Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • 10 Harga Cabai Naik, Warga Diimbau Tanam Sendiri di Rumah Nasional

    10 Harga Cabai Naik, Warga Diimbau Tanam Sendiri di Rumah Nasional

    Harga Cabai Naik, Warga Diimbau Tanam Sendiri di Rumah
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk mengajak warga menanam sendiri cabai merah demi menekan harga cabai merah yang naik di sejumlah daerah.
    Ia menyebutkan, cabai merah merupakan tanaman mudah dibudidayakan dan cepat dipanen, bahkan bisa ditanam dalam polybag di lorong-lorong kampung atau pekarangan rumah.
    “Kalau masyarakat mau menanam cabai di komunitas masing-masing, hasilnya cepat dipanen dan bisa bantu menekan harga di pasar,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Tito melaporkan, harga cabai merah naik cukup signifikan di 514 kabupaten/kota se-Indonesia akibat distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah penghasil.
    “Masalahnya bukan di produksi, tetapi di distribusi. Misalnya di Sumatera Utara, inflasi naik karena harga cabai merah tinggi, padahal pusat produksinya di Brastagi. Jadi, perlu solusi agar distribusinya lebih lancar,” ujar dia.
    Selain cabai merah, kenaikan harga daging ayam ras juga memicu inflasi di sejumlah daerah.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 189 daerah yang mencatat kenaikan harga daging ayam ras.
    Menurut Tito, kenaikan harga ayam ras dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga dari Kementerian Pertanian untuk melindungi peternak yang menghadapi peningkatan ongkos produksi.
    “Kementerian Pertanian menaikkan sedikit harga ayam ras untuk melindungi peternak, karena mereka mengalami kenaikan ongkos produksi,” kata Tito.
    Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemda tetap perlu mengawasi agar kenaikan harga tidak berlebihan. Kepala daerah diminta aktif memantau harga pasar dan menjaga kelancaran rantai pasok.
    “Harga ayam boleh naik untuk melindungi peternak, tapi tetap harus terkendali. Jangan sampai kenaikannya menekan daya beli masyarakat,” kata Tito.
    Sementara itu, harga dan stok nasional komoditas beras masih stabil, hanya 59 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, sebagian besar wilayah justru turun.
    “Alhamdulillah, ketersediaan beras nasional cukup baik. Insya Allah sampai akhir tahun tidak perlu impor karena kita sedang menuju swasembada beras,” ungkapnya.
    Ia menegaskan, sumber inflasi utama saat ini masih berasal dari tiga komoditas, yakni cabai merah, daging ayam ras, dan emas, sehingga pemda bersama kementerian terkait mesti bertindak cepat dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas harga.
    “Cabai bisa diatasi lewat gerakan menanam, ayam harus dijaga agar harganya stabil, dan untuk emas perlu kebijakan di tingkat pusat. Kalau tiga sektor ini kita kelola bersama, inflasi bisa tetap rendah,” kata Tito.
    Sementara itu, Tito menyebutkan bahwa kondisi inflasi secara umum masih berada dalam kategori terkendali.
    Namun, Tito juga meminta pemda untuk segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.
    “Inflasi masih dalam kategori terkendali, tapi perlu diwaspadai karena ada peningkatan di beberapa komoditas utama, terutama pangan,” ujar Tito.
    Tito menyampaikan, tingkat inflasi nasional pada September 2025 meningkat dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan (
    year-on-year
    ).
    Sementara itu, inflasi bulanan (
    month-to-month
    ) September 2025 terhadap Agustus 2025 tercatat naik menjadi 0,21 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Perintahkan Pengawasan Pembangunan Papua Tak Hanya di Atas Kertas
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua dengan cara sinkronisasi yang baik dan pengawasan yang maksimal.
    “Pengawasan itu tidak sekadar hanya di atas kertas, laporan-laporan rapat saja, tidak di atas kertas. Betul-betul turun ke bawah melihat yang tadi sudah direncanakan ya,” kata Tito, sebagaimana disiaran dalam keterangan pers tertulis Kemendagri.
    Tito menyampaikan perintah tersebut saat audiensi Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (13/10/2025).
    Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai beserta jajaran anggota.
    Kemudian hadir pula Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dari enam provinsi, dan pejabat terkait lainnya.
    Pemerintah pusat terus berkomitmen mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengatasi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
    Tito menyoroti masih lemahnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan program pembangunan di Papua. Selama ini, banyak program kementerian/lembaga berjalan sendiri tanpa sinergi dengan pemerintah daerah (Pemda), sehingga hasilnya kurang maksimal.
    “Tapi masalahnya siapa yang mensinkronkan program-program ini? Karena program-program tingkat pusat ini bergerak masing-masing,” ungkapnya.
    Sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan percepatan tersebut.
    Tito menjelaskan keberadaan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan BP3OKP menjadi instrumen penting untuk mengharmonisasikan program lintas kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota.
    “Tugas paling utama adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program yang selama ini tidak pernah dilaksanakan,” terang Mendagri.
    Ia menambahkan, badan tersebut dibentuk agar pembangunan di Papua tidak lagi berjalan terpisah dan dapat dilakukan secara terintegrasi.
    Salah satu cara menggenjot pembangunan daerah adalah pemekaran wilayah, sebagaimana sudah diterapkan di Papua.
    Wilayah Papua dari semula hanya dua provinsi, kini menjadi enam provinsi. Pemekaran ini salah satunya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik, mengingat luasnya wilayah Papua.
    “Tujuannya percepatan pembangunan. Dan saat itu rapat kita di DPR dan pemerintah, DPR juga diwakili oleh perwakilan dari Papua, DPD juga Papua sama menyampaikan setuju,” jelas Tito.
    Ia mengungkapkan, lahirnya enam provinsi di Papua merupakan hasil aspirasi masyarakat yang disampaikan langsung kepada Presiden saat kunjungan ke berbagai wilayah Papua. Pemerintah dan DPR kemudian menyetujui pemekaran tersebut dengan pertimbangan wilayah geografis yang luas, serta rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) di Papua dibandingkan daerah lain.
    “Harapan kita dengan adanya pemekaran ini akan terjadi kecepatan pembangunan Papua. Terjadi [alur] birokrasi yang pendek (sehingga pelayanan publik semakin mudah diakses),” ujarnya.
    Mendagri mencontohkan berbagai daerah di Indonesia yang berkembang pesat setelah dilakukan pemekaran. Ia menyebut, model pemekaran seperti di Sumatera Selatan yang terbukti efektif meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan daerah. Kemajuan ini juga diharapkan terjadi di wilayah Papua.
    “Kita tahu bahwa Papua Barat, misalnya, dengan dimekarkan Papua Barat, daerah-daerah Papua Barat kan jadi lebih fokus pembangunannya dan lebih mudah, lebih simpel jalur birokrasinya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan Nasional 13 Oktober 2025

    Mendagri Dorong TP-PKK Provinsi Papua Optimalkan Kinerja dan Buat Perubahan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong jajaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua untuk mengoptimalkan kinerja dan membuat perubahan.
    Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan untuk memacu kesejahteraan masyarakat Papua.
    “Terutama yang berhubungan dengan PKK, kesejahteraan keluarga. Masih banyak masyarakat yang tertinggal di sana, yang sulit,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2025).
    Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Pelantikan Ketua TP-PKK dan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Papua di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin.
    Tito menekankan, masih banyak anak-anak di Papua yang membutuhkan akses kehidupan layak. Oleh karena itu, berbagai implementasi program kerja TP-PKK Provinsi Papua sangat dibutuhkan.
    Mendagri Tito secara khusus meminta Gubernur Papua Mathius Fakhiri untuk mendukung TP-PKK melalui program kerja yang melibatkan dinas terkait, seperti dinas pendidikan dan kesehatan.
    Dinas-dinas tersebut dapat berkolaborasi dengan TP-PKK untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.
    Selain itu, program kerja TP-PKK juga dapat menyasar pemenuhan pangan yang masih menjadi tantangan di daerah tersebut.
    “Kemudian, Posyandu kalau bisa mengerjakan ada enam (bidang standar pelayanan minimal), tapi kalau bisa mengerjakan satu saja, pendidikan (atau) kesehatan, sudah bagus,” kata Tito.
    Salah satu persoalan yang masih perlu diselesaikan di Papua adalah penanganan kasus tuberkulosis (TBC).
    Sejalan dengan itu, Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua diminta untuk berperan dalam menurunkan angka prevalensi TBC.
    Saat ini, vaksin TBC juga telah tersedia, sehingga peran para kader TP-PKK dan Posyandu di Papua menjadi semakin penting dan mendesak.
    Tito juga meminta kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, TP-PKK, dan Posyandu untuk dioptimalkan. Selain akan bermanfaat bagi masyarakat, kolaborasi ini dinilai sebagai langkah mulia.
    Pada kesempatan yang sama, Tito berpesan kepada Ketua TP-PKK Provinsi Papua untuk terus meningkatkan koordinasi dengan jajaran TP-PKK di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Papua agar program kerja dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh.
    Ia juga mengimbau Ketua TP-PKK Provinsi Papua agar tidak ragu untuk berkonsultasi dengan jajaran TP-PKK pusat guna memastikan berbagai persoalan terkait kesejahteraan keluarga dapat diatasi dengan baik.
    “Jadi, tolong sering-sering, rajin-rajin buat acara koordinasi dengan ketua tim penggerak PKK tingkat kabupaten/kota,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, dalam acara tersebut, Ketua Umum TP-PKK Tri Tito Karnavian melantik Rafatul Mulkiyah Mathius sebagai Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025-2030.
    Tri selaku Ketua Umum Tim Pembina Posyandu juga melantik Rafatul sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Papua untuk periode yang sama.
    Pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir beserta istri, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri, dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen beserta istri.
    Hadir pula Penjabat (Pj.) Gubernur Papua periode 2025 Agus Fatoni, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Papua periode 2025 Anggar Widyaningtyas Fatoni, serta jajaran pejabat terkait di tingkat kementerian/lembaga dan Pemprov Papua.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri ingatkan pemda tetap waspada meski inflasi terkendali

    Mendagri ingatkan pemda tetap waspada meski inflasi terkendali

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tetap waspada meski inflasi masih dalam kategori terkendali.

    Tito juga meminta pemda untuk segera mengambil langkah antisipatif agar inflasi tetap terkendali hingga akhir tahun.

    “Inflasi masih dalam kategori terkendali, tapi perlu diwaspadai karena ada peningkatan di beberapa komoditas utama, terutama pangan,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Tito menyampaikan tingkat inflasi nasional pada September 2025 meningkat dibanding bulan sebelumnya, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara tahunan (year-on-year).

    Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month) September 2025 terhadap Agustus 2025 tercatat naik menjadi 0,21 persen.

    Kenaikan tersebut, kata Tito, terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

    Tito mengungkapkan kenaikan harga cabai merah dan daging ayam ras sebagai pemicu peningkatan inflasi pangan di berbagai daerah.

    Menurutnya, 514 kabupaten/kota di Indonesia mengalami kenaikan harga cabai merah yang cukup signifikan. Ia menilai kenaikan harga cabai disebabkan oleh distribusi hasil panen yang belum optimal di sejumlah daerah penghasil.

    Hal tersebut membuat pasokan tidak merata dan harga melonjak di beberapa wilayah.

    “Masalahnya bukan di produksi, tetapi di distribusi. Misalnya di Sumatera Utara, inflasi naik karena harga cabai merah tinggi, padahal pusat produksinya di Brastagi. Jadi,.perlu solusi agar distribusinya lebih lancar,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi hal itu, Tito mendorong pemda menggerakkan masyarakat menanam cabai di komunitas dan rumah tangga. Cabai merah, kata Mendagri, merupakan tanaman mudah dibudidayakan dan cepat dipanen, bahkan bisa ditanam dalam polybag di lorong-lorong kampung atau pekarangan rumah.

    “Kalau masyarakat mau menanam cabai di komunitas masing-masing, hasilnya cepat dipanen dan bisa bantu menekan harga di pasar,” tuturnya.

    Selain cabai merah, Tito juga menyoroti kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 189 daerah mencatat kenaikan harga daging ayam ras. Sementara, 192 daerah mengalami kenaikan harga telur ayam ras.

    Menurut Tito, kenaikan harga ayam ras dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga dari Kementerian Pertanian untuk melindungi peternak yang menghadapi peningkatan ongkos produksi.

    “Kementerian Pertanian menaikkan sedikit harga ayam ras untuk melindungi peternak, karena mereka mengalami kenaikan ongkos produksi,” jelasnya.

    Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemda tetap perlu mengawasi agar kenaikan harga tidak berlebihan. Kepala daerah diminta aktif memantau harga pasar dan menjaga kelancaran rantai pasok.

    “Harga ayam boleh naik untuk melindungi peternak, tapi tetap harus terkendali. Jangan sampai kenaikannya menekan daya beli masyarakat,” kata Tito.

    Sementara itu, data Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan tren harga daging ayam ras relatif mendatar, meskipun masih sedikit di atas harga acuan pemerintah. Kondisi tersebut dinilai masih perlu diwaspadai agar tidak menekan inflasi pangan.

    Untuk komoditas beras, Tito memastikan harga dan stok nasional stabil. Hanya 59 kabupaten/kota yang mencatat kenaikan harga beras, dan sebagian besar wilayah justru mengalami penurunan.

    “Alhamdulillah, ketersediaan beras nasional cukup baik. Insya Allah sampai akhir tahun tidak perlu impor karena kita sedang menuju swasembada beras,” ungkapnya.

    Tito juga mengingatkan kenaikan harga telur ayam ras perlu diantisipasi karena meningkatnya permintaan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor industri rumahan seperti pembuat kue.

    Ia menegaskan, sumber inflasi utama saat ini masih berasal dari tiga komoditas, yakni cabai merah, daging ayam ras, dan emas. Untuk itu, Tito meminta pemda bersama kementerian terkait bertindak cepat dan kolaboratif untuk menjaga stabilitas harga.

    “Cabai bisa diatasi lewat gerakan menanam, ayam harus dijaga agar harganya stabil, dan untuk emas perlu kebijakan di tingkat pusat. Kalau tiga sektor ini kita kelola bersama, inflasi bisa tetap rendah,” kata Tito.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    Komisi XI DPR harap pemda sabar dana Transfer Ke Daerah dipangkas

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berharap pemerintah daerah (pemda) bersabar dengan adanya kebijakan pemangkasan dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menjadi Rp693 triliun.

    Pasalnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mengatakan kondisi fiskal, terutama pendapatan negara, saat ini belum maksimal.

    “Kami minta kepala daerah untuk bersabar dulu, gubernur, bupati, wakil bupati. Janji Pak Menteri Keuangan kalau pendapatan negara kita maksimal, dia akan membantu kawan-kawan daerah, minimal TKD-nya tidak berkurang lah,” kata Fauzi saat ditemui di Jakarta, Sabtu.

    Ia menjelaskan pemangkasan TKD dilakukan guna mendukung beberapa program unggulan pemerintah yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

    Program-program dimaksud, sambung dia, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan anggaran hampir Rp335 triliun serta Sekolah Rakyat.

    Selain itu, dia menambahkan daerah turut mendapatkan dana hampir Rp1.325 triliun dari anggaran APBN untuk kurang lebih 18 kegiatan, antara lain termasuk MBG, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Merah Putih.

    “Daerah dapat asas manfaat ini untuk penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan mendorong tingkat konsumsi masyarakat” tutur wakil ketua komisi DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan tersebut.

    Meski begitu dari banyaknya program prioritas tersebut, Fauzi menyampaikan kondisi fiskal saat ini belum membaik karena tidak mengalami kenaikan signifikan.

    Walaupun TKD dipangkas, dia mengatakan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terganggu karena komponen tersebut krusial lantaran akan digunakan untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    “Begitu pula dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan hak daerah sesuai Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD),” ucap Fauzi menambahkan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam jika ada pemda yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pengalihan TKD pada 2026.

    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.

    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama, exercise dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/10).

    Tito juga menegaskan kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR

    Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR

    Mendagri Ungkap Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Perumahan bagi MBR
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi persoalan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (10/10/2025).
    Dalam sambutannya, Tito mengatakan bahwa sektor perumahan menjadi bagian penting dari paradigma ekonomi kerakyatan yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto.
    Menurutnya, Presiden Prabowo menempatkan kebutuhan dasar rakyat, seperti sandang, pangan, dan papan, sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan.
    “Beliau sangat memegang paradigma ekonomi kerakyatan. Jadi, semua yang berbau mendukung rakyat kecil itu menjadi prioritas,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
    Ia menjelaskan, saat ini masih banyak masyarakat belum memiliki rumah, termasuk adanya rumah yang tidak layak huni.
    Oleh karena itu, Presiden Prabowo mencanangkan program Tiga Juta Rumah per tahun yang dipimpin oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.
    Program tersebut diyakini tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui rantai pasok yang melibatkan industri bahan bangunan hingga jasa keuangan.
    Tito menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang dalam pelaksanaan program Tiga Juta Rumah.
    Pemerintah, kata dia, mendorong sinergi berbagai pihak, antara lain pengembang real estat, perbankan, dan pemerintah daerah (pemda) untuk memperluas akses pembiayaan dan mempercepat pembangunan rumah bagi masyarakat.
    Tito menyebutkan sejumlah kebijakan pemerintah yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah.
    Salah satunya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
    Kebijakan tersebut diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) sebagai dasar bagi pemda untuk memberikan insentif bagi MBR.
    “Dengan kewenangan saya sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, ini (SKB) menjadi dasar bagi daerah,” tegas Tito.
    Selain itu, masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
    Kombinasi antara pembebasan PBG, BPHTB, dan skema KUR diharapkan mampu menurunkan biaya pembangunan rumah secara signifikan.
    Tito menilai, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Ia menyatakan bahwa jika target pembangunan tiga juta rumah per tahun tercapai, akan memberikan kontribusi tambahan sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Itu artinya akan membuat ekonomi bangkit dan kemudian rakyat akan lebih sejahtera, pengangguran akan berkurang, lapangan pekerjaan akan lebih banyak,” kata Tito.
    Pada kesempatan itu, ia turut mengapresiasi daerah-daerah yang aktif menerbitkan PBG bagi MBR.
    Adapun Provinsi Sumut berada di posisi ketujuh dengan 7.096 unit rumah yang telah memperoleh izin PBG bagi MBR.
    Tito secara khusus mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang yang menerbitkan PBG untuk mendukung pembangunan 4.007 unit rumah bagi MBR.
    “Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemkab Deli Serdang yang telah mengeluarkan PBG 50 dan berdampaknya 4.007 (unit rumah bagi MBR terbangun),” ucapnya.
    Tito juga menyoroti peran penting keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerah untuk mempercepat pelayanan publik dan mendukung kemudahan perizinan perumahan.
    Menurutnya, sistem pelayanan terpadu akan mempercepat penerbitan izin termasuk PBG serta meningkatkan transparansi birokrasi.
    Sebagai informasi, sosialisasi Kredit Program Perumahan tersebut juga dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Provinsi Sumut, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

    Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang

    Mendagri dan Menteri PKP Tinjau Klaster Rumah MBR di Binjai dan Deli Serdang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/10/2025).
    Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
    Dalam kunjungannya, Mendagri dan Menteri PKP mengecek langsung kondisi di dalam rumah.
    Tito menyampaikan rasa bahagianya saat melihat langsung antusiasme masyarakat yang menerima manfaat program perumahan itu.
    “Karena tadi saya lihat waktu masuk (rumah), ibunya senang dan rumahnya juga bagus. Memang kami pemerintah, baik pusat maupun daerah, bekerja keras untuk masyarakat, terutama yang kurang mampu,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).
    Tito menambahkan, ia bersama Menteri PKP turun langsung untuk melihat apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat.
    Pemerintah, kata dia, terus berupaya memperbaiki berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program perumahan. Oleh karena itu, pemerintah terbuka terhadap masukan dari masyarakat.
    Ia juga menerangkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meringankan MBR memiliki rumah.
    Salah satu langkah tersebut adalah dengan membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.
    Masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah juga dapat memanfaatkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
    Tito pun mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak khawatir terhadap potensi penurunan pendapatan asli daerah (PAD) akibat pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat kurang mampu.
    Menurutnya, kebijakan itu justru membawa manfaat ekonomi jangka panjang.
    “Masa kita mau mencari uang dan pajak dari orang yang kurang mampu. Justru kami pemerintah ini bekerja terutama untuk mengangkat derajat yang kurang mampu,” ucap Tito.
    Tito menuturkan, kebijakan-kebijakan tersebut dapat mendorong sektor properti menjadi lebih masif dan berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
    “Real estate bangkit semua. Masyarakat yang mau bangun juga menjadi lebih murah. Real estate bangkit karena dijual lebih murah, masyarakat beli, makin banyak
    demand
    perumahan yang tinggi, maka lapangan kerja hidup, toko-toko material hidup, semua hidup,” terangnya.
    Tito menegaskan, pembangunan rumah tidak hanya memberi tempat tinggal yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menambah nilai ekonomi tanah yang sebelumnya tidak produktif.
    “Tanah kosong
    tuh
    PBB-nya
    dikit
    . Bapak bangun ini dengan nol BPHTB-PBG, tapi (nanti) sudah ada rumahnya, tahun depan. mohon maaf, yang punya rumah nanti (ke depan akan) bayar (pajak) selain tanahnya, bangunannya juga, tapi sedikit,” tutur tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Munas XII Perwosi Tetapkan Tri Tito Karnavian Jadi Ketum Periode 2025-2029

    Munas XII Perwosi Tetapkan Tri Tito Karnavian Jadi Ketum Periode 2025-2029

    Jakarta –

    Tri Tito Karnavian kembali terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) melalui Musyawarah Nasional (Munas) XII Perwosi Tahun 2025. Tri terpilih dengan dukungan penuh dari 32 perwakilan Perwosi tingkat provinsi, dan akan memimpin organisasi untuk periode 2025-2029. Ini menjadi periode ketiganya menjabat sebagai Ketua Umum Perwosi.

    Tri mengungkapkan terpilihnya kembali sebagai ketum merupakan tantangan tersendiri, mengingat Perwosi telah berusia 58 tahun. Ia menegaskan pentingnya melanjutkan warisan para pendiri agar Perwosi tetap menjadi organisasi yang berperan aktif dalam mendukung kemajuan olahraga di Indonesia.

    “Kita tahu bahwa perempuan, ibu-ibu ya khususnya, adalah manager di rumah tangga yang menentukan bagaimana putra-putrinya, keluarganya menjadi sehat. Salah satu cara sehat yaitu selain makan bergizi, pasti dengan olahraga,” kata Tri, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/10/2025).

    Tri menambahkan secara umum budaya masyarakat saat ini belum menanamkan kebiasaan berolahraga sejak usia dini. Orang tua lebih sering mengajak anak beraktivitas rekreatif, seperti jalan-jalan ke pusat perbelanjaan di perkotaan, dibanding berolahraga.

    Hal ini berbeda dengan negara-negara maju, di mana olahraga telah menjadi bagian dari gaya hidup dan kebutuhan pribadi sejak kecil. Di Indonesia, kebiasaan tersebut dapat mulai dibangun ketika para ibu memahami pentingnya olahraga bagi keluarga.

    “Tapi, untuk ibu-ibu yang mungkin menengah ke bawah, olahraga mungkin hanya sebagai kebutuhan yang tidak utama,” sambungnya.

    Tri mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membudayakan olahraga. Apalagi, Tri menilai meningkatnya penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, dan hipertensi yang kini banyak dialami usia muda menjadi peringatan penting akan gaya hidup tidak sehat.

    Kondisi ini berkaitan erat dengan pola makan tinggi kalori, lemak, serta rendah gizi, yang tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Oleh karena itu, Tri mendorong seluruh anggota Perwosi untuk menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

    Upaya ini sejalan dengan tema Munas XII Perwosi Tahun 2025, ‘Peran Keluarga dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat’. Tri menjelaskan sebagai organisasi perempuan, Perwosi memegang mandat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga dan kesehatan.

    Keduanya merupakan investasi besar untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing. Apalagi, olahraga juga menjadi bagian dari program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

    Dalam kesempatan itu, Tri mengapresiasi kehadiran 32 pengurus provinsi secara langsung. Hal ini mencerminkan upaya dan semangat nyata Perwosi dalam membangun gerakan olahraga secara nasional. Tri juga mengapresiasi para pengurus baru dari Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan.

    “Mudah-mudahan di daerah-daerah juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam satu tahun sekali, sifatnya lebih besar, sehingga kegiatan Perwosi ini dikenal masyarakat, dan juga upaya-upaya kita dalam mengampanyekan hidup sehat bisa tercapai,” ucap Tri.

    Selanjutnya, Tri juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang selama ini menjadi mitra strategis Perwosi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendorong kemajuan organisasi dan pengembangan olahraga nasional.

    “Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada KONI yang mudah-mudahan akan terus bekerja sama selama kami menjadi pengurus Perwosi,” kata Tri.

    Sebagai informasi, Munas XII Perwosi Tahun 2025 turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) KONI Lukman Djajadikusuma, Ketua Panitia Munas XII Perwosi Dini Rahmi, serta para Ketua Perwosi Provinsi beserta seluruh jajaran.

    (anl/ega)

  • Mendagri Telusuri Penyebab Kepala Daerah di Sumut Belum Terbitkan PBG Rumah Subsidi

    Mendagri Telusuri Penyebab Kepala Daerah di Sumut Belum Terbitkan PBG Rumah Subsidi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menelusuri penyebab kepala daerah di Sumatera Utara (Sumut) belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

    Mendagri Tito mengingatkan kepala daerah di Sumut, rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang penting diwujudkan. Hal ini dikatakan Tito saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengunjungi perumahan subsidi Kompos Patria Tama, yang berada di Jalan Pelita, Kecamatan Sunggal, Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

    “Ya, saya sudah minta Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk berkoordinasi. Nanti dari sini kami akan menggelar rapat untuk mengetahui apa penyebabnya,” kata Tito, Jumat (10/10/2025).

    Diketahui, ada 19 daerah di Sumut yang PBG untuk rumah subsidi atau rumah MBR masih 0, yaitu Medan, Karo, Labuhanbatu Utara (Labura), Mandailing Natal (Madina), Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Sibolga, Gunungsitoli, Toba, Tapanuli Utara, dan Tanjungbalai.

    Disebutkan Tito, para kepala daerah di Sumut harus memahami petapa pentingnya program rumah subsidi bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Ini adalah program untuk rakyat. Ini kebutuhan dasar. Selain itu juga, pembangunan rumah subsidi akan mendorong ekosistem dan pertumbuhan ekonomi. Karena nanti pengembang-pengembang, dari yang kecil sampai besar, akan hidup,” sebutnya.

    “Karena banyak sekali kemudian, PPN-nya 0 persen, BPHTB dan PBG gratis. Belum lagi ada KUR Perumahan yang disubsidi. Toko-toko material, pekerja hidup semua. Lapangan kerja terbuka,” sambungnya.

    Tito meminta agar Pemda di Sumut menggratiskan biaya pengurusan Bea Pengurusan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi dan masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dengan pembebasan itu, sepintas Pemda merasa rugi karena kehilangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi nantinya Pemda akan mendapatkan peningkatan PAD yang signifikan secara teratur, yakni dari perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    “Satu tahun kita terlihat rugi karena menggratiskan BPHTB dan PBG. Namun ketika rumah subsidi sudah banyak terbangun, di tahun berikutnya Pemda akan mendapatkan PAD dari PBB dalam jumlah besar,” tandasnya.

  • Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD

    Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD

    Mendagri: Pusat Siap Bantu Daerah yang Kesulitan karena Pemangkasan TKD
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah (pemda) yang kesulitan karena kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pada 2026.
    “Pak (Menteri Keuangan) Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama,
    exercise
    dulu, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, dilansir
    ANTARA
    , Jumat (10/10/2025).
    Tito menyebut pemerintah siap turun tangan memberikan pendampingan dan solusi, asalkan daerah terlebih dahulu melakukan latihan penataan ulang anggaran secara mandiri.
    Dia menjelaskan, kebijakan pengalihan TKD bukan untuk melemahkan kinerja daerah, melainkan untuk mendorong tata kelola keuangan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
    Ia meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer TKD, tetapi melakukan simulasi efisiensi terlebih dahulu.
    “Jangan langsung pesimis atau membandingkan angka dengan tahun sebelumnya. Hitung dulu berapa kebutuhan riil untuk pegawai, pendidikan, kesehatan, perawatan jalan, BOS, dan operasional sekolah. Kalau setelah exercise ternyata masih berat, baru laporkan ke pusat,” ujarnya.
    Tito menekankan, pengalaman masa pandemi COVID-19 menjadi bukti, bahwa daerah bisa tetap tangguh dan efisien meski menghadapi tekanan anggaran.
    “Kita semua pernah hadapi pemotongan besar-besaran waktu COVID-19, tapi pemerintahan tetap jalan. Jadi kali ini juga bisa. Bedanya, sekarang pemerintah pusat siap bantu,” tegasnya.
    Sebelumnya, sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi mendatangi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta penjelasan soal penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan TKD pada 2026.
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan resminya menegaskan, koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar kebijakan fiskal nasional lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah.
    Beberapa usulan afirmasi khusus bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.