Tag: Tito Karnavian

  • Zulhas: Pembangunan 100 gudang Bulog perkuat penyerapan padi

    Zulhas: Pembangunan 100 gudang Bulog perkuat penyerapan padi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pembangunan 100 gudang Perum Bulog sebagai komitmen pemerintah memperkuat penyerapan hasil panen padi dan jagung petani di seluruh Indonesia.

    “Dengan respons cepat pemerintah, maka akan dibangun segera 100 gudang-gudang yang tersebar nanti di sentra-sentra produksi badi dan gabah yang kemarin sulit atau terkendala karena tidak punya gudang,” kata Zulhas saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan itu usai menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, dan Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi.

    “Hari ini kita menyaksikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) pada rapat terbatas tanggal 28 September 2025, arahan tersebut tegas menyampaikan peran pemerintah untuk memperkuat rantai pasok, soal pangan tidak ada tawar-menawar,” ujar Zulhas.

    Menurut Zulhas pembangunan 100 gudang tersebut penting sebab proyeksi produksi padi secara nasional terus meningkat, yang mana Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi padi sepanjang tahun 2025 akan mencapai 34,77 juta ton, naik bila dibandingkan tahun sebelumnya hanya 30 juta ton.

    “Ini kerja keras tim, terutama Pak Mentan (Menteri Pertanian), itu produksi kita luar biasa, dari 30 juta ton menurut BPS menjadi 34,77 juta ton berarti kenaikannya 13 persen. Nah, tentu pemerintah tidak ingin ada hambatan dalam penyerapan gabah maupun jagung,” tegasnya.

    Ia menuturkan pula bahwa tidak boleh masyarakat dan petani dirugikan karena ketidakmampuan penyerapan gabah maupun jagung milik petani dalam negeri.

    “Karena dulu gudang Bulog itu bukan bertambah tapi berkurang, oleh karena itu melalui perintah Bapak Presiden kita harus segera membangun gudang yang disepakati jumlahnya adalah 100 tempat,” bebernya.

    Adapun pembangunan gudang tersebut akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk memastikan percepatan penyerapan hasil panen, khususnya gabah dan jagung dari petani.

    “Ini jawaban terhadap kebutuhan petani padi dan gabah,” kata Zulhas.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards

    Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards

    Sukses Jaga Sinergi Pusat-Daerah, Mendagri Raih Penghargaan Pemimpin Luar Biasa di Indonesia Kita Awards
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meraih penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs dalam ajang Indonesia Kita Awards berkat keberhasilannya menjaga stabilitas nasional melalui sinergi pemerintahan pusat dan daerah.
    Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Utama Garuda TV Fahmi Muhamad Anwari kepada Tito di Yudistira Grand Ballroom Patra Jasa Office Tower, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Ajang tersebut digelar dalam rangka memberikan apresiasi kepada individu maupun lembaga yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa di berbagai bidang, mulai dari kebijakan publik, korporasi, hingga profesional lintas sektor.
    Dalam sambutannya, Tito mengapresiasi pemberian penghargaan tersebut. Ia menyadari bahwa tantangan dalam membina dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah tidaklah mudah, mengingat Indonesia merupakan negara besar dan kompleks.
    Selain menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki 38 provinsi yang perlu dikelola secara optimal.
    “Ada yang bagus, ada yang setengah bagus. Tapi, ya ini salah satu tugas kami, Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan pembinaan dan agar pemerintahan di daerah bisa berjalan (secara optimal),” ujar Tito dalam keterangan resminya, Selasa (11/11/2025).
    Ia menegaskan bahwa peran pemerintah daerah (pemda) sangat krusial bagi bangsa. Keberadaannya merupakan penentu keberhasilan Indonesia di masa depan.
    Oleh karena itu, Tito menyampaikan terima kasih kepada Garuda TV atas inisiatifnya dalam menggelar ajang
    Indonesia Kita Awards
    .
    Menurutnya, gelaran yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional itu menjadi momentum tepat bagi daerah untuk melakukan perubahan positif.
    Tito menilai, upaya tersebut sejalan dengan semangat para pahlawan dalam berkontribusi bagi bangsa.
    Ia pun mendorong agar
    sinergi
    pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan untuk mewujudkan Indonesia Maju demi masyarakat yang lebih sejahtera.
    “Penghargaan ini akan memberikan motivasi, mendorong semangat. Mereka akan lebih bersemangat untuk membangun daerah masing-masing dan juga kepada yang lain, tokoh-tokoh dari pemerintah pusat, swasta, semuanya akan bangkit,” ucap Tito.
    Ia berharap, pemda akan lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan sekaligus mengimbau agar daerah tidak melakukan kerja-kerja seperti biasa (
    business as usual
    ). Dengan demikian, perubahan positif dapat dirasakan oleh masyarakat.
    “Kuncinya itu optimistis dan kita harus kreatif, inovatif. Setiap warga negara Indonesia semua harus memberikan kontribusi yang positif ke negara, untuk itu jangan berhenti untuk belajar, bekerja,” tegas Tito.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs di Ajang Indonesia Kita Awards

    Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan Distinguished Leadership in Home Affairs di Ajang Indonesia Kita Awards

    Ia menambahkan, peran pemerintah daerah (Pemda) sangat krusial bagi bangsa. Keberadaannya sangat menentukan keberhasilan Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, Mendagri menyampaikan terima kasih kepada Garuda TV atas inisiasinya dalam menggelar ajang tersebut.

    Menurutnya, gelaran yang bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional itu menjadi momentum tepat bagi daerah untuk melakukan perubahan positif. Mendagri menilai, upaya tersebut sejalan dengan semangat para pahlawan dalam berkontribusi bagi bangsa. Ia mendorong agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan guna mewujudkan Indonesia Maju. Dengan langkah itu, masyarakat akan lebih sejahtera.

    “Penghargaan ini akan memberikan motivasi, mendorong semangat. Mereka akan lebih bersemangat untuk membangun daerah masing-masing dan juga kepada yang lain, tokoh-tokoh dari pemerintah pusat, swasta, semuanya akan bangkit,” imbuhnya.

    Mendagri berharap, Pemda akan lebih kreatif dan inovatif dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ia mewanti-wanti agar daerah tidak melakukan kerja-kerja seperti biasa (business as usual). Dengan demikian, perubahan positif dapat dirasakan oleh masyarakat.

    “Kuncinya itu optimis dan kita harus kreatif, inovatif. Setiap warga negara Indonesia semua harus memberikan kontribusi yang positif ke negara, untuk itu jangan berhenti untuk belajar, bekerja,” tandasnya.

  • Mendagri minta pemda antisipasi harga telur dan ayam naik karena MBG

    Mendagri minta pemda antisipasi harga telur dan ayam naik karena MBG

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah untuk mengantisipasi naiknya harga telur ayam ras dan daging ayam, karena meningkatnya permintaan komoditas pangan tersebut untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Harga telur, daging ayam sudah mulai sedikit naik, itu salah satunya dikarenakan permintaan dari MBG yang cukup banyak,” ucap Tito ketika dijumpai di sela-sela acara Indonesia Kita Awards 2025 yang digelar di Jakarta, Senin.

    Selain berkoordinasi dengan kepala daerah, Tito juga berkomunikasi dengan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong para peternak ayam untuk memperbanyak produksi dan suplai mereka.

    “Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri Pangan, kemudian dengan Menteri Pertanian untuk mendorong para peternak ayam untuk bisa memperbanyak produksi dan suplai mereka,” kata Tito.

    Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), pada 6 Desember 2024, tepatnya sebulan sebelum program MBG dilaksanakan, harga telur ayam ras per kg berada di angka Rp28.660 per kg.

    Kemudian, pada 7 Januari 2025, sehari setelah program MBG dilaksanakan, sekaligus sepekan setelah perayaan tahun baru, harga telur ayam ras melonjak hingga Rp32.790 per kg, sebelum berangsur-angsur turun hingga di kisaran Rp28–29 ribu per kg.

    Dalam tiga bulan terakhir, harga telur ayam ras mengalami tren peningkatan, yakni dari Rp29.378 per kg pada 10 September 2025, naik menjadi Rp30.255 per kg pada 10 Oktober 2025, lalu kini menyentuh harga Rp30.300 per kg pada 10 November 2025.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tim Reformasi Polri Buatan Prabowo Bakal Tambah Anggota Perempuan

    Tim Reformasi Polri Buatan Prabowo Bakal Tambah Anggota Perempuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto bakal menambah satu anggota baru dengan gender perempuan.

    Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Assiddiqie mengatakan penambahan anggota itu bakal dilakukan pada pekan depan.

    “Nah, kami rapat bersepuluh dan insyaallah mungkin minggu depan atau apa akan ada tambahan satu orang ya, ibu-ibu,” ujar Jimly di Mabes Polri, Senin (10/11/2025).

    Hanya saja, Jimly enggan mengemukakan sosok perempuan yang akan bergabung menjadi tim reformasi Polri ini.

    Di samping itu, Jimly mengemukakan bahwa penambahan itu dilakukan agar memenuhi keterwakilan dari pihak perempuan.

    “Nah, belum saya sebut namanya. Ini untuk melengkapi sesuai dengan harapan Presiden supaya ada keterwakilan perempuan. Maka nanti jumlahnya tim ini 11 orang,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Pembentukan komisi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

    Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

    Adapun, komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri. Nah, berikut ini struktur keanggotaan tim reformasi Polri:

    Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: 

    Jimly Asshiddiqie

    Anggota:

    1. Eks Menkopolhukam, Mahfud MD

    2. Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra

    3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    4. Wamenko Hukum, Ham dan Imipas Otto Hasibuan

    5. Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian

    6. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

    7. Eks Kapolri Idham Azis

    8. Eks Kapolri Badrodin Haiti

    9. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri

  • Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji

    Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji

    Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, setiap kebijakan publik yang akan diambil kepala daerah harus dibuat berdasarkan teori yang teruji dan data saintifik yang kuat. 
    Tanpa fondasi ilmiah yang jelas, kata dia, kebijakan hanya akan menjadi langkah coba-coba yang berisiko gagal.
    “Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah, tetapi tidak bisa direalisasikan,” ujar Tito dalam siaran pers, Senin (10/11/2025). 
    Oleh karena itu, ia meminta gubernur dan bupati untuk membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat. 
    Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya itu juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. 
    Tito berharap, kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.
    “Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat,” sebutnya. 
    Oleh karenanya, kata Tito, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat. 
    Dia menegaskan, perguruan tinggi juga harus menjadi penyeimbang (
    counterbalance
    ) dalam kebijakan publik—bukan oposisi, tetapi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.
    Tito menilai, untuk membuat fungsi itu berjalan optimal, dibutuhkan kekompakan seluruh elemen kampus, mulai dari rektor dan jajaran pimpinan, mahasiswa, hingga senat akademik.
    “Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional,” katanya.
    Selain itu, Tito juga menekankan pentingnya aparatur pemerintahan yang profesional dan efisien untuk menjalankan administrasi pemerintahan dengan baik.
    “Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tancap Gas, Komisi Percepatan Reformasi Polri Langsung Rapat Perdana Siang Ini

    Tancap Gas, Komisi Percepatan Reformasi Polri Langsung Rapat Perdana Siang Ini

    Komisi Reformasi Polri berisi tokoh hukum, sejumlah menteri kabinet, dan mantan Kapolri.

    Berikut ini 10 anggota Komisi Reformasi Polri yang dilantik:

     

    1. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie, Ketua merangkap Anggota

    Anggota:

    2. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra

    3. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan

    4. Menteri Dalam Negeri sekaligus mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian

    5. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    6. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD

    7. Kapolri periode 2019-2021 Jenderal (Purn) Idham Aziz

    8. Kapolri periode 2015-2016 Jenderal (Purn) Badrodin Haiti

    9. Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri

    10. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

     

     

     

  • Komisi Percepatan Reformasi Polri Besutan Prabowo Rapat Perdana di Mabes Hari Ini

    Komisi Percepatan Reformasi Polri Besutan Prabowo Rapat Perdana di Mabes Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Percepatan Reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto bakal menggelar rapat perdana di Mabes Polri hari ini, Senin (10/11/2025).

    Informasi agenda tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie.

    “Iya rapat perdana jam 13,” ujar Jimly saat dikonfirmasi, Senin (10/11/2025).

    Hanya saja, Jimly tidak menjelaskan lebih detail terkait agenda itu, termasuk soal rencana pembahasan yang akan dibawa dalam rapat perdana reformasi Polri ini.

    Sebelumnya, Prabowo resmi melantik Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Pembentukan komisi ini dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.

    Dalam keputusan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Adapun, komisi ini dibentuk untuk mempercepat proses reformasi kelembagaan, profesionalisme, dan tata kelola di tubuh Polri.

    Nah, berikut ini struktur keanggotaan tim reformasi Polri:

    Ketua Percepatan Reformasi Kepolisian: 

    Jimly Asshiddiqie

    Anggota:

    1. Eks Menkopolhukam, Mahfud MD

    2. Menko Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra

    3. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    4. Wamenko Hukum, Ham dan Imipas Otto Hasibuan

    5. Mendagri sekaligus mantan Kapolri Tito Karnavian

    6. Eks Kapolri Idham Aziz

    7. Eks Kapolri Badrodin Haiti

    8. Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri

    9. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

  • ​Tito Ungkap Bidang Ekonomi Jadi Kekuatan Global

    ​Tito Ungkap Bidang Ekonomi Jadi Kekuatan Global

    Palembang: Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian, mengungkap pandangan strategis arah tatanan dunia baru dalam orasi ilmiah bertajuk ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045’ pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, beberapa waktu lalu.

    Tito menjelaskan tatanan global kini tengah mengalami pergeseran paradigma besar. Dunia telah melewati setidaknya lima fase perubahan 

    Namun Tito menegaskan berpijak pada paradigma konstruktivisme yakni pandangan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan oleh kekuatan ekonomi, budaya, dan pengetahuan.

    “Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” kata Tito dalam keterangan pers dikutip, Minggu, 9 November 2025.

    Tito menjelaskan dalam tatanan dunia baru, pertarungan ekonomi akan menentukan siapa yang menjadi kekuatan dominan. Negara yang mampu memproduksi barang dan jasa secara masif, membanjiri pasar dunia, dan menguasai rantai pasok global akan memegang kendali terhadap ekonomi dunia.

    Mengutip pemikiran Sait Yilmaz dalam buku ‘State, Power, and Hegemony’, Tito menjelaskan kapasitas produksi masif suatu negara ditentukan oleh empat faktor utama: pertama angkatan kerja yang besar, sebagai mesin produksi utama. Kedua, sumber daya alam yang melimpah, untuk menopang bahan baku produksi. Ketiga, bentangan wilayah luas, sebagai ruang penyimpanan dan distribusi hasil produksi. Serta letak geografis strategis, yang berperan sebagai choke point dalam perdagangan internasional.
     

    “Saya menambahkan faktor keempat, yaitu letak geografis strategis. Indonesia berada di jalur vital dunia. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, posisi ini dapat memengaruhi ekonomi negara lain,” jelas Tito.

    Dengan empat modal besar itu, Tito menilai hanya segelintir negara yang memenuhi syarat menjadi kekuatan dominan dunia yaitu China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia.

    Tito sendiri optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat pada 2045, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Namun ia mengingatkan bahwa keunggulan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Kunci utama untuk melompat menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Negara itu maju bukan karena SDA, tapi karena SDM-nya. Bonus demografi Indonesia sebesar 68,95% dari total populasi harus diarahkan melalui pendidikan agar menjadi kekuatan produktif,” ujar Tito.

    Sementara Dosen Hukum Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Triyana Yohanes, menilai pandangan Tito relevan dengan kondisi global saat ini. Ia menyebut, Tito berhasil menghadirkan narasi strategis berbasis paradigma konstruktivisme yang sejalan dengan tantangan politik internasional modern.

    Pandangan Tito layak dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dunia memang masih dalam paradigma konstruktivisme, meski sering terhambat oleh kekuatan militer negara adidaya,” ujar Triyana.

    Triyana menilai Tito telah menghadirkan kerangka konstruktivisme modern yang berpijak pada data, riset, dan pengalaman empiris.

    Ia juga menilai orasi itu bisa menjadi landasan konseptual bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah internasional melalui peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, serta pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat.

    “Saya melihat Tito mendorong Indonesia membangun hegemoni berbasis pengetahuan dan produktivitas ekonomi. Ini jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar kekuatan militer,” ungkap Triyana.

    Palembang: Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya, Jenderal (Purn) Muhammad Tito Karnavian, mengungkap pandangan strategis arah tatanan dunia baru dalam orasi ilmiah bertajuk ‘Peran Perguruan Tinggi dalam Mendukung Indonesia Emas 2045’ pada Dies Natalis ke-65 Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang, beberapa waktu lalu.
     
    Tito menjelaskan tatanan global kini tengah mengalami pergeseran paradigma besar. Dunia telah melewati setidaknya lima fase perubahan 
     
    Namun Tito menegaskan berpijak pada paradigma konstruktivisme yakni pandangan bahwa kekuatan global kini tidak lagi ditentukan oleh militer semata, melainkan oleh kekuatan ekonomi, budaya, dan pengetahuan.

    “Saya berada dalam posisi paradigma konstruktivisme. Artinya, banyak hal kini diselesaikan bukan dengan kekuatan militer, tapi melalui ekonomi, perdagangan, sosial, dan budaya. Pertarungan yang paling menentukan saat ini adalah pertarungan ekonomi,” kata Tito dalam keterangan pers dikutip, Minggu, 9 November 2025.
     
    Tito menjelaskan dalam tatanan dunia baru, pertarungan ekonomi akan menentukan siapa yang menjadi kekuatan dominan. Negara yang mampu memproduksi barang dan jasa secara masif, membanjiri pasar dunia, dan menguasai rantai pasok global akan memegang kendali terhadap ekonomi dunia.
     
    Mengutip pemikiran Sait Yilmaz dalam buku ‘State, Power, and Hegemony’, Tito menjelaskan kapasitas produksi masif suatu negara ditentukan oleh empat faktor utama: pertama angkatan kerja yang besar, sebagai mesin produksi utama. Kedua, sumber daya alam yang melimpah, untuk menopang bahan baku produksi. Ketiga, bentangan wilayah luas, sebagai ruang penyimpanan dan distribusi hasil produksi. Serta letak geografis strategis, yang berperan sebagai choke point dalam perdagangan internasional.
     

     
    “Saya menambahkan faktor keempat, yaitu letak geografis strategis. Indonesia berada di jalur vital dunia. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, posisi ini dapat memengaruhi ekonomi negara lain,” jelas Tito.
     
    Dengan empat modal besar itu, Tito menilai hanya segelintir negara yang memenuhi syarat menjadi kekuatan dominan dunia yaitu China, India, Amerika Serikat, Rusia, dan Indonesia.
     
    Tito sendiri optimistis Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi dunia keempat pada 2045, setelah China, India, dan Amerika Serikat. Namun ia mengingatkan bahwa keunggulan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup. Kunci utama untuk melompat menjadi negara maju adalah kualitas sumber daya manusia (SDM).
     
    “Negara itu maju bukan karena SDA, tapi karena SDM-nya. Bonus demografi Indonesia sebesar 68,95% dari total populasi harus diarahkan melalui pendidikan agar menjadi kekuatan produktif,” ujar Tito.
     
    Sementara Dosen Hukum Internasional Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Triyana Yohanes, menilai pandangan Tito relevan dengan kondisi global saat ini. Ia menyebut, Tito berhasil menghadirkan narasi strategis berbasis paradigma konstruktivisme yang sejalan dengan tantangan politik internasional modern.
     
    Pandangan Tito layak dijadikan pijakan kebijakan luar negeri Indonesia. Dunia memang masih dalam paradigma konstruktivisme, meski sering terhambat oleh kekuatan militer negara adidaya,” ujar Triyana.
     
    Triyana menilai Tito telah menghadirkan kerangka konstruktivisme modern yang berpijak pada data, riset, dan pengalaman empiris.
     
    Ia juga menilai orasi itu bisa menjadi landasan konseptual bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah internasional melalui peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi, serta pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat.
     
    “Saya melihat Tito mendorong Indonesia membangun hegemoni berbasis pengetahuan dan produktivitas ekonomi. Ini jauh lebih berkelanjutan daripada sekadar kekuatan militer,” ungkap Triyana.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Dukung Komisi Reformasi Polri, Surya Paloh: Agar Polisi Lebih Baik

    Dukung Komisi Reformasi Polri, Surya Paloh: Agar Polisi Lebih Baik

    Dukung Komisi Reformasi Polri, Surya Paloh: Agar Polisi Lebih Baik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) Nasional Demokrat (NasDem), Surya Paloh, mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Komisi Reformasi Polri.
    Surya Paloh
    berpendapat, langkah tersebut telah diperhitungkan oleh sang Kepala Negara agar institusi Polri sesuai dengan harapan masyarakat.
    “Saya pikir itu sebuah kebijakan yang memang pasti telah dipikirkan terlebih dahulu oleh Presiden ya, untuk bagaimana sesuai dengan harapan,” kata Paloh usai kegiatan Fun Walk peringatan HUT ke-14
    NasDem
    di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
    Surya Paloh menyampaikan, pembentukan
    Komisi Reformasi Polri
    juga diharapkan agar kepolisian lebih baik dari sebelumnya.
    “Agar (kepolisian) ada kemajuan yang lebih baik dalam memperkuat institusi Polri itu sendiri saya pikir,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    melantik ketua dan anggota Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).
    Adapun komisi ini dibentuk untuk menanggapi demo yang berkecamuk selama beberapa hari pada akhir Agustus 2025.
    “Tugas utama adalah mempelajari, mengkaji, dan memberikan rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan yang dibutuhkan,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan di Istana Merdeka, Jumat.
    Jimly Asshiddiqie ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota. Lalu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
    Kemudian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2019-2024, Mahfud MD; Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kapolri 2019-2021 Idham Aziz; dan Kapolri 2015-2016 Badrodin Haiti.
    Pembentukan komisi ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.