Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Berbeda Partai dengan Gubernur Jakarta, Prabowo: Tak Ada Masalah, Saya Bisa Kerja Sama – Page 3

    Berbeda Partai dengan Gubernur Jakarta, Prabowo: Tak Ada Masalah, Saya Bisa Kerja Sama – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan seharusnya para menteri Kabinet Merah Putih dapat memperbaiki sistem di Indonesia saat ini. Terlebih, kata dia, banyak menteri di kabinet yang bergelar profesor atau lulusan S3.

    Prabowo menyebut beberapa menteri Kabinet Merah Putih yang lulusan S3. Mulai dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

    “Saya lihat di sini banyak profesor ini. Banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Perry S3, Yassierli S3, siapa lagi itu, AHY S3? Luar biasa kau. Pak Tito S3? Pak Kapolri s3? Luar biasa itu semua,” kata Prabowo saat menghadiri akad massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Serah Terima Kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    “Begitu banyak (lulusan) S3 kalau tidak bisa memperbaiki sistem kelewatan itu. Ya ini adalah salah sistem,” sambungnya.

  • Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Prabowo Gelar Akad Massal 26 Ribu KPR FLPP, Terbesar Sepanjang Sejarah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melaksanakan akad massal 26.000 KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sekaligus penyerahan kunci rumah kepada 17 segmentasi perwakilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Gelaran akad massal ini dilakukan secara hybrid, tersebar di 100 titik di 33 provinsi melalui 39 bank penyalur FLPP. Dengan lokasi kegiatan berpusat di Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).

    Prabowo mengatakan, ini jadi momen perdana hadir dalam seremoni peresmian di sektor perumahan selama hampir 1 tahun menjabat sebagai RI 1.

    “Terima kasih atas undangan ini, saya sangat bangga, sangat bahagia dan sangat apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras. Sehingga hal ini bisa kita wujudkan bisa kita hasilkan sampai dengan acara hari ini,” ujar Prabowo.

    Tak hanya Prabowo, akad massal ini turut dihadiri sejumlah jajaran di Kabinet Merah Putih. Mulai dari Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    Lalu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, hingga Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

  • Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    Kasus Keracunan MBG Melonjak, Zulhas Ingatkan: Jangan Anggap Hanya Statistik

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa insiden keracunan yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dianggap hanya sebagai angka statistik.

    “Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu, 28 September.

    Zulhas sapaan akrab Zulkifli menekankan bahwa keselamatan anak-anak sebagai generasi penerus adalah prioritas utama pemerintah. Dia bilang Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian serius terkait kasus keracunan MBG ini.

    Lebih lanjut, Zulhas bilang instruksi Presiden Prabowo Subianto ini ditindaklanjuti dengan rapat koordinator sejumlah kementerian/lembaga hari ini.

    Adapun rapat tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri PPPA Arifah Fauzi.

    Selain para menteri, hadir pula sejumlah pimpinan lembaga, antara lain Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari, dan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

    “Siang ini atas instruksi presiden kami rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga. Jadi betapa serius perhatian  Bapak Presiden terhadap masalah ini,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporkan pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, sambung Dadan, terbentuk 2.391 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan 24 kasus kejadian. Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    Adapun jumlah SPPG yang telah beroperasi hingga saat ini mencapai 9.615 unit dan telah melayani kurang lebih sebanyak 31 juta penerima.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan dalam keterangan resmi, Minggu, 28 September.

    Dadan juga mengungkapkan faktor lain yang memicu insiden tersebut yakni kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

  • Utamakan Keselamatan Siswa, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah

    Utamakan Keselamatan Siswa, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah

    “Kemudian diperintahkan semua kementerian, lembaga, pemda, pemangku kepentingan program MBG ikut dan aktif dalam proses perbaikannya. Kementerian, daerah, lembaga terkait juga harus bersama-sama aktif. Tidak menunggu, tapi aktif melakukan pengawasan,” ucap Zulhas.

    Zulhas menambahkan, setiap SPPG diwajibkan memiliki sertifikat laik higienis dan sanitasi (SLHS).

    “Memang sertifikat laik higienis dan sanitasi itu syarat. Tetapi setelah kejadian, sekarang mendapat perhatian khusus. Harus, atau wajib hukumnya, setiap SPPG punya SLHS. Harus. Karena kalau tidak ada, nanti kejadian lagi, kejadian lagi. Karena keselamatan anak-anak kita adalah perintah utama,” tuturnya.

    Selain itu, puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) diminta ikut aktif melakukan pemantauan rutin.

    “Kami sudah meminta juga Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan atau menginstitusikan puskesmas di seluruh tanah air, dan juga UKS, usaha kesehatan sekolah, untuk ikut secara aktif, tanpa diminta, aktif. Untuk ikut memantau SPPG secara rutin, berkala,” jelas Zulhas.

    Zulhas menegaskan langkah-langkah ini dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman.

    “Semua langkah ini diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman, bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” tuturnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan bahwa koordinasi akan berlanjut pada Senin (29/9) pagi.

    “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Juga ada dari BGN,” pungkasnya. (fajar)

  • Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah untuk Keamanan MBG

    Mendagri Bakal Panggil Seluruh Kepala Daerah untuk Keamanan MBG

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah akan melakukan koordinasi teknis soal program makan bergizi gratis (MBG) bersama seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini menyusul dengan kasus keracunan berkaitan dengan MBG yang terjadi berulang dalam beberapa waktu terakhir.

    Diharapkan, melalui koordinasi teknis ini nantinya program MBG bisa berjalan lebih baik dan aman untuk masyarakat.

    “Besok kami dari Kemendagri akan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian kepala dinas kesehatan, kemudian pendidikan, serta sekda,” ujar Mendagri, dalam konferensi pers, Minggu (28/9/2025).

    “Nanti juga akan dihadiri oleh bapak Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan juga ada dari Badan Gizi Nasional, dari wakil Ibu Nanik S Deyang Insya Allah akan hadir,” sambungnya.

    Pertemuan itu juga akan dihadiri oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar Menengah untuk memberikan arahan Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia terkait rencana pengerahan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk ikut mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala. UKS nantinya akan dikerahkan bersama Puskesmas untuk melakukan pengawasan secara berkala.

    “Di samping itu ada sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) itu kan juga melibatkan dinkes (dinas kesehatan), besok pagi jam 8 kita akan melaksanakan meeting dengan seluruh kepala daerah dan stafnya di seluruh Indonesia,” tandasnya.

    (avk/naf)

  • Mendagri Tito Karnavian Siapkan Rapat Seluruh Kepala Daerah, Bahas Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Mendagri Tito Karnavian Siapkan Rapat Seluruh Kepala Daerah, Bahas Kasus Keracunan MBG – Page 3

    Dadan juga mengulas jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program. Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian, sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.

    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” terang dia.

    Lebih lanjut, menurut Dadan, faktor yang turut memicu insiden keracunan ataupun lainnya disebabkan kualitas bahan baku, kondisi air, hingga pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP).

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tiba di Indonesia, Sabtu 27 September 2025 usai melakukan kunjungan luar negeri selama tujuh hari.

    Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan sejumlah pejabat untuk membahas kasus dugaan keracunan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

    Prabowo menyampaikan dirinya terus memantau kasus keracunan MBG yang dialami anak-anak, meski berada di luar negeri.

    “Saya baru (pulang) dari luar negeri 7 hari. Saya monitor ada perkembangan itu, habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Sabtu 27 September 2025.

     

  • Bahas Tata Kelola MBG, Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

    Bahas Tata Kelola MBG, Mendagri Tito Karnavian Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menggelar rapat nasional bersama seluruh kepala daerah dan jajaran terkait pada Senin (29/9/2025) pukul 08.00 WIB.

    Langkah ini diambil untuk mempercepat koordinasi perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pasca-insiden yang menjadi sorotan publik.

    “Besok kami dari Kemendagri akan Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, dan sekda. Nanti juga akan dihadiri langsung oleh Menteri Kesehatan yang akan memberikan arahan teknis kepada kepala dinas kesehatan,” kata Tito saat konferensi pers di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).

    Tito menambahkan, rapat daring tersebut juga akan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Wakil Kepala BGN, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), mengingat program MBG juga terkait dengan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan kewajiban Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).

    “Karena ada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir, tadi juga dibahas soal UKS dan SLHS yang melibatkan dinas kesehatan. Ini penting untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan di sekolah,” jelas Tito.

    Dia menekankan bahwa koordinasi lintas sektor ini krusial untuk memperkuat pengawasan dan memastikan program MBG berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan.

    “Besok jam 8 pagi di Kemendagri Zoom Meeting dengan kepala daerah dan seluruh stafnya di Indonesia,” tandas Tito.

  • Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah Nasional 28 September 2025

    Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah Nasional 28 September 2025

    Tangani Keracunan MBG, Pemerintah Tutup Sementara SPPG Bermasalah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah sebagai langkah menangani keracunan MBG di pelbagai daerah.
    “SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
    Zulkifli telah memimpin rapat koordinasi menyikapi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan MBG bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, KSP M. Qodari, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil BGN Nanik S Deyang, dan KemenPPA Arifah Fauzi.
    “Kami menegaskan, insiden bukan sekadar angka tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus,” kata Zulkifli Hasan.
    Dalam rapat, pemerintah menyepakati agar ada langkah percepatan perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN.
    “Salah satu yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan, juru masak tidak hanya di tempat terjadinya (keracunan) tapi di seluruh SPPG,” kata Zulkifli Hasan.
    Dalam siaran persnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan telah melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal jumlah kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi sepanjang pelaksanaan program MBG.
    Pada periode 6 Januari hingga 31 Juli 2025, terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian.
    Sementara pada 1 Agustus hingga 27 September 2025 bertambah 7.244 SPPG dengan 47 kasus kejadian.
    “Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” kata Dadan dalam siaran pers hari ini.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran Nasional 28 September 2025

    Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran Nasional 28 September 2025

    Gelar Konsinyering RKA 2026, Mendagri Tekankan Ketepatan Sasaran Anggaran
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Konsinyering Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 di Rancamaya, Bogor, Jawa Barat, pada 26–28 September 2025.
    Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Agenda dibuka dengan pemaparan Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman pada Jumat (26/9/2025).
    Selama acara, seluruh unit kerja eselon I Kemendagri bersama jajaran eselon II menyampaikan rencana kerja dan kebutuhan anggaran masing-masing secara bergiliran. Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir.
    Dalam forum tersebut, Tito menegaskan bahwa anggaran Kemendagri dan BNPP 2026 harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tiga bagian utama rencana kerja, yakni Program Prioritas Presiden, Program Prioritas Nasional, dan Program Prioritas Kementerian.
    Program Prioritas Presiden antara lain meliputi dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 Juta Rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, serta pengembangan lumbung pangan.
    Program lainnya mencakup Cek Kesehatan Gratis, penanganan sampah, hingga fasilitasi pembangunan bendungan dan irigasi.
    “Penganggaran harus dibarengi dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat sasaran. Jangan sampai ada alokasi yang tidak efektif. Setiap rupiah harus berkontribusi nyata bagi masyarakat,” tegas Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
    Konsinyering ini dirancang untuk memastikan penyusunan rencana kerja dan anggaran berlangsung secara komprehensif.
    Setiap unit kerja diberi kesempatan memaparkan capaian serta kebutuhan, kemudian Mendagri Tito melakukan pendalaman guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
    Selain rapat teknis, kegiatan juga diselingi agenda kebersamaan, seperti makan malam bersama dan olahraga jalan pagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri Dalami Sengketa 3 Pulau Maluku Utara yang Diklaim Raja Ampat – Page 3

    Kemendagri Dalami Sengketa 3 Pulau Maluku Utara yang Diklaim Raja Ampat – Page 3

    Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa pihaknya akan segera membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Ia berencana melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

    “Saya akan komunikasi dengan Gubernur Papua Barat Daya, termasuk Bupati Raja Ampat dan Bupati Halmahera Tengah,” ujar Sherly di Ternate.

    Menurutnya, langkah itu penting untuk meredam eskalasi di masyarakat. Ia berharap warga dari kedua daerah dapat menahan diri agar persoalan ini tidak semakin meluas.

    “Kita tidak ingin gejolak ini semakin besar, sehingga meminta masyarakat dari kedua pihak untuk tetap tenang,” tegas Sherly.