Xcloud.id

Tag: Tito Karnavian

  • Akademisi apresiasi respons cepat Kemendagri tangani Prabumulih

    Akademisi apresiasi respons cepat Kemendagri tangani Prabumulih

    Jakarta (ANTARA) – Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Baturaja Yahnu Wiguno Sanyoto mengapresiasi langkah cepat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memeriksa Wali Kota Prabumulih Arlan sebagai respons terhadap pencopotan Kepala SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah, yang viral dan menuai sorotan publik.

    “Respons cepat Kemendagri sudah positif,” kata Yahnu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Yanhu mengatakan langkah selanjutnya yang seharusnya ditempuh oleh Kemendagri adalah mengumumkan hasil investigasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, tujuannya sudah tentu untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kemendagri dan pemerintah.

    “Pekerjaan rumah berikutnya adalah mengumumkan hasil investigasi secara terbuka agar kasus ini tidak hanya jadi polemik, tetapi pelajaran berharga bagi kepala daerah lain,” ujarnya.

    Menurut Yahnu, tanpa langkah tegas, dugaan penyalahgunaan wewenang di Prabumulih berpotensi menjadi preseden buruk.

    Hal ini bisa melemahkan semangat guru dan kepala sekolah dalam menegakkan disiplin, yang akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan.

    Terkait hal itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan menegaskan, Inspektorat Jenderal Kemendagri langsung memeriksa Wali Kota Prabumulih, Arlan, pada Kamis (18/9). Selain itu, Kepala SMPN 1, Roni Ardiansyah, juga telah dipanggil untuk memberikan keterangan.

    “Itjen Kemendagri tengah mendalami seluruh bukti dan keterangan. Hasil pemeriksaan dapat berujung pada rekomendasi administratif, pembatalan keputusan daerah, hingga sanksi, atau tidak ada tindakan jika tidak ditemukan pelanggaran,” ujar Benny.

    Terpisah, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, setelah memeriksa Arlan dan Roni di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta, Kamis, mengatakan rekomendasi sanksi tersebut akan diteruskan terlebih dahulu kepada Mendagri Tito Karnavian.

    Wali Kota Prabumulih Sumatera Selatan Arlan terancam dijatuhi sanksi teguran tertulis dari Kemendagri usai memutasi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah tidak sesuai ketentuan.

    “Ini peristiwa pertama. Kemudian, kita lihat, sudah diambil langkah-langkah, kami tentu sebagai APIP akan memberikan laporan lengkap pada Pak Menteri, sekaligus juga akan memberikan rekomendasi sanksi, kami sarankan untuk diberikan teguran secara tertulis,” ujar Mahendra.

    Dia menjelaskan Itjen Kemendagri selaku aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) telah melakukan langkah awal, menanggapi informasi viral Roni dicopot dari jabatan kepala sekolah usai diduga menegur anak Arlan membawa kendaraan ke lingkungan sekolah.

    Menurut Mahendra, atas perintah Mendagri, Itjen Kemendagri langsung memeriksa kebenaran kabar di media sosial terkait pencopotan Roni yang informasinya diterima pada Selasa (16/7) malam.

    “Malam itu juga kami langsung menghubungi inspektur provinsi, juga inspektur Kota Prabumulih untuk memastikan kebenaran peristiwa tersebut. Jangan sampai itu berita hoaks, itu langkah pertama kita lakukan,” ucapnya.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Itjen Kemendagri menyatakan pemutasian Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabumulih Roni Ardiansyah atas perintah Wali Kota Prabumulih Arlan tidak sesuai ketentuan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri tekankan keseimbangkan APBD-swasta dalam pembangunan daerah

    Mendagri tekankan keseimbangkan APBD-swasta dalam pembangunan daerah

    Jakaera (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekaligus memperkuat peran sektor swasta dalam mendorong pembangunan daerah.

    Mendagri membagi kemampuan fiskal daerah menjadi tiga kategori. Pertama, kapasitas kuat ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan perolehan dana transfer dari pemerintah pusat. Kedua, kapasitas sedang apabila PAD sebanding dengan transfer pusat. Ketiga, kapasitas lemah bila PAD jauh lebih kecil, sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat.

    Menurutnya, besarnya PAD mencerminkan hidup atau tidaknya sektor swasta. Semakin tinggi PAD dari pajak dan retribusi daerah, semakin kuat pula peran swasta. Sebaliknya, PAD yang kecil menandakan sektor swasta kurang berkembang.

    “Jadi selalu saya menyampaikan pada daerah targetnya bagaimana menghidupkan swasta,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Tito juga menegaskan pentingnya kolaborasi Pemda dengan dunia usaha. Ia meminta kepala daerah melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di wilayah masing-masing untuk berdialog mengenai potensi daerah dan kebutuhan pelaku usaha.

    “Tanyakan potensi wilayah kita ini apa. Terus untuk bisa menghidupkan daerah ini, kalian butuh apa dari saya sebagai pengambil kebijakan dan yang punya kewenangan. Kira-kira begitu,” tuturnya.

    Mendagri menjelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Porsi belanja negara yang dikelola di tingkat daerah cukup besar sehingga memerlukan pengawasan cermat agar penggunaannya tepat sasaran dan sesuai aturan.

    “Nah yang mengawasi pendapatan [dan] belanjanya adalah dari Kemendagri,” ujarnya.

    Ia menuturkan, setiap daerah mulai menyusun APBD untuk tahun berikutnya pada bulan September hingga November. APBD merupakan asumsi berupa target pendapatan dan belanja, dengan sumber utama pendapatan berasal dari tiga pos, yaitu dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah, serta sumber lain seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun hibah.

    Mendagri menegaskan pentingnya menjaga agar pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Dengan begitu, daerah dapat memiliki ruang fiskal yang sehat untuk menabung atau menjalankan program pembangunan.

    Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, akan terjadi defisit yang berujung pada pinjaman atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

    “Ngatur uang daerah ya sama dengan ngatur negara, sama sebetulnya ngatur rumah tangga, jangan sampai pendapatan, saya ulangi kalau bisa pendapatan lebih banyak daripada belanja,” kata Mendagri.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harga Beras Masih Mahal di 105 Kabupaten/Kota, Ini Kata Menteri Tito

    Harga Beras Masih Mahal di 105 Kabupaten/Kota, Ini Kata Menteri Tito

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui harga beras masih mahal di sejumlah wilayah. Hingga pekan ketiga September 2025, tercatat ada 105 kabupaten/kota yang harga berasnya masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Meski begitu, Tito menyebut jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras terus menurun, berkat adanya intervensi pemerintah lewat operasi pasar dan penyaluran beras murah oleh Perum Bulog.

    Dia menjelaskan, pada minggu kedua September 2025 sempat ada 214 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Namun setelah langkah intervensi dijalankan, jumlah itu berhasil ditekan hampir setengahnya, di mana kini jumlah daerah yang harganya masih tinggi ada 105 kabupaten/kota.

    “Harga beras ada naik di 105 kabupaten/kota. Saya melihat tadinya 214 kabupaten/kota yang ada kenaikan dikit lah. Tapi kemudian kita melakukan operasi pasar beras bulog di seluruh kecamatan,” jelas Tito saat ditemui di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Menurut Tito, distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kini semakin masif. Dalam satu hari, pemerintah mampu menyalurkan hingga 7.400 ton beras SPHP. Bahkan dalam operasi pasar kemarin, volume distribusinya mencapai 43.000 ton.

    “Nanti kita operasi (pangan), Sabtu ini. Kita akan operasi besar seluruh kecamatan di 105 kabupaten/kota. Ya, nanti mudah-mudahan dengan (operasi pasar) ini turun lagi,” tambahnya.

    Harga Beras Masih di Atas HET

    Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium secara rata-rata nasional hari ini berada di level Rp13.962 per kg atau 3,42% lebih tinggi dari HET Rp13.500 per kg.

    Rinciannya, beras medium di zona 3 tercatat Rp16.343 per kg atau 5,44% di atas HET Rp15.500. Di zona 2, harganya Rp14.072 per kg, naik tipis 0,51% dari HET Rp14.000. Sementara di zona 1, harga beras medium relatif terkendali, berada di Rp13.465 per kg atau masih di bawah HET.

    Untuk kategori beras premium, rata-rata nasional bahkan lebih tinggi lagi, yakni Rp16.094 per kg. Angka ini 8,01% di atas HET Rp14.900 per kg. Rinciannya, beras premium di zona 1 tercatat Rp15.335 per kg (naik 2,92% dari HET), zona 2 sebesar Rp16.430 per kg (naik 6,69%), dan zona 3 mencapai Rp18.833 per kg atau 19,2% di atas HET.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri Tito Sesumbar Harga Beras Turun sejak Akhir Agustus

    Mendagri Tito Sesumbar Harga Beras Turun sejak Akhir Agustus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeklaim harga rata-rata beras di daerah mengalami penurunan sejak akhir Agustus lalu, atau setelah pemerintah menggencarkan gerakan pangan murah.

    Tito menyampaikan bahwa pada akhir Agustus, sebanyak 214 kabupaten/kota tercatat memiliki rerata harga beras di atas harga eceran tertinggi (HET). Namun, jumlah itu berkurang menjadi 109 daerah pada pekan kedua September ini.

    “Tadinya di 214 kabupaten, kira-kira 3 minggu lalu ada kenaikan sedikit lah, tetapi kemudian kita melakukan operasi pasar dengan beras Bulog di seluruh kecamatan,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Menurutnya, gerakan pangan murah yang antara lain dilakukan bersama dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu efektif mengendalikan harga beras.

    Tito lantas menjelaskan bahwa program tersebut akan berlanjut, terutama dalam bentuk penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog.

    Ketika ditanya perihal target penyaluran beras SPHP, dia mengeklaim bahwa pemerintah saat ini sanggup menyalurkan hingga 7.400 ton per hari. Gerakan pangan murah disebutnya akan berlanjut untuk mengerek distribusi beras murah tersebut.

    “Nanti minggu depan, Sabtu ini, kita akan operasi [pasar] besar di seluruh kecamatan di 105 kabupaten/kota, ya,” ujar mantan Kapolri ini.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap sebanyak 109 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras pada pekan kedua September 2025.

    “Yang perlu kita cermati bersama adalah beras, di mana jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dibandingkan minggu lalu naik sedikit menjadi 109 kabupaten/kota di mana minggu lalu ada 100 kabupaten/kota,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di YouTube Kemendagri, Selasa (16/9/2025).

    Berdasarkan data BPS, harga rata-rata beras baik medium maupun premium di semua zona mengalami kenaikan pada pekan kedua September ini.

    Harga beras medium di zona 1 mencapai Rp13.924 per kg, di atas HET Rp13.500. Zona 2 dan zona 3 mencatatkan rerata harga beras medium masing-masing Rp14.744 dan Rp18.939, di atas HET Rp14.000 dan Rp15.500.

    Sementara itu, rerata harga beras premium zona 1 berada di atas HET Rp14.900, yakni mencapai Rp15.634 per kg. Demikian pula dengan zona 2 dan zona 3 dengan rerata harga beras premium Rp16.497 dan Rp20.749.

  • Menteri Tito Sudah Lama Izinkan Pemda Rapat di Hotel, Ini Alasannya

    Menteri Tito Sudah Lama Izinkan Pemda Rapat di Hotel, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak berlebihan menggelar rapat di hotel maupun restoran. Menurutnya, kegiatan tersebut diperbolehkan selama masih dalam batas kewajaran dan tetap berorientasi pada efisiensi.

    “Dari dulu juga boleh. Kan sebelumnya ada efisiensi. Iya setelah itu kan saya sudah menyampaikan boleh. Iya asal jangan berlebihan. Sudah lama saya perbolehkan, hampir 3-4 bulan, saya sudah sampaikan surat edaran, dan saya sudah sampaikan pengumuman. Untuk menghidupkan kembali hotel dan restoran, kasihan mereka,” kata Tito saat ditemui di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Jakarta, Kamis (18/9/2025).

    Tito menegaskan, meski kegiatan rapat di hotel diperbolehkan, Pemda tetap diminta bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai jumlah kegiatan rapat menjadi terlalu banyak dan menghabiskan anggaran daerah.

    “Jangan berlebihan lah, diskresi lah. Kalau seandainya rapatnya cukup 10 kali ya jangan dibikin 20 kali gitu kan. Tapi ya tetap saya sudah perbolehkan untuk rapat di hotel maupun restoran. Untuk menghidupkan sektor hospitality ya. Karena mereka juga ada tenaga kerja. Ada rantai supply juga loh jangan salah,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, sektor perhotelan dan restoran memiliki efek ganda yang luas. Tidak hanya menyerap tenaga kerja langsung, tetapi juga melibatkan rantai pasok mulai dari katering, penyedia makanan, hingga petani.

    “Hotel itu kan punya.. mereka menyiapkan makanan, minuman. Katering atau apapun juga ya. Nah kalau seandainya jumlah pengunjungnya kurang, mau nggak mau nanti mempengaruhi supplier. Supplier-nya punya dari petani segala macam untuk menyerap,” terang Tito.

    Dengan demikian, kata Tito, kebijakan membuka ruang bagi Pemda untuk kembali menggelar rapat di hotel bukan semata-mata soal kenyamanan, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah membantu memulihkan sektor hospitality.

    “Nah jadi saya perbolehkan untuk di hotel, di restoran, kegiatan-kegiatan. Untuk menghidupkan juga,” pungkasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • Mendagri tekankan keseimbangkan APBD-swasta dalam pembangunan daerah

    Mendagri beri pembekalan kepemimpinan kepada calon kepala kantor OJK

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menjadi narasumber pada Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi terdapat dua jenis gaya kepemimpinan, yakni birokratis dan teknokratik.

    Kepemimpinan birokratis menekankan susunan hierarki yang menonjol, baik berdasarkan peraturan, kewenangan, maupun kewajiban pemegang jabatan. Sedangkan kepemimpinan teknokratik mengutamakan keahlian teknis yang tinggi dan penggunaan teknologi yang efektif.

    “Nah sekarang, apakah harus kita teknokratis penuh? Kalau pendapat saya tidak. Sangat bergantung dari tantangan yang ada. Situasi yang ada, yang dihadapi oleh organisasi,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dalam konteks itu, Mendagri mengatakan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

    Ia merinci umumnya gaya kepemimpinan birokratis diterapkan pada organisasi yang besar dan memiliki jangkauan luas. Sementara gaya teknokratik cenderung diterapkan pada organisasi dengan skala lebih terbatas, terutama di sektor komersial.

    Menurut pengamatannya, cukup jarang organisasi yang menerapkan salah satu gaya kepemimpinan tersebut secara menyeluruh karena kedua gaya kepemimpinan dibutuhkan dalam organisasi.

    Hal itu lantaran gaya birokratis penting untuk memastikan organisasi mematuhi aturan dan hierarki, sementara teknokratik dibutuhkan untuk mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang efektif.

    Ia menerangkan saat ini gaya kepemimpinan teknokratik cenderung menghadapi tantangan dari waktu ke waktu.

    Hal ini, kata Mendagri, telah dijelaskan Alvin Toffler dalam bukunya The Third Wave yang membagi gelombang revolusi manusia menjadi tiga tahapan, yakni agrikultur, revolusi industri, dan teknologi informasi.

    “Teknologi informasi sudah diprediksi oleh Toffler tahun 80 itu akan membuat perubahan peradaban manusia, dan kita merasakan sekarang,” ujarnya.

    Tito menyebut teknologi telah memberikan dampak luar biasa bagi kemajuan umat manusia. Hal ini terlihat pada perkembangan di bidang komunikasi, keuangan, hingga layanan publik. Kondisi tersebut mengakibatkan munculnya transformasi pelayanan yang cepat, efektif, dan efisien.

    Dalam hal itu, Mendagri mencontohkan bahwa banyak daerah telah mengadopsi dua gaya kepemimpinan tersebut, salah satunya ditandai dengan lahirnya kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP).

    Pemerintah daerah terbukti mampu memberikan layanan yang cepat dan efektif, namun tetap mengikuti rangkaian hierarki dan aturan yang ada. Misalnya, MPP di Kabupaten Badung, Gianyar, Banyuwangi, Sumedang, hingga Kota Makassar.

    “Nah ini adalah sebetulnya model mengubah, shifting, dari gaya yang birokrasi ke teknokrasi. Nah kemudian banyak juga ada upaya lain yang sedang dikerjakan dari tahun kemarin, yaitu kita juga ingin membuat e-government,” tuturnya.

    Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, jajaran pejabat OJK, serta Guru Besar Kebijakan Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Muchlis Hamdi.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BGN dan Kementerian PU Bakal Bangun Dapur MBG di 806 Titik

    BGN dan Kementerian PU Bakal Bangun Dapur MBG di 806 Titik

    Jakarta –

    Pemerintah akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru tahun ini dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Telah disepakati pembangunan akan dilakukan di 806 titik.

    Pembangun tersebut disepakati melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Dadan mengatakan, pada tahun ini pihaknya mendapatkan anggaran Rp 71 triliun dan ditargetkan membangun 5.000 SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat. Seiring berjalannya waktu, Presiden Prabowo Subianto meningkatkan target menjadi 82,9 juta penerima manfaat.

    BGN telah menyiapkan dana Rp 6 triliun dari APBN untuk membangun 1.542 SPPG. Namun demikian, sampai saat ini proses pembangunan belum bisa dilaksanakan.

    “Alhamdulillah saya mendapatkan komitmen dari Kementerian PU bahwa di PU juga ada dana yang bisa digunakan yang bisa mempercepat itu sehingga nanti untuk daerah-daerah terpencil saya kira dana APBN akan ada,” kata Dadan dalam acara Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

    Dadan tidak merinci berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun SPPG tersebut. Namun ia memperkirakan, dibutuhkan anggaran Rp 2-3 miliar per SPPG.

    Pembangunan SPPG di Daerah 3T

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pembangunan dapur MBG kali ini akan berfokus pada daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pihaknya menyediakan lokasi untuk pembangunan SPPG.

    “Dari hasil verifikasi 13 Agustus sampai dengan September, saya sudah sampaikan ke Menteri PU, ada 806 titik yang memenuhi syarat di daerah-daerah ini. Dari 806 ini, nanti 264 Akan dibangun oleh Menteri PU Dan 542 diserahkan kembali kepada BGN,” kata Tito dalam kesempatan yang sama.

    Tito menjelaskan, 264 titik tersebut juga telah diverifikasi oleh Kementerian PU. Sebanyak 11 di antara lokasi tersebut berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

    Sedangkan 542 titik sisanya akan diserahkan sepenuhnya kepada BGN teknis pengembangannya, baik itu pembangunan dengan dukungan pendanaan mitra, pemda, maupun dengan menggunakan anggaran BGN.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, lokasi mempertimbangkan kebutuhan gizi, aksesibilitas, wilayah perbatasan, dan prioritas pembangunan nasional.

    “Kepala BGN berkenan 253 lokasi di tangan Kementerian PU, ditambah 11 lokasi berada di PLBN), sehingga total yang ditangani oleh Kementerian PU sebanyak 264 lokasi. Fokus percepatan diarahkan khusus ke daerah-daerah yang terpencil dan PLBN. Karena bagi kami itulah juga kebutuhan layanan paling mendesak,” ujar Dody.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya target besar untuk pelaksanaan program MBG 2025. Selaras dengan itu, Dody menyoroti tentang persoalan sulitnya mencari lahan untuk membangun dapur MBG, khususnya di daerah terpencil.

    “Kita semua sadar bahwa akses tantangan besar yaitu masalah kesiapan dan ketersediaan lahan. Banyak lahan yang belum bersertifikat, sebagian hanya berstatus keterangan lokasi bangunan. Karenanya saya mohon dukungan penuh dari Kemendagri dan rekan daerah agar masalah lahan segera diselesaikan, hingga target pembangunan dari Kepala BGN dapat berjalan sesuai rencana,” kata dia.

    Tonton juga video “251 Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Setelah Menyantap MBG” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Evaluasi tunjangan rumah DPRD Kepri perlu dikonsultasikan ke Mendagri

    Evaluasi tunjangan rumah DPRD Kepri perlu dikonsultasikan ke Mendagri

    Tanjungpinang (ANTARA) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan evaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD di provinsi tersebut perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Hal itu menyusul adanya arahan Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah agar berkomunikasi dengan DPRD untuk mengevaluasi tunjangan perumahan yang diterima wakil rakyat di daerah masing-masing.

    “Kalau soal tunjangan perumahan DPRD, kita harus konsultasi dulu ke Mendagri, apakah perlu dievaluasi atau tidak,” kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Rabu.

    Ansar mengaku tidak mengetahui secara detail nominal tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri, namun ia memastikan tak ada rencana kenaikan gaji maupun tunjangan dewan di daerah itu pada tahun anggaran 2025.

    “Nominalnya masih tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Ansar.

    Sementara itu Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kepri Ika Hasilah menyatakan saat ini gaji pokok anggota DPRD berkisar Rp5 juta per bulan, lalu ditambah tunjangan transportasi sekitar Rp13 juta, kemudian tunjangan perumahan sekitar Rp15 juta, serta tunjangan lainnya sekitar Rp13 juta per bulan.

    Menurut Ika, gaji dan tunjangan anggota legislatif itu tidak mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir atau sejak 2020.

    “Kami juga belum pernah melakukan penghitungan appraisal layak atau tidaknya menaikkan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kepri,” kata Ika.

    Ia menambahkan kalaupun ada rencana kenaikan gaji atau tunjangan anggota dewan, misalnya tunjangan perumahan, maka harus melalui mekanisme penilaian penaksiran nilai properti/rumah, baru kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepri.

    “Contohnya, tunjangan perumahan anggota DPRD, tentu harus disesuaikan dengan nilai rumahnya,” ucap Ika.

    Pewarta: Ogen
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri minta Pemda fokus tingkatkan kualitas SDM

    Mendagri minta Pemda fokus tingkatkan kualitas SDM

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi memanfaatkan bonus demografi demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

    Tito mengingatkan agar Pemda tidak hanya bergantung pada sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, syarat menjadi negara maju dan dominan adalah memiliki SDM unggul, sehat, terampil, dan produktif.

    “Saya minta daerah jangan hanya mengandalkan kekayaan alam, apalagi yang bisa merusak lingkungan. Kita harus mempersiapkan anak-anak muda dengan skill, pendidikan, dan kesehatan yang baik. Kalau ini berhasil, Indonesia bisa melompat menjadi negara dominan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Hal ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah 2025 bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji serta jajaran Pemda seluruh Indonesia.

    Ia mencontohkan negara besar seperti China, India, dan Amerika Serikat yang mampu berperan sebagai kekuatan global karena memiliki penduduk produktif dalam jumlah besar, wilayah luas, dan didukung SDA melimpah.

    Sebaliknya, negara seperti Singapura hanya bisa bertahan lewat kualitas SDM meski wilayahnya kecil dan minim SDA.

    “Begitu juga Australia, dia punya SDA dan wilayah luas, tetapi jumlah penduduknya sedikit. Indonesia punya peluang menjadi negara dominan nomor 4 atau 5 dunia, asal SDM kita bisa dikelola dengan baik,” ujarnya.

    Menurut Tito, pembangunan SDM harus dimulai dari keluarga. Karena itu, Pemda diminta berkolaborasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk meningkatkan kualitas keluarga di daerah.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.