Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran

    Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran

    Mendagri Yakin Kopdeskel Merah Putih Bisa Basmi Tengkulak dan Kurangi Pengangguran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian meyakini program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih bisa membasmi tengkulak dan mengurangi angka pengangguran.
    Dalam rapat pendataan aset pemerintah daerah untuk mendukung program Kopdeskel Merah Putih, Tito menyinggung tugas kepala daerah salah satunya adalah menurunkan kemiskinan.
    “Adanya Koperasi Merah Putih yang berbasis desa, langsung atau tidak langsung pasti akan mengurangi kemiskinan,” kata Tito dalam rapat yang digelar secara hybrid, Jumat (31/10/2025).
    Tito meyakini, indeks pembangunan manusia daerah yang memiliki Kopdeskel Merah Putih akan membaik, karena ekonomi bergerak di tiap-tiap desa.
    “Mengurangi juga angka pengangguran karena koperasi ini pasti akan menarik pekerja,” ucapnya.
    Program ini juga dipercaya Tito akan menurunkan gini ratio terkait dengan masyarakat kaya dan miskin juga semakin kecil dan mempersempit jarak di antara mereka.
    “Inflasi juga akan bisa tertangani karena intervensi pemerintah bisa masuk ke, selain bisa menyerap dari para petani produsen, nelayan juga bisa (mendapatkan) intervensi dari Badan Pangan, Bulog langsung bisa tersalurkan ke koperasi yang ada di desa-desa sehingga inflasi juga akan bisa dikendalikan,” imbuhnya.
    Tito juga mengatakan, selain hal positif di atas, program Koperasi Merah Putih ini juga dinilai bisa memberikan dampak positif terkait dengan tengkulak dan rentenir.
    “Saya kira masih banyak hal-hal lain yang positif termasuk mengurangi, menekan tengkulak rentenir ketahanan pangan di daerah-daerah karena desanya masih-masih sudah kuat semua sembadanya,” tuturnya.
    Sebab itu, dia meminta agar seluruh kepala daerah di Indonesia mendukung program yang langsung dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Aset Lahan Pemerintah

    Mendagri Minta Pemda Percepat Pendataan Aset Lahan Pemerintah

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan pendataan aset lahan milik pemerintah. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, seperti gerai dan pergudangan.

    Ia menegaskan Kopdeskel merupakan program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sehingga harus didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah.

    “Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10/2025).

    Hal tersebut dikatakannya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/10) hari ini.

    Untuk mempercepat proses tersebut, Tito menekankan pentingnya dukungan dan langkah konkret dari para kepala daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan ini sebagai prioritas daerah.

    “Tolong diberikan arahan, baik rekan-rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” ujarnya.

    Tito juga menekankan agar Pemda memperhatikan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Kriteria tersebut mencakup status hukum lahan yang jelas; luas minimal 1.000 meter persegi; lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat; serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.

    “Nanti kita akan melakukan evaluasi seminggu sekali. Seminggu sekali, khusus kita membacakan nanti daerah-daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Tito optimistis sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Pemda, termasuk pemerintah desa akan mempercepat pendataan lahan pemerintah untuk Kopdeskel Merah Putih. Ia menekankan pentingnya keberadaan Kopdeskel Merah Putih bagi penguatan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi.

    “Mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala daerah, kita bergerak. Tapi ya enggak semua datang dengan seketika, semua harus melalui proses,” jelasnya.

    Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan; Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi; Wakil Panglima TNI Jenderal TNI, Tandyo Budi; Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota; serta pejabat terkait lainnya. Turut bergabung secara virtual para kepala daerah, perangkat daerah, camat, dan jajaran pemerintah daerah lainnya.

    (akd/ega)

  • Pacu Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Bentuk Satgas Khusus

    Pacu Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Bentuk Satgas Khusus

    Pacu Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih, Mendagri Bentuk Satgas Khusus
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus memacu pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
    Ia meminta pemda memastikan percepatan penyiapan lahan dan bangunan sebagai bagian dari langkah teknis dalam menyukseskan program strategis tersebut.
    Pernyataan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih di Ruang Rapat Mendagri, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (30/10/2025).
    Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemendagri.
    Tito menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.
    Satgas tersebut akan dipimpin oleh Bima Arya bersama Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.
    “Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), program strategis nasional (yang harus didukung oleh pemda),” ujar Tito dalam keterangan resminya, Kamis.
    Ia menyampaikan bahwa pada tahap awal, Kemendagri akan menggelar rapat teknis bersama pemda untuk memastikan perkembangan di setiap wilayah.
    Selain itu, Tito juga menugaskan Satgas untuk melaporkan capaian daerah kepadanya secara rutin.
    Dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif.
    Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi untuk mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.
    “(Kita) melihat progresnya saja. Progresnya sudah sampai belum, kabupaten/kota yang kira-kira progresnya lamban (dapat) didatangi (ditinjau oleh Satgas),” ucap Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Respons Mulai Dedi Mulyadi hingga DPR soal Dana Daerah Mengendap Rp 234 T di Bank

    4 Respons Mulai Dedi Mulyadi hingga DPR soal Dana Daerah Mengendap Rp 234 T di Bank

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia guna mengonfirmasi sumber data terkait dana Rp4,1 triliun APBD Pemprov Jabar yang dinyatakan mengendap sebagai deposito.

    Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya harus menelusuri kebenaran data yang dimiliki kementerian dan bank sentral karena data tersebut menjadi polemik.

    “Hari ini saya (memang) sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia,” kata Dedi dikutip dari Antara, Rabu 22 Oktober 2025.

    Secara internal, kata Dedi, pihaknya sudah memastikan kejelasan sumber data tersebut dengan memanggil seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait pengelolaan keuangan.

    “Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong,” katanya.

    Menurutnya, dari data yang diterima pada periode 15 Oktober 2025, tidak ada simpanan Pemprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Itu tidak ada,” katanya.

    Karena itu, Dedi Mulyadi akan mendatangi Kemendagri untuk mencocokkan data yang dimiliki Pemprov Jabar. Langkah selanjutnya, ia akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menelusuri data yang menandai polemik tersebut.

    “Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” ujarnya.

    Dedi menegaskan seluruh rangkaian verifikasi data tersebut akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengetahui informasi yang sesuai fakta.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin 20 Oktober 2025.

    Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,68 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

    Purbaya menjelaskan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp 233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten sebesar Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi Rp60,2 triliun, dan simpanan pemerintah kota Rp 39,5 triliun.

     

  • Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Antisipasi Dampak Pengurangan TKD Rp2,8 Triliun, Sekdaprov Adhy Usulkan Program Rp10 Triliun ke Pusat

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusulkan program pembangunan senilai Rp 10 triliun kepada pemerintah pusat atau kementerian.

    Langkah ini diusulkan untuk mengantisipasi dampak kebijakan pengurangan atau pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) Jatim sebesar Rp 2,8 triliun pada tahun anggaran 2026.

    Hal itu disampaikan Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono saat Rapat Koordinasi Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda se-Indonesia hari ketiga di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

    “Usulan ini menindaklanjuti permintaan Kemendagri dan Provinsi Jawa Timur menyampaikan beberapa usulan yang menjadi prioritas di tahun 2026 tetapi tidak mampu dibiayai melalui APBD karena keterbatasan fiskal daerah dampak pengalihan dana transfer daerah, dimana Jawa Timur ada pengurangan senilai Rp 2,8 triliun,” jelas Adhy.

    Adhy menyampaikan, dalam rangka penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah, setiap daerah diwajibkan menyampaikan daftar usulan program/kegiatan Pemerintah Daerah TA 2026 yang ditujukan kepada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajukan beberapa usulan program strategis lintas Kementerian senilai Rp 10,047 triliun. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kebencanaan, dan penguatan kapasitas aparatur daerah hasil Musrenbang 2025 dan Program Strategis Nasional di Perpres 80 Tahun 2019 yang belum terealisasi.

    “Usulan tersebut juga masuk kategori program prioritas daerah yang sudah direncanakan dan akan dibiayai melalui dana TKD, tetapi akibat adanya pengalihan maka tidak dapat teralokasikan,” ujarnya.

    Dari total usulan program senilai Rp 10 triliun, Adhy menjelaskan sektor infrastruktur memiliki porsi terbesar melalui Kementerian PUPR senilai Rp 6,986 triliun. Dana tersebut untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, irigasi, penyelesaian jalan Pansela, pengendalian banjir, pengelolaan sampah serta penyediaan air bersih.

    Kemudian usulan untuk Kementerian Kesehatan senilai Rp 426,37 miliar meliputi pembangunan rumah sakit, layanan kesehatan bergerak, rumah sakit terapung, dan dukungan bahan medis habis pakai. Usulan sektor pendidikan sebesar Rp 720,6 miliar untuk perbaikan ruang kelas yang rusak, perbaikan ruang laboratorium, toilet, peningkatan kualitas pendidikan menengah, serta program kejar paket bagi anak tidak sekolah.

    Lalu, usulan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 861,1 miliar untuk pembangunan dermaga di Situbondo dan kepulauan Sumenep. Usulan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp 216,7 miliar untuk pengembangan destinasi wisata sejarah, budaya dan religi, termasuk revitalisasi kawasan Telaga Sarangan dan Situs Trowulan.

    Lebih lanjut, usulan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan senilai Rp 125,18 miliar untuk rehabilitasi mangrove dan pembangunan hutan rakyat. Usulan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp 151,63 miliar untuk pengembangan industri garam dan pelabuhan perikanan di empat kabupaten.

    Usulan pada Kementerian Dalam Negeri senilai Rp24,73 miliar untuk peningkatan kapasitas aparatur daerah melalui pelatihan dan uji kompetensi. Usulan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana senilai Rp 31,5 miliar untuk penguatan kesiapsiagaan bencana seperti sarana prasarana penanganan bencana, pengadaan kendaraan operasional, logistik, dan penguatan kapasitas SAR.

    Usulan pada Kementerian Perdagangan senilai Rp 21,83 miliar untuk revitalisasi pasar rakyat. Usulan pada Kementerian Pertanian senilai Rp 13,4 miliar untuk program swasembada pangan, pengembangan pangan lokal dan pembibitan. Usulan pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 425 miliar untuk penyediaan perumahan terintegrasi dengan sarana umum.

    Usulan terakhir pada Kementerian Sosial sebesar Rp 43 miliar untuk memperluas penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya menekan angka stunting.

    Adhy berharap, usulan dapat dibiayai melalui APBN, kementerian dan lembaga terkait. Sebab berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan per tanggal 23 September 2025 No S-62/PK/2025, dana transfer ke daerah untuk Provinsi Jawa Timur berkurang Rp 2,815 triliun di tahun 2026.

    “Dana transfer untuk Pemprov Jatim di tahun 2026 akan dicairkan senilai Rp 8,8 trilliun atau berkurang 24,21 persen dibanding tahun 2025, yakni senilai Rp 11,4 trilliun. Sedangkan total pengurangan dari 38 kabupaten dan kota di Jatim senilai Rp 17,5 triliun,” tuturnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koperasi Ferry Juliantono serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus. [tok/aje]

  • Mendagri Terima Kunjungan Menpora, Bahas Penguatan Olahraga di Tanah Air

    Mendagri Terima Kunjungan Menpora, Bahas Penguatan Olahraga di Tanah Air

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Erick Thohir di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas penguatan industri olahraga di Tanah Air.

    Tito banyak menyimak penjelasan Erick ihwal perkembangan ekosistem olahraga di Indonesia, meliputi pembangunan infrastruktur olahraga di sejumlah daerah, potensi ekonomi dari hasil gelaran olahraga, serta pelibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kualitas olahraga.

    Erick menyarankan agar dibentuk tim dari tiga kementerian guna memperkuat kebijakan tersebut, terutama dari sisi regulasi. Dengan begitu, program dapat dilaksanakan lebih optimal.

    Di lain sisi, Erick juga mengundang Tito untuk mendukung pelaksanaan Sport Summit. Acara tersebut direncanakan bakal digelar pada bulan Desember 2025 dengan tujuan menjadi katalis kolaborasi antar-pemangku kepentingan di bidang olahraga.

    Selain itu, ajang tersebut juga menjadi wadah pertemuan para penggerak perubahan di industri olahraga. Dalam konteks itu, imbuh Erick, Tito dapat menekankan kembali mengenai skema kemitraan aset Pemda dengan pihak swasta, utamanya dalam pengembangan industri olahraga.

    “Dan bagus kan Pemda-Pemda sendiri kan dia akan coba meningkatkan APBD-nya dan lain-lain, Pak. Dengan entrepreneurship (di bidang olahraga),” ujar Erick, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/10/2025).

    Erick menambahkan dalam acara Sport Summit mendatang, pihaknya juga akan mengundang jajaran pejabat terkait di Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan partisipasi tersebut diharapkan ekosistem olahraga di Indonesia dapat terus dimaksimalkan, baik dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), inovasi, maupun dampak ekonomi yang dihasilkan.

    Kemudian, dirinya juga meminta agar daerah yang memiliki aset tidak produktif (idle) di bidang olahraga untuk mendorong pengelolaannya secara profesional. Caranya dapat melalui mekanisme kerja sama dengan dunia usaha, Kemenpora, Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU), Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI (UMKM) serta stakeholder lainnya.

    “Kerja sama untuk aset-aset di daerah yang bisa digunakan untuk fasilitas olahraga. Nah, ini kalau bisa dikelola profesional juga bagus juga untuk olahraga,” ungkap Tito.

    Secara khusus, Tito menugaskan Wamendagri Akhmad Wiyagus untuk menindaklanjuti koordinasi teknis bersama Kemenpora, Kementerian UMKM, Kementerian PU, termasuk juga dengan Pemda.

    Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri oleh Wamendagri Akhmad Wiyagus, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik, Sekretaris (Kemenpora) Gunawan Suswantoro, serta pejabat terkait lainnya.

    (akn/ega)

  • Momen Prabowo Pimpin Langsung Pemusnahan 214 Ton Narkoba di Mabes Polri

    Momen Prabowo Pimpin Langsung Pemusnahan 214 Ton Narkoba di Mabes Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin pemusnahan narkoba seberat 214,84 ton narkoba di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo tiba sekitar 13.18 WIB. Nampak, orang nomor satu di Indonesia itu mengenakan kemeja safari krem saat menghadiri acara pemusnahan itu.

    Setibanya di lokasi, Prabowo langsung disambut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Prabowo kemudian menuju tempat pemusnahan barang bukti narkoba.

    Secara simbolis, barang bukti narkoba yang dimusnahkan di Lapangan Bhayangkara seberat 2,1 ton. Prabowo yang sudah mengenakan sarung tangan hitam, langsung membawa barang bukti narkoba itu.

    Prabowo memilih barang bukti ini secara acak dari tumpukan ekstasi dan satu bungkus dari tumpukan ganja. Selanjutnya, Pranowo memasukan barang bukti itu ke mesin insinerator yang telah disiagakan di lokasi.

    Sesekali, Prabowo nampak mengangkat barang bukti itu untuk mengabadikan momen pemusnahan narkoba sebelum dimasukan ke mesin insinerator.

    Selain Prabowo, sejumlah pejabat lainnya turut hadir seperti Kepala BNN Suyudi Ario Seto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Pejabat hadir lainnya yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, hingga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

    Selain itu, turut ada jenderal-jenderal baik itu dari Polri maupun TNI juga turut menyaksikan pemusnahan narkoba seberat 214.84 ton dengan nilai Rp29,37 triliun.

    “Pemusnahan barang bukti narkoba periode Oktober 2024-Oktober 2025, 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun,” tulisan dalam poster di lokasi.

    Kemudian, terlihat juga barang bukti berupa sabu, ganja, ekstasi hingga etomidate ditampilkan di lokasi. Barang bukti narkoba itu dikemas dengan kemasan warna-warni dan ditumpuk setinggi satu meter.

    Adapun, barang bukti narkoba itu merupakan hasil dari pengungkapan 49.306 kasus dengan tersangka mencapai 65.572 orang selama Oktober 2024 – Oktober 2025.

  • Prabowo Hadiri Pemusnahan Barbuk 2,1 Ton Narkoba di Mabes Polri

    Prabowo Hadiri Pemusnahan Barbuk 2,1 Ton Narkoba di Mabes Polri

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto menghadiri pemusnahan barang bukti narkotika di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sebanyak 2,1 ton barang bukti narkotika akan dimusnahkan.

    Acara digelar di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025). Prabowo hadir pukul 13.20 WIB di lokasi. Ia tampak mengenakan baju safari berkelir coklat muda.

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut kedatangan presiden. Ia lalu mengantarkan presiden melihat sejumlah barang bukti narkotika yang ditampilkan.

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dan para PJU Mabes Polri dan Kapolda hadir di lokasi.

    Hadir beberapa anggota Kabinet Merah Putih, yakni Mensesneg Prasetyo Hadi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Wamenko Kumham Imipas Otto Hasibuan, Menteri Imipas Agus Andrianto, Mendagri Tito Karnavian, Menkum Supratman Andi Agtas, Seskab Teddy Indra Wijaya, Kepala BNN Suyudi Ario Seto, Kepala BGN Dadan Hindayana dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

    Sejumlah pejabat lainnya yang hadir, yakni Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Hakim Agung MA Yanto, Ketua MUI Pusat Anwar Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Harian Kompolnas Arief Wicaksono.

    Diketahui, Polri telah memaparkan hasil pemberantasan narkoba sejak Januari hingga Oktober 2025. Polri menyebut ada 38 ribu kasus narkoba yang diungkap sejak awal 2025

    “Januari sampai bulan Oktober 2025, Polri telah menangani 38.934 kasus narkoba,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/10).

    “Menahan tersangka sebanyak 51.763 orang serta 197,7 ton barang bukti narkoba yang telah disita,” ujarnya.

    (fca/whn)

  • Prabowo, Purbaya, hingga Puan Hadiri Pemusnahan 214 Ton Narkoba di Mabes Polri

    Prabowo, Purbaya, hingga Puan Hadiri Pemusnahan 214 Ton Narkoba di Mabes Polri

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tiba di lapangan Mabes Polri dalam rangka melakukan pemusnahan narkoba dalam periode Oktober 2024 – Oktober 2025.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Prabowo tiba sekitar 13.18 WIB. Nampak, dia disambut langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat tiba di lokasi.

    Selain Prabowo, sejumlah pejabat lainnya turut hadir seperti Kepala BNN Suyudi Ario Seto, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Pejabat hadir lainnya yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, hingga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

    Selain itu, turut ada jenderal-jenderal baik itu dari Polri maupun TNI juga turut menyaksikan pemusnahan narkoba seberat 214.84 ton dengan nilai Rp29,37 triliun.

    Kemudian, terlihat juga barang bukti berupa sabu, ganja, ekstasi hingga etomidate ditampilkan di lokasi. Barang bukti narkoba itu dikemas dengan kemasan warna-warni dan ditumpuk setinggi satu meter.

    Selain barang bukti narkoba, terlihat tumpukan uang menjadi barang bukti. Aset berupa mobil dan tanah juga terpampang dalam sebuah tulisan dengan total senilai Rp241 miliar.

    “Pemusnahan barang bukti narkoba periode Oktober 2024-Oktober 2025, 214,84 ton senilai Rp29,37 triliun,” tulisan dalam poster di lokasi.

    Adapun, barang bukti narkoba itu merupakan hasil dari pengungkapan 49.306 kasus dengan tersangka mencapai 65.572 orang. Di samping itu, Polri juga telah melaksanakan 1.898 program rehabilitasi penyalahguna narkoba melalui restorative justice.

    Selanjutnya, Polri juga mengembangkan perkara narkoba ini ke arah TPPU. Total, dari 22 kasus besar Polri berhasil menyita total aset TPPU dari tindak pidana narkoba senilai Rp221,386 miliar.

  • Polemik Pemangkasan Duit Pemda, Purbaya: Bukan Saya yang Potong

    Polemik Pemangkasan Duit Pemda, Purbaya: Bukan Saya yang Potong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 bukan berasal dari dirinya. Kebijakan ini sudah ada ketika dirinya masuk sebagai Menteri Keuangan.

    Purbaya menilai isu tersebut mencuat akibat kesalahpahaman terkait waktu penetapan anggaran yang terjadi sebelum dirinya ditunjuk sebagai bendahara negara.

    “Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan kan bulan September September tanggal 8 itu udah hampir setengah diketok ya transfer ke daerah. Jadi bukan saya yang motong transfer ke daerah,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Purbaya menjelaskan, sehari setelah dirinya dilantik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung mengajukan revisi terhadap APBN 2026 dengan usulan kenaikan transfer ke daerah sebesar Rp 43 triliun.

    “Tapi setelah itu ribut kan, tanggal 9 Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi terhadap anggaran APBN 2026 disitu ada kenaikan transfer ke daerah Rp43 Triliun. Saya nggak kurangin,sepeserpun Saya cuma tanya, ya cukup pak, cukup. Yaudah, go ahead,” ujarnya.

    Kendati ada kenaikan, sejumlah kepala daerah sempat mendatangi kantor Kementerian Keuangan beberapa pekan lalu untuk mengajui keberatan akan pemotongan TKD.

    Purbaya menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak langsung menambah TKD juga mempertimbangkan perbaikan tata kelola keuangan daerah terlebih dahulu.

    “Kalau sekarang saya naikin transfer ke daerah nggak mungkin. Karena pandangan dari pemimpinan di atas nggak seperti itu. Dia pengen lihat perbaikan dari cara daerah membelanjakan uangnya dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi dan lain-lain,” ujarnya.

    Purbaya memberi kesempatan 2 triwulan kepada para pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik. Terutama dari sisi efisiensi belanja, serta dampak terhadap perekonomian daerah.

    Dirinya memberi waktu 2 triwulan untuk para pemerintah daerah

    “Nanti kalau kita berhasil, saya hitungkan ekonomi sudah lebih bagus kan. Income saya juga lebih bagus kan harusnya. Saya akan pertimbangkan tambah transfer ke daerahnya,” ujarnya.

    “Tapi kalau anda nggak perbaikin, saya nggak bisa propose itu ke atas. Nanti saya yang digetok. Ini dua arah. Saya bilang, bantu saya untuk membantu anda,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]