Tag: Tito Karnavian

PKS Masih Kaji Usulan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD

Liputan6.com, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, pihaknya masih mengkaji usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKS Muhammad Kholid menyatakan, partainya masih mendalami sistem terbaik terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Kami sedang mendalaminya dan membahasnya di DPP, mana yang terbaik buat masyarakat dan kelangsungan masa depan demokrasi kita,” ujar Kholid saat dikonfirmasi, Selasa (30/12/2025).

Kholid menyatakan, pihaknya ingin lebih dahulu mendengarkan banyak masukan ahli.

“Kita juga ingin terlebih dahulu banyak mendengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa dan juga keluarga besar konstituen PKS,” ucap dia.

“Kami juga siap mendiskusikannya dengan teman teman partai politik lain, khususnya dengan teman teman partai koalisi,” pungkas Kholid.

Sebelumnya, Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah level gubernur hingga bupati/wali kota dipilih dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD patut dipertimbangkan untuk diterapkan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangannya, Senin 29 Desember 2025.

Gerindra melihat pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa lebih efisien daripada yang selama ini diterapkan.

“Pemilihan melalui DPRD bisa lebih efisien mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana,” kata Sugiono.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung soal evaluasi Pilkada langsung yang dinilainya tidak menjamin kredibilitas seorang Kepala Daerah.

30/12/2025 14:00
Rumah Rusak Korban Bencana Sumatera Diganti Uang hingga Huntap

Jakarta –

Pemerintah menyiapkan bantuan bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang rumahnya rusak. Bantuan itu berupa uang hingga hunian tetap (huntap).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bantuan berupa uang untuk korban yang rumahnya rusak ringan dan sedang. Rinciannya,rumah rusak ringan akan mendapatkan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta per rumah.

“Intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak Rp 15 juta untuk yang ringan, yang sedang Rp 30 juta,” ujar Tito dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Bagi yang rumahnya rusak berat akan mendapatkan rumah pengganti. Sebagai tahap awal, keluarga yang rumahnya rusak berat akan ditawarkan untuk menempati hunian sementara (huntara) sebelum mendapatkan rumah pengganti.

“Untuk yang rusak berat itu akan dibangunkan rumah. Tahapannya disiapkan hunian sementara,” ujar Tito.

Dari data yang dihimpun Tito, kerusakan rumah yang ringan jumlahnya mencapai 68.850 unit. Kemudian yang rusak sedang mencapai 37.520 unit, dan yang rusak berat jumlahnya mencapai 56.108.

Bagi yang enggan tinggal di hunian sementara, pemerintah tetap menawarkan kompensasi bantuan dengan nominal Rp 600 ribu per bulan yang disebut sebagai dana tunggu hunian.

“Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan sewa di rumah keluarganya, ada pilihannya. Setelah itu disiapkan hunian, akan dibangunkan hunian tetap,” papar Tito.

Kapusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan masyarakat yang memilih tidak tinggal di hunian sementara akan mendapatkan kompensasi Dana Tunggu Hunian Rp 600 ribu per bulan. Pemerintah Daerah akan menyusun data siapa saja yang mau menerima kompensasi tersebut.

Sejauh ini ada sekitar 16.264 KK yang terdaftar untuk menerima Dana Tunggu Hunian di 41 Kabupaten dan Kota di 3 provinsi bencana.

“Ini namanya diusulkan oleh pemerintah daerah melalui SK, saat ini sudah kita terima sudah 16.264 KK nama yang sudah by name by address yang kita validasi dan verifikasi dengan data dukcapil. Masyarakat tak perlu lagi bawa KK atau KTP,” papar Ahmad dalam konferensi pers yang sama.

Menurut Ahmad bank BUMN sudah diminta untuk mencairkan dana tersebut secara langsung. Jadi perbankan yang mencairkan akan jemput bola ke titik-titik di tengah masyarakat, yang mendapatkan bantuan tak perlu repot-repot untuk mengantre di bank.

“Pencairan Rp 600.000 per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antri di bank Himbara yang sudah kita tunjuk,” papar Ahmad.

Di Sumatera Barat, BNPB menugaskan BRI, BNI, dan Mandiri untuk mencairkan Dana Tunggu Hunian. Kemudian, di Sumatera Utara ada Mandiri dan BNI, sementara di Aceh ada BSI.

“Posisi rekening sudah dibuka, pihak bank Jumat depan akan turun,” kata Ahmad.

(hal/hns)

30/12/2025 07:30
1.054 Personel dari IPDN Dikerahkan Bantu Pemulihan Aceh Pascabencana

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengerahkan sebanyak 1.054 personel dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, dari total 1.054 personel yang dikirim, sebanyak 869 personel merupakan praja IPDN, sementara 185 personel lainnya adalah aparatur sipil negara (ASN) dari lingkungan IPDN.

“Kami juga rencana mengirimkan dari IPDN, itu sebanyak 1.054 personel,” ujar Tito dalam konferensi pers di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Pengerahan personel dari IPDN dijadwalkan mulai 3 Januari 2026 dan akan berlangsung selama 1 bulan. Tito menyebut seluruh personel tersebut akan ditempatkan di wilayah dengan tingkat dampak paling berat, yakni Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara.

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan dalam rapat, Minggu (7/12), untuk percepatan penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai tentang tentang anggaran hingga layanan publik, guna membantu korban bencana tersebut. – (Antara/Antara)

Tito mengungkapkan terdapat 22 desa yang rusak parah atau hilang akibat banjir dan longsor di Sumatera pada akhir November 2025. Perinciannya, 13 desa hilang di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat.

Selain itu, terdapat 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut yang terdampak bencana sehingga aktivitas pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.455 kantor desa terdampak di Aceh, sementara 93 kantor desa di Sumatera Utara, dan 32 kantor desa di Sumatera Barat. Menurut Tito, perbedaan jumlah kerusakan tersebut menunjukkan bahwa beban pemulihan pemerintahan desa paling besar berada di wilayah Aceh.

“Paling banyak kantor desa yang rusak, yang terdampak itu adalah di Aceh Utara 800-an dan Aceh Tamiang,” papar Tito.

Atas dasar itu, Tito menilai keterlibatan Kementerian Dalam Negeri menjadi suatu kewajiban untuk membangkitkan kembali fungsi pemerintahan, khususnya pemerintahan desa, meskipun pemerintahan di tingkat kabupaten masih dapat berjalan.

Dalam pelaksanaannya, Tito menjelaskan bahwa personel praja IPDN beserta para pengasuhnya akan mengemban dua tugas utama. Pertama, membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi desa. Kedua, mendukung upaya menghidupkan roda pemerintahan desa yang terdampak bencana agar dapat kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi ini sebulan mereka dan termasuk dalam kurikulum, masuk sebagai semacam kuliah kerja nyata. Jadi ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat,” pungkas Tito.

29/12/2025 17:18
Panglima TNI Peringatkan Massa Kibarkan Bendera GAM: Saya Tindak Tegas!

GELORA.CO – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons sejumlah massa yang mengibarkan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah proses pemulihan bencana. Bahkan, prajurit TNI AD sempat bentrok dengan massa pembawa bendera GAM di Kota Lhokseumawe pada Kamis (25/12/2025) pagi WIB, berlanjut sampai Jumat (26/12/2025) dini hari WIB.

“TNI dan semua kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang membantu pemulihan akibat bencana alam, saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, menganggu proses tersebut,” kata Agus dalam konferensi pers di Posko Bencana Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Agus pun berjanji bakal menindak tegas jika masih ada massa yang mengibarkan bendera GAM di tengah prosesi pemulihan bencana di Provinsi Aceh. “Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu,” kata mantan KSAD itu.

Selain Agus, konferensi juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Mendagri M Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prasetyo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, Seskab Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, dan Wamensos Agus Jabo.

29/12/2025 14:34
Jembatan Bailey Teupin Mane di Aceh Disabotase, Biadab!

GELORA.CO – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut, jembatan bailey yang dibangun TNI AD disabotase orang tidak bertanggung jawab. Adalah Jembatan Bailey Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, adalah yang menjadi sasaran.

Menurut Maruli, sejumlah baut di badan jembatan tersebut dicopot. Dia menyebut, tindakan itu jelas tidak bisa dibenarkan karena bisa membahayakan pengguna kendaraan yang menyeberangi jembatan. “Ini biadab,” kata Maruli saat konferensi pers pemulihan bencana di Posko Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12/2025).

Selain Maruli, konferensi pers turut dihadiri Menko PMK Pratikno, Mendagri M Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prasetyo, Seskab Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, dan Wamensos Agus Jabo. Maruli menegaskan, prajurit TNI AD di lapangan bekerja tiga shif dalam membangun jembatan.

Langkah percepatan itu dilajukan demi aktivitas masyarakat kembali normal lantaran bencana membuat banyak jembatan terputus di tiga provinsi Pulau Sumatera. “Pembangunan jembatan kita lakukan tiga sif, anggota kita kerja pagi, siang, malam, kalau tidak begini kami tak bisa mencapai target,” kata Dansatgas Pembangunan Jembatan tersebut.

Maruli melanjutkan, TNI AD sedang menbangunan 43 jembatan bailey di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dari jumlah itu, sekitar 12 jembatan bailey sudah tuntas dibangun dan 15 jembatan sedang dalam perjalanan karena peralatannya dikirim dari Jakarta.

“Enam (jembatan bailey) sedang dipasang. Dari Presiden (Prabowo Subianto) langsung melalui Kemenhan dicari 100 bailey dari luar untuk mendukung bencana, ini nanti kita gunakan untuk seluruh Indonesia,” kata Maruli.

29/12/2025 11:54
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya (Unsri) menekankan pentingnya kreativitas, inovasi, serta kemandirian fiskal dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unsri Tahun 2026. Pesan itu disampaikannya secara virtual saat Rapat Pembahasan Hasil Perbaikan Usulan RKAT Unsri Tahun 2026 dari Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Tito menegaskan peran strategis MWA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penetapan kebijakan non-akademik. Menurutnya, diperlukan sistem yang baik agar tercipta mekanisme checks and balances antara MWA, Senat Akademik Universitas (SAU), dan Rektor.

“Kompak, sistem membuat sistem yang baik sehingga terjadi check and balance antara tiga unsur ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan harapannya agar Unsri mampu melakukan lompatan kemajuan dan naik kelas sebagai perguruan tinggi negeri unggulan, tidak hanya di Sumatera Selatan, tetapi juga di tingkat nasional.

“Kita sangat berharap ada tidak hanya sekadar regular, tapi ada lompatan-lompatan kemajuan yang membuatnya bisa naik kelas,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar Unsri tidak terjebak pada pola kerja rutin semata.

“Mulai dari Pak Rektor yang inovatif, kreatif, cerdas. Kemudian memiliki terobosan-terobosan yang bukan business as usual, yang regular-regular saja,” katanya.

26/12/2025 16:06
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak dan Lokasi Pembangunan Hunian Tetap

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera menyiapkan data masyarakat terdampak bencana secara akurat serta memastikan kesiapan lokasi pembangunan hunian tetap (huntap) yang clear and clean. Langkah ini penting agar proses penanganan pascabencana dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.

Mendagri menjelaskan, pemerintah bersama berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tengah bergotong royong membangun 2.600 unit huntap bagi korban bencana di tiga provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Huntap tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat bencana.

Ia menegaskan, kecepatan pembangunan huntap sangat bergantung pada kesiapan daerah, terutama dalam penyediaan data korban serta lahan yang clear and clean. Adapun clear and clean yang dimaksud yaitu lahan yang status hukumnya jelas dan aman, layak secara teknis untuk dibangun, tidak menimbulkan dampak lingkungan, serta tetap dekat dengan lingkungan sosial masyarakat seperti pasar, akses logistik, sekolah, dan tempat ibadah.

“Jadi makin cepat menyiapkan lahan yang clear and clean, maka otomatis akan bergerak kita cepat juga. Karena enggak mungkin akan dibangun tanpa clear and clean,” ujar Mendagri saat menghadiri Rapat Pembahasan Huntap Pascabencana di Wilayah Sumatra secara virtual dari Wisma Mandiri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Pembangunan Hunian Tetap Telah Dilakukan di Beberapa Daerah di Sumut

Berdasarkan data terkini, groundbreaking pembangunan huntap telah dilakukan di sejumlah daerah di Provinsi Sumut. Langkah serupa, menurut Mendagri, juga akan segera dilakukan di Aceh dan Sumbar seiring dengan kesiapan lahan dan kelengkapan data di daerah tersebut.

“Nah, kemudian kita memang harus bergerak cepat juga untuk ke Aceh (dan Sumbar),” imbuhnya.

Ia mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) setempat untuk memprioritaskan penyiapan lahan sebagai lokasi pembangunan. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar penanganan pascabencana dapat memanfaatkan lahan milik pemerintah, baik pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain melalui skema gotong royong, pemerintah juga telah menyiapkan penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlah unitnya jauh lebih banyak. Dengan demikian, ia memastikan bahwa seluruh korban terdampak akan tetap tertangani. Bahkan, pemerintah juga telah menyiapkan skema bantuan bagi masyarakat yang rumahnya rusak ringan dan sedang,

“[Kepada tiga gubernur] tolong segera untuk mengkoordinasikan dengan kepala daerah yang terdampak, bupati, wali kota, [untuk kerusakan] yang ringan dan sedang ini secepat mungkin untuk didata by name by address, dan diserahkan kepada BNPB. Supaya BNPB segera untuk verifikasi, setelah itu langsung diberikan [bantuan],” tandasnya.

Turut hadir dalam rapat secara hybrid tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari. Selain itu, hadir pula Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta pihak terkait lainnya.

26/12/2025 14:02
Menteri Ini Ingatkan Bobby Awasi Pembangunan Hunian Korban Banjir: Tolong Dikawal

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution, untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir dan longsor. Maruarar meminta agar pembangunan dikawal hingga selesai.

“Saya senang sekali, karena Gubernur bisa mengoordinasikan dengan baik. Tolong dikawal ya, Pak Gubernur. Itu contoh di Tapanuli Utara, saya sudah kunci (selesai 21 Maret 2026),” kata Menteri yang akrab disapa Ara ini. Dikutip dari Antara, Jumat (26/12/2025).

Bobby menjelaskan, beberapa langkah percepatan dilakukan oleh pihaknya, yaitu pendataan hingga verifikasi rumah rusak ringan, sedang, berat dan hilang.

“Secara keseluruhan unit rumah masyarakat (yang rusak) ada 30.875 rumah, sekarang datanya by name by address,” ujar Bobby setelah rapat pembahasan pembangunan huntap pascabencana Sumatera bersama sejumlah menteri secara daring, di Medan, Kamis (25/12).

Gubernur menargetkan bahwa akhir tahun 2025 ini tahap verifikasi pendataan selesai dilakukan, sehingga masyarakat terdampak bencana bisa segera menempati hunian tetap.

“Sekarang masuk tahap verifikasi. Akhir 2025, kami harapkan verifikasi selesai,” kata Bobby.

Selain itu, pihaknya juga mempercepat penyediaan lahan pembangunan hunian tetap, seperti 227 unit di Kebun Karet Hapesong milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV, Desa Hapesong Baru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pembangunan ini dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Sementara pemerintah daerah mulai pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Sumut menyiapkan lahannya,” kata Bobby pula.

Ara bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya melakukan peletakan batu pertama pembangunan huntap bagi pengungsi korban banjir pada tiga kabupaten/kota di Sumut, yakni Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga, di Lahan Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Minggu (21/12).

Kementerian PKP akan membangun sebanyak 200 hunian tetap di Sibolga, kemudian 118 hunian tetap di Tapanuli Tengah, lalu 103 hunian tetap di Tapanuli Utara, dan 227 hunian tetap di Tapanuli Selatan.

Di Sibolga lokasinya pada area Gelanggang Olahraga (GOR), Tapanuli Tengah di Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Utara di Desa Sibalanga, dan Tapanuli Selatan di Kebun Karet Hapesong milik PTPN IV.

“Jadi saya kunci, semua kolaborasi, tanahnya pemda, provinsi turun tangan langsung bagus, bupati juga bagus mengawasi,” pungkas Ara.

26/12/2025 07:00
Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

Mendagri-Menko PMK Koordinasikan Kebutuhan Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Koordinasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja
Mendagri
ke Kabupaten
Aceh Tamiang
dan Aceh Timur pada Senin (22/12/2025).
Dalam pertemuan itu, Tito menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan sekaligus membahas kebutuhan masyarakat
pascabencana
banjir dan tanah longsor.
Untuk diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah dengan
dampak bencana
cukup parah dibandingkan wilayah lain di Sumatera.
Oleh karena itu, wilayah tersebut membutuhkan perhatian serta langkah penanganan lintas kementerian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.
“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda, dari udara masih (terlihat) banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa.
Lebih lanjut, ia melaporkan sejumlah kebutuhan utama masyarakat Aceh Tamiang, antara lain tambahan pangan, penguatan aliran listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
Selain itu, Tito juga menyinggung dukungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta penambahan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan peralatan berat.
Setelah mendengar paparan Tito,
Menko PMK
Pratikno segera melakukan panggilan video dengan para menteri dan pihak terkait.
Panggilan tersebut diawali dengan Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman serta Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramdhani.
Hasil komunikasi itu menyepakati penyiapan bantuan pangan berupa 1.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.
Agar bantuan dapat segera direalisasikan, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi diminta mengirimkan surat permohonan resmi secara digital kepada Mentan/Kepala Bapanas, dengan tembusan kepada Mendagri dan Dirut Perum Bulog.
Selain perihal pangan, Menko PMK Pratikno juga berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk memastikan dukungan aliran listrik dan ketersediaan BBM.
Saat ini, aliran listrik dan pasokan BBM di Aceh Tamiang dan Aceh Timur telah tersedia, namun masih belum sepenuhnya mencukupi. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan tambahan, termasuk dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Selanjutnya, Pratikno berkoordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk memberikan dukungan dan stimulus bagi pelaku UMKM agar dapat kembali bangkit dan menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Selain itu, ia juga akan berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk meminta tambahan personel, serta menghubungi Menteri Pekerjaan Umum (PU) guna memperoleh dukungan alat berat demi mempercepat pembersihan wilayah terdampak banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/12/2025 20:40
Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Adapun kunjungan kerja Mendagri ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur berlangsung pada Senin (22/12/2025).

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan sekaligus membahas kebutuhan masyarakat pascabencana banjir dan tanah longsor. Pertemuan kali ini berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah dengan tingkat dampak bencana cukup parah dibandingkan wilayah lain di Sumatra. Karena itu, diperlukan perhatian serta langkah penanganan lintas kementerian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda, dari udara masih [terlihat] banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain,” ujar Mendagri.

Mendagri menyampaikan sejumlah kebutuhan utama masyarakat Aceh Tamiang, antara lain meliputi tambahan pangan, pemguatan aliran listrik, dan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, turut dibahas dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penambahan personel TNI dan peralatan berat.

Atas penjelasan Mendagri tersebut, Menko PMK Pratikno langsung melakukan panggilan video dengan menteri dan pihak terkait. Diawali dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Dalam komunikasi tersebut disepakati penyiapan bantuan pangan berupa 1.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.

Terkait hal itu, Bupati Aceh Tamiang nantinya diminta untuk segera mengirimkan surat permohonan resmi secara digital kepada Menteri Pertanian/Kepala Bapanas dengan tembusan kepada Mendagri dan Direktur Utama Bulog. Langkah tersebut penting agar penyaluran bantuan dapat segera direalisasikan.

23/12/2025 20:08