Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Bebas Bersyarat, Lapas Sukamiskin: Berkelakuan Baik

    Mantan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Bebas Bersyarat, Lapas Sukamiskin: Berkelakuan Baik

    Buntut keterlibatan dalam kasus korupsi Bandung Smart City, Kemendagri akhirnya memberhentikan Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana secara tidak hormat.

    Putusan dari Kemendagri itu dibacakan sebelum Penjabat (Pj). Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melantik enam pj. wali kota dan pj. bupati di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu 20 September 2023.

    “Memberhentikan dengan tidak hormat saudara H Yana Mulyana dari jabatannya sebagai Wali Kota Bandung sisa masa jabatan 2018—2023. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 4, 6, 11, dan 20 September 2023. Ditandangani Tito Karnavian (Mendagri),” kata pelantik saat membacakan putusan Kemendagri.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan ikut menanggapi putusan Mendagri terkait dengan pemberhentian secara tidak hormat terhadap Wali Kota Bandung nonaktif Yana Mulyana.

    “Itu ada proses hukum, ya, yang dilewati, jadi Kementerian Dalam Negeri hanya mengikuti proses hukum,” kata Benni.

    Benni Irwan yang saat ini menjabat sebagai Pj. Bupati Purwakarta mengatakan bahwa keterlibatan Yana Mulyana pada kasus hukum itulah yang menjadikan dasar putusan dari Kemendagri untuk memberhentikan jabatan tersebut secara tidak hormat.

    “Berdasarkan keputusan dari pengadilan, itulah yang menjadi rujukan, menjadi pegangan Menteri Dalam Negeri untuk menindaklanjutinya sehingga keluarlah SK pemberhentiannya,” kata dia.

  • Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Bobby Nasution Siap Aktifkan Siskamling, Jaga Kondusivitas di Sumut

    Liputan6.com, Jakarta – Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Wahyu Bintoni Hari Bawono mengapresiasi kondusivitas Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada demo yang terjadi beberapa waktu lalu.

    Demo yang terjadi di Sumut, tidak anarkis dan tidak menimbulkan penjarahan. Hal itu terungkap pada pertemuan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, bersama Tim Kemendagri pada acara Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pasca Aksi Unjuk Rasa di Beberapa Daerah, yang diselenggarakan di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Jumat (12/9/2025).

    “Kita sadari dengan kejadian kemarin, terjadi aksi-aksi anarkis dan penjarahan. Di sini kami memastikan bagaimana situasi di setiap daerah. Kami mengapresiasi Sumut yang telah menetapkan langkah-langkah dalam mengantisipasi demo kemarin, sehingga Sumut kondusif,” ucap Staf Khusus Bidang Keamanan dan Hukum Kemendagri, Wahyu Bintoni Hari Bawono.

    Pada pertemuan itu, Wahyu menyebutkan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat kabinet, telah menyampaikan 9 langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya demo. Salah satunya dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) untuk menjaga lingkungan masing-masing.

    Menanggapi hal itu, Gubernur Sumut, Bobby Nasution menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama unsur Forkopimda, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berupaya agar aksi yang terjadi beberapa waktu lalu berjalan dengan kondusif.

    Bobby menyampaikan, salah satu upayanya adalah dengan melaksanakan doa bersama, menemui dan mengajak berdialog para pendemo, menampung aspirasi para buruh, menyalurkan beras SPHP kepada pengemudi ojek online atau Ojol, memberikan pengobatan kepada mereka yang terdampak (luka-luka) demo, melaksanakan pasar murah di seluruh kabupaten/kota se-Sumut, dan lainnya.

    Unsur Forkopimda, kata Bobby, juga melakukan hal sama dengan menemui para pendemo, mengajak berdialog, dan menyalurkan sejumlah bantuan.

    “Alhamdulillah, di Sumut sudah lebih tertib, khususnya dalam menyampaikan aspirasi dari pertama aksi,” ucapnya.

     

  • Mendagri-Menteri PKP bantu rumah kepada empat korban demo Makassar

    Mendagri-Menteri PKP bantu rumah kepada empat korban demo Makassar

    meski bantuan tersebut tidak dapat menggantikan nyawa yang telah hilang, negara tetap berkewajiban memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyerahkan bantuan rumah subsidi gratis kepada keluarga dari empat korban meninggal saat peristiwa unjuk rasa pada 29 Agustus 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, langkah ini merupakan bentuk kepedulian negara dalam memberikan perhatian kepada korban dan keluarganya. Sebelumnya, rumah serupa juga telah diberikan kepada keluarga almarhum Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring yang menjadi korban di Jakarta.

    “Untuk korban-korban, baik yang wafat maupun yang luka, memang kewajiban kita semua negara untuk memberikan bantuan dan perhatian,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan, pemerintah hadir tidak hanya dalam upaya penanganan pasca-unjuk rasa, tetapi juga memastikan adanya pemulihan, baik terhadap fasilitas umum maupun masyarakat yang terdampak.

    Tito mengungkapkan, peristiwa unjuk rasa di sejumlah daerah, termasuk Makassar, menimbulkan kerusakan fasilitas dan menelan korban jiwa. Dari catatan pemerintah, terdapat 10 orang meninggal dunia, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengemudi ojek daring.

    Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah segera mengambil langkah pemulihan, baik melalui dialog untuk meredam situasi maupun rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan rumah subsidi diberikan kepada empat keluarga korban, yakni keluarga almarhum Saiful Akbar, Rusdamdiansyah, Muhammad Akbar Basri, dan Sarinawati.

    Mendagri menegaskan, meski bantuan tersebut tidak dapat menggantikan nyawa yang telah hilang, negara tetap berkewajiban memberikan perhatian dan tanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak.

    “Memang kita tidak bisa menggantikan sesuatu atau nyawa yang sudah hilang, yang sudah kembali kepada Allah SWT. Tapi apa yang terjadi, kita percaya, adalah takdir dari Allah SWT. Inilah bentuk kepedulian negara kepada korban,” ujarnya.

    Mendagri berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang di daerah mana pun. Menurutnya, pengalaman ini harus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menjaga situasi kondusif.

    “Harapan kita dengan adanya acara ini adalah bentuk tanggung jawab negara, solidaritas negara, dan juga kita harapkan bisa memberikan bekal kepada keluarga yang ditinggalkan, serta menjadi pengingat kepada kita supaya hal yang sama tidak terulang kembali,” pungkas Mendagri.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya penyerahan rumah subsidi ini. Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian PKP berkomitmen menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, termasuk korban unjuk rasa belum lama ini.

    “Dan Bapak Presiden menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban. Dan semoga diberikan ketabahan,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri apresiasi kelengkapan Mal Pelayanan Publik Kota Makassar

    Mendagri apresiasi kelengkapan Mal Pelayanan Publik Kota Makassar

    “Karena itu (PBG dan BPHTB) salah satu outlet yang sangat penting sekali, kalau enggak pakai outlet ini di Mal Pelayanan Publik, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor dinas,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan menghadirkan berbagai layanan dalam Mal Pelayanan Publik (MPP), salah satunya pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

    Hal tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau langsung MPP Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.

    “Karena itu (PBG dan BPHTB) salah satu outlet yang sangat penting sekali, kalau enggak pakai outlet ini di Mal Pelayanan Publik, saya bisa membayangkan masyarakat akan datang ke kantor dinas,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia berharap seluruh daerah di Indonesia yang memiliki MPP dapat memasukkan gerai pelayanan PBG dan BPHTB. Dirinya juga akan terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) yang belum memiliki MPP agar segera membangunnya. Infrastruktur ini penting karena akan memudahkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai urusan.

    “Sehingga prosesnya bisa cepat, itu menolong rakyat, termasuk di bidang perumahan,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, saat ini pemerintah telah menerapkan pembebasan retribusi PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini untuk mendorong agar mereka dapat memiliki rumah layak huni.

    “Saya tadi bersama Pak Mendagri sudah melihat di dua konter BPHTB dan PBG, betul-betul di situ sudah gratis buat MBR,” kata Maruarar.

    Maruarar berharap layanan ini semakin ditingkatkan agar manfaatnya semakin luas. “Lebih baik lagi, lebih cepat lagi melayani rakyat, supaya makin banyak rakyat kecil terutama yang dilayani dengan cepat dan dipermudah,” tandasnya.

    Setelah dari MPP, Mendagri dan Menteri PKP meninjau rumah tidak layak huni di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Keduanya masuk langsung ke masing-masing rumah untuk melihat kondisinya.

    Ada lima rumah yang ditinjau dalam kesempatan tersebut, yang nantinya akan dilakukan renovasi. Program renovasi ini merupakan inisiatif Kementerian PKP dengan memanfaatkan dukungan anggaran dari Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hunian MBR.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah Makassar 12 September 2025

    Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah Makassar 12 September 2025

    Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah
    Editor
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Pemda) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memprioritaskan deteksi intelijen.
    Langkah ini bertujuan untuk membaca dan mencegah secara dini potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayah masing-masing.
    Arahan tersebut disampaikan Tito Karnavian di hadapan para kepala daerah se-Sulawesi Selatan dalam sebuah pertemuan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, pada Kamis (11/9/2025).
    Menurut Tito, pendekatan proaktif melalui deteksi intelijen jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan harus melakukan penanganan setelah sebuah insiden atau konflik sosial terlanjur pecah.
    “Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi, kemudian kalau sudah terjadi ya kayak kemarin, cepat bisa diatasi,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (12/9/2025).
    Mantan Kapolri tersebut menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan program pembangunan di daerah.
    Tanpa adanya keamanan yang terjamin, agenda-agenda penting seperti pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan akan sulit berjalan sesuai harapan.
    Ia mengingatkan bahwa jika pembangunan terhambat akibat gangguan keamanan, masyarakatlah yang pada akhirnya akan menanggung dampaknya.
    “Kalau pembangunan enggak berjalan, otomatis masyarakat juga akan susah. Karena nanti angka kemiskinan akan bertambah dan lain-lain. Jadi mari kita jaga sama-sama stabilitas keamanan,” tegasnya.
    Selain deteksi intelijen, Mendagri juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan antara Pemda dan jajaran Forkopimda.
    Upaya pencegahan juga harus didukung dengan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat serta menjalankan program yang berpihak kepada rakyat, seperti pengendalian inflasi dan penciptaan lapangan kerja.
    Arahan ini diberikan dalam forum yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, jajaran Forkopimda Sulsel, serta seluruh bupati dan wali kota di provinsi tersebut.
    Dalam kesempatan tersebut, Tito pun meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) seperti Pos Ronda.
    Instruksi ini diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota.
    Mendagri menilai, Siskamling merupakan metode pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang ampuh karena berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat negara. 
    “Meskipun tugas negara tentu menjaga keamanan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), tapi Kamtibmas itu tanggung jawab kita semua,” ujar Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cegah Konflik Sosial, Mendagri Tekankan Pentingnya Deteksi Intelijen di Daerah Makassar 12 September 2025

    Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Minta Semua Kepala Daerah Hidupkan Lagi Siskamling Regional 12 September 2025

    Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Minta Semua Kepala Daerah Hidupkan Lagi Siskamling
    Editor
    MAKASSAR, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi meminta semua kepala daerah di Indonesia untuk menghidupkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
    Instruksi ini diperkuat melalui penerbitan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada semua gubernur, bupati, dan wali kota.
    Penegasan ini disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (11/9/2025).
    Menurutnya, Siskamling dan Pos Ronda adalah sistem yang efektif untuk menjaga keamanan di tingkat lokal.
    Mendagri menilai, Siskamling merupakan metode pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang ampuh karena berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Ia mengingatkan bahwa keamanan bukan hanya menjadi tugas aparat negara.
    “Meskipun tugas negara tentu menjaga keamanan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), tapi Kamtibmas itu tanggung jawab kita semua,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (12/9/2025).
    Untuk memastikan instruksi ini berjalan, Mendagri mendorong para kepala daerah agar tidak hanya sekadar mengimbau.
    Ia berharap para gubernur, bupati, dan wali kota dapat turun langsung ke lapangan untuk mengecek keberadaan Pos Ronda di lingkungan masyarakat.
    Langkah ini, kata Tito, penting untuk memberikan motivasi langsung kepada warga agar kembali aktif menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Ia menekankan bahwa upaya pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah sebuah insiden terjadi.
    “Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi,” tegasnya.
    Instruksi untuk mengaktifkan kembali Siskamling ini merupakan bagian dari arahan Mendagri yang lebih luas mengenai pentingnya menjaga stabilitas keamanan.
    Menurutnya, stabilitas keamanan adalah fondasi utama agar program pembangunan dapat berjalan lancar dan tidak terhambat.
    “Kalau pembangunan enggak berjalan, otomatis masyarakat juga akan susah. Karena nanti angka kemiskinan akan bertambah dan lain-lain. Jadi mari kita jaga sama-sama stabilitas keamanan,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suasana Haru Saat Keluarga Korban Kerusuhan Makassar Terima Bantuan Rumah

    Suasana Haru Saat Keluarga Korban Kerusuhan Makassar Terima Bantuan Rumah

    Liputan6.com, Jakarta Empat keluarga korban kerusuhan di Kota Makassar kini memiliki rumah baru di Perumahan Grand Sulawesi, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Hunian tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Bantuan perumahan ini diterima oleh keluarga almarhum Syaiful Akbar, almarhum Akbar Basri alias Abay, almarhumah Sarinawati, dan almarhum Rusdamdiansyah yang meninggal dunia dalam demonstrasi berujung kerusuhan pada 29 Agustus 2025 lalu.

    Dalam sambutannya, Maruarar mengungkapkan bahwa penyerahan rumah ini adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan bahwa hal ini bukan sekadar bantuan fisik, tetapi simbol nyata kehadiran negara bagi keluarga yang ditinggalkan.

    “Penyerahan rumah ini adalah instruksi langsung Bapak Presiden. Beliau menitipkan pesan agar keluarga korban dapat merasa lebih tenang dan terlindungi. Rumah ini bukan sekadar bangunan, melainkan simbol kehadiran negara yang tidak meninggalkan rakyatnya di saat berduka,” ujar Ara, sapaan akrabnya, Kamis (12/09/2025).

    Sementara itu, salah satu keluarga penerima manfaat, Sri Ayu Basri yang merupakan kakak dari almarhum Akbar Basri, menyampaikan rasa haru dan terima kasih atas perhatian pemerintah.

    “Kami masih berduka atas kepergian adik kami, Akbar. Namun perhatian dari pemerintah, terutama Bapak Presiden, memberi kami kekuatan baru. Terima kasih atas rumah ini, semoga bisa menjadi tempat kami kembali menata kehidupan. Kami berharap peristiwa tragis seperti ini tidak lagi terulang di negeri ini,” ungkap Sri Ayu Basri.

    Di tempat yang sama, Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, selaku tuan rumah menyampaikan rasa belasungkawa dan menegaskan bahwa rumah tersebut diharapkan bisa menjadi awal baru bagi keluarga penerima manfaat.

    “Kami turut berduka atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Makassar. Kami ingin rumah ini menjadi tempat tumbuhnya harapan baru, tempat keluarga kembali menata kehidupan dan sumber semangat untuk menatap masa depan yang lebih baik,” ucap Talenrang.

    Ia menambahkan, bantuan perumahan ini sejalan dengan visi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah, kata dia, terus mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk memperbaiki ratusan rumah tidak layak huni melalui kerja sama dengan masyarakat, BAZNAS, dan dunia usaha.

    “Kami percaya, dengan gotong royong, beban yang berat akan terasa lebih ringan. Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tugas bersama seluruh elemen,” jelas Bupati Gowa.

  • Mendagri Instruksikan Poskamling Kembali Diaktifkan

    Mendagri Instruksikan Poskamling Kembali Diaktifkan

    MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (poskamling) guna memperkuat keamanan, ketertiban, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    “Poskamling atau siskamling ini sudah ada sejak era 1980-an, kini tinggal diaktifkan kembali yang sudah tidak aktif,” katanya dalam kunjungan ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 11 September.

    Tito mengatakan poskamling sudah ada sebelum era itu yang diistilahkan ronda malam.

    Berkaitan dengan hal tersebut, Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar mengaktifkan kembali poskamling.

    Pasalnya, kata Mendagri, poskamling dapat menjadi sarana diskusi dan berinteraksi satu sama lain, selain untuk menjaga keamanan warga.

    Selain itu, mewaspadai potensi ancaman, seperti kejahatan jalanan, narkoba, maupun bahaya radikalisme.

    Selain menyinggung pengaktifan poskamling, Tito juga menjelaskan adanya 342 lebih usulan pemekaran daerah dari seluruh Indonesia.

    “Di tempat saya menunggu 342 lebih usulan, masalahnya anggarannya, setiap pemekaran itu kan butuh anggaran,” katanya dilansir ANTARA.

    Menurut dia, untuk membangun satu provinsi, kabupaten atau kota, membutuhkan anggaran untuk pembangunan kantornya, merekrut tenaga ASN dan operasionalisasi.

    “Jadi doain aja ke depan keuangan kita makin membaik,” ujarnya.

  • Kemendagri inspeksi pelaksanaan siskamling di Jawa Tengah

    Kemendagri inspeksi pelaksanaan siskamling di Jawa Tengah

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal Zakaria Ali menggelar inspeksi dan pemantauan situasi kondusif wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

    “Kehadiran Tim Pemantau Kemendagri ke Jawa Tengah merupakan bagian dari Tim Pemantau serupa di provinsi-provinsi lain untuk memastikan situasi kondusif kewilayahan di daerah sekaligus memastikan poin arahan Mendagri terlaksana, khususnya pengaktifan kembali siskamling dan pos ronda di RT/RW untuk menjaga trantibumlinmas” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam Rakor menyampaikan bahwa Gubernur beserta 39 Bupati/Walikota se-Jawa Tengah siap menggerakkan partisipasi masyarakat dalam siskamling dalam rangka menjaga trantibumlinmas di Provinsi Jawa Tengah.

    “Masyarakat di Jawa Tengah memiliki kearifan lokal dalam menjaga trantibumlinmas, melalui jogo tonggo kita bangun gotong royong dalam menjaga stabilitas dan situasi kondusif wilayah,” kata Luthfi.

    Dalam Rakor turut pula dibahas beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperkuat situasi kondusif daerah, yakni adanya peningkatan kewaspadaan dini di aspek trantibumlinmas, penguatan peran Satpol PP dan satlinmas dan kolaborasi berbasis masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh adat maupun karang taruna.

    “Sesuai SE Mendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK, keberadaan satlinmas diharapkan menjadi garda terdepan dalam menciptakan penyelenggaraan trantibumlinmas, sekaligus bersama-sama komponen masyarakat lainnya mengupayakan situasi kondusif daerah. Saya bersama tim akan cek sampai tingkat RT/RW, secara konkret dan faktual pelaksanaan arahan Mendagri. Saya sudah berkomunikasi dengan Walikota Semarang untuk menjadi sampel titik awal pemantauan ini,” kata Safrizal.

    Sebagai informasi, situasi kondusif dan stabilitas daerah merupakan kunci bagi keberlangsungan aktifitas ekonomi masyarakat. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin konstitusi dalam negara demokrasi, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengedepankan cara-cara yang beradab dan tidak mengganggu kepentingan umum.

    “Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan daerahnya, apalagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini trennya positif dan berada di atas rata-rata nasional. Mari bersama jaga Jawa Tengah demi keberlangsungan iklim investasi yang positif sehingga mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemendagri Puji Gubernur Jabar Tindak Cepat 11 Arahan Tito

    Kemendagri Puji Gubernur Jabar Tindak Cepat 11 Arahan Tito

    Jakarta –

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat (Jabar) Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam menindaklanjuti 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Langkah itu dinilai penting untuk memastikan warga Jabar tetap merasa aman.

    Apresiasi itu disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono, usai bertemu Sekda Provinsi Jabar dan jajaran. Sugeng menegaskan, arahan Mendagri wajib segera ditindaklanjuti seluruh kabupaten/kota, mengingat masih ada lima daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan instruksi tersebut.

    “Menteri Dalam Negeri menugaskan kami untuk turun langsung ke lapangan, melakukan pengecekan, serta memastikan bahwa lima daerah kabupaten/kota di Jawa Barat segera menindaklanjuti arahan beliau yang telah disampaikan pada rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada 2 September lalu,” kata Sugeng, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/9/2025).

    Sugeng menambahkan, Mendagri juga memberi perhatian pada pentingnya pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebagai bagian dari penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).

    Arahan Mendagri pada Rakor 2 September 2025 tersebut mencakup 11 langkah strategis yang wajib dijalankan kepala daerah pasca-aksi unjuk rasa 29 Agustus 2025. Beberapa di antaranya adalah melaksanakan rapat Forkopimda, berdialog dengan tokoh masyarakat, menyelenggarakan doa bersama, menggencarkan program pro-rakyat, serta menunda kegiatan seremonial yang berlebihan.

    Selain itu, Mendagri juga menekankan agar kepala daerah dan keluarganya tidak memamerkan kemewahan, menunda perjalanan ke luar negeri, memastikan kepala daerah tetap berada di wilayah rawan, mempercepat perbaikan fasilitas umum, menggunakan bahasa santun dalam pernyataan publik, dan mengaktifkan kembali Siskamling di tingkat RT/RW.

    Sebagai bentuk tanggung jawab, Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi menyampaikan kepada Kepala BPSDM Kemendagri, bahwa seluruh bupati/wali kota di Provinsi Jabar akan menuntaskan arahan Mendagri dalam waktu satu hari. Ia juga berjanji segera meresmikan pengaktifan Siskamling dan membagikan melalui jejaring media sosial untuk menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat.

    Komitmen itu dituangkan dalam tiga surat edaran (SE) yang dikirimkan ke kabupaten/kota dan perangkat daerah, terkait peningkatan keamanan, penguatan Satlinmas, serta pengendalian inflasi.

    Sementara itu, Sekda Provinsi Jabar Herman Suryatman menegaskan Gubernur beserta jajarannya bertanggung jawab penuh untuk menindaklanjuti seluruh arahan Mendagri, termasuk pengaktifan kembali Siskamling.

    “Di bawah koordinasi Gubernur, kami memastikan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan menjamin rasa aman bagi masyarakat Jawa Barat. Seluruh perangkat daerah kami arahkan untuk bekerja cepat, responsif, dan tepat sasaran sesuai arahan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

    Ia menambahkan, pengaktifan Siskamling, penguatan Satlinmas, dan program pro-rakyat akan menjadi prioritas dalam menjaga kondusivitas di seluruh wilayah Jabar.

    “Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Forkopimda, serta masyarakat, kami optimistis Jawa Barat mampu menjaga stabilitas keamanan dan sosial politik pasca-aksi unjuk rasa, sehingga roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan,” tambahnya.

    Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jabar serta Sekretaris Dinas Satpol PP, turut dipaparkan kondisi terkini pelaksanaan langkah strategis pasca-aksi unjuk rasa. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menegaskan keseriusannya dalam menjaga keamanan daerah, memperkuat deteksi dini, serta memastikan negara hadir sebagai pelindung dan pengayom rakyat.

    (akn/ega)