Dapur MBG di 806 Titik

    Jakarta –

    Pemerintah akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru tahun ini dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Telah disepakati pembangunan akan dilakukan di 806 titik.

    Pembangun tersebut disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Dadan mengatakan, pada tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran Rp 71 triliun dan ditargetkan membangun 5.000 SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat. Seiring berjalannya waktu, Presiden Prabowo Subianto meningkatkan target menjadi 82,9 juta penerima manfaat.

    BGN telah menyiapkan dana Rp 6 triliun dari APBN untuk membangun 1.542 SPPG. Namun demikian, sampai saat ini proses pembangunan belum bisa dilaksanakan.

    “Alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan yang bisa mempercepat itu sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada,” kata Dadan dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Dadan tidak merinci berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun SPPG tersebut. Namun ia memperkirakan, dibutuhkan anggaran Rp 2-3 miliar per SPPG.

    Pembangunan SPPG di Daerah 3T

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pembangunan dapur MBG kali ini akan berfokus pada daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pihaknya menyediakan lokasi untuk pembangunan SPPG.

    “Dari hasil verifikasi 13 Agustus sampai dengan September, saya sudah sampaikan ke Menteri PU, ada 806 titik yang memenuhi syarat di daerah-daerah ini. Dari 806 ini, nanti 264 Akan dibangun oleh Menteri PU Dan 542 diserahkan kembali kepada BGN,” kata Tito dalam kesempatan yang sama.

    Tito menjelaskan, 264 titik tersebut juga telah diverifikasi oleh Kementerian PU. Sebanyak 11 di antara lokasi tersebut berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

    Sedangkan 542 titik sisanya akan diserahkan sepenuhnya kepada BGN teknis pengembangannya, baik itu pembangunan dengan dukungan pendanaan mitra, pemda, maupun dengan menggunakan anggaran BGN.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, lokasi mempertimbangkan kebutuhan gizi, aksesibilitas, wilayah perbatasan, dan prioritas pembangunan nasional.

    “Kepala BGN berkenan 253 lokasi di tangan Kementerian PU, ditambah 11 lokasi berada di PLBN), sehingga total yang ditangani oleh Kementerian PU sebanyak 264 lokasi. Fokus percepatan diarahkan khusus ke daerah-daerah yang terpencil dan PLBN. Karena bagi kami itulah juga kebutuhan layanan paling mendesak,” ujar Dody.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya target besar untuk pelaksanaan program MBG 2025. Selaras dengan itu, Dody menyoroti tentang persoalan sulitnya mencari lahan untuk membangun dapur MBG, khususnya di daerah terpencil.

    “Kita semua sadar bahwa akses tantangan besar yaitu masalah kesiapan dan ketersediaan lahan. Banyak lahan yang belum bersertifikat, sebagian hanya berstatus keterangan lokasi bangunan. Karenanya saya mohon dukungan penuh dari Kemendagri dan rekan daerah agar masalah lahan segera diselesaikan, hingga target pembangunan dari Kepala BGN dapat berjalan sesuai rencana,” kata dia.

    Tonton juga video “251 Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Setelah Menyantap MBG” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Evaluasi tunjangan rumah DPRD Kepri perlu dikonsultasikan ke Mendagri

    Evaluasi tunjangan rumah DPRD Kepri perlu dikonsultasikan ke Mendagri

    Tanjungpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan evaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD di provinsi tersebut perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal itu menyusul adanya arahan Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah agar berkomunikasi dengan DPRD untuk mengevaluasi tunjangan perumahan yang diterima wakil rakyat di daerah masing-masing.

    “Kalau soal tunjangan perumahan DPRD, kita harus konsultasi dulu ke Mendagri, apakah perlu dievaluasi atau tidak,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Rabu.

    Ansar mengaku tidak mengetahui secara detail nominal tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri, namun ia memastikan tak ada rencana kenaikan gaji maupun tunjangan dewan di daerah itu pada tahun anggaran 2025.

    “Nominalnya masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Ansar.

    Sementara itu Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kepri Ika Hasilah menyatakan saat ini gaji pokok anggota DPRD berkisar Rp5 juta per bulan, lalu ditambah tunjangan transportasi sekitar Rp13 juta, kemudian tunjangan perumahan sekitar Rp15 juta, serta tunjangan lainnya sekitar Rp13 juta per bulan.

    Menurut Ika, gaji dan tunjangan anggota legislatif itu tidak mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir atau sejak 2020.

    “Kami juga belum pernah melakukan penghitungan appraisal layak atau tidaknya menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kepri,” kata Ika.

    Ia menambahkan kalaupun ada rencana kenaikan gaji atau tunjangan anggota dewan, misalnya tunjangan perumahan, maka harus melalui mekanisme penilaian penaksiran nilai properti/rumah, baru kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri.

    “Contohnya, tunjangan perumahan anggota DPRD, tentu harus disesuaikan dengan nilai rumahnya,” ucap Ika.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta Pemda fokus tingkatkan kualitas SDM

    Mendagri minta Pemda fokus tingkatkan kualitas SDM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi memanfaatkan bonus demografi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Tito mengingatkan agar Pemda tidak hanya bergantung pada sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, syarat menjadi negara maju dan dominan adalah memiliki SDM unggul, sehat, terampil, dan produktif.

    “Saya minta daerah jangan hanya mengandalkan kekayaan alam, apalagi yang bisa merusak lingkungan. Kita harus mempersiapkan anak-anak muda dengan skill, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Kalau ini berhasil, Indonesia bisa melompat menjadi negara dominan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah 2025 bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji serta jajaran Pemda seluruh Indonesia.

    Ia mencontohkan negara besar seperti China, India, dan Amerika Serikat yang mampu berperan sebagai kekuatan global karena memiliki penduduk produktif dalam jumlah besar, wilayah luas, dan didukung SDA melimpah.

    Sebaliknya, negara seperti Singapura hanya bisa bertahan lewat kualitas SDM meski wilayahnya kecil dan minim SDA.

    “Begitu juga Australia, dia punya SDA dan wilayah luas, tetapi jumlah penduduknya sedikit. Indonesia punya peluang menjadi negara dominan nomor 4 atau 5 dunia, asal SDM kita bisa dikelola dengan baik,” ujarnya.

    Menurut Tito, pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga. Karena itu, Pemda diminta berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk meningkatkan kualitas keluarga di daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    3 Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan? Nasional

    Ke mana Gibran Saat Prabowo Lantik Menteri, Wamen, dan Pimpinan Badan?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 11 nama yang ditunjuk menjadi menteri, wakil menteri (wamen), maupun pimpinan badan/lembaga, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam acara pelantikan tersebut, sebagian besar menteri dalam Kabinet Merah Putih tampak hadir di Istana Negara, Jakarta.
    Tampak para menteri laki-laki mengenakan setelan jas berwarna hitam, lengkap dengan dasi berwarna biru muda yang menjadi ciri khas pada setiap acara pelantikan jajaran pemerintahan.
    Hadir Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkomdigi Meutya Hafid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
    Kemudian, ada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan jajarannya.
    Bahkan terlihat hadir Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua MPR Ahmad Muzani dalam pelantikan 11 nama tersebut.
    Justru orang nomor dua di Republik Indonesia, yakni Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak terlihat dalam acara pelantikan tersebut.
    Sosok Gibran tidak terlihat di barisan menteri dan pimpinan lembaga yang biasanya berdiri di sisi kiri ruang pelantikan jajaran pemerintahan.
    Usai acara pelantikan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Gibran tengah berada di luar kota untuk menjalankan tugasnya.
    “Beliau sedang di luar kota,” singkat Prasetyo, Rabu (17/9/2025).
    Pada hari yang sama dengan pelantikan, Gibran diketahui tengah meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jayapura, Papua.
    Salah satu tempat yang ditinjau Gibran adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
    Kepala SMP Negeri 2 Sentani, Kelasina Yanggroserai mengatakan, kunjungan ini memberikan semangat baru bagi sekolah dalam melaksanakan program MBG.
    “Anak-anak bahagia sekali, mereka sangat senang karena program ini sangat menolong mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang berkualitas,” ujar Kelasina dilansir dari ANTARA.
    ANTARA/Agustina Estevani Janggo Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi SMP Negeri 2 Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Rabu (17/9/2025.

    Menurut Kelasina, kedatangan Gibran menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap dunia pendidikan di Papua, terutama dalam memastikan program nasional dapat dirasakan langsung oleh siswa di daerah.
    “Kunjungan Wapres Gibran hari ini menjadi motivasi bagi guru dan tenaga kependidikan untuk terus mendukung pelaksanaan MBG agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan peserta didik,” ujar Kelasina.
    Adapun di Istana, Prabowo kembali melakukan reshuffle atau perombakan di Kabinet Merah Putih, pada Rabu (17/9/2025).
    Dalam pelantikan hari ini, Prabowo resmi menunjuk sejumlah nama untuk mengisi sejumlah posisi di pemerintahannya.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh 11 nama yang dilantik, Rabu (17/9/2025).
    Berikut adalah nama-nama yang dilantik Prabowo menjadi menteri, wakil menteri, dan pimpinan badan Kabinet Merah Putih:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan Nasional

    1 Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan Nasional

    Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, Gantikan Budi Gunawan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (17/9/2025).
    Ia menggantikan Budi Gunawan yang di-reshuffle pada Senin (8/9/2025), yang posisi sebelumnya dijabat oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polkam Ad Interim.
    Adapun pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.
    “Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” katanya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu.
    “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuhnya.
    Setelahnya, para menteri yang baru saja dilantik menandatangani berita acara.
    Acara pelantikan ditutup dengan pengumandangan lagu Indonesia Raya serta ucapan selamat dari Presiden Prabowo serta Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir.
    Sebelumnya diberitakan, beredar kabar bahwa Prabowo akan me-reshuffle dan melantik sejumlah menteri pada hari ini.
    Sejumlah nama yang diisukan akan masuk kabinet adalah purnawirawan TNI, Djamari Chaniago.
    Ia santer diisukan masuk dalam bursa Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam).
    “Waduh… saya enggak bisa bicara tentang
    reshuffle
    ya, biar nanti yang umumkan beliau (Presiden Prabowo),” ungkap Djamari di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
    Sejauh ini, sejumlah nama sudah hadir di Istana Kepresidenan di tengah isu tersebut.
    Mereka adalah eks Wakapolri Ahmad Dofiri, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa, serta Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba.
    Ada pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi Agus Andrianto, Wakapolri Dedi Prasetyo, Kabareskrim Polri Syahardiantono, politikus PKB Farida Faricha, serta Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN Komjen Pol Sony Sanjaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Erick Thohir tiba di Istana, dikabarkan bakal jadi Menpora

    Erick Thohir tiba di Istana, dikabarkan bakal jadi Menpora

    Jakarta (ANTARA) – Menteri BUMN Erick Thohir beserta istrinya tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu siang, untuk menghadiri acara pelantikan sejumlah pejabat baru hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-3 Kabinet Merah Putih.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan Istana, Erick Thohir dikabarkan akan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) setelah jabatan itu sempat kosong selama 9 hari. Namun, Erick belum dapat membenarkan informasi mengenai dirinya dilantik sebagai menpora.

    “Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, red.) telepon saya diminta hadir untuk menghadap Pak Presiden,” kata Erick menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

    Erick tiba di Istana sekitar pukul 14.30 WIB. Dia hadir mengenakan setelan jas hitam lengkap dengan kopiah hitam dan dasi biru muda. Setelan jas dengan dasi biru muda kerap menjadi “dress code” para pejabat negara saat mereka dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

    Di Istana, Erick tiba bersama istrinya, yang mengenakan baju kurung berwarna kuning. Istrinya Erick menolak berkomentar saat ditanya wartawan, dan menyerahkan pertanyaan-pertanyaan itu kepada suaminya.

    Upacara pelantikan menteri dan wakil menteri baru hasil reshuffle jilid ke-3 Kabinet Merah Putih dijadwalkan berlangsung pada Rabu sore. Beberapa menteri Kabinet Merah Putih telah hadir untuk mengikuti prosesi pelantikan, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Kemudian, ada pula beberapa pejabat yang dikabarkan akan dilantik hari ini, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, politisi PKB Farida Farichah, dan mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Dofiri, dan politisi Partai Demokrat Afriansyah Noor.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.