Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mendagri tegaskan daerah tak sendirian jalani pengalihan TKD

    Mendagri tegaskan daerah tak sendirian jalani pengalihan TKD

    “Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pemerintah daerah tidak sendirian menjalani kebijakan pengalihan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan pemerintah pusat siap membantu daerah yang menghadapi kesulitan

    “Pak Menteri Keuangan Purbaya juga sudah menyampaikan hal yang sama. Lakukan dulu latihan penataan ulang anggaran, baru nanti pusat bantu daerah yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Tito menegaskan pengalihan TKD bukan langkah pemangkasan, tetapi upaya mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran.

    Kebijakan pengalihan TKD menjadi ujian bagi banyak pemerintah daerah. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Aceh telah menyampaikan bahwa mereka tidak berjalan sendiri menghadapi masa transisi fiskal tersebut.

    Dukungan nyata datang dari Mendagri, yang melakukan supervisi langsung terhadap daerah, termasuk Aceh, untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan tidak menekan ekonomi masyarakat.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh M. Nasir, menyampaikan apresiasi kepada Mendagri yang terus memberi perhatian serius terhadap Aceh selama masa transisi pengalihan TKD.

    Ia mengakui, Pemprov Aceh sempat khawatir tidak dapat mendanai sejumlah program prioritas daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, berkat arahan dan pendampingan langsung Mendagri, kekhawatiran itu perlahan teratasi. Pemerintah Provinsi Aceh mulai melakukan rasionalisasi anggaran secara bertahap, tanpa mengganggu perekonomian masyarakat.

    “Saya kira apa yang dilakukan Pak Mendagri sudah sangat tepat. Beliau memberi saran-saran konkret kepada kami. Walaupun penyesuaian TKD berat bagi Aceh, arahan beliau sangat membantu,” kata Nasir.

    Nasir mengungkapkan, Mendagri turun langsung mendampingi banyak pemerintah daerah dalam merancang skenario menghadapi pengalihan TKD.

    Di Aceh, arahan Mendagri dirumuskan ke dalam tiga strategi utama: Memastikan anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat tetap terpenuhi, memangkas kegiatan yang belum mendesak serta mengoptimalkan kegiatan yang sudah didanai agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

    “Kami pastikan kegiatan yang kami jalankan punya dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi Aceh,” kata Nasir.

    Menurutnya, perhatian Mendagri menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pengalihan TKD tidak ditujukan untuk melemahkan daerah, melainkan untuk mendorong efisiensi dan ketahanan fiskal pemerintah daerah.

    Lebih jauh, Ia menilai Mendagri memahami betul situasi yang dihadapi pemerintah daerah. Tito tak hanya memberi instruksi, tetapi juga menghadirkan solusi konkret agar program pusat dapat menjadi kompensasi terhadap perubahan alokasi TKD di daerah.

    “Kami yakin Pak Mendagri dan jajaran pemerintah pusat tidak akan meninggalkan kami. Beliau memahami kondisi Aceh yang punya karakteristik khusus,” ujar Nasir.

    Ia berharap, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terus dijaga dalam semangat kolaboratif, bukan sekadar hubungan administratif, agar kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

    Hal serupa disampaikan Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan, yang mengakui peran aktif Mendagri Tito Karnavian dalam membantu pemerintah daerah kepulauan menghadapi tantangan inflasi dan logistik.

    “Perhatian konkret beliau terasa dalam pengendalian inflasi. Di Sabang, kalau pasokan pangan terganggu karena cuaca, harga bisa naik. Untungnya, ada rapat pengendalian inflasi rutin setiap Senin,” ujarnya.

    Harun berharap, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah berlanjut, tidak hanya soal pengalihan TKD, tetapi juga dalam mendampingi eksekusi program strategis nasional yang dapat dimodifikasi menjadi stimulus ekonomi kerakyatan di Sabang.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta kepala daerah terus tingkatkan kapabilitas pemerintahan

    Mendagri minta kepala daerah terus tingkatkan kapabilitas pemerintahan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan kapabilitas pemerintahan, salah satunya melalui Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah Gelombang II Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

    “Kita menyadari bahwa kita memerlukan peningkatan kemampuan pemantapan kapabilitas para pimpinan daerah. Karena kita menggunakan prinsip pemerintahan kita yang semidesentralisasi, di mana ada sebagian kewenangan yang dimiliki diserahkan kepada daerah,” kata Tito pada Pembukaan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Kantor Lemhannas RI, Jakarta, Rabu.

    Mendagri mengatakan kepala daerah memegang peran sentral dalam mengelola pemerintahan di wilayah masing-masing. Apalagi Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kompleksitas administrasi yang tinggi.

    Tito membandingkan Indonesia dengan negara berpenduduk besar, seperti China, India, dan Amerika Serikat yang berbasis daratan, sehingga tantangannya relatif lebih rendah. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pengelolaan pemerintahan menjadi jauh lebih menantang.

    “Negara kepulauan, masyarakat yang tersebar di seluruh pulau, di gunung, di lembah, dan lain-lain. Jadi memang tidak gampang. Nah, ini semua diserahkan sebagian kewenangannya kepada daerah. Kepala daerah bisa mengeluarkan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati,” ujarnya.

    Kebijakan tersebut, lanjut Mendagri, berdampak langsung pada masyarakat sehingga kemampuan kepala daerah harus terus diperkuat. Terlebih lagi, kepala daerah yang terpilih pada pilkada memiliki latar belakang beragam, tidak hanya dari kalangan birokrat, tetapi juga pengusaha, artis, hingga seniman.

    “Sehingga memerlukan kemampuan-kemampuan khusus untuk sebagai pemimpin di daerah, yang membuat kebijakan untuk masyarakatnya. Dan masyarakat kita salah satu negara yang paling kompleks,” jelasnya.

    Mendagri juga menyebut empat tipologi masyarakat, yakni masyarakat berbasis informasi, industri, agrikultur, dan pra-agrikultur (terisolasi). Indonesia memiliki seluruh tipologi tersebut sehingga para pemimpin daerah perlu memiliki kemampuan manajerial dan teknis yang mumpuni untuk menghadapinya.

    “Nanti salah satu paket kemampuan untuk memperkuat wawasan nusantara dan manajerial itu dilaksanakan di kelas, terutama di Lemhannas, dan kemudian nanti ada teknis pemerintahan di BPSDM Kemendagri,” tambahnya.

    Para peserta nantinya juga akan mengikuti pembelajaran di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Peserta akan diajak memperdalam cara berpikir kritis mengenai faktor-faktor yang membuat pelayanan publik di negara tersebut berjalan baik, serta melihat praktik yang relevan diterapkan di daerah.

    Pengalaman ini diharapkan memberi inspirasi bagi para kepala daerah agar sepulangnya nanti dapat mendorong lahirnya inovasi dan kreasi di wilayah masing-masing.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri: Rp210 triliun capex Kopdeskel hidupkan ekonomi desa-daerah

    Mendagri: Rp210 triliun capex Kopdeskel hidupkan ekonomi desa-daerah

    “Ini luar biasa karena biasanya awal tahun belanja daerah lamban. Dana belum turun, kegiatan baru lelang, dan belanja baru meningkat di akhir tahun. Dengan Rp210 triliun yang turun di awal, akan ada kompensasi untuk menggerakkan ekonomi daerah sejak

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai anggaran belanja modal (capital expenditure/capex) Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang mencapai sekitar Rp210 triliun akan memberikan dampak besar sebagai motor penggerak keuangan daerah.

    “Ini luar biasa karena biasanya awal tahun belanja daerah lamban. Dana belum turun, kegiatan baru lelang, dan belanja baru meningkat di akhir tahun. Dengan Rp210 triliun yang turun di awal, akan ada kompensasi untuk menggerakkan ekonomi daerah sejak awal tahun,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Tito mengungkapkan anggaran tersebut akan dikucurkan untuk pembangunan gerai dan fasilitas Kopdeskel Merah Putih di seluruh Indonesia. Pembangunan dilakukan dengan sistem padat karya dan memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya lokal.

    “Ini memberi efek berganda bagi daerah, terutama yang tengah menyesuaikan diri dengan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) dan masih mengandalkan PAD,” ujarnya.

    Tito menyebut, program Kopdeskel Merah Putih akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat sekaligus membantu kepala daerah mencapai indikator kinerja utama (KPI).

    “Program ini akan membantu menurunkan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki gini ratio, dan menjaga inflasi. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan intervensi ekonomi melalui koperasi yang hadir di desa,” kata Tito.

    Selain itu, keberadaan Kopdeskel Merah Putih juga akan menekan peran tengkulak dan rentenir, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal secara merata.

    “Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Setiap kepala daerah akan diuntungkan jika program ini berjalan karena berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tuturnya.

    Untuk merealisasikan program ini, Kemendagri meminta pemerintah daerah kabupaten/kota segera mendata aset lahan atau bangunan yang dapat digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih.

    Dari 75.266 desa, baru 5.339 desa (7 persen) yang memiliki data aset lahan atau bangunan, sedangkan dari 514 kabupaten/kota, baru 15 daerah (3 persen) yang melaporkan asetnya.

    Oleh karena itu, Tito meminta kepala daerah mempercepat proses ini karena menjadi prasyarat utama penyaluran dana Rp210 triliun tersebut.

    “Pendataan ini harus jadi prioritas. Kami minta kepala daerah membentuk satgas, berkoordinasi dengan sekda, dinas pemerintahan desa, dan dinas koperasi,” kata Mendagri.

    Kemendagri juga menyiapkan tim supervisi yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto untuk memantau progres setiap dua hari sekali dan melakukan evaluasi mingguan.

    Daerah dengan kinerja terbaik akan menerima insentif tambahan sebesar Rp5 miliar pada Februari 2026.

    Tito menekankan, lahan yang digunakan untuk Kopdeskel Merah Putih harus memenuhi empat kriteria utama: pertama status hukum jelas, seperti aset desa, pemda, atau hibah. Kedua, luas minimal 1.000 meter persegi. Ketiga, lokasi strategis dan mudah diakses publik.Keempat, bebas dari risiko bencana alam.

    Beberapa daerah mulai menunjukkan dukungannya. Pemkab Aceh Barat, misalnya, tengah menyiapkan lahan untuk 16 Kopdeskel prioritas tahap awal. Sementara di Kabupaten Mappi, Papua Selatan, pemerintah daerah berencana membangun 7 hingga 8 Kopdeskel Merah Putih setelah proses pemetaan aset selesai.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sampaikan Orasi Ilmiah di Unsri, Mendagri Uraikan Peran Pendidikan Tinggi Songsong Indonesia Emas 2045

    Sampaikan Orasi Ilmiah di Unsri, Mendagri Uraikan Peran Pendidikan Tinggi Songsong Indonesia Emas 2045

    Sampaikan Orasi Ilmiah di Unsri, Mendagri Uraikan Peran Pendidikan Tinggi Songsong Indonesia Emas 2045
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan orasi ilmiah pada acara Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Auditorium Unsri Kampus Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (3/11/2025).
    Dalam kesempatan tersebut, Tito selaku Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Unsri memaparkan peran penting pendidikan tinggi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
    Menurutnya, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar momentum seratus tahun kemerdekaan RI, melainkan sebuah harapan, target, sekaligus proyeksi bahwa Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju pada 2045.
    Keyakinan tersebut juga sejalan dengan berbagai prediksi lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF), McKinsey, dan World Bank.
    “Dengan
    trajectory
    pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang baik, Indonesia akan melompat. Tahun 2040 sampai 2045 menjadi kekuatan ekonomi dominan nomor empat atau nomor lima terbesar di dunia,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Senin.
    Ia optimistis, proyeksi tersebut dapat diwujudkan. Keyakinan ini dilandasi oleh banyaknya potensi Indonesia, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang kuat.
    Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi dari sisi struktur sosial-ekonomi, khususnya tumbuhnya kelas menengah.
    Tito menilai, dominasi kelas menengah yang terdidik dan terlatih akan menjadi pendorong utama Indonesia menuju negara maju.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, tercatat 17,13 persen penduduk Indonesia merupakan kelas menengah, sedangkan 49,22 persen merupakan masyarakat menuju kelas menengah.
    “Artinya, ada harapan untuk kita menjadi negara maju yang didominasi kelas menengah,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, keyakinan lain terhadap terwujudnya Indonesia sebagai negara maju didasarkan pada dua hal, yakni perubahan paradigma pertarungan dunia dari realisme ke liberalisme dan konstruktivisme, serta studi empiris personal.
    Pada aspek
    pertama
    , Tito menjelaskan bahwa paradigma realisme melihat negara sebagai aktor utama dalam politik global.
    Pandangan tersebut kemudian bergeser ke paradigma liberalisme yang menekankan peran aktor non-negara sebagai tokoh sentral.
    Saat ini, dinamika itu berkembang ke paradigma konstruktivisme yang memuat norma-norma yang mengatur negara maupun aktor non-negara.
    Pada aspek
    kedua
    , Tito menceritakan pengalamannya menyaksikan sejumlah negara yang mengalami kemajuan pesat.
    Ia mencontohkan transformasi China, yang semula negara berkembang, namun kini menjadi kekuatan ekonomi dunia berkat optimalisasi sumber daya manusia (SDM).
    “Kalau sumber daya manusianya hebat, sumber daya alamnya juga hebat, dikelola baik (kita akan) melompat ke negara (maju). Kunci (kita) adalah pendidikan, untuk menjadi tenaga kerja yang unggul, maka angkatan kerja kita harus terdidik dan terlatih, serta sehat,” tegas Tito.
    Sebagai informasi, kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru, Rektor Unsri Taufiq Marwa, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, dan Bupati Musi Banyuasin M Toha Tohet.
    Hadir pula para sivitas akademika Unsri, forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) Provinsi Sumsel, serta pejabat terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BPS Mau Bikin Indikator Situasi Ekonomi per Bulan, Beda dengan Data PDB

    BPS Mau Bikin Indikator Situasi Ekonomi per Bulan, Beda dengan Data PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) sedang mengembangkan indikator proxy untuk melihat situasi dan kondisi perekonomian secara komprehensif dalam periode setiap satu bulan sekali. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyansanti menjelaskan bahwa indikator proxy yang sedang dikembangkan lembaganya itu disusun dari berbagai indikator perekonomian yang telah diperoleh sebelumnya seperti di antaranya inflasi, neraca dagang, hingga jumlah wisatawan nusantara maupun mancanegara. 

    Amalia juga menyebut pihaknya juga akan menambahkan sejumlah data indikator yang akan menggambarkan perekonomian setiap bulannya, tetapi enggan diperinci lebih lanjut. 

    “Jadi, BPS mengembangkan indikator proxy, yang berbasis kepada indikator bulanan yang diperoleh oleh BPS. Itu kayak kami mengeluarkan indeks perkembangan harga saja, karena kan inflasi setiap bulan, setiap minggunya kami mengeluarkan indeks perkembangan harga,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Senin (3/11/2025). 

    Namun demikian, Amalia memastikan bahwa indikator proxy yang nantinya menggambarkan kinerja perekonomian setiap bulannya itu, bukan terkait dengan data PDB atau pertumbuhan ekonomi. 

    Dia menyebut pertumbuhan ekonomi akan tetap dirilis setiap tiga bulan sekali atau secara kuartalan.

    “Ini bukan [data] pertumbuhan ekonomi. Saya tidak akan rilis pertumbuhan ekonomi tiap bulan, enggak bisa itu,” ujar perempuan yang pernah menjabat Deputi Kementerian PPN/Bappenas itu.

    Indikator proxy itu, lanjut Amalia, juga akan menyertakan data-data dari pemerintah. Misalnya, data penerimaan maupun belanja pemerintah pusat (APBN) atau daerah (APBD).

    Saat ditanya apabila indikator proxy yang dimaksud olehnya itu akan dirilis ke publik, Amalia menyebut pihaknya belum memiliki keputusan. Proses penyusunan indikator-indikator itu juga masih berlangsung. 

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sempat menyinggung telah meminta BPS mencari rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi setiap bulannya. Tito menyebut telah berkomunikasi dengan Amalia.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta BPS mencarikan rumus penghitungan kondisi inflasi setiap pekan. Data itu kini sudah dibahas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap minggunya. 

    “Nah, ini pertumbuhan ekonomi per triwulan, saya minta ada indikator yang silakan Ibu [Kepala BPS] cari rumusnya, bisa paham sebulan sekali. Jadi kami sudah keluar sekarang rumusnya per sebulan sekali, kami akan bisa petakan,” terang Tito pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dengan adanya data tersebut, mantan Kapolri itu menyebut kini capaian pertumbuhan ekonomi bisa disampaikan ke setiap daerah. Dia mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) diajak untuk membahas data tersebut.

    “Jadi, kami bisa tahu pertumbuhan daerah yang tinggi, yang minus. Yang minus kami genjot,” terang Tito yang menjabat Mendagri sejak 2019 itu.

  • Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025

    Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025

    Mendagri Raih Penghargaan CNN Indonesia Awards 2025
    Penulis
    KOMPAS.com
    — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
    Sebagai Mendagri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.
    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.
    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.
    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.
    Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.
    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyebut, Mendagri sangat intens dalam membina dan memberikan arahan kepada daerah.
    Ia mencontohkan, koordinasi rutin setiap Senin terkait pengendalian inflasi, yang menjadi bukti nyata perhatian Mendagri terhadap daerah.
    Hal senada disampaikan Sekda Kabupaten Banggai Ramli Tongko yang menilai Mendagri aktif menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat.
    “Melalui rapat koordinasi nasional yang menghadirkan Sekretariat Kabinet dan Kepala Bappeda se-Indonesia, daerah dapat langsung berdialog dan berbagi pengalaman dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan,” kata dia dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (1/11/2025).
    Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kota Sabang Harun Kurniawan turut mengungkapkan apresiasinya atas perhatian Mendagri terhadap daerah, khususnya dalam menghadapi dampak pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
    Menurutnya, Kemendagri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian kerap memberikan solusi dan terobosan untuk membantu daerah tetap stabil dan produktif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perjalanan Dinas-Rapat Kebanyakan, Anggaran Dipangkas!

    Perjalanan Dinas-Rapat Kebanyakan, Anggaran Dipangkas!

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para pemimpin daerah untuk lebih efisien dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Imbauan ini disampaikan seiring adanya pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD).

    Untuk diketahui, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi belanja pemerintah pusat untuk TKD tercatat hanya Rp 650 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan hingga 29,34% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 919,9 triliun.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD. Sebab, pada akhirnya transfer dana dari pemerintah pusat hanya bagian dari anggaran dana masing-masing pemerintah daerah (Pemda).

    “Saya sampaikan daerah-daerah jangan melihat angka, misalnya selama ini dapat 100 terus menjadi 60 langsung bilang kurang. Jangan melihat template yang lama dengan keadaan baru, menggunakan template yang lama pasti dianggap kurang,” kata Tito dalam acara Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

    Alih-alih melihat besaran dana yang mereka terima berkurang, Tito menyarankan kepada semua Pemda untuk melihat bagaimana agar mereka bisa menggunakan dana yang tersedia dengan maksimal. Salah satunya dengan mengurangi belanja birokrasi yang menurutnya sering kali terlalu besar atau berlebihan.

    “Yang harus dilakukan adalah melakukan exercise, yaitu efisiensi belanja. Kan komponennya APBD, belanjanya harus di efisiensikan terutama yang di belanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya itu harus disederhanakan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia juga menyarankan seluruh kepala daerah untuk fokus menggunakan anggaran pada program ke masyarakat masing-masing. Daripada dana itu habis hanya untuk rapat atau perjalanan dinas yang tidak efektif, mendesak atau penting.

    “Ini saja untuk menyisir belanja, pasti banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin, ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan-perawatan terlalu banyak. Nah ini teman-teman daerah tolong jangan berpikir yang lama digunakan situasi baru,” jelas Tito.

    Dengan langkah-langkah ini, Tito percaya anggaran Pemda cukup untuk menggenjot pembangunan di masing-masing daerah, meski transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Apalagi mengingat ini bukan pertama kalinya bagi pemerintah pusat mengurangi TKD.

    “Untuk perencanaan tahun 2026, selain efisiensi belanja jangan gunakan template lama. Ada daerah-daerah yang sukses melakukan itu, Kabupaten Lahat misalnya. Dia bisa menghemat Rp 425 miliar dari belanja birokrasi dan ternyata bisa,” tegas Tito.

    “Kita juga pernah ngalamin dua kali paling tidak, pada waktu jaman COVID semua daerah semua pendapatan negara berkurang. Semua dirasionalisasi bahasa kerennya, bahasa lapangannya dipotong. Tapi kita bisa survive,” pungkasnya.

    (igo/fdl)

  • Mendagri: BPS Punya Rumus Baru, Ekonomi Daerah Siap Rilis Bulanan

    Mendagri: BPS Punya Rumus Baru, Ekonomi Daerah Siap Rilis Bulanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut Badan Pusat Statistik (BPS) telah menemukan rumus untuk menghitung pertumbuhan ekonomi daerah setiap sebulan sekali. 

    Sebagaimana diketahui, BPS merilis data pertumbuhan ekonomi setiap tiga bulan atau kuartalan secara nasional. Data itu diumumkan dua bulan setelah akhir masing-masing kuartal, yang di antaranya meliputi data PDB per daerah. 

    Tito menyebut telah berkomunikasi dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meminta BPS mencarikan rumus penghitungan kondisi inflasi setiap minggu. Data itu kini sudah dibahas oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setiap minggunya. 

    “Nah ini pertumbuhan ekonomi per triwulan, saya minta ada indikator yang silakan Ibu [Kepala BPS] cari rumusnya, bisa paham sebulan sekali. Jadi kami sudah keluar sekarang rumusnya per sebulan sekali, kami akan bisa petakan,” terang Tito pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit Indonesia (FEKDI X IFSE) 2025, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

    Dengan adanya data tersebut, mantan Kapolri itu menyebut kini capaian pertumbuhan ekonomi bisa disampaikan ke setiap daerah. Dia mendorong agar seluruh pemerintah daerah (pemda) diajak untuk membahas data tersebut. 

    “Jadi kami bisa tahu pertumbuhan daerah yang tinggi, yang minus. Yang minus kami genjot,” terang Tito yang menjabat Mendagri sejak 2019 itu.

    Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Kemendagri, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada kuartal II/2025 adalah Maluku Utara yakni mencapai 32% (yoy). Hanya Maluku Utara yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi dua digit.

    Kemudian, daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi selanjutnya meliputi Sulawesi Tengah (7,95%), Kepulauan Riau (7,14%), Bali (5,95%), Sulawesi Tenggara (5,89%), Sulawesi Utara (5,64%), Kalimantan Barat (5,59%), DI Yogyakarta (5,49%) dan NTT (5,44%). 

  • Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.

  • Beda KDM-Purbaya Soal Dana Pemda Ngendap, Tito Ungkap Akar Masalahnya

    Beda KDM-Purbaya Soal Dana Pemda Ngendap, Tito Ungkap Akar Masalahnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah akhirnya menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.

    Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pemerintah Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas hingga masalah selisih waktu pencatatan.

    “Bank daerahnya meng-inputnya salah,” kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).

    Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.

    Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.

    “Jadi otomatis beda karena waktunya berbeda, uangnya sudah terbelanjakan sebagian. Sama dengan dari Bapak Menkeu menyampaikan Rp 2,3 triliun dari informasi dari BI, bank sentral. Itu timingnya Agustus, September. Sementara yang di data yang di Kemendagri Rp 2,15 triliun karena Rp 18 triliun sudah terpakai oleh daerah-daerah ini,” ucap Tito.

    Adapun untuk data BPD yang salah input, Tito katakan terjadi untuk daerah Pemkot Banjarbaru oleh Bank Kalsel. BPD itu ia sebut memasukkan data kas Pemkot Banjarbaru Rp 5,16 triliun. Padahal, kapasitas fiskalnya hanya sekitar Rp 1,6 triliun.

    “Rupanya peng-inputnya yaitu BPD Bank Kalsel, meng-input Rp 5,1 triliun itu simpanannya provinsi, dimasukkan sebagai simpanannya, dilaporkan sebagai simpanannya Kota Banjarbaru. Otomatis di BI tercatat punya Kota Banjarbaru,” paparnya.

    Kasus serupa terjadi untuk Pemkab Kepulauan Talaud yang tercatat memiliki dana menganggur di perbankan senilai Rp 2,6 triliun. Setelah ia cek, kapasitas APBD nya hanya senilai Rp 800 miliar sehingga ada selisih besar dengan yang tercatat di bank.

    Dari hasil pengecekan ini, ternyata pihak BPD Bank Kalteng kata dia salah memasukkan kode daerah Pemkab Kepulauan Talaud dengan Pemkab Barito Utara ke sistem Bank Indonesia (BI).

    “Ini salah input, jadi yang punya uang Rp 2,6 triliun itulah Kabupaten Barito Utara. Itu daerah yang kaya dengan batu bara dan lain-lain. Nah dimasukkan datanya, kodenya, rekeningnya Talaud. Sehingga terbaca punya Talaud, Selawusi Utara, Rp 2,6 triliun,” ucap Tito.

    Tito mengaku juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Kata dia, saldo kas pemkab itu malah hanya tersisa Rp 62 miliar.

    “Waktu saya ke Manado, lucu juga bupatinya. Ketika saya tanya Pak Bupati, itu betul punya Rp 2,6 triliun? meskipun saya tahu, kami sudah ngecek duluan, sisanya Rp 62 miliar, dia bukan menyalahkan, malah bilang tolonglah bapak, kalau bisa Rp 2,6 triliun itu bisa masuk ke kami, bisa jadi kami punya uang kami beneran, jadi salah input,” tegas Tito.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 telah menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan uang. Ia mengakui, permasalahan data memang telah membuat banyak pemda protes ketika ditunjukkan data tentang dana mengendap.

    “Data adalah hal yang paling penting. Ketika saya atau Kementerian Keuangan bicara tentang dana di daerah banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kementerian Keuangan dengan data yang tidak akurat,” tegasnya.

    “Tapi, kita selalu berpegang kepada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali. Pak Askolani (Dirjen Perimbangan Keuangan) ini yang menjalankan hal itu sehingga kredibilitas kita bisa dijaga,” papar Purbaya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]